pertimbangan tersebutdiatas, dipersidangan Terdakwa sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

dan pada saat selesai dieksekusi pelaku masukditanah perumahan tersebut membangun rumah tempat jualan Coto, yang tanpasepengetahuan pemiliknya dan sudah berulang kali dipanggil oleh Pemerintahsetempat (Pak Lurah) agar keluar dari tempat tersebut namun pelaku tidak maumenerimanya, atas kejadian tersebut Pelapor merasa keberatan dan melaporkankepada Pihak yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut ; Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.51PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;Menimbang, bahwa setelah membaca surat Laporan Penyidik padaResort Jeneponto No.

tanahsawah milik Pecatu Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten LombokTengah dengan cara menanam plang (papan reklame) yang bertuliskan TANAH INIMILIK AHLI WARIS LALU PUTRANOM, sedangkan tanah yang seluas luring lebih1.950 M2 merupakan tanah Pecatu Desa yang tercatat dalam SPPT atas namaPECATU DESA BILEBANTE dan atas kejadian tersebut korban melapor ke PolresLombok Tengah guna proses lebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 PrpTahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasayang sah Jo UndangUndang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semuaHalaman 1 dari 7 Putusan Nomor 14/Pid.C/2019/PN.Pya.UndangUndang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UndangUndang;Setelahn mendengar keterangan saksisaksi dari Penyidik dipersidangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi RAKYATULLLIWAUDIN;Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan

., yang dimintakan banding tersebut dapat diperthankandan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya,dan PasalPasal didalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPdan ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI1

., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akanditetapkan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 6 ayat (1) Huruf a dan b Perpu Nomor 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya,dan PasalPasal didalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Para terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka terhadap terdakwa haruslah dipulinkan hakhak dalamkedudukan, harkat serta martabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas darisegala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkandan halhal yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat Pasal 6 ayat 1 huruf a, b dan c Perpu nomor 51 tahun 1960tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah, serta Pasalpasal lain dari Undangundang dan ketentuan hukum yangberhubungan dengan perkara ini :MENGADILI:1.

.51 Tahun 1960 yang didalamnya merupakan delik formil.Delik formil menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dalam perkaraaquo adalah larangan memakai tanah tanpa ijin dari kuasanya yang berhak.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal 6 Perpu No.51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak AtauKuasanya;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 6Perpu No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsurunsurpasal 6 Perpu No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah TanpaIjin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsurunsurnya adalah:1.

Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan TurutTergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 secara tanggung menanggungmembayar kerugian atas pemakaian tanah tanpa ijin sejak berakhirnyajin pemakaian tempattempat tertentu terhitung sejak tahun 2017sampai dengan sekarang tahun 2020 adalah 3 tahun dengan rincianluas tanah/Lt (1498 m2) x factor variabel sewa tanah (3,33 %) x nilaltanah/Nt (Rp 4.000.000,00)/m2, dikali 3 (tiga) dari tanggal 22 Februari2017 sampai dengan 22 Februari 2020 = Rp

akibat hukumnya ;Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan TurutTergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 untuk mengosongkan danmenyerahkan kembali tanah yang terletak di Jalan Raya Langsep Nomor 3Malang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dalamkeadaan baik dan kosong dari segala sesuatu yang berdiri diatas tanahdimaksud ;Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan TurutTergugat Rekonvensi 1/Turut Konvensi 1 secara tanggung menanggungmembayar kerugian atas pemakaian

tanah tanpa ijin sejak berakhirnya jjinpemakaian tempattempat tertentu terhitung sejak tahun 2017 sampaidengan sekarang tahun 2020 adalah 3 tahun dengan rincian luas tanah/Lt(1498 m2) x factor variabel sewa tanah (3,33 %) x nilai tanah/Nt (Rp4.000.000,00)/m2, dikali 3 (tiga) dari tanggal 22 Februari 2017 sampaiHalaman 22 Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT.

Dpudan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

M MULYONO, dengan Terlapor TUKIJAH (Penggugat)karena diduga telah melanggar Undang undang No. 51 Tahun1960 tentang pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya.b. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, TERGUGAT telah melakukanpenyidikan terhadap perkara yang telah dilaporkan oleh Pelaporkarena sudah merupakan tugas dan kewajiban dari TERGUGATuntuk menangani dan menyelesaikan setiap perkara yang telahdilaporkan oleh masyarakat yang haknya telah dilindungi olehhukum.c.

ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangundangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukanpenyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.Bahwa dengan dasar tersebut diatas terhadap perkara A QuoTERGUGAT telah mendapatkan faktafakta yang menguatkanbahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagaitindak pidana Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak/kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a Jo Pasal 2 Peraturan Pengganti Undang undang Nomor51 Tahun 1960.Bahwa selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan denganmeminta keterangan dari pelapor, terlapor dan para saksi, kKemudiandari hasil penyelidikan tersebut TERGUGAT menuangkannya dalamLaporan Hasil Penyelidikan sebagai bahan laporan dan bahan dalamHalaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor 101/PDT/2019/PT YYKmelakukan gelar perkara yang rekomendasi

gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa diatastanah milik Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugatkehilangan hak atas tanah tersebut dan sangat dirugikan secara ekonomi ;Bahwa selain hal tersebut tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan ObyekSengketa bertentangan / melanggar pasal 2 UndangUndang No : 51 tahun 1961tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yangmenegaskan bahwa : Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah ;Bahwa dalam menentukan batas bidang tanah yang diterbitkan Tergugat wajibmengupayakannya berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingansebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 24tahun 1997, namun dalam hal ini Tergugat tidak melibatkan Penggugat sama sekalisehingga sangat merugikan Penggugat ;Bahwa pihak Tergugat melanggar Pasal 26

luas tanah sawah beserta kebun tersebut adalah 11.963M2 danberdasarkan putusan pengadilan tersebut dimiliki oleh pelapor dan saudara Lalubukit yang turut serta menjadi korban didalam tindak pidana Penguasaan Tanahtanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sahdan didalam putusan tersebutTerlapor juga memiliki bagian yang telah tertera didalam berita acara eksekusidari Pengadilan Agama Lombok TengahPasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

IndonesiaTempat tinggal : Karang Gerung, Desa Selaparang,Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok TimurAgama : IslamPekerjaan : PetaniTerdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Lalu Muhammad Fadil,SH;Terdakwa tidak ditahanPengadilan Negeri tersebut:Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penyidikkarena diduga melanggar pasal 6 UU No 51 prpTahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannyatersebutPenyidik telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangandibawah sumpah yaitu saksi Lalu Sekar Jayadi Sela, saksi Djamaah dansaksi Mujemal Alias Amaq Ratih, Keterangan saksisaksi tersebut termuatlengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalamPutusan ini;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 3orang saksi meringankan (a de charge) yang memberikan keterangandibawah

tersebut ;Telah membaca catatan surat dakwaan beserta suratsurat lainnya dalam berkasperkara tersebut ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa dipersidanganserta memeriksa barangt bukti yang diajukan dipersidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dan didakwasebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pmerintah Pengganti UndangUndangNo.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanyadan Pasal 14 a KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :e bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 sekira jam 07.00 wib terdakwa telahmenyuruh 5 (lima) orang untuk menanam padi di atas tanah seluas 6140 M2 tanpaseijin pemiliknya yaitu saksi Hartini alias Hj.

SIMIN (berkas terpisah) tersebut sehinggamengakibatkan PT LONSUM menderita kerugian materil kurang lebih senilai Rp800.000.000,00 dan tidak dapat menggunakan haknya sepenuhnya untukHalaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 274/PID/2020/PT BDGmenguasai objek tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PerpuNo 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak;Menimbang, bahwa Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung padatanggal 16 Juli 2020 dalam perkara Nomor 50/Pid.C/2020/

kuasanya yang sah merasa dirugikan karena diganggu untukmenguasai tanah miliknya dan akan kehilangan sebagian tanah miliknya seluas37 m2 dari perbuatan Tersangka tersebut, dan SERAPHINE VOLKANIISKANDAR, LYON MASCANDRA ISKANDAR DAN ENRICO DIAMANTAISKANDAR selaku pemilik sah tanah tersebut dan atau LALU ATMAJA selakukuasa yang sah mengalami kerugian material sekitar Rp 1.000.000.000,00( satu milyar rupiah);Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasa yang sah Jo.

yang menyebutkan : Bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapunBahwa didalam Pasal 15 Kepres No. 55 tahun 1993 tentang ganti kerugian,sebagai berikut :Ganti kerugian diserahkan langsung kepada :Pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang sah dan dalam Pasal 22.Terhadap tanah yang digarap tanpa jjin yang berhak atau kuasanya,penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UndangUndang No. 51 PP Tahun1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;Bahwa dalam Pasal 54 PP.

Bahwa bunyi pertimbangan Hakim dalam perkara aquo adalah :Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Perpu No.51Tahun 1960 Pasal 6 menempati lahan tanpa izin pemiliknya atau kuasanya2.Bahwa Hakim telah keliru dalam penyebutan istilah tindak pidana Perpu No.51 Tahun1960 Pasal 6 tersebut, karena sesungguhnya Perpu Nomor 51 Tahun 1960 berjudullarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, bukan

Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan YangTurut Serta Melakukan PerbuatanMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dapatdiketahui jika perbuatan pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak ataukuasanya dilakukan yaitu) selain Terdakwa sendiri yang mengolahtanah/sawah tersebut dengan cara membajaknya, Terdakwa juga telahmenyuruh Terdakwa II untuk menanami tanah/ sawah tersebut dengantanaman padi;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa

sebagaimanadikemukakan di atas dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertadihubungkan dengan bukti yang diajukan di muka Persidangan,Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan olehPenyidik/Penuntut dalam surat dakwaannya ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan paraTerdakwa memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakanya itumelanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.51 Tahun1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangunsurunsur sebagai berikut;1.