Ditemukan 1224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sptp sp.p spp suap sipp spjp sppp smhp spph spdp sp2hp sthp
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPk);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan oprinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa;7)Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-06-2015 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPk)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena wajib pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan oprinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kKewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan wajib pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa;7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan(SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI, (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keterangan (BAPk)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa.Halaman 32 dari 73 Halaman Putusan Nomor 405 /B/PK/PJK/20157) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-07-2018 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 389/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
275 — 196
  • (Bukti Tergugat VI & VII 21);11)Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan (SPHP 2 )Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal danKepolisian Negara Republik Indonesia; Nomor : B 3146 WAS / VIIIHalaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr 2012 Bareskrim, tertanggal 06 Agustus 2012 (Bukti Tergugat VI &VII9);MENYERAHKAN LAHAN TANAH DI TKP KEPADA PIHAK PT.PARC DEVELOPMENT UNTUK DIKUASAI DAN DILAKUKANPENJAGAAN, PENGAWASAN OLEH PIHAK PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — DJUYAMTO, S.H., DK vs PRESIDEN RI;
336 — 1219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlahdikatakan bahwa "Sistem Peradilan Pidana" (dikenal dengan istilahSPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan"Sistem Penegakan Hukum Pidana" (SPHP) yang pada hakikatnyajuga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidangHukum Pidana" (SKKHP);Sistem peradilan (atau Sistem Penegakan Hukum = untukselanjutnya disingkat SPH) dilinat secara integral, merupakan satukesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri darikomponen
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat:
Moh Ali
Tergugat:
1.La bei alias Nurbei
2.La Paesa
3.Badan Pertanahan Nasional Cq., Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Cq., Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
168 — 123
  • Fotokopi dari asli, Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan Nomor: SPHP/33/II/2021/Reskrim,yang selanjutnya diberi tandabukti T.1 T.220;Bahwa Fotokopi bukti surat yang diberi tanda TIIl.l sampai dengan TIIL.IIItersebut telah bermeterai cukup yakni Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020tentang Bea Meterai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sahdipersidangan Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnya dalambentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK)Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kewajarantransaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapan prinsipkewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh data pendukung,baik yang disediakan Wajid Pajak maupun yang dicari sendiri olehpemeriksa.7) Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasi pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 01-11-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA SELONG Nomor 1345/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 96
  • SelPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPHP), dan merupakan aktaautentik (authentic acte) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dan dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti ini mempunyai kekuatanpembuktian sebagai alat bukti permulaan (begin bewijskracht).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • didokumentasikan, misalnyadalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK);Dalam hal pemeriksa menjadi pihak yang menerapkan prinsipkewajaran (karena Wajib Pajak tidak dapat membuktikankewajaran transaksi afiliasinya), maka setiap tahapan penerapanprinsip kKewajaran harus didokumentasikan dan dokumentasi setiappenerapan prinsip kewajaran harus didukung oleh datapendukung, baik yang disediakan Wajib Pajak maupun yang dicarisendiri oleh pemeriksa;Sebelum mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan(SPHP
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 16-11-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 83/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
PT. Multi Karya Pratama
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Balai Pegelolah Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan Dan Provinsi Bangka Belitung
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA CABANG TERNATE DIWAKILI OLEH FRANS BENNY REMBET
221 — 158
  • lelang tender yang pada pokoknya menetapkan Tergugat IlIntervensi adalah pemenang tender yang sah melalui Surat NomorPL.107/5/07/BPTD.VII/XI/2021 tertanggal O8 November 2021Perihal Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk PelaksanaanPaket Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan TanjungApiApi Tahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (ObjekSengketa) dan Surat Penerimaan Hasil Pemilihan yang dikeluarkanoleh PPK melalui Surat Nomor KU.204/1/10/BPTD.VII/2021tertanggal 8 November 2021 (SPHP
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 04-07-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 214/Pid.B/2022/PN Pso
Tanggal 12 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI FEBRIANDA,SH.MH
Terdakwa:
HIE SONO Alias AMING
55 — 16
  • Asia Selatan Mineral Nomor Surat : 012/ SPHP-Dir/ASM/JKT/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Sifat : Segera, Perihal Penyampaian Hasil Produksi, Persiapan dan Penjadwalan Pengapalan;
  • 1(satu) lembar surat dari PT. Asia Selatan Mineral Nomor Surat : 008/ SPen-Dir/ASM/JKT/XI/ 2021 tanggal 08 November 2021, Sifat : Segera dan Penting, Perihal Penyampaian Stock Produksi;
  • 1(satu) lembar surat dari CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
141 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggapan atas SPHP.28. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.29. Peringatan I.30. Permintaan Peminjaman Buku, catatan dan dokumen.31. Surat Perintah Pemeriksaan.32. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.33. Dokumen prospectus, halaman 5, 979834. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP180/PSL/WPJ.07/KP.0805/2010.35. Laporan Penelitian Keberatan.36. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta.14.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 02-11-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 82/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA DIWAKILI OLEH MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. ARAFAH ALAM SEJAHTERA diwakili oleh TARINALDI HIDRAT
211 — 112
  • Negara yang bersifat Konkret Individual dan Final seharusnyaadalah berupa SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK melalui Surat NomorPL.107/5/07/BPTD.VII/XI/2021 tertanggal 08 November 2021 PerihalPenunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung ApiApiTahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin (SPBBJ 107) danSurat Penerimaan Hasil Pemilihan yang dikeluarkan oleh PPK melaluiSurat Nomor KU.204/1/10/BPTD.VII/2021 tertanggal 8 November 2021(SPHP
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 31-08-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 397/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat II : Hana Tiolina Tambunan Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Pembanding/Penggugat I : Sulastri maeda Yoppy Diwakili Oleh : Pratiwi Febry, SH, dkk
Terbanding/Tergugat VI : Rukyat Muhamad Fauzi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi Cq. Dishub Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Terbanding/Tergugat V : Lucky Indah Permana Hakim
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq. Mendagri Cq. Gubernur Prov. Jawa Barat Cq. Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
90 — 65
  • PONTI KADRON NAINGGOLAN (Ayah dan Istri dariPARA PENGGUGAT) dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagaiTersangka dan penyidikan tindak pidana dihentikan demi hukumkarena Tersangkanya meninggal dunia sebagaimana Surat kasatlantas Polres Metro Kota Bekasi Nomor B/48/VIII/2014 /Resta Bkshalaman 82 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG.perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPHP)yang mendasarkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 310UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 yang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
LUKAS THIO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
2.Kepala Cabang PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon
239 — 109
  • Foto copy sesuai asli Berita Acara Tidak DisampaikannyaTanggapan Tertulis Atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda TI11;12. Foto copy sesuai asli Undangan Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan nomor UND203/ WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 13 Agustus2018, diberi tanda TI12;13. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Untuk Menandatangani BeritaAcara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S233/WPJ.18/KP.0100/2018 tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda TI13;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
87 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan tanggapan WajibPajak pada poin 3, yang menyatakan bahwaPemeriksa beranggapan bahwa, pada saatbertransaksi dengan pihak independen, waktupembayaran provisional invoice dihitung sejak barangdikirimkan (date of shipment), karena seluruhpemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen yangdipinjaamkan oleh Wajib Pajak, ketentuan yangterdapat di Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dasardilakukan koreksi dan dasar hukum yang telahdisampaikan oleh Pemeriksa pada di SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
63 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • setuju dengan tanggapan WajibPajak pada poin 3, yang menyatakan bahwaPemeriksa beranggapan bahwa, pada saatbertransaksi dengan pihak independen, waktupembayaran provisional invoice dihitung sejakbarang dikirimkan (date of shipment), karenaseluruh pemeriksaan dilakukan berdasarkandokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajak,ketentuan yang terdapat di Kontrak Karya danperaturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana dasar dilakukan koreksi dan dasarhukum yang telah disampaikan oleh Pemeriksapada di SPHP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
151 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Tingkat Tim PemeriksaPada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. PHPPSL217/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 6 April 2010 (Bukti PK7)disebutkan bahwa secara umum Terbanding (Termohon PeninjauanKembali) sepakat dengan metode Transfer Pricing yang digunakanPemohon Banding (Pemohon Peninjauan Kembali) (menggunakanmetode TNMM) untuk menentukan kewajaran harga jual kepadapihak afiliasi.
    Ltd. dikeluarkan karena produk yang dihasilkan selainkosmetik juga terdapat toiletries, health foods, beauty foods, danpharmaceuticals.Kemudian, dengan Suratnya No. 019/YASFA/Tanggapan/IV/2010tanggal 13 April 2010 (Bukti PK10), Pemohon Peninjauan Kembalimemberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tersebut yang isinya mengungkapkanketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakanTermohon Peninjauan Kembali yang mengeluarkan empatperusahaan pembanding dari 12 yang dihasilkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
128 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Tingkat Tim PemeriksaPada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) NomorPHPPSL217/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 6 April 2010 (BuktiPK7) disebutkan bahwa secara umum Terbanding (TermohonPeninjauan Kembali) sepakat dengan metode Transfer pricingyang digunakan Pemohon Banding (Pemohon PeninjauanKembali) (menggunakan metode TNMM) untuk menentukankewajaran harga jual kepada pihak afiliasi.
    Ltd. dikeluarkan karena produk yang dihasilkanselain kosmetik juga terdapat toiletries, health foods, beautyfoods, dan pharmaceuticals.Kemudian, dengan Suratnya Nomor 019/YASFA/Tanggapan/IV/2010tanggal 13 April 2010 (Bukti PK10), Pemohon Peninjauan Kembalimemberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tersebut yang isinya mengungkapkanketidaksetujuaan Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakanTermohon Peninjauan Kembali yang mengeluarkan empatperusahaan pembanding dari 12 yang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
PT Swakarsa Wira Mandiri diwakili HARYADI KUMALA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
340 — 161
  • Bukti T II Intervensi 28 : Surat pernyataan pelepasan hak prioritas Nomor :593.8/3773/094/SPHP/DPKPP/2017 tanggal 15November 2017 terkait penyerahan dan penerimaansebidang tanah seluas + 1.482 M2 ( seribu empatratus delapan puluh dua) di Desa Rancabungur,Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor anataraFerarianty selaku yang melepaskan hak dengan Ir.Hj.