Bahwa Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 5001589ADDPk75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat Tergugat (kreditur),kepada Turut Tergugat IV (debitur), dimana bentuk perjanjiannya(prosedur maupun prosesnya tidak di notaril olen Notaris/PPAT);b. Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal SukuBunga Tertinggi 13.20% pertahun;C.

sehingga tidak memiliki kompetensi atau kapasitasuntuk membatalkan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat IV,hal ini diakui juga olen Penggugat sebagaimana dalil poin 7 d bahwa Penggugattidak menandatangani Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor 5001589ADDPK75481213, dan juga sangat jelas dalam dalil dalil gugatannya poin 6dan dalam poin 7 sebagai berikut:Poin poin 7 dalil gugatan Penggugat: Perjanjian Restrukturisasi antara Tergugat dan Turut Tergugat IVbentuknya tidak dibuat secara Notaril

Bahwa Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 5001589ADDPK75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat Tergugat (kreditur),kepada Turut Tergugat IV (debitur), dimana bentuk perjanjiannya(prosedur maupun prosesnya tidak di notaril oleh Notaris/PPAT);b. Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal SukuBunga Tertinggi 13.20% pertahun;c.

PELANGGARAN HUKUM PERBANKAN ; PELANGGARAN HUKUM LAINNYA ;Serta sebagai akibat PERBUAT AN MELAWAN HUKUM (PMh),adalah terurai sebagai berikut:a.Bahwa PERJANJIAN RESTRUKTURISASI KREDIT Nomor : 5001589ADDPK75481213 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat TERGUGAT(kreditur), kepada Turut TERGUGAT IV (debitur), dimana bentukperjanjiannya (prosedur maupun prosesnya tidak di notaril oleh Notaris /PPAT);Bahwa isi Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut Pasal Suku BungaTertinggi 13.20% pertahun ;Bahwa isi

, sehinga tidak memiliki kompetensi atau kapasitas untukmembatalkan perjanjian kredit antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV , halini diakui juga oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil poin 7 d bahwa PENGGUGAT tidakmenandatngani PERJANJIAN KREDIT RESTRUKTURISASI Nomor : 5001589 ADDPK75481213, dan jua sangat jelas dalam dalil dalil gugatannya poin 6 dan dalam poin 7sbb ;Poin poin 7 dalil gugatan PENGGUGAT : Perjanjian Restrukturisasi antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT IVbentuknya tidak dibuat secara Notaril

Isi perjanjian kredit restrukrturisasi Nomor : 5001589ADDPK 75481213 pasal 1,2 dan 3 telah tidak memenuhi unsur ke 3 sebab yanghalal (vide Pasal 3120 KUHPerdata) berakibat perjanjian restrukturisasibatal demi hukumh. perjanjian kredit restrukrturisasi Nomor : 5001589ADDPK7548 1213tidak sah karena di buat diobwah tangan tidak dalam bentuk notaril tidaksah sehingga tidakmempunyai akibat hukum terhadap SHM No: 436i. bahwa, syarat dan ketentuan umum pemberian kredit (SGKUPK) padaBank BTPN Pasal 2 huruf

membuktikandalil gugatannya tetapi sebaliknya TERGUGAT berhasil mebuktikan bahwa TURUTTERGUGAT IV wanprestasi dan PENGGUGAT menyetujui SHM atas nama nya diikatsebagai Hak Tanggungan sebagaimana dibuktikan T14, T17 , T19, serta proses lelangyang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebagaina telah dibuktikanbukti T22sd T26, TP11, T12a, T12b, T13.ONFe" .v1 Bahwa tidak ada dasar hukum mana pun yang mengharuskan bahwa perjanjianww fare ~ / Kredit restrukturisasi harus dibuat secara Notaril

Putusan Nomor 2207 K/Pdt/2013.10.11.semua biaya (Notaril) dibebankan kepada Penggugat sehingga wajar apabilaPenggugat sebagai pengguna jasa prestasi tersebut wajib mempunyai salinanperjanjian atau hasil prestasi yang dibuatnya;Bahwa sesuai Undangundang Kenotarisan dan dalam pasalnya sangat jelas dantegas setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka wajib diberikannyasalinannya agar supaya mengetahui hak dan kewajibannya;Bahwa tidak dibacakan dan tidak diberikan perjanjian kredit antara

padaPosita angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat akadkredit PENGGUGAT hanya diperintahkan untuk menandatanganiperjanjian kredit yang dipersiapbkan oleh TERGUGAT tanpa diberikesempatan untuk membaca dan mempelajarinya ,karena dalilPENGGUGAT tersebut sangat tidak benar.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada adakarena faktanya sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam dalilPendahuluan angka 1 si atas , bahwa Perjanjian Kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT dibuat secara notaril

.4700.000.000,(empat milyar tujuh ratus juta rupiah), dan mengalami macet pembayaran ;Menimbang, Tergugat yang menyatakan bahwa pada saat akadkredit Penggugathanya diperintahkan untuk menandatangani perjanjiankredit yang dipersiapkan oleh Tergugat tanpa diberi kesempatan untukmembaca dan mempelajarinya ,karena dalil Penggugat tersebut sangattidak benar karena dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yangmengada ada karena faktanya bahwa Perjanjian Kredit antaraPenggugat dan Tergugat dibuat secara notaril

di hadapan EmanuelRetinanto,SH, Notaris di Sleman ,dan sebagai sebuah akta notaril makatentu sebelum ditandatangani oleh para pihak, isi Perjanjian Kredittersebut dibacakan dan dijelaskan terlebihn dahulu kepada Penggugat danTergugat oleh Notaris yang memproses pembuatan Perjanjian Kredittersebut dan ketika para pihak , termasuk Penggugat ,menyetujuiklausulaklausula yang ada dalam perjanjian tersebut maka barulahperjanjian itu ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapanNotaris dan saksisaksi

Utama padaPropertindoWAI(WAIP) Bahwa, TURUT TERGUGAT adalah perusahaan TBK dengan demikianapa yang menjadi laporan Tahunan dengan menyebutkan dalam beberapakali posita ke6 Mata Elang International Stadium maka dengan demikiansecara patut telah diketahui oleh TERGUGAT I mengenai sewa jangkapanjang 25 tahun dan notaril antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II dandengan tidak terlibatnya TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT dalam AktaNotaris EDISON JINGGA SH., nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 tentangperjanjian sewa menyewa

diangkat menjadi Direktur Utama pada TURUTTERGUGAT dan melanjutkan proposal PT Putra Teguh PerkasaPropertindo dengan membuat 2 Akta Notaril dan 1 Perjanjian dibawahtangan dengan TERGUGAT II sebagaimana berikut ini:(1) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tg! 10082004 Tentang Pembangunan, Pengalihan dan PengoperasianMusic Stadium di Area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., (PJA)yang ditandatangani oleh TERGUGAT selaku direktur Utama danInsinyur.

diangkat menjadi Direktur Utama pada TURUTTERGUGAT dan melanjutkan proposal PT Putra Teguh PerkasaPropertindo dengan membuat 2 Akta Notaril dan 1 Pernanjiandibawah tangan dengan TERGUGAT II sebagaimana berikut ini:(4) Akta oleh Notaris Sutjipto SH Mkn., Nomor 50 tg! 10082004 Tentang Pembangunan, Pengalihan dan PengoperasianMusic Stadium di Area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakanTERGUGAT telah melakukan perbuatan hukum, karena tidak membuatPERJANJIAN BTO TANGGAL 28 AGUSTUS 2009 antara TERGUGAT dan TERGUGAT II dalam bentuk notaril merupakan dalil yang sesat dantidak berdasar hukum karena pada saat penandatanganan yang berlakuadalah PERATURAN MENTERI NO.17 Tahun 2007, bukan PERATURANMENTERI NO.19 Tahun 2016.58.

Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGATyang menyatakan TERGUGAT I telan melakukan perbuatan hukum, karenatidak membuat PERJANJIAN BTO TANGGAL 28 AGUSTUS 2009 antaraTERGUGAT dan TERGUGAT II dalam bentuk notaril merupakan dalil yangsesat dan tidak berdasar hukum karena pada saat penandatanganan yangberlaku adalah PERATURAN MENTERI NO.17 Tahun 2007, bukanPERATURAN MENTERI NO.19 Tahun 2016.Halaman 80 dari 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr71.

Tergugat(debitur) kepada Penggugat (Kreditur) berikut bunga, denda, provisi sertaHal 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 35/Padt.G.S/2020/PN Bkobiayabiaya yang ditimbulkan, Tergugat menyerahkan barang jaminan secarafidusia berupa ; Merk : Mitsubishi Tipe :MITSUBISHIL300PICK UP FLAT BED No Rangka: MK2LOPU39HKO008648 No Mesin : 4D56CR87291 Tahun : 2017 Warna: Hitam Kondisi : Baru an : Jatmiko Bahwa terhadap penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebuttelah dituangkan dalam Akta Notaril

: 2Oktober 2021 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat(debitur) kepada Penggugat (Kreditur) berikut bunga, denda, provisi sertabiayabiaya yang ditimbulkan, Tergugat menyerahkan barang jaminansecara fidusia berupa ; Merk : Mitsubishi Tipe : MITSUBISHIL300PICK UP FLAT BED No Rangka : MK2LOPU39HK008648 No Mesin : 4D56CR87291 Tahun : 2017 Warna : Hitam Kondisi : Baru a.n : Jatmiko Bahwa terhadap penyerahan barang jaminan secara fidusia tersebuttelah dituangkan dalam Akta Notaril

Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.5.

Pasal 1792 KUH Perdatamenyatakan bahwa: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian denganmana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yangmenerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Sebagaimana disebutkan pada bagian Latar Belakang, Tergugat dalamkapasitas nya selaku Direksi Turut Tergugat yang telah setuju untukmenyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya tersebut dalam halini mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dalam akta notaril justrudiduga beritikad buruk

Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Para PemegangSaham PT Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009 dan dapatdituangkan ke dalam akta notaril Pernyataan Keputusan PemegangSaham Diluar RUPS dalam rangka persetujuan perubahan anggarandasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan PT BumimasMegah Prima.4.

Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan ParaPemegang Saham PT Bumimas Megahprima Diluar RUPS Maret 2009dihadapan Notaris dalam akta notaril Pernyataan Keputusan PemegangSaham Diluar RUPS PT Bumimas Megahprima.5.

Bahwa penarikan Notaris Haryanto, S.H. dan Notaris Ilmiawan DekritSupatmo, S.H., M.H. selaku pihak dalam perkara Gugatan a quo yaituselaku Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat IIl adalah sehubungandengan aktaakta notaril yang dibuat oleh/dihadapan Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat Ill, yang oleh Penggugat dalam petitum Gugatana quo dimintakan untuk dinyatakan batal dan tidak sah, sebagaiberikut:1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tertanggal 27 April 2009yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H

Bumimas MegahPrima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalamAkta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Sahamdiluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.5. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum atas Keputusankeputusan Para Pemegang SahamTurut Tergugat yang tertuang dalam aktaakta tersebutdibawah ini berikut setiap dan segala perikatan dan akibathukum yang timbul dari atau sehubungan dengan :1.

merupakan tugas dari Hakim Banding untuk menerapkan ketentuan Hukumterkait ; === Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat menyangkutWanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, terhadap Perjanjian yang dituangkandidalam Akta Perjanjian No : 63 tanggal 25 Juli 2011 dihadapan Notaris Elly SatyaPutri, SH sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.9 sebagaimana sama dengan bukti Menimbang, bahwa apakah Akta Perjanjian No : 63 tanggal 25 Juli 2011 (buktiP.9 = T.3) yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Notaril

Nomor 388 K/Pdt/2018Milik Nomor 1287 dari nama Sri Murni menjadi Nurwiyah adalah cacat hukumdan tidak sah;Bahwa Tergugat II tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baikkarena membeli dari pihak penjual berdasarkan surat kuasa dibawah tanganyang seharusnya notaril juga tidak berupaya mendapat informasi secaralangsung dari pemberi kuasa selaku pemilik sertifikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidakbertentangan

Positaangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pada saat akad kreditPENGGUGAT hanya diperintahkan untuk menandatangani perjanjian kredityang dipersiapbkan oleh TERGUGAT tanpa diberi kKesempatan untukmembaca dan mempelajarinya ,karena dalil PENGGUGAT tersebut sangattidak benar .Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada adakarena faktanya sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam daililPendahuluan angka 1 si atas , bahwa Perjanjian Kredit antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT dibuat secara notaril

di hadapan EmanuelRetinanto,SH,Notaris di Sleman ,dan sebagai sebuah akta notaril makatentu sebelum ditandatangani oleh para pihak, isi Perjanjian Kredit tersebutdibacakan dan dijelaskan terlebin dahulu kepada PENGGUGAT danTERGUGAT oleh Notaris yang memproses pembuatan Perjanjian Kredittersebut dan ketika para pihak ,termasuk PENGGUGAT ,menyetujuiklausulaklausula yang ada dalam perjanjian tersebut maka barulahperjanjian itu dtandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapanNotaris dan saksisaksi

No.001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010;Asli Akta Notaril Perjanjian ljarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalinan Piutang No. 02 tanggal 29Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;.

Asli Akta Notaril Perjanjian ljarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;8. Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;. Data Pelengkap;1. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT EnergySpectrum tgl 16 November 2007;2. Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota DinasNo.1743/GSY/2007 tgl 16 Nov 2007 perihal pelaporan HasilKunjungan Site Visit;3.

,No. 001/1/2010, tanggal 29 Januari 2010;Asli Akta Notaril Perjanjian ljarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01,tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,S.H.;Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, S.H.;IV.

Put Nomor 1151 K/Pdt.SusBPSK/2017 Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.74KC/XIV/ADK/04/2013tanggal 12 April 2013; Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.185/KCXIV/ADK/09/2013tanggal 04 September 2013;Bahwa Apabila suatu penawaran kredit telah disetujui, maka ketentuan dansyaratsyarat kredit yang disepakati tersebut barulah dituangkan dalamsuatu Akta Perjanjian notaril, dimana perjanjian hutangpiutang/kredit antaraTergugat dan Penggugat tertuang dalam: Akta Perjanjian Membuka Kredit Dengan Ikatan

Bahwa Pertimbangan BPSK tersebut di atas pada intinya menyatakan telahterikat perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat yang tertuang dalamsuatu akta perjanjian notaril, sehingga kembali menunjukan permasalahanyang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuatantara kreditur dan debitur, bukan sengketa konsumen, apalagi ranahpidana, namun sengketa hutang/kredit sehingga masuk dalam ranahkeperdataan.Namun diluar hal tersebut di atas, dapat Penggugat jelaskan bahwa aktaperjanjian

notaril dibuat apabila sebelumnya oleh pihak calon debitur/debitur(dalam hal ini Tergugat) telah ditandatangani suatu Surat PenawaranHalaman 16 dari 33 hal.

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Penggugat adalah seorangSarjana Hukum yang sedikit banyak tahu tentang tata cara pembuatanperjanjian atau suatu perbuatan hukum secara notaril sehingga keberatandalam duduk perkara poin 3 seharusnya tidak dipertimbangkankan;4.

Bahwa apabila batas waktu sebagaimana disebutkan dalamangka 5 terlampaui tanpa penjualan, maka apabila diminta olehPIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA wajib menandatangani PerjanjianPengikatan Jual Beli Notaril/Otentik dengan Kuasa Menjual denganPIHAK PERTAMA sebagai Agunan Yang Diambil Alih, ataumenandatangani Akta Jual Beli atas SHM Nomor 1620/Desa MekarBhuwana,; untuk dilikuidasi langsung kepada pihak ketiga (pembell)dengan harga yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.7.

No. 001/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 ;-----------------------------7 Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01 tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,SH; -----------------------------------------------------8 Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH ;-------IV. Data Pelengkap -------------------------------------------------------------------1.

No. 001/1/2010tanggal 29 Januari 2010 ;Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No.

O01 tanggal 29Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,SH :Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29 Janurai 2010,Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH;Data Pelengkap ; Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 16November 2007 ; 45101112Asli Lembar Disposisi/Catatan Direksi atas Nota Dinas No.1743/GSY/ 2007 tgl16 Nov 2007 perihal pelaporan Hasil Kunjungan Site Visit ;Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT Energy Spectrum tgl 29November

No.001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010 ;Asli Akta Notaril Perjanjian Ijarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,SH;Hal 53 dari 84 hal Put. No.09/PID/TPK/2013/PT.DKI5454 Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH ;IV.

No.001/1/2010 tanggal 29 Januari 2010 ;7 Asli Akta Notaril Perjanjian Yarah Muntahiah Bit Tamlik No. 01tanggal 29 Januari 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah,SH;8 Asli Akta Notaril Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 29Janurai 2010, Notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH ;IV.

Makaberdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaanmenurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagai akta otentik yang artinyaakta yang didalam bentuk yang ditentukan undangundang yang dibuat ataudihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempatdimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdata).

unitMobil roda empat Mitsubishi Pajero Dakar RockFord 4x2 AT, Nomor Rangka :MK2KRWPNUKG01047, Nomor Mesin : 4N15UGG582, Nomor Polisi : DB1727 HB (NoPol Sementara) Warna Kendaraan Hitam, dengan tidak diberikanSurat Tanda Nomor Kendaraan atau suratsurat yang sah kepada Penggugatselaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Perbutan Tergugat dengan tidak memberikan akte fedusia atasPerjanjian Pembiyaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatanmelawan Hukum;Menyatakan pembuatan akta notaril

Mitsubishi Pajero Dakar RockFord 4x2 AT,Nomor Rangka: MK2KRWPNUKG01047, Nomor Mesin: 4N15UGG582, NomorPolisi: DB 1727 HB (NoPol Sementara) Warna Kendaraan Hitam, dengan tidakdiberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau suratsurat yang sah kepadaTergugat rekonvensi selaku konsumen adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Perbutan Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan aktefidusia atas Perjanjian Pembiyaan antara Penggugat dengan Tergugat adalahperbuatan melawan Hukum;Menyatakan pembuatan akta notaril

Pekanbaru tidak memahami apabila dalam perjanjianpembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat2 perjanjian yang masingmasing saling berkaitan yaitu PerjanjianPembiayaan Konsumen No. 811201306850 yang ditandatanganiPenggugat dan Tergugat serta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusiasebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Fidusia yang mengikatkendaraan mobil truck Mitsubishi BM 8039 ZU sebagai jaminan ataspelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sehingga akta perjanjianyang wajib dibuat secara notaril

Termohon telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf d,huruf g Undangundang No. 8 tahun 1999 ............. dst,bahwa akta perjanjian yang wajib dibuat secara notaril sesuaiketentuan pasal 11 Undangundang Jaminan Fidusia maupunpasal 1 angka 7 Undangundang No. 30 tahun 2004 jo Undangundang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terbataspada Akta Pengikatan Jaminan Fidusia sedangkan PerjanjianPembiayaan Konsumen tidak wajib dibuat dihadapan Notaris;b.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SALAH MENERAPKAN HUKUMPEMBUKTIAN TERHADAP AKTA NOTARIL:1.

(bukti T21) merupakan akta Notaril yang memilikiHalaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/PDT/2020/PT SMRkekuatan pembuktian sempurna, maka apabila kebenaran akta autentikdisangkal, pihak yang menyangkal yang harus membuktikan bahwasangkalannya benar sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata;2.

Perjanjian Kredit Nomor 20,tanggal 22 Februari 2018 dihadapan Notaris Ratih Wulandari,S.H. adalah orang yang sebenarnya (Terbanding);2) Karena Pembanding lalai atau tidak hatihati menerimapersyaratan dokumen yang diberikan oleh Tergugat yaitu KTPElektronik atas nama Terbanding yang telah habis masaberlakunya;Kedua pertimbangan judex factie tersebut sangat tidak adil bagIPembanding dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;1) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 22 Februari2018 merupakan Akta Notaril

Menyatakan pemisahan harta Pemohon dan Pemohon II terhadaphartaharta lainnya yang akan timbul di kKemudian hari tetap terpisah satudengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama, yangdapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan denganakta notaril;4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KantorUrusan Agama untuk mencatatkan Perjanjian Nikah yang akan dibuatantara Pemohon dan Pemohon II dibuku yang telah mereka sediakan;5.

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan TermohonKeberatan adalah selaku Bank dengan nasabahnya yang dilandasi dandasarkan atas suatu perjanjian atau akad pembiayaan murabahah bilwakalah Nomor 39 Tanggal 24 Mei 2013, Akad pembiayaan murabahah bilwakalah Nomor 40 Tanggal 24 Mei 2013 dan akad pembiayaanmurabahah bil wakalah Nomor 11 Tanggal 11 Februari 2014, yangkesemuanya dibuat secara notaril oleh dan di hadapan Nirwan Harahap,S.H., Sp.N, MKn., Notaris/PPAT, Kota Pematang Siantar, dimana

syariah berdasarkanUndang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dantelah membuat pengikatan dengan Termohon Keberatan sebagaimanayang diakui sendiri oleh Termohon Keberatan tersebut di atas, bahwaurusan gugatan ini berawal dari adanya perjanjian akad pembiayaanmurabahah bil wakalah Nomor 39 Tanggal 24 Mei 2013, akad pembiayaanmurabahah bil wakalan Nomor 40 Tanggal 24 Mei 2013 dan akadpembiayaan murabahah bil wakalah Nomor 11 Tanggal 11 Februari 2014,yang kesemuanya dibuat secara notaril

Sebagaimana butir13 (tiga belas) halaman 7 (tujuh) putusan a quo (quadnon), adalahsebagai dalil yang mengadangada dimana adalah jelas prosespembiayaan dimaksud dibuat secara notaril telah diketahui dan disetujuioleh Termohon Keberatan bahkan yang secara hukum pula telah diprosessesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan yang berlaku terlebih pulatelah terbit dan dibuat serta disahkan oleh dan di hadapan institusikenegaraan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan;Selain itu. pula dalam hal

akta pemberian hak tanggungan danselanjutnya sertifikat hak tanggungan atas pembiayaan dimaksud dibuatsecara notaril dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikansebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentikdituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,yang mengatakan bahwa:akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukanoleh undangundang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yangberkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.Bahwa