Ditemukan 1234 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3439 3831 3835 3837 3859 3339 3739 3889 339 383
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2509 — 4867
  • (Kuat Pudji Prayitno, 2005, Prospek Pengaturan Contempt ofCourt dan Permasalahannya, Dinamika, Fakultas Hukum,Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, him. 3839)Bahwa sikap Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan dinilaisebagai perilaku yang dikategorikan sebagai contempt of courtsebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP),yaitu sebagai berikut:8.1Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon Keberatan tidakmenghormati kedudukan Majelis Komisi TermohonKeberatan dengan merendahkan kewibawaan sertakehormatan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
221 — 78
  • saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandungpengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakankewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana,yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menurut R.Wiryono, Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 3839
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2898 — 3981 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000240 tahun 2004 3846.
    Voucher : 1200000233 tahun 2004 3839. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000234 tahun 2004 3840. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000235 tahun 2004 Hal. 329 dari 679 hal. Put. No. 2239 K/PID.SUS/2012 3841. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000236 tahun 2004 3842. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000237 tahun 2004 3843. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000238 tahun 2004 3844. Voucher Biaya Jakarta, No. Voucher : 1200000239 tahun 2004 3845.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
  • Bukti P 3839. Bukti P 39sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletak diKampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.TambunUtara (dahulu Kec. Tambun), Kab.Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok Jalen, Kohir No.299, Kelas 41untuk tahun 1993 beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Bukti Pembayaran PBB oleh Penggugatatas sebidang tanah seluas 4.400 M2 yang terletakdi Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya, Kec.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — DJANIMIN BIN KATIDJAN ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
130 — 28
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
69 — 17
  • ., dalam bukunya PembahasanUndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2006, halaman 3839, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa kata
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
113 — 35
  • ., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 2 Juni 2014 — - Hendra Maryono, ST Bin Iho Suhend
38 — 9
  • Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara atau media, yaitucara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku(Vide : R Wiyono op.cit hal 3839).Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek Hukum orang pribaditidak untuk badan atau korporasi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
208 — 84
  • ., op.cit hlm. 3839).Hal.365 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
317 — 76
  • ;Bahwa sebagai pembeli tanah saksi tersebut adalah Terdakwa, saatbertemu di Kantor Notaris Heriana Rahayu Adimurti di Ruko EmeraldBlok AA 1 No. 3839 Lantai 2 Jl. Raya Ciledug Jombang, Sektor 9, saatakan menandatangani Akta Jual Beli;Hal.27 Putusan Tipikor Nomor : 100/Pid. SUS/TPK/2015/PN. Jkt.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
370 — 215
  • Untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT XXXVIII atau 3839.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
131 — 36
  • PerintahKepada Panitia Pengadaan iDinas untuk melaksanakanproses pengadaan Alat alat Kedokteran di RSUD Kabupaten Sumedangberdasarkan Surat permintaan dari RSUD Kabupaten Sumedang Nomor :922/896/Prog/2010 tanggal 16 September 2010dan melaporkan hasilpelaksanaan kegiatan Proses Pelelangan kepada Kepala ULP melaluiSekretaris ULP.Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Rumah Sakit Pekerjaan Pengadaan alat alatKedokteran RSU Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :447/14 /PPK/3839
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - DJADJAT SUHARDJA - Drs. SUTRISNO
194 — 60
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN AMBON Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
234 — 27
  • jepitan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ambon Nomor 800/319/SMK.1 tanggal 26 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 1 Ambon Tahun 2018;

    48. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perjajian antara Kepala Seksi Sarana Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dengan SMK Negeri 1 Ambon Nomor 3839

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
116 — 37
  • ., op.cit. hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya denganjabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secara terselubungsubyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orangyang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitaspribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
177 — 21
  • ., op.cit. hlm. 3839).; Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukumorang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erathubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang,berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semuaorang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentuatau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
109 — 32
  • ., op.cit. him. 3839) ;Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanyabagi orang yang memiliki jabatan atau kKedudukan tertentu atau orang yang memilikikualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
265 — 68
  • ., op.cit. hlm. 3839).Halaman 541 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
144 — 39
  • ., op.cit hlm. 3839).Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orangpribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannyadengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olen seseorang, berarti secaraterselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yangmemiliki kualitas pribadi tertentu.