Unsur menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal12;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang RI Nomor39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri, Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKIHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Gprswasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izintertulis berupa SIPPTKI dari Menteri;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang dimaksudyaituSIPPTKI

Pelaksana penempatan TKI swasta PPTKIS yang dahulu dikenal denganPeerusahaan Jasa TKI atau PJTKI yang mendapatkan izin tertulis berupa suratizin penempatan dan perlindungan TKI (SIPPTKI) dari Mentri Tenaga Kerjadan Tranmigrasi RI dengan persyaratan sebagauimana diatur pasal 13 UU No 39Tahun 2004a. Berbentuk badan hukum berupa PT yang didirikan berdasarkan peraturanper undangundangan.b.

prosedur sesuaisebagaimana dimaksud diatur Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b danatau Pasal 103 ayat (1) huruf a, b dan c UndangUndang RI No. 39Tahun 2004 ;10.Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1 ) UU No. 39 Tahun 2004disebutkan, Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahunpenjara dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda palingsedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyakRp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :a. mengalinkan atau memindahtangankan SIPPTKI

diberangkatkan oleh terdakwa ke Malaysiatersebut hanya memiliki paspor dan tidak memiliki ijin/dokumenlain sebagai layaknya yang dipersyaratkan dalam menempatkanTKI untuk bekerja diluar negeri sehingga petugas kepolisianlangsung mengamankan terdakwa guna pemeriksaan lebihlanjut.e Bahwa dari pemeriksaan terdakwa tersebut, terdakwa tidakberhak dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luarnegeri karena terdakwa tidak memiliki izin tertulis berupa SuratIzin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

SIPPTKI yang dilegalisir oleh dirjen/pejabat yang ditunjuk;b. Akte Pengesahaan Pendirian kantor pusat dari Kemenkumham;c. Surat pernyataan pertanggung jawaban Dirut untuk semuakegiatan Kantor Cabang;d. SK Direksi tentang Pengangkatan sebagai Karyawan(SPKWT/SPKWTT) dan SK tentang penempatan kepala kantorcabang dan Karyawan;e. Struktur organisasi tugas dan fungsi kantor cabang;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Pyaf. FC.

Gandusari Kab Trenggalek atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Menempatkan TKItanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (perusahaan yang akan menjadipelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf bwajib mendapat jjin tertulis berupa SIPPTKI Menteri, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara:Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petugas Rekrut Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia(CTKW) dari PT Mitra

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah penempatanTKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai denganbakat, minat, dan kemampuanya dengan pemberi kerja di luar negeri yangmeliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikandan pelatihan, penampungan dan persiapan pemberangkatan sampai kenegara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan ;Menimbang bahwa pada pasal 12 UU Nomor 30 tahun 2009disebutkan pula Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnyadisebut SIPPTKI

adanya perkara dugaan tindak pidanamelakukan perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memenuhipersyaratan ;Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yangmelakukan rekrut terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akanditempatkan di Luar Negeri menurut Pasal 12 Undang Undang RepublikIndonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia di Luar Negeri, Perusahaan harus memiliki Surat lzin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

) dari Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia dan untuk mendapatkan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI ) tersebut menurut pasal 13Undang Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah sebagaiberikut:e Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikanberdasarkan Peraturan Perundangan;e Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam akte Pendirian Perusahaansekurang kurangnya

ini saksi bekerja sebagai Staff Penempatan dankelembagaan P4TKI Batam;Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi bahwakelengkapan Administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yangmelakukan Rekrut terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akanditempatkan diluar Negeri menurut Pasal 12 Undang UndangRepublik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Perusahaanharus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia ( SIPPTKI

) dari Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia dan untuk mendapatkan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI ) tersebut menurutpasal 13 Undang Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri adalah sebagai berikut :e Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas ( PT ) yangdidirikan berdasarkan Peraturan Perundangan.Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015.

saksi dengan HALIMATUHSAKDIAH adalah NUR.Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan dalam bentuk badan hukum untukmenempatkan atau mempekerjakan seorang yang bewarga negara Indosesiaatau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia atau diluar negriTerdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak yang berwenang /pemerintah untuk menempatkan atau mempekerjakan seorang yangberwarga negara Indonesia di Malaysia atau di luar negri.Terdakwa tidak ada memiliki surat izin pelaksanaan penampatan tenagaIndonesia (SIPPTKI

Surat jin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkanoleh Disnakertrans RI, jin Operasional (SK) Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.b.

Bambu ApusKec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangtermasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yangberwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan, menyuruh melakukandan turut serta melakukan perbuatan menempatkan Tenaga Kerja Indonesia( TKI) Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yakni izin tertulisberupa SIPPTKI dari Menteri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:1.

orang atau perseorangan tidak diperbolehkan untukmenempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri;Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 641/Pid.B/2015/PN JMRBahwa yang diperbolehkan untuk menempatkan WNI untuk bekerja di luarnegeri adalah perusaan PJTKIS resmi dengan menugaskan karyawannyasebagai petugas rekrut (dengan melengkapi surat tugas dan SK pengangkatanjabatan pegawai dari perusahaan PJTKIS yang bersangkutan);Bahwa syarat Perusahaan Perekrut Tenaga Kerja harus mendapatkan ijin dariMenteri berupa SIPPTKI

Blitar ;Bahwa pada saat diketahui tindak pidana setiap orang yang menempatkan TKItanoa ian tertuis berupa SIPPTKI dan / atau Setiap orang yang menempatkancalon TKI yang tidak memiliki dokumen dan / atau menempatkan TKI tidak melaluimitra usaha dan / atau menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN,yang teradi pada tanggal 26 Oktober 2015 di Dsn. Puser, RT 001 / RW 001, Ds.Sumberdadap. Kec. Pucanglaban, Kab. Tulungagung, saksi pada waktu itu sedangberada dirumah di Dsn.

S.H. bin Alm MARKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dansaksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Penyidik ; Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diduga telahterjadi terjadi tindak pidana setiap orang yang menempatkan TKI tanpa izintertulis berupa SIPPTKI dan / atau Setiap orang yang menempatkan calonTKI yang tidak memiliki dokumen dan / atau menempatkan TKI

Perusahaan untuk perusahaannya sendin diluar negeri dan untuk perusahaanyang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mendapat ijintertuis berupa : SIPPTKI (Surat fin Pelaksana Penempatan TKI) dan waijibmemiliki Surat fin Pengerahan (SIP) dari Menteri;Halaman ke 45 dari 84 halamanPutusan Nomor : 129/Pid.Sus/2017/PN Tlg.Bahwa yang dimaksud dengan Surat fin Pelaksana Penempatan TKI / SIPPTKIadalah lin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akanmenjadi pelaksana penempatan

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secaraorang perseorangan dan Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 (orang perseorangan dilarang menempatkanwarga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri), menempatkan TKItanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Perusahaan yang akanmenjadi pelaksanaan penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksudPasal 10 huruf b wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI

persayaratanbekerja diluar negeri terdakwa serahkan kepada PTI Mardel AnugerahInternasional Tegal melalui saksi Supramono selaku Pimpinan Cabang PTMardel Anugerah Internsional cabang Tegal;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemberangkatan,kesepakatan kerja, visa kerja dan tiket serta dimana saksi Agus Susanto dansaksi Ahmad Sholeh ditempatkan tidak dilakukan oleh terdakwa lagi melainkanoleh PT Mardel Anugerah Internasional selaku badan hukum yang memiliki ijinpelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia (SIPPTKI

Surat ijin pelaksana penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans Republik Indonesia, Ijin Operasional (SK) Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmingrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;2. Memiliki job order atau permintaan nyata TKI dari Luar Negeri;3.

Surat ijin pelaksana penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans Republik Indonesia, Ijin Operasional (SK) Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;. Memiliki job order atau permintaan nyata TKI dari Luar Negeri;. Memiliki perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh Calon TKIdan PPTKIS' yang disahkan oleh Dinas yang membidangiKetenagakerjaan Kabupaten/Kota;.

Pengadilan Neger Slawi No.19/Pdt.G/2011/PN.Slwtanggal 16 Februari 2012;Bukti Surat T.I1, T.I2, T.13, T.I4, T.I5, T.16, T.I7 dan T.I8 tersebut diatas telahdiberi materai cukup, akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabanya TERGUGAT IL telahmengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda sebagai berikut :T.Il 1T.U2Fotocopy Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor : Kep 698/MEN/2006 tentang Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja keLuar Negeri (SIPPTKI

Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasanmengenai:3) Penyelesaian masalah;7) Informasi;Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri menyatakan bahwa:"Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:c.