Ditemukan 194 data
41 — 12
pokoknya dalam persidangandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Mojokerto, juga sebagai AnggotaTim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan SK Bupati Mojokerto No. 188.45/47/HK/416012/2012, tertanggal 20 Januari 2012;e Bahwa pada intinya tugas saksi selaku TAPD adalah membantu Bupati dalam menyusunRancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA dan PPAS) bersamasamadengan Badan Anggaran (Banggar ) DPRD;e Bahwa yang menjadi Tim Anggaran TPAD
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
94 — 22
Kesehatan Melawi, di selasela acara kedinasan (Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi) ada bertemu dan ataudihubungi oleh 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Melawi (saksi AbangTajudin, saksi Agus Darius dan saksi Yoseph Ferry Chin) dimana ke 3(tiga) anggota DPRD tersebut membicarakan kemungkinan bantuanSIMSON, SKM, M.Kes , S.Sos. kepada masingmasing anggota DPRDtersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah(TPAD
keterangansaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta dan keadaanbahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi pada akhir tahun 2013menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014SIMSON, SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawimengajukan draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepadaTim Panitia Anggaran Daerah (TPAD
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
277 — 110
Drajat Arumbi periodetransaksi tanggal 01 November 2015 s.d 30 November 2015;239) 2 (dua) lembar Laporan Statement Bank Jateng Cabang Kebumen an.Daksa Pratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18Desember 2015;240) 1 (Satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab KebumenDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)dimana terkait pembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober2015 dimana peserta rapat adalah anggota TPAD dan SKPD terkait danbertempat di
DaksaPratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18 Desember 2015;1 (satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab Kebumen DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dimana terkaitpembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober 2015 dimanapeserta rapat adalah anggota TPAD dan SKPD terkait dan bertempat di ruangrapat Setda ditandatangani oleh H.
DaksaPratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18 Desember 2015;240) 1 (Satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab KebumenDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)dimana terkait pembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober2015 dimana peserta rapat adalah Anggota TPAD dan SKPD terkait danbertempat di ruang rapat Setda ditandatangani oleh H.
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
EDI SUTARYONO, A.Md Bin SOEDARYONO
108 — 25
Kaltim T.A. 2013;Bahwa yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hibah Anggaran Daerah (TPAD) dan melewati beberapa proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa saksi mengetaui bahwa Proposal permohonan Dana Hibah yang diajukan LPK Triton pada tahun 2013 dikabulkan;Bahwa setahu saksi pada waktu itu tidak ada pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Prov.
340 — 230
pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa saksi adalah PNS di Kabupaten Kubu Raya pada bagianPemerintahan Desa, Bina Keuangan Desa;Bahwa terdakwa Riduansyah adalah Kepala Desa Kubu, bukan pegawainegeri, akan tetapi sebagai Kepala Desa memperoleh penghasilan dariAPBD Kabupaten Kubu Raya;Bahwa sejak saksi bertugas di bagian Pemerintahan Desa Kubu Raya,terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kubu dan mempunyaipenghasilan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berasaldari dana TPAD
desa mendapat tambahan dana harusdilakukan melalui Peraturan Desa (kesepakatan BPD dan Kepala Desa),sebelumnya di konsultasikan ke Pemerintahan Kabupaten;Bahwa saksi menerangkan sumber keuangan desa adalah berasal dariAPBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten,sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (pihak ketiga yang maumembantu Desa);Bahwa Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan Desa, gaji dantunjangan kepala desa diambilkan dari dana APBDes;Bahwa mekanisme penyaluran dana TPAD
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
105 — 25
Kesehatan Melawi, di selasela acara kedinasan (Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi) ada bertemu dan ataudihubungi oleh 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Melawi (saksi AbangTajudin, saksi Agus Darius dan saksi Yoseph Ferry Chin) dimana ke 3(tiga) anggota DPRD tersebut membicarakan kemungkinan bantuanSIMSON, SKM, M.Kes , S.Sos. kepada masingmasing anggota DPRDtersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah(TPAD
Ptkmenyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014SIMSON, SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawimengajukan draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepadaTim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Melawi termasukdidalamnya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Jaminan Kesehatan danBadan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
85 — 26
Jenepontobahwa benar proyek pembangunan Terminal Karisa masuk dalamDPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikatahun anggaran 2015 dengan nomor DPA 1.07.01.18.02.5.2 dannomor kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 yang ditetapkan pada tanggal12 Januari 2015;Bahwa terkait dengan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015yang harus dilaksanakan sesuai dengan DPA yang telah diVerifikasi oleh TPAD adalah Perencanaan Penimbunan danPembangunan Terminal;Bahwa saksi selaku TAPD tidak mengetahui adanya perubahannomenklatur
56 — 77
BelanjaBantuan Hibah adalah sebagai berikut :DPDPK menerima usulan dari Kantor Kesatuan Bangsa yangmempunyai kewenangan yang berkaitan dengan Kegiatankeolahragaan, dalam bentuk telaahan, dimana telaahan tersebutdidasarkan pada adanya pengajuan dana hibah dari KONI KotaYogyakarta kepada Walikota Yogyakarta kemudian WalikotaYogyakarta meminta Kantor Kesatuan Bangsa untuk menelaahusulan Hibah yang diajukan KONI Kota Yogyakarta tersebut ;Telaahan disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD
) dalam hal ini adalah Sekda Kota Yogyakarta danoleh Sekda disampaikan ke DPDPK untuk menilai usulan tersebutsesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau tidak, kemudianpenilaian tersebut tidak hanya dibahas di DPDPK tetapi juga diforum TPAD ;Apabila usulan sudah disepakati, kemudian dituangkan dalam draftkebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas PlafonSementara ;Setelah KUA dan Prioritas Plafon Anggaran disepakati dandisetujui oleh Pemerintah dan DPRD, serta semua berjalan sesuaitahapan kemudian
Terbanding/Terdakwa : BOY RACHMAD NOOR, S.AP. BIN ALM SULAIMANSYAH.
150 — 63
membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD
membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersihn untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
209 — 60
DARWANTO, AGUS, dan YUNUS sehinggauang pungutan tersebut tersangka kembalikan Rp. 500.000,00berdasarkan hasil evaluasi Perdes No. 141/ 00508 Dari SekdesBrebes tertanggal 24 Februari 2017.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan mendapatkanpenghasilan berupa Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa(TPAD) untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua jutatujuh ratus ribu rupiah) dan tanah bengkok 6,5 bahu berupa tanahsawah.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan terkaitpelaksanaan PRONA tahun
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
179 — 133
usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerimaSR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD
usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga uta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatanpemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD
ILHAM MUSBAHUS SYUKRI, S.H.
Terdakwa:
Drs. H. ARIEFIEN THAHIR, M.AP., MM. Bin Alm. M. THAHIR EDA
110 — 58
Selain itu, para pejabat yangberwenang, baik pada Tim TPAD, BPKAD, BAPPEDA, DINAS PENDIDIKANdan KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER, dalam menangani proses pemberiandan pencairan dana hibah APBD TA 2017, terbukti juga tidak melakukan sikappenghatihatian atau tidak menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yangberlaku, terutama pada saat melakukan pembahasan secara detail terhadapPermohonanpermohonan yang diajukan pada Tahun Anggaran sebelumnya,sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa
Terbanding/Terdakwa : EDY MULYONO, ST.,
193 — 56
puluh enam)lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enampuluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);Halaman 37 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT.BJMBahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SRair bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD
usulanpemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam)lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh)sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000, (tigajuta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SRair bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
126 — 50
PtkBahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD),SKPD) dengan Legislatif (Badan Anggaran DPRD) Kabupaten Melawitermasuk anggaran kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi(akhir tahun 2013), diketahui atas rencana kegiatan Sosialisasi Undangundang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Puskesmas wilayahKabupaten Melawi Tahun Anggaran 2014, terdapat penambahan paguanggaran sampai dengan jumlah Rp 684.136.000,00 (enam
keterangansaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta dan keadaanbahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi pada akhir tahun 2013 menyusunRencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 SIMSON,SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi mengajukandraft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepada Tim Panitia AnggaranDaerah (TPAD
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
140 — 56
membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD
usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana KerjaAnggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD
54 — 30
disahkan dalam APBD.Bahwa Instansi yang termasuk dalam Tim TAPD adalah Bappeda, DPPKADdan Bagian Pembangunan Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma.Bahwa syarat pengusulan Dana tambahan (DPA tambahan) adalah apabilapekerjaan proyek ini tidak selesai pada tahun anggaran yang bersangkutan,maka terlebih dahulu harus ada pemutusan kontrak.Bahwa Ketua Tim TAPD Kabupaten Seluma adalah Sekda, anggotanya adalahBappeda, DPPKAD, dan Bagian Penyusunan Program Pemda KabupatenSeluma.Bahwa saksi lupa selaku tim TPAD
203 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh TJIANDRA UTAMA EFFENDIseluruhnya sebesar Rp. 4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan RapatParipurna Pengesahan APBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDIdimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa dengan mengendarai mobildinas merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ke tempat Tim PenyusunanAnggaran Daerah (TPAD
Rp. 4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan RapatParipurna Pengesahan PBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDIdimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa dengan mengendarai mobildinas merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ke tempat Tim PenyusunanAnggaran Daerah (TPAD
155 — 64
Bahwa yang seharusnya Dana Hibah kepada ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 inidalam bentuk Bantuan yang berinduk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu,kemudian SKPD tersebut mengajukan besaran anggarannya termasuk bantuan ULPkepada Bupati melalui TAPD untuk diverifikasi kemuadian masuk pada KUA PPAS,RKASKPD yang bersangkutan; Bahwa kemudian masuk pada rancangan APBD dan diajukan kepada DPRD untukdibahas bersama antara TPAD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor kemuadianmendapat persetujuaan bersama
antara pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnyadilakukan Evaluasi di Gubernur oleh TPAD dan Badan Anggaran DPRD selanjutnyaRapat Penyesuaain Hasil Evaluasi Gubernur kemudian ditetaopbkan APBD berdasarkanPeraturan Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang APBD dandimasukan dalam DPASKPD tersebut untuk Pelaksanaan, Pemberian Hibah kepadaULP yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terkoreksijuga oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor juga Oleh Gubernur termasuk
178 — 53
Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Penannggungjawab TimVerifikasi Monitoring dan Evaluasi adalah :1)2)3)a)Menetapkan Tim Verifikasi ;Menyampaikan hasil verifikasi kepada TPAD ;Menyampaikan dokumen persyaratan pencairan berupa pengantar SPPdan SPM kepada Biro Keuangan ;Melaporkan kepada Gubernur mengenai proses pelaksanaan hibah danbansos ;Halaman 181Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn10.Bahwa adapun mekanisme untuk mendapatkan dana hibah dan bansos11yang bersumber dari APBD Pemerintah
Daerah Propinsi Sumatera Utaraadalah dengan mengajukan permohonan berupa proposal yang ditujukankepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara danselanjutnya oleh Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi atas proposal yang diajukan oleh masyarakat ataupun organisasikemasyarakatan dan selanjutnya Kepala SKPD menyampaikanhasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dan pertimbangan TPAD menjadi dasarpencatuman Alokasi
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
TAJUDIN O. LABUDU, S.Pd
203 — 104
TojoUnaUna pada TA 2016 yaitu pertama Kepala Dinas membuatprogram dan setelah program selesai di buat Kepala Dinasmengusulkan Anggaran tersebut ke TPAD melalui RKA sesuaidengan pagu yang diberikan kemudian terbitlah DPA yangkemudian di sahkan oleh DPRD Kabupaten dan pada saat ituTerdakwa tidak dilibatkan dalam hal penyusunan anggaran tersebut.Terdakwa menerangkan bahwa Pihak atau bagian / bidang di DinasSosial Kab.