Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan,pengangkutan ikan;3. Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.

Selanjutnya menurut ilmuhukum pidana sengaja atau opzet dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : sengajadengan maksud (opzet als oogmerk), Ssengaja dengan kesadaran tentang kepastian(opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid) dan sengaja dengankesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn);Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI), menurut Pasal 5 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

HIU 05 pada koordinat/ posisi 00 51 114 LU 125 24 790 BTberada di Perrairan Teritorial Indonesia Laut Maluku WPPRI 715.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua yaitu dengansengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dan melakukanpenangkapan ikan, telah terpenuhi secara hukum;Ad. 3.

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;Menimbang bahwa selain syaratsyarat yang telah ditentukan, SPB adalahproduk Syahbandar Perikanan yang tujuannya untuk mengecek kelaikan kapalberlayar yaitu dilakukan pengecekan fisik kapal serta syaratsyarat/ dokumendokumen pendukung lainnya dan semua harus ada di atas kapal dan masih berlaku;Menimbang bahwa sesuai pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 30 tahun 2012 perijinan sebuah kapal perikanan yang melakukan operasipenangkapan ikan di WPPRI

Perikanan yang telah dirubah dengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Bahwa menurut AHLI, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RINomor 18 / PERMENKP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, makakegiatan Terdakwa IGKANDAR SUKMANA dan Terdakwa HARIBINGARINGSIH Alias RINA yang = menyuruh saudari CHRISTIYAAGUSTINA untuk membawa dan mengeluarkan Benih Lobster YangDilarang dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI

) dan Tanpa Tindakan Karantina.Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN DpsBahwa menurut pendapat Ahli, kegiatan Terdakwa ISKANDARSUKMANA dan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA yangmenyurun saudai CHRISTIYA AGUSTINA untuk membawa danmengeluarkan Benih Lobster Yang Dilarang dari Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) dan Tanpa TindakanKarantina benih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus)ekor ukuran 5 mm s/d 6 mm, dan dimasukan kedalam 8 (delapan)kantong

Hal ini dapat berartimembawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembelilobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarangkeluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPRI 573) dari Pelabuhan Ratu) Sukabumi tujuan Jakarta,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa Terdakwa ISKANDAR SUKMANAdan Terdakwa HARI BINGARINGSIH Alias RINA telah mengadakan,mengedarkan benih lobster sebagaimana dimaksud dalam unsur pasalMengadakan dan mengedarkan benih lobster yang dilarang keluar dariWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573)dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Baratbenih lobster sebanyak: 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) ekor ukuran5 mm s/d 6 mm, dan dimasukan kedalam 8 (delapan)

Hal ini dapat berarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan / pembeli lobstersebagai unsur mengedarkan ikan (benih Lobster) yang dilarang keluar dariWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI 573) dariPelabuhan Ratu Sukabumi tujuan Jakarta, sebagaimana dimaksud dalamPasal 88 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan bahwa berdasarkan PermenKelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMENKP

Wirasakti Alpajuli Setelah berhasil dihentikan, kemudian saksi SuparwantoSaring dan saksi Wahyu Bin Oyon naik keatas kapal dan melakukanpemeriksaan terhadap dokumendokumen kelengkapan kapal, yang digunakan.dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ditemukan ikanhasil tangkapan di dalam palka dan pada saat di tanyakan pada Terdakwaselaku nahkoda kapal, ikan tersebut sebagian ditangkap pada posisi 02LUyang merupakan laut teritorial WPPRI dan dilakukan pemeriksaan terhadap alattangkap

Sehingga dengandemikian, kapal yang oleh Terdakwa tidak memiliki Zin Penangkapan Ikan padawilayah 02 LU yang merupakan laut Teritorial WPPRI ;Bahwa Terdakwa Mr.JAMRAT KAEOPRADIT dalam mengoperasikankapal penangkap ikan Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia, tanpa dilengkapi dengan SIPI untuk melakukanpenangkapan ikan pada posisi koordinat 02 LU sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 Ayat (3) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan

dengan perkaratersebut;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Bitung tanggal 9 September 2019 Nomor Register Perkara: PDM 59/P.1.14/Eku.1/09/2019, yang berbunyi sebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR selaku Nahkoda KapalFB.LB Vient 009 berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus2019 jam 18.25 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulanAgustus 2019 bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI

Sulawesi pada posisi koordinat 0345.103 LU 122 49.906 BT atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain diPerairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerahHalaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 12/Pid/2020/PT.MNDhukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yangberwewenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI

Eksklusif(ZEE) Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan lalu keesokanharinya hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 kapalpenangkap ikan KIA PKFB GT 63,77 mulai melakukan penangkapan ikanpertama di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(ZEE Indonesia) dan mendapatkan ikan/cumi lebih kurang 30 (tigapuluh) Putusan No.03/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Mdn Hal3Kg, lalu pada pukul 12.00 Wib kapal KIA PKFB GT 63,77 menurunkanpukat/jaring trawl untuk menangkap ikan kembali di WPPRI

Perikanan Republik Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan lalu keesokanharinya hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 kapalpenangkap ikan KIA PKFB1593 GT 63,77 mulai melakukanpenangkapan ikan pertama di sekitar Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (ZEE Indonesia) dan mendapatkan ikan/cumi lebihkurang 30 (tigapuluh) Kg, lalu pada pukul 12.00 Wib kapal KIA PKFB1593 GT 63,77 menurunkan pukat/jaring trawl untuk menangkap ikankembali di WPPRI

Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan lalu keesokanharinya hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 kapalpenangkap ikan KIA PKFB GT 63,77 mulai melakukan penangkapan ikanpertama di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(ZEE Indonesia) dan mendapatkan ikan/cumi lebih kurang 30 (tigapuluh)Kg, lalu pada pukul 12.00 Wib kapal KIA PKFB GT 63,77 menurunkanpukat/jaring trawl untuk menangkap ikan kembali di WPPRI

Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada Ahli dokumen yang dimilikikapal KIA PKFB1593 Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang berada diatas kapal KIA PKFB1593 hanya berupa Lesen Vessel dan tidakmemiliki dokumen berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan olehpemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di WPPRI.

pada posisi04 2714 U 099 22 10 T. kapal KIA PKFB1593 berhasil dihentikan dankemudian dilakukan pemeriksaan.Menimbang bahwa setelah diplot di peta milik TNI AL diketahui bahwaposisi 04 18 11 U 099 19 35 T, dimana KIA PKFB1593 GT 63,77 Putusan No.03/Pid.Sus.Prk/2019/PN.Mdn Hal23melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pada posisi 04 27'14 U 099 2210 T, berhasil ditangkap dan diperiksa, tebukti posisi tersebut berada di perairanZEE Indonesia termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesi(WPPRI

timbangan seberat 2.740 kg;Dirampas untuk Negara;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriBitung Nomor 14/Pid.SusPRK/2019/PN BIT tanggal 22 Oktober 2019 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IHWAN MAHYAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikananIndonesia (WPPRI

Menyatakan Terdakwa IHWAN MAHYAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaanperikanan Indonesia (WPPRI) yang tidak membawa SIPI asii;2.

perikanan yang harus ada diataskapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan yangmelakukan kegiatan usaha perikanan di WPP RI saat melakukankegaiatan penangkpan ikan harus dilengkapi dengan copy Surat IzinUsaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asi,Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) asli, Surat Laik Operasi(SLO) asli yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) asli; sesuai Permen KP No. 30 tahun2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPRI

Dengan sengaja berlayar di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanandibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan.3. Tidak memiliki Surat Persetujuan BerlayarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :1.

Selanjutnya menurut ilmu hukum pidanasengaja atau opzet dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu : sengaja denganmaksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran tentangkepastian (opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid) dansengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet metwaarschijnlijkheids bewustzijn) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), menurut Pasal 5ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

HIU 07 pada koordinat/ posisi01 16 951 LU 125 45 479 BT berada di Perrairan Teritorial IndonesiaLaut Maluku WPPRI 715.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaunsur kedua telah terpenuhi;3.

yang telah ditentukan,SPB adalah produk Syahbandar yang tujuannya untuk mengecekkelaikan kapal berlayar yaitu dilakukan pengecekan fisik kapal sertasyaratsyarat/ dokumendokumen pendukung lainnya dan semua harusada di atas kapal dan masih berlaku;Halaman 29 dari 35Putusan Nomor 7/Pid.Sus.PRK/2018/PN.BitMenimbang bahwa sesuai pasal 86 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 (diluar nelayan kecil) dokumenperijinan sebuah kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapanikan di WPPRI

bahwaWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia selanjutnya disebutWPPRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapanikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembanganperikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, lautteritorial, Zona tambahan dan ZEEI; dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) butir 6Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :18/PERMENKP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegeraRepublik Indonesia dijelaskan bahwa WPPRI

713 meliputi Perairan SelatMakasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;Bahwa perairan Taka Garas Desa Kolisia Kecamatan MagepandaKabupaten Sikka Propinsi NTT merupakan WPPRI karena perairan TakaGaras terletak di Perairan Laut Flores sehingga melakukan penangkapanikan dengan menggunakan bahan peledak adalah dilarang karena dapatmembahayakan atau merusak kelestarian sumber daya ikan dan/ataulingkungan sumber daya ikan disekitarnya serta resiko cedera berat kepadapelaku pengebom;Halaman 5 dari 34

45Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesianomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikan dijelaskan bahwa Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota danfaktor alamiah sekitarnya;Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan MenteriKellautan dan Perikan Republik Indonesia Nomor: PER.O1/MEN/2019Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dijelaskanbahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut WPPRI

merupakan wilayah pengelolaan perikanan untukpenangkapan ikan, membudidayakan ikan, konservasi penelitian danpengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairankepulauan, laut teritorial, Zona tambahan dan ZEEI;Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) butir 6 PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:PER.O1/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia dijelaskan bahwa WPPRI 713 meliputi Perairan Selat Makassar,Teluk Bone, Laut Flores

dan Laut Bali dengan demikian maka Laut Floresdan perairan sekitarnya merupakan WPPRI;Bahwa Perairan Taka Garas, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda,Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di Perairan LautFlores;Bahwa Ahli menjelaskan Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak diWPPRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah

BV 92977 TS sedang melakukankegiatan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan RepublikIndonesia) terdeteksi oleh KP.

surat Dakwaan tertanggal 9 September 2019dengan Nomor Register Perkara: PDM 59/P.1.14/Eku.1/09/2019, tanggal10ktober 2019, dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 , isinyasebagai berikut:DAKWAANKESATU :Bahwa terdakwa RODOLFO VICTORIANO NICANOR selaku Nahkoda KapalFB.LB Vient 009 berbendera Philipina , pada hari Kamis tanggal 1 Agustus2019 jam 18.25 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulanAgustus 2019 bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI

No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 27hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yangberwewenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memilikidan/atau. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asingmelakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 22.00 waktuPhilipina

Jika ke dua Posisi Koordinat tersebutdibaringkan di atas peta Laut Nomor 356A akan menunjukkan PerairanIndonesia di Laut Sulawesi yang merupakan wilayah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI)716; perhitungan Ahli Nautika dari garis perbatasan dengan Philipina sejauh 3Nautical mill (nm) dari Garis Perbatasan Indonesia dan Philipina di LautSulawesi sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang perjanjianPerbatasa Indonesia dan Philipona di

No: 12/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 27mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3)UNCLOS Tahun 1982 dan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,yakni Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidakberlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian

Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alatpenangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan menggangu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan, dikapal penangkap ikan;3. di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);Ad.1. Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal angka 14 UU Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksuddengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

PPF 609 dengan NakhodaSHOLEHUDDIN SITINJAK yaitu kapal perikanan jenis kapal penangkap ikan, berangkatdari Malaysia untuk melakukan penangkapan ikan di laut Teritorial Indonesia yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia WPPRI) kemudianditangkap oleh Kapal Pengawas Kp.

Hiu 004 sedang melakukan penangkapan ikanmenggunakan alat penangkap ikan jenis Trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia pada posisi 0313781LU10025113 BT merupakan bagian dariWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia WPPRI, Pasal 1 ayat (2) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009

angka 20);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Laut Teritorial, LautTeritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkalKepulauan Indonesia (Pasal angka 19);Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi ABK dan Saksi Penangkap dariKapal Pengawas KP.HIU 004 serta keterangan terdakwa SHOLEHUDDIN SITINJAKtelah menerangkan selama beroperasi di perairan Indonesia, laut Teritorial Indonesia yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Therd Suk Nava1 merupakan kapal penangkapikan jenis trawler ;e Bahwa menurut pendapat ahli, alat tangkap yang digunakan KM.Therd SukNava1 adalah pukat harimau ( trawl ) ;e Bahwa menurut pendapat Ahli, KM.Therd Suk Nava1 ditangkap pada posisi02 29 15 U 105 05 25 T yang berada di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia ( WPPRI ) ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan

Therd Suk Nava1 ditangkap oleh Kapal Republik Indonesia( KRI) Pati Unus384 pada hari Rabu, tanggal 30April2014, pukul23.25 WIB, pada posisi koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT ;5 Bahwa koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT yang merupakan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI );6 Bahwa KM.Therd Suk Nava1 tidak memiliki dokumendokumen sepertiSIUP dan SIPI untuk menangkap ikan di perairan Indonesia;7 Bahwahasil tangkapan KM.Therd

Motor ( KM )Therd Suk Nava1 telah ditangkap oleh Kapal Republik Indonesia ( KRI) Pati Unus384pada posisi di koordinat 022915 U / 1050525 ~ T pada hari Rabu, tanggal 30April2014jam 23.35 WIB ketika sedang menangkap ikan ( vide keterangan saksisaksi, Anusun Panyatun,Prasit Somroop, Hadi Nur Ali, Renaldi Kampu dan keterangan Terdakwa ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Abdul Rahman,S.St.Pi., koordinat 0229 15 U105 05 25 T adalah bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia ( WPPRI

Saleh : Bahwa benar dokumen perijinan kapal perikanan yang harus berada diatas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang akanmelakukan kegiatan usaha perikanan di WPPRI pada saat operasiterdiri dari copy SIUP, SIPI/SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO asli yangditerbitkan oleh pengawas perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar(SPB) asli serta dokumen lain yang menyatakan sebagai kapalperikanan; Bahwa berdasarkan peta 356, maka posisi 033400"LU119 2300"BTdimana lokasi kapal lampu, Barakah

telah melanggar Pasal 92Juncto Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 93 Ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2),Juncto Pasal 76A UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Bahwa karena nakhoda dan awak kapal Barakah 5 pada saat ditangkapoleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 sedang dan sudah melakukankegiatan penangkapan di Perairan Laut Sulawesi WPPRI

Saleh yang setelah dilakukan pengukuranberdasarkan peta 356, maka posisi 033400"LU 1192300"BT dimana lokasikapal lampu Barakah 5 pada saat ditindak oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003setelah dibaring/diflot di peta berada di perairan Laut Sulawesi yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716 berdasarkanpada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentangWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnyayang ke 2 (dua) Ayat (9)

No. 2382 K/Pid.Sus/2016merupakan tempat ditindaknya kapal Barakah 5 adalah Laut Sulawesi yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) Ayat (9) dimana WPP RI 716meliputi Laut Sulawesi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barakah5 tersebut ditemukan adanya dokumen kapal perikanan asal Malaysia danPhilipina

Minggu tanggal 14Agustus 2016 pukul 10.00 Wib pada Posisi 03 19679 LU dan 09933366BT, atau + 6 Mil barat laut dari lampu CM411m5M Tanjung Tiram Perairan Kab.Batubara Provinsi Sumatera Utara Perairan Teritorial Indonesia.Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHDSOLEH dan ZUL BAHRI selaku Nakhoda kapal ikan tanpa nama tanpa tandaselar bermesin Mitsubishi 6 cilinder berbendera Indonesia mereka telahmelakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia ( WPPRI

)Bahwa setelah ahli mengamati barang bukti 2 (dua) unit kapal ikan tanpa namadan tanpa tanda selar bermesin Mitsubisi 6 cilinder ,berbendera Indonesia ikantanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Mitsubisi 6 cilinder ,berbenderaHalaman 24 dari 38 Putusan No.16/Pid.Sus.Prk/2016/PN.MdnIndonesia, dengan menggunakan alat tangkap pukat hela yang ditarik dua kapali ,ahli berpendapat bahwa kedua kapal ikan tersebut tidak diperbolehkanmenangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

permukaanair selaring dengan kantong ditarik ke atas kapal , dan hasil tangkapan dilepasdari kantong dan seterusnya.Bahwa ahli menjelaskan ikan yang dapat ditangkap dengan alat tangkap PukatHela tarik dua kapal ( Pair Trawl ) adalah jenis ikan cumicumi , ikan mata merah,ikan layur , ikan tamban dan lain lain.Ahli menjelaskan bahwaposisi 03 19679 LU dan 09933366 BT, biladilihat pada peta laut 101 dan dikonversikan ke GPS , wilayah tersebut termasukWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapidengan dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang syah dari pemerintah Indonesia.Menimbang , bahwa alat Penangkap ikan yang dioperasikan berupa Pukat Heladua kapal (Pair Trawl) Trawl yang dipergunakan para terdakwa tergolong alat tangkapyang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan di seluruhWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI

Alat tangkap yang digunakan oleh para terdakwa beserta 8 (delapan) orangABKnya adalah Pukat hela dua kapal (Pair Trawl) yang dilarang dioperasikandisemua wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI).Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Kapal ikan kapal ikan tanpanama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 6 cilinder , 1 (satu) set alat tangkap ikanPair Trawl

Setelahdi Plot, kontak KIA berada pada kordinat 06 01 80 U106 46 00 Tsudah masuk perairan Laut Natuna/ZEEI WPPRI. Selanjutnya PerwiraJaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo357 yang kemudianmemerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan danPenggeledahan terhadap kontak KIA tersebut. Tim pemeriksa turun ke lautmenggunakan RHIB untuk mendekati sasaran/kontak. Selama prosesmendekati/approach, kontak KIA melakukan manuver penghindaran danpembakaran geladak buritan lambung kanan kapal.

ikan dan/ataupembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, Sungai, danau,waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sertalahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BV 93420 TSdengan Nahkoda Dang Quoc Hoi pada saat diperiksa KRI Bung Tomo357pada tanggal 17 Juni 2020 berada pada posisi koordinat 06 06 80 U 106 42 60 T di perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia (WPPRI

Setelah diplot, kontak KIA berada pada koordinat 0601 80 U 106 46 00 T di perairan laut Natuna/ZEEI WPPRI. KemudianPerwira Jaga melaporkan tentang adanya kontak KIA tersebut kepadaKomandan KRI Bung Tomo357 yang selanjutnya memerintahkan TimPemeriksa untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan.Tim pemeriksa turun ke laut menggunakan RHIB/Sekoci untuk mendekatisasaran/kontak KIA.

Oleh karena itu, dapat diduga bahwakapal BV 93420 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairanlaut Natuna/ZEEI dengan cara i/lega/ yaitu tanpa dilengkapi atau tidak memilikisuratsurat/dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IzinPenagkapan Ikan (SIPI) yang sah dari pemerintah Indonesia, serta telahmenggunakan jaring atau alat penangkapan ikan pukat hela dasar 2 (dua) kapal(Pair Trawls) yang dilarang dioperasikan di Semua jalur penangkapan ikan dandi WPPRI oleh pemerintah

Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akanmemakan waktu yang lama untuk menunggu negaranegara tersebutmembuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementaratindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terusberlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) dengan intensitas yang beragam dan teruS menerusmenimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi RepublikIndonesia khususnya di sektor perikanan

KP.Orca 03 pada koordinat : 03 41.650 LU 122 34.800 BT adalah diLaut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) estimasi dari garisHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/PRK/2018/PN.Bitperbatasan dengan Philipina sejaunh 4 mill memasuki perairan ZEEIndonesia;Bahwa tempat pemeriksaan berada di Koordinat : 03 41.538 LU 12232.824 BT, jika posisi ini dibaringkan diatas peta laut Nomor 356A dinasHidro Oceanografi TNI Al akan menunjukkan posisi di Laut SulawesiWilayah Pengelolan perikanan Indonesia (WPPRI

Jika Koordinatini di Plot di atas Peta Laut Nomor 356A terbitan dinas Hidro OceanografiTNI Al akan menunjukkan posisi di Laut Sulawesi Wilayah Pengelolanperikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716; Bahwa posisi koordinat : 03 41.650 LU122 34.800 BT adalah di LautSulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) estimasi dari garisperbatasan dengan Philipina sejauh 4 mill memasuki perairan ZEEIndonesia ;Menimbang bahwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta diatas, Terdakwa

JEBO07,oleh KP.Orca03 pada koordinat : 03 41.650 LU122 34.800 BT adalah di Laut ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) estimasi dari garis perbatasan denganPhilipina sejauh 4 mill memasuki perairan ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaanperikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makadengan demikian unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaAsing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI), telah terpenuhi secara

Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakanalat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan menggangu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan, dikapal penangkap ikan;3. di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);Ad.1.

kesadaran kemungkinan (opzet bijheidsbewusizijn);Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, ternyata bahwa kapalKM.PKFB 376 dengan Nakhoda Baharuddin Lubis yaitu kapal perikanan jeniskapal penangkap ikan, berangkat dari Malaysia untuk melakukan penangkapanikan di laut Teritorial Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia WPPRI

Hiu 13sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan jenisTrawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada hari Rabu,tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 07.18 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia pada posisi 0257 300 LU 100 51 483 BT merupakanbagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia WPPRI, Pasal 1ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN

angka 20);Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Laut Teritorial, LautTeritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garispangkal Kepulauan Indonesia (Pasal 1 angka 19);Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi ABK dan Saksi Penangkapdari Kapal Pengawas KP.HIU 13 serta keterangan terdakwa Baharuddin Lubistelah menerangkan selama beroperasi di perairan Indonesia, laut TeritorialIndonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI

UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwa lingkungan sumberdayaHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 01/Pid.SusPrk/2019/PN Mmeikan adalah tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktoralamiah sekitarnya; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kellautan dan PerikanRepublik Indonesia Nomor: PER.O1/MEN/2019 Tentang Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPRI

merupakanwilayah pengelolaan perikanan untuk oenangkapan ikan, membudidayakanikan, konservasi penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputiperairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, Zona tambahan danZEEI; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) butir 6 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor: PER.O1/MEN/2009 Tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa WPPRI 713meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut

Balidengan demikian maka Laut Flores dan perairan sekitarnya merupakan WPPRI; Bahwa Perairan Nangarasong (Taka Wairesu) Kabupaten Sikka, ProvinsiNusa Tenggara Timur dan perairan sekitarnya merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia karena terletak di Perairan LautFlores; Bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPRImerupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundang sebagaimana diaturdalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan

;Menimbang, Pasal 1 Ayat (2) butir 6 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor: PER.01/MEN/2009 Tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa WPPRI 713 meliputiPerairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali;Menimbang, bahwa perairan laut Perairan Nangarasong (Taka Wairesu),Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara timuradalah wilayah laut Flores yangmasih termasuk dalam daerah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa

Ranaiyang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasterdakwa Ho Minh Hoi selaku nahkoda KM.BV 4806 TSbersamasama dengan Muoi Khiem nahkoda KM.BV 4805 TSsedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPPRI

BV 4806 TSbersama Muoi Khiem (DPO) Nahkoda kapal KM.BV 4805 TSsedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal Pengawas HIU13 yang sedang melakukan operasi pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI laut Putusan Nomor: 6/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 4Natuna, terdeteksi pada kordinat 0509666 LU 109 46 100BT dan selanjutnya KP HIU 13 melakukan pengejaran dari sisikiri kedua kapal tersebut dan berhasil dihentikan

Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 5penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaanperikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, perbuatan terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasterdakwa Ho Minh Hoi selaku nahkoda KM.BV 4806 TS bersamaSama dengan Muoi Khiem nahkoda KM.BV 4805 TS sedangberjalan lambat di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

BV 4806 TSbersama Muoi Khiem (DPO) Nahkoda kapal KM.BV 4805 TSsedang berjalan lambat di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPPRI) terdeteksi oleh kapal Pengawas HIU13 yang sedang melakukan operasi pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI lautNatuna, terdeteksi pada kordinat 0509666 LU 109 46 100BT dan selanjutnya KP HIU 13 melakukan pengejaran dari sisi Putusan Nomor: 6/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 6kiri kedua kapal tersebut dan berhasil dihentikan

secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur daridakwaan penuntut umum dengan faktafakta persidangan tersebutdiatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan olehkarenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apayang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Putusan Nomor: 6/Pid.SusPrk/2016/PNRan Hal. 36Menimbang, bahwa terdakwa Nahkoda KM.BV.4806TS dalammelakukan kegiatan penangkapan di WPPRI

TJANDRA mengenalkan saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atankepada TENG CHENG YING KEENE;Bahwa saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atan yang mencari penjual benihlobster dari perairan Bengkulu;Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN JmbBahwa saksi MARK TAN CHEN CHU FENG Als ATAN saksi HASAN Bin H.AHMAD dan Terdakwa BAGIO TJANDRA tidak memiliki izin dari pihakberwenang dalam kegiatan mengeluarkan, mengadakan, mengedarkanbenih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI

Ahmad, selanjutnya BAGIO TJANDRABAGIO TJANDRA mengenalkan saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atankepada TENG CHENG YING KEENE; Bahwa saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atan yang mencari penjual benihlobster dari perairan Bengkulu; Bahwa saksi MARK TAN CHEN CHU FENG Als ATAN saksi HASAN Bin H.AHMAD dan Terdakwa BAGIO TJANDRA tidak memiliki izin dari pihakberwenang dalam kegiatan mengeluarkan, mengadakan, mengedarkanbenih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI); Bahwa

Ahmad, selanjutnya BAGIO TJANDRABAGIO TJANDRA mengenalkan saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atankepada TENG CHENG YING KEENE;Bahwa saksi Mark Tan Chen Chu Feng Als Atan yang mencari penjual benihlobster dari perairan Bengkulu;Bahwa saksi MARK TAN CHEN CHU FENG Als ATAN saksi HASAN Bin H.AHMAD dan Terdakwa BAGIO TJANDRA tidak memiliki izin dari pihakberwenang dalam kegiatan mengeluarkan, mengadakan, mengedarkanbenih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI);Bahwa Terdakwa

Lim untuk mencari benih lobster dan peran saksi TENGCHENG YING KEENE adalah sebagai pemberi pinjaman uang kepadasaksi MARK TAN CHEN CHU FENG Als ATAN;Bahwa benar dalam kegiatan mengeluarkan, mengadakan, mengedarkanbenih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihakberwenang;Bahwa benar benih lobster yang di sita oleh penyidik berukuran panjangkarapas di bawah 8 (delapan) cm atau beratnya kurang dari 200 (dua ratus

lobster tersebut di peroleh dari wilayahBengkulu maka perairan Bengkulu masuk dalam WPPN RI 572 yang meliputiPerairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;Menimbang, bahwa mengeluarkan benih lobster dari wilayah WPPNRI572 dari Perairan Bengkulu untuk di bawa ke Singapura melalui Jambimerupakan kegiatan pengeluaran dari wilayah WPPNRI 572;Menimbang, bahwa dalam kegiatan mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan benih lobster keluar dari Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia (WPPRI