Kalau poisisi kita rugi kita tidakdapat ekspansi usaha, tapi harus modal kembali atau balance, kalauperusahaan kondisi rugi perbangkan tidak akan memberi pinjaman.28Kembalikan dulu modal yang rugi, jangan mambuat usaha yang baru lagiakan dipastikan perusahaan akan mengalami kerugian .Bahwa perbuatan terdakwa M.ASADUDDIN AMRULLAH DP bin KAMAL DPbersamasama dengan saksi MASMANADI HASPAN, MBA Bin HASPAN HADNA(Alm), telah menguntungkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi,berdasarkan hasil Audit

Kalau posisi kita rugi kita tidakdapat ekspansi usaha, tapi harus modal kembali atau balance, kalauperusahaan kondisi rugi perbangkan tidak akan memberi pinjaman.Kembalikan dulu modal yang rugi, jangan mambuat usaha yang baru lagiakan dipastikan perusahaan akan mengalami kerugian .Perbuatan terdakwa M.ASADUDDIN AMRULLAH DP bin KAMAL DP bersamasamasaksi MASMANADI HASPAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah

dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku KepalaCabang BRI Rengat adalah membina, monitoring pekerjaan diseluruh kantordiwilayaah supervisi cabang rengat, dan untuk tanggung jawab saksi selakukepala cabang BANK BRI cabang Rengat yaitu Memastikan seluruhpekerjaan di wilayah supervisi kantor cabang rengat dilaksanakan sesuaidengan ketentuan.Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Bank BRI tersebut bergerak dalamdalam bidang perbangkan

tidak berlandaskanaturan Hukum yang ada, maka layak untuk ditangguhkan atau ditunda,sampai Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,16.Bahwa atas Tindakan dari Terlawan Il yang akan melaksanakan Lelangterhadap Harta Kepemilikan dari Pelawan yang dijaminkan ke PihakTerlawan atas dasar Penetapan Lelang Eksekusi Pengadilan terhadapHak Tanggungan Pelawan, adalah sangat merugikan Pelawan, danbertentangan dengan Azas Keadilan, karena Terlawan sebagai PT.BPR seharusnya tahu dalam aturan Perbangkan

dua rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadirkan di persidangandengan dakwaan Alternatif yaitu :Dakwaan PertamaPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49ayat (1) huruf c UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 Perbuahan atasUndangundang RI Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbangkan

ATM/terminal 3 yang ada di area kantor Bank sulselbar terdakwa mengambil uang didalam mesin ATM tersebut sebesar 324,900,000 (Tiga Ratus dua puluh empatJuta sembilan ratus ribu Rupiah);Bahwa akibat perouatan terdakwa Bank Sulselbar mengalami totalkerugian sebesar Rp.891,900,000 (Delapan ratus sembilan puluh satu jutasembilan ratus ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalPasal 49 Ayat (1) Huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesi No 7 Tahun1998 Tentang Perbangkan

Bank Century, Tok Pusat disidikoleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Il Ekonomi dan Khusus, di bidangMany Loundring dan Bidang Perbangkan: Penyidikan dilakukan Bidang Many Loundring pada Direktorat Il Ekonomi DanKhusus Badan Reserse Kriminal Polri akhirnya mengeluarkan suratPencabutan Blokir Rekening No. 4100000029 2788101 tanggal 9 April 2009ditujukan kepada,Pimpinan PT.

Spectratama Perkasa ) diusulkan untuk dimasukkandalam daftar hitam ( Black List ) selama 1 ( satu ) tahun, denganmasuknya sebagai Daftar Hitam maka Penggugat sangat dirugikankarena selama 1 ( satu ) tahun Penggugat tidak boleh mengikutitender pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga otomatisPenggugat tidak mendapatkan penghasilan dan juga kepercayaandari rekanan dan perbangkan menjadi jelek.Halaman 12 dari 134 Halaman, Putusan Perkara Nomor 14/G/2019/PTUN.PDG2.

Spectratama Perkasa ) diusulkan untuk dimasukkandalam daftar hitam ( Black List ) selama 1 ( satu ) tahun, denganmasuknya sebagai Daftar Hitam maka Penggugat sangat dirugikankarena selama 1 ( satu ) tahun Penggugat tidak boleh mengikutitender pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga otomatisPenggugat tidak mendapatkan penghasilan dan juga kepercayaandari rekanan dan perbangkan menjadi jelek.3.

Persyaratan Umum;1)6)Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah Usaha Mikro KecilMenengah dan Koprasi (UMKMk) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemInformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (Bl) pada saat permohonan kreditdiajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya)dengan total

Persyaratan Umum;1)Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMk) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemInformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (Bl) pada saat permohonan kreditdiajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya)dengan total fasilitas

bermusyawarah dalam rangka menjatuhkanputusan adalah Surat Dakwaan dan faktafakta yang terungkap dipersidangan,karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkanfaktafakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana di dakwakan kepadanya;Menimbang,bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa denganbentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan akan UndangUndang No. 7 Tahun 1982tentan Perbangkan

(telah disita) sehingga apabila Kredit tersebut macetBank rnendapat laba dengan hasil penjualan/Pelelangan Jaminan Kredittersebut di atas dan hal ini sudah diatur baik dalam perjanjian KreditSurat pengikat Jaminan (APHT) maupun dalam UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbangkan dan dalam KUH Perdata TentangPerjanjian, lagi pula dana Kredit tersebut bukan bersumber dan APBDataupun APBN tapi bersumber dan PT.Permodalan Nasional Madani(PNM) yang pengembaliannya di angsur setlap bulannya berdasakanMOU

karena baik subjek, pokokperkara, objek perkara, maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rincidiuraikan dalam surat gugatan sesuai dengan tanggal yang tertuang dalamsurat gugatan;Bahwa Tergugat tidak pernah menawarkan restrukturisasi baik secaralisan maupun secara resmi, bahwa Tergugat sebagai lembaga perbankkandalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan azas prinsip kepercayaansebagaimana tertuang dalam Undangundang No.10 tahun 1998 tentangperubahan atas Undangundang No. 7 tahun 1992 tentang perbangkan

Kalimantan Jawa Gastersebut, hal mana beralasan karena bukan saja untuk diketahul,akan tetapi yang penting adalah dengan biaya proyek yang besartersebut, dan sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnisbahva pembiayaan proyek ataupun jaminanjaminan yang diperlukannantinya, memerlukan jasa perbangkan atau lembaga keuangan lainserta Perusahaanperusahaan Asuransi dan lainlain.

PARA TURUTTERLAWAN ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar kedua belah pihak ;Telah meneliti suratsurat bukti ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 13 Maret 2012,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor : 141/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR, mengemukakan halhal sebagai berikut :MENGENAL LEGAL STANDING PELAWAN1Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1992tentang Perbangkan

persidangan tidakditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa yangdapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang terbukti tersebut, oleh karenaitu terdakwa haruSs mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terbuktitersebut;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaperlu. dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagai berikut;Halhal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan Nasabah serta merusak kepercayaanpara nasabah terhadap dunia perbangkan

Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah tetapterlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini;Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lainyang bersangkutan terutama pasal 49 ayat (2) huruf b Undangundang RI No. 7 Tahun 1992tentang Perbangkan

Bahwa telah jelas tugas Lembar TERGUGAT IV Pada poin pertama adalahmengawasi jasa keuangan di Sektor Perbangkan.37.

dan diatasnya akan didirikan bangunan oleh B.Siregar dan pada waktu itu masihberupa pondasi ; === .Menurut Saksi maka sesuai peta kapling tanah, jalan dimaksud semula selebar lebihkurang 5 (lima) meter, akan tetapi setelah ada bangunan yang pada waktu mediasi masihberupa pondasi adalah tinggal lebih kurang 2 (dua) meteran dan tidak dapat dilaluikendaraan roda 4 (empat) ; .Saksi tidak mengetahui persis, apakah ada jalan disamping bangunan (ruko) kepunyaanJunaidi yang bersebelahan dengan Perangkat Perbangkan

Bapindo di serahkankepada negara melalui pihak Badan Penyehatan Perbankkan Nasional(BPPN) sesuai dengan penyerahan dan pengalihan hak (Casssie)tertanggal 31 Maret 1999, dan lebih jauh obyek tanah tersebutselanjutnya telah disita oleh pihak BPPN berdasarkan surat BadanPenyehatan Perbangkan Nasional (BPPN) Nomor : 826/LIT/LDAMC/BPPN/0501 tertanggal 21 Mei 2001 tentang : Permintaan Pendaftaran/Pencatatan Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan PT.Palwa Minatama Jaladri.Sehingga sangatlah jelas

Persyaratan Umum1)Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMK) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerima KreditProgram dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan Sistem InformasiDebitur (SID) Bank Indonesi (Bl) pada saat permohonan kredit diajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah), kreditkendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengantotal fasilitas

Persyaratan Umum;1) Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMk) yang tidak sedang menerima kredit KMKdan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerima KreditProgram dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan Sistem lformasiDebitur (SID) Bank Indonesi (BI) pada saat permohonan kredit diajukan;2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah), kreditkendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan totalfasilitas

No. 10Tahun 1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16Tahun 2001 Jo UU.No. 28 Tahun 2004 ) dan UU LembagaPenjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun 2004 ) dansebagainya atauBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. KeuanganNegara, UU. Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ), UU. No 1.Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( UU. PBN ),UU. No. 49 Prp Tahun 1960 Tg PUPN ( UUPUPN), UU. No. 15Tahun 2006 tentang BPK ( UUBPK ), UU.