Ditemukan 1294 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-02-2006 — Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121K/PID/2006
Tanggal 23 Februari 2006 — Ir. SIHOL MANULANG
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon kasasi/Pembanding/Terdakwa menahan BAST, seharusnya BAST tersebut diserahkan setelah pembayaran diterima karena BAST tersebut adalahsebagai jaminan pembayaran, tetapi fakta yang sebenarnya, BAST sudahdiserahkan sebelum pembayaran diterima, sehingga fakta tersebut mematahkan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga sudah selayaknya demihukum dan keadilan putusan Judex Factie tersebut harus ditolak dan dibatalkan ;Bahwa saksi Surjadi, SH (Notaris), dalam persidangan telah mematahkankebenaran dari kelerangan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN METRO Nomor 126/Pid.B/2016/PN Met
Tanggal 20 Desember 2016 — Heriyansyah Bin M.Basri
11220
  • Rawa Laut Bandar Lampung, yang telah didafiarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tertanggal 14 November 2016 dibawahregister No52/SK/Pid/PN.Met;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/PN Mettanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2016/PN Met tanggal 25Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar kelerangan
Register : 12-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BIAK Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bik
Tanggal 16 Mei 2019 — PERDATA Martha Winatun, berkedudukan di Mergangsan Lor MG II/957Kav. II RT. 050/016 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARTHUR KAILOLA,S.H beralamat di Jalan Dolog, Nomor: 51C, Distrik Biak Kota, Biak-Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2018 sebagai Penggugat; Lawan: Binsar Saragih, bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya (Belakang Kantor Kelurahan Brambaken Biak), Kel. Brambaken, Distrik Samofa, Ridge Biak, Papua , sebagai Tergugat;
10628
  • ibu Martha Winatun bahwa Saksi beli dariYunus RandongkirMenimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Melky Sedek Randongkirdan Saksi Stevanus Randongkir bahwa Bertha Randongkir tidak pernah tahutanda tangan, apabila diberikan surat untuk ditanda tangani Bertha Randongkirhanya membubuhkan cap jempol, serta pada bukti surat beruapa Foto copysurat Pelepasan Hak Tanah antara Bertah Randongkir kepada Binsar SaragihBertha Randongkir membubuhkan cap jempol pada surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan kelerangan
Register : 28-07-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN SORONG Nomor 65/Pdt.G/2017/PN SON
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Sarah Mailoa Vs Fransiska Wayon,dkk
13532
  • Bahwa kemudian untuk menguatkan hal tersebut diatas maka KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan PengembanganKabupaten Sorong mengeluarkan surat kelerangan Nomor012/218/2017 yang menerangkan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat DI,Tergugat IV adalah merupakan penghuni rumah bangsal Nomor: 37 dijalan Misol yang adalah tanah dan bangunan (Rumah Dinas Goll) milikPemerintah Kabupaten Sorong yang telah terdaftar dalam SK.BupatiSorong Nomor :225 tanggal 15 September 2000.Untuk itu kami mohon kepada
Putus : 21-07-0216 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/TUN/2016
Tanggal 21 Juli 0216 — SUWANTO WIRJO, DK VS SUNARJONO, BBA, DK
11272 Berkekuatan Hukum Tetap
  • November2010 Perihal : Penjelasan AJB N0.062/12/DB/1971 dan AJBNo.062/12/DB/1972 (BUKTI PKIII)Bahwa, camat Kecamatan Cengkareng pada tanggal 29 November 2010sesuai dengan suratnya Nomor : 875/1.711 Perihal : Penjelasan AJBNo.062/12/DB/1971 dan AJB No. 062/12/DB/1972 telah memberikanpenjelasan kepada Lurah Kamal Muara yang pada intinya menyatakanbahwa Akta Jual Beli (AJB) No.062/12/DB/1971 dan AJBNo.062/12/DB/1972 tidak ditemukan baik dalam arsip maupun registerKecamatan Cengkareng;Bahwa. berdasarkan kelerangan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 229/Pdt.G/2014/PN Sby
Tanggal 27 Oktober 2014 — AGUSTINE RIADEWI VS PT PRIME GLOBAL ASIA DAN PT PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL (PT PELNI) Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara
4527
  • telahmeninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada Tergugat II, dan hinggakini tidak tercatat sebagai penduduk di Jalan Jambi 61 Surabaya;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan LautNomor Skep/344/II/2003 tanggal 24 Pebruari 2003, nyatanyata mengaturbahwa SIP (Surat Ijin Penempatan) hanya berlaku bagi prajurit semasaberdinas, dan akan berakhir setelah yang bersangkutan pensiun ataumeninggal dunia, oleh karena itu SIP bukan merupakan hak yang dapatdiwariskan;Bahwa berdasarkan kelerangan
Putus : 23-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 393/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 23 Oktober 2014 — ASRI ANTONI alias ADEK;
4510
  • sejak tanggal 13 Oktober2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Jul 2014Nomor 393/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Jul2014 Nomor 393/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar kelerangan
Register : 16-05-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 283/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Agustus 2017 — JAURY JACOB >< YANIH CS
9861
  • Retas Panggilan PERTAMA tertanggal 26 September 2014 dalamPerkara Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST TIDAK PERNAHDITERMA Tergugat dalam perkara tersebut, sebabdialamatkan ke Jalan A.M Sangaji Nomor 22/24 Rt.002, Rw.05Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, sedangkan Tergugat sudah pindah alamat dan terbuktikan dengan Surat Pengantar.RT.002/RW.05 Nomor 08/2/2014 tertanggal 8 September 2014dan Surat Kelerangan Pindah WNI Nomor SKPWNV3171/09092014/0043 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan PetojoUtara tertanggal
Putus : 23-10-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 392/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 23 Oktober 2014 — YETNO alias YETNO;
256
  • sejak tanggal 13 Oktober2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Jul 2014Nomor 392/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Jul2014 Nomor 392/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar kelerangan
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
12049
  • Daftar Hasil Hutan(DHH) Untuk Kayu Olahan NO312/DHH/PKJ/05 tertanggal29 Desember 2005.Foto copy sesuai aslinya, Surat Kelerangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) dari Deparflemen Kehutanan No. Seri : DF1 tertanggal 29 Desember 2005 Jo. Daftar Hasil Hutan(DHH) Untuk Kayu Olahan No.313/DHH/PKJ/05 tertanggal 29Desember 2005.Foto copy sesuai aslinya, Surat Kelerangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) dari Deparflemen Kehutanan No. Seri : DF0 tertanggal 23 Januari 2006 Jo.
    Daftar Hasil Hutan(DHH) Untuk Kayu Olahan NO.05/DHHKBM(06 tertanggal 23Januari 2006.Foto copy sesuai aslinya, Surat Kelerangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) dari Departemen Kehutanan No. Seri : DF1 tertanggal 23 Januari 2006 Jo. Daftar Hasil Hutan(DHH) Untuk Kayu Olahan No.O6/DHHKBM/O6tertanggal23 Januari 2006.Foto copy dari foto copy, Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) dari Departemen Kehutanan No. Seri : DF0198072 tertanggal 24 Januari 2006 Jo.
    Daftar Hasil Hutan (DHH) UntukKayu Olahan No.312/DHH/PK)05 tertanggal 29 Desember 2005.Foto copy sesuai aslinya, Surat Kelerangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari DepariemenKehutanan No. Sen :DF 0131214tertanggal 29 Desember 2005 Jo. Daftar Hasil Hutan (DHH) UntukKayu Olahan No.313/DHH/IPKJ/05 tertanggal 29 Desember 2005.Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari DeparlemenKehutanan No. Sen :DF 0131225tertanggal23 Januari 2006 Jo.
    Daftar Hasil Hutan (DHH) Untuk KayuOlahan No.8/DHH/KBM/O6 tertanggal 13 Februari 2006.Foto copy sesuai asl, Surat Kelerangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari DepartemenKehutanan No. Seri :DF 0198082tertanggal 13 Februari 2006 Jo. Daftar Hasil Hutan (DHH) Untuk KayuOlahan NO.19/DHH/KBM/06 tertanggal 13 Februari 2006.Foto copy sesuai asl, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari DepartemenKehutanan No. Seri :DF 0198083tertanggal 13 Februari 2006 Jo.
Putus : 25-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN BANGKO Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Bko
Tanggal 25 September 2017 — Erwin Filiansyah als. Win Bin Romli
445
  • Bko tanggal 26 Juli 2017tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar kelerangan saksi saksi dan Terdakwa seriamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Erwin Filiansyah Als.
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 27 Januari 2016 — SITI UMMI KHOTIMAH,S.Pd,M.Pd, dkk LAWAN PT, BANK NEGARA INDONESIA ( Persero )Tbk Cq. Kepala Kantor Wilayah BNI Jawa Barat Cq: Kepala Kantor Cabang Pembantu Supratman, DKK
7327
  • ANGGI AHMADI, Pekejaan Mantan Karyawan BNI Life beralamat diJalan Lebak No.204/1250 Kelurahan Kebon Wary KecamatanBatununggal Kota Bandung untuk selanjutnya disebut Tergugat Il ;PENGADILAN NEGERI tersebut Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dimuka persidangan:Telah memperhatikan buktibukti surat ;Telah mendengar kelerangan saksisaksi TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannyafertanggal 12 Maret 204
Putus : 12-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Slw
Tanggal 12 Mei 2016 — Penggugat; H. LABIB SODIQ SUCHAIMI Tergugat; HAJI EDI GIWANTORO
5921
  • sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yangdiserahkan oleh santi Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui perjanjianjual beli tanah tersebut;Bahwa Saksi sudah mengambil pembayaran sebanyak sekitar 10 (Sepuluh)kali yaitu. angsuran ke7 (tujuh) sampai dengan ke17 (tujun belas), namunberapa total harga tanah tersebut, Saksi tidak tahu, dan sampai sekarangbelum lunas namun sisanya kurang berapa Saksi juga tidak tahu;Bahwa Saksi pemah diajak oleh Tergugat ke Polres Brebes karena adalaporan dari Penggugat;Atas kelerangan
Putus : 28-04-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 106/Pid.B/2014/PN.TTD
Tanggal 28 April 2014 — MUDRIKA alias RIKA;SITI NURIZKY alias NURI;HAYATI alias ATIK alias WATI;;NUR GAYA HASBI alias MEGA;
266
  • SRIPARIDA alias EPA;Bahwa akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa danSaksi YUWAN SUNDARI alias YUWAN alias WAN baju Saksi SRI PARIDAalias EPA koyak di bagian lengan depan;Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi SRI PARIDA alias EPA mengalamiluka memar di punggung dan tungkai bawah kanan;Bahwa keributan tersebut berakhir setelan dipisah oleh orangorang yangdatang, kemudian Saksi SRI PARIDA alias EPA di bawa ke rumahnya;Bahwa setelah itu, Saksi SUSANTI alias SANTI pulang;Terhadap kelerangan
Register : 20-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 357/Pid B/2016/PN Njk
Tanggal 8 Februari 2017 — AGUS WAHYUDI BIN Alm. SUKARMAN
555
  • DYAN DAWATUL FITRIYAH; Bahwa saat saksi menanyakan alasan mengapa surat kelerangan pengganti KIPelektronik An EKO WAHYUDI menurut KHALM MUSTOFA bahwa KTP milik terdakwahilang; Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah kedua calon mempelai harus datang keco N 2kantor KUA untuk melaksanakan kegiatan pencocokan data kedua calon mempelai danwali. nikah; Bahwa pada waktu pelaksanaan pencocokan data di KUA, calon mempelai lakilaki tidakhadir sedangkan calon mempelai perempuan dan wali nikahnyahadir; Bahwa
Register : 01-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 16-K/PM III-15/AD/VIII/2019
Tanggal 5 September 2019 — Letda Inf Marcelus Tobu
25986
  • barangdimaksud berasal dari Negara Timor Leste yang masukke Negara Indonesia dan diduga turut serta dilakukanoleh oknum anggota Kodim 1605/Belu an SermaSuhardi (Saksi2).Bahwa tugas dan fungsi jabatan Intel (INI)diperkenankan melakukan penangkapan terhadapbarang illegal apabila teradi tertangkap tangan denganprosedur setelah dilakukan Fnangkapan oleh pejabat Intelselama 1 X 24 jam berwenang melakukan pemeriksaandan pengusutan terhadap barang illegal yang tertangkaptangan tersebut apabila didapat kelerangan
    sumpahbarang tersebut di bawa dan di simpan di gudang mesKodim 1605/Belu dan kunci gudang itu dipegang olehTerdakwa dan yang tinggal di mess Kodim tersebut hanyaTerdakwa sendiri sehingga sangkalan dan Terdakwatersebut tidak ada di dukung oleh keterangan Saksimaupun alat bukt' yang lain dan keterangan TerdakwaHal 85 dari 113 Hal Putusan Nomor 16K/PM III15/AD/VIII/2019Menimbangtersebut berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakimsangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.Sangkalan Terdakwa alas kelerangan
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN POSO Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Pso
Tanggal 28 Maret 2019 — - SUTRIA INDRAWATI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SULAWESI TENGAH Cq BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA,DKK
10721
  • Fotocopy Surat Kelerangan Kepala Desa Ungkea Nomor: 048/05/SKET/DSUNK/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016, diberi tanda P8;9. Fotocopy Dokumentasi Kegiatan Kemajuan Pekerjaan, diber tanda P9;10. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan periode 18 Oktober 2016 sidtanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P10;Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89 /Pdt.G/2018/PN Pso.11.Fotocopy Backup Data Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam yang dibuatoleh CV. Batara Indah, diberi tanda P11;12.
Putus : 25-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PN BANGKO Nomor 132 /Pid.Sus/2017/PN.Bko
Tanggal 25 September 2017 — Deden Bin Amran
2315
  • Bko tanggal 26 Juli 2017tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar kelerangan saksi saksi dan Terdakwa seriamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Deden Bin Amran telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 112
Register : 03-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Kds
Tanggal 19 Juni 2017 — Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin
7013
  • Tanggal 10 Mei2017 ;Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kds.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kdstanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kds tanggal 03 Mei 2017 tentangpenetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar' kelerangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan
Register : 22-03-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 10/Pid.B/2016/PN sml
Tanggal 14 Juni 2016 — -LODEFIKUS ANGWARMASE Alias LODO -NIKOLAUS ANGWARMASE Alias NIKO -BARNABAS BATMNYANIK Alias NABAS -YOHAKIM LILIMWELAT Alias KIM -YOSEPH ANGWARMASE Alias YOSEPH
12368
  • menegaskan bahwa ka tejadi perbedaan pendapatdalam musyarawah Majelis Hakim, maka pendapat yang berbeda wajib dituangkandalam Putusan, dengan alasan dan perimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Anggota tidak sependapat dengan Putusanbebas (Vrijpraak), sebaob menurut hakim anggota bahwa Penerapan pembukiianPenuntut Umum sudah tepat, karena sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal162 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana bahwa kelerangan