Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
67 — 40
  • Sengketa olehPenggugat maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenjadi terhenti sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 TentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V.Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 10 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : MATRIYADI, SE Diwakili Oleh : ZURHENDRI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
58 — 27
  • ;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;62Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-09-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 10 September 2013 — MATRIYADI, SE BIN (ALM)HOSEN CHALIK
52 — 28
  • ;Menimbang bahwa berdasar pada pasal 5 ayat 1 Undangundang nomor48 tahun 2009 tengang Kekuasaan kehakiman.tersebut diatas dapat dimaknaibahwa Putusan Hakim dalam suatu perkara tidak hanya untuk memenuhikepastian hukum saja tetapi berkewajiban menggali memahami, nilainilai hukumdan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ;60Menimbang bahwa untuk terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuhdalam masyarakat menurut hemat Majelis hakim tindak pidana korupsi padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2017 — Nama : JOPIE JOHANES HITIPEUW; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2) DESY K. HALLAUW, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat Pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan HukumNoija Fileo Pistos, S.H., M.H. di Kelurahan Wainitu RT.002, RW.004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/SK/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/SK/2017, tanggal 16 Januari 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu: 1) MASUHADJI. TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) ALI LATUPONO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) HAFNI J. HATAPAYO, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 5) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : PATIIHA AGUSTHINUS atau AGUSTHINUS PATTIIHA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat Tinggal : di Negeri Ihamahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
388 — 140
  • Menimbang, bahwa tenggang waktu (time /imit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa objek sengketa (vide Bukti P1 = T12 = T.lLIntv19), diterbitkan Tergugat padatanggal 24 September 2016, sedangkan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 26/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : CUT YUSLIMANIAR Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat II : CUT FAUDHIAH Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Pembanding/Penggugat III : CUT SAFRIATI Diwakili Oleh : Mirza Kamal, SH
Terbanding/Tergugat : Thantawi Bin Alm Tgk Nyak Musa
45 — 32
  • tanggal 30 Maret2020 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Para Penggugat,pada tanggal 31 Maret 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, masingmasing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Banda Aceh;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 29 dari 70 Putusan Nomor 26/PDT/2020/PT BNAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN PONTIANAK
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 18 / G /2012 / PTUN. PTK
Tanggal 5 Maret 2013 —
80 — 46
  • ;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuanpada Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tengang PeradilanTata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersengketadapat didampingi oleh kuasa dan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan suratkuasa khusus maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Kuasa ParaPenggugat II Intervensi dalam mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ParaPenggugat II Intervensi hanya sah terhadap sejumlah nama yang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
250 — 194
  • adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar disiplin,artinya objek sengketa cacat secara substansil sehinggaharus dibatalkan ;B.Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baika.Asas KecermatanBahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketatanpa memperhatikan peraturan perundangundangan dalam halin) UU No. 5 tahun 2014 tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 141/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
PT. WIRAKARYA SAKTI diwakili oleh Hoesin (Direktur)
Tergugat:
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
502 — 483
  • Selanjutnya terhadap obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 2Maret 2020, Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juli 2020, makamenurut Majelis Hakim pengajuan gugatan in litis masih dalam tengang waktuyang ditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa in casu merupakankewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dangugatan masih dalam tenggang waktu menggugat dengan demikian gugatanPenggugat memenuhi syarat formal sebuah
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 03-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2017 — MUHAMMAD NIZAR MELAWAN: 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN 2. ASEP HIDAYAT
137 — 74
  • Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
195 — 127
  • JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2014 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
125 — 35
  • Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 06-05-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 42/PDT.G//2012/PN.RAP
Tanggal 6 Mei 2013 — Perdata - AMIRUDDIN Als BUYUNG Lawan - SUDIRMAN Als ACIANG Dkk
55 — 2
  • Menghukum TergugatTergugat secara Tengang renteng untukmengganti kerugian Penggugat dalam waktu 7 hari kerja sejakputusan dibacakan ,berupa:e Kerugian Materil Rp.2.522.500.000 (dua milyard limaratusduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Kerugian Immateril sejumlah Rp 10.000.000.000( sepuluhmilyard rupiah ) .e Total ;Rp.12.522.500. milliard limarduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).7.
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
95 — 45
  • No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
99 — 110
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
264 — 87
  • Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
268 — 253
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-01-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
AHMAD AZIZ
Tergugat:
1.PT. GSMinfra TOWERSOLUSI INDO
2.PT. INDO HUMAN RESOURCE
111 — 40
  • supervisor13 15 Mei 1999 Rp. 9.534.523(Penggugat XIll)Situn Riyadi : Traffic Koordinator14 (Penggugat XIV) 01 Mei 2000 Rp. 5.932.900Suriyanto Business Manager15 01 Mei 2005 Rp. 20.346.557(Penggugat XV) Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 02/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2014 — KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
48 — 20
  • Tergugat,yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena merupakan sengketa perdata yang menjadikompetensi absolut peradilan umum, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsiTergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentanggugatan telah lewat waktu (daluwarsa), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
172 — 122
  • Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat Para Penggugat barumengetahui objek gugatan aquo pada tanggal 16 Januari 2015, makagugatan Para Penggugat adalah masih dalam tengang waktu 90(sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek gugatan aquo oleh ParaPenggugat dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugatdalam perkara in litis dapat diterima;IV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. MS. TAHA BERUTU, SH., vs YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, dk
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,dalam agenda acara sebagaimana yang termaktub dalam surat dimaksud,dan surat panggilan Rapat Pembina telah disampaikan secara patut kepadaSdr.H.lbrahim Abdul Halim dan juga kepada Penggugat yang baru masukterdaftar dalam organ pembina Yayasan dimaksud telah dikirimkan melaluisurat kilat knusus tercatat dari Kantor Pos Negara Jalan SisingamangarajaMedan, dengan kriteria berat 10 gram, Bea kirim Rp 3000, HTNB Rp 400,diposkan melebihi tengang