Ditemukan 1211 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didalam dralam dalam djalal dalaam daalam dialam dealam dadalam
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 26/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
1.Harniati
2.Linus Tandi
3.Elia Pasangin
4.Risma Tandungan
5.Warijo
6.Ali Imron
7.Nety Sandalembang
8.Semuel Rorre
9.Wahyuddin
10.Jhon Rante Tadung
11.Ade Lala
12.Musa Jaya
13.Amiruddin Dg. Saleh
14.Yohana Sigala
15.Doddy
16.Hajerung
17.Kamarul Azani
18.Linggi Tandi Ayu
19.Endik Saputro
20.Irma
21.Payung Tangdilintin
22.Yaris Untung PG
23.Harmal
24.Ferlan Manan Saleda
25.Hadi Prayitno
26.Petrus Kanel Banglangi
27.Sitha Banna Massa
28.Jhohannis
29.Amirullah
30.Agus Tamrin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
intervensi:
1.PT. CIPUMANIK GEMAH PERMATA diwakili oleh Dr. Drs. J. Budi Harijanto, SH.MH.MBA
2.PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
143 — 194
  • kesempatan pertama mengajukan hak atas tanah terhadaptanah tersebut jadi tidak otomatis menjadi hak milik ;Bahwa yang dimaksud dengan tanah negara dimana ada penguasaan tanahnegara yang bukan terdaftar landrente dan tidak dikuasai juga sebelum tahun1960 tetapi dikuasai sesudah tahun 1960 adalah tetap tanah negara dimanatanah negara itu tanah yang tidak sedang dilekati olen satu hak atas tanahtertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA ;Bahwa alat tertulis yang dapat dinilai secara hukum dDalam
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2014 — Putus : 12-09-2014 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 12 September 2014 — - Ir. ATOK YUDIANTO - ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG - DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si
204 — 50
  • Wiryono, SH dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenyatakan Pasal 14 hendak menentukan jika di ddalam suatu undangudang terdapat ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yangterdapat di dalam undangundang tersebut dinyatakan sebagai tindak pidanakorupsi, maka berlaku ketentuanketentuan baik yang merupakan hukumpidana materil maupun yang merupakan hukum pidana formil yang terdapatHalaman 309 dari 324 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/201 4/PN.PBRdi dalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
174 — 25
  • ,disebutkan bahwa Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudpasal 22 UU No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebihdalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.Unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha ddalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
104 — 26
  • tender,disebutkan bahwa Persekongkolan dalam tender sebagaimanadimaksud pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama antaradua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tendertertentu.Unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badanusaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumyang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalamWilayah Hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupunbersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagaikegiatan usaha ddalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
170 — 42
  • ,disebutkan bahwa Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksudpasal 22 UU No.5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebihdalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.Unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha ddalam
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
392 — 259
  • ;c Membangun sarana dan prasarana untuk Pekan Raya Promosid Menyerahkan bangunan phisik dengan sarana dan prasaranayang telah dibangun oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertamasebagaimana diktum 3 di atas bila telah selesai 100%.dDalam Perjanjian Kerjasama tersebut pihak Pertamaberkewajiban antara lain :A Mengurus pembebasan tanah seluas + 5 Ha;B Mengurus ijin lokasi untuk pembangunan tersebut diktum 1 di atas;C Membantu pengurusan segala macam perijinan yang diperlukan Pihak Kedua.eSehubungan dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
100 — 13
  • Delegation Autority); Jadi harus adaVerifikasi dimana letak kesalahannya ; Kalauterjadi kesalahan biasanya teguran kel,teguran ke2 dan terachir denganpemecatan ; Kalau berbuat salah bisa dilihatdari kasusnya apakah itu masuk ruang lingkupPidana atau bukan ; Sepanjang ia ikutmenandatangani dia harus bertanggungjawab ;Bahwa mengenai adanya Memo(diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum)berupa Memo dari Terdakwa untukpembayaran padahal tidak jelasperuntukannnya , Nota Dinas isinya harusdiverifikasi ;Bahwa ddalam
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
117 — 30
  • , disebutkan bahwaPersekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud pasal 22 UU No.5 Tahun 1999adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan pesertatender tertentu.Unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia baiksendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagaikegiatan usaha ddalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
290 — 68
  • Cek tersebut setelahdicairkan kemudian sejumlah Rp 2.081.200.000, ditukarkan dengan matauang Dolar Amerika sejumlah USD 220.000, dan sisanya sejumlah Rp518.800.000, tetap dicairkan ddalam bentuk mata uang rupiah. Setelahdicairkan dan ditukar sebagian dalam bentuk mata uang Dolar Amerika,uang hasil pencairan tersebut selurunnya saksi serahkan pada Sadr.SINGGIH dan Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi - HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
206 — 55
  • Lap karet satu kali impor 50.000.000 s/dpembersih dalam kontainer 60.000.000.kendaraan (Plas jukuran 20 feetChamois),Sda satu kali impor 70.000.000 s/ddalam kontainer 80.000.000ukuran 40 feet e Bahwa keuntungankeuntungan yang saksi dapatkan denganpengurusan impor barang dengan menggunakan jasa sdri.CAROLINA yaitu :e Saksi merasa percaya dengan sdri.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
153 — 35
  • Barang siapa adalah siapa saja atau siapapunjuga yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwaorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memilikiakal sehat ;Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengakubernama SELAMET RIYADI alias MAMAT dengan identitas selengkapnya sesuai identitasyang tercantum ddalam