Ditemukan 4909 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Ska
Tanggal 9 Juni 2014 — 1. EDY HARYANTO ; 2. NYONYA MUNIROTUN vs 1. Kepala PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo ; 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
187
  • Implikasi yuridisnya kedua Akta tersebut di atas cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.5. Bahwa sejak dibuatkan Akta Jual Beli No. 189/Gml/2008 tanggal 09 April 2008untuk Sertifikat SHM. No. 2765 an. Nyonya Munirotun dan Akta Jual Beli No.190/Gml/2008 tanggal 09 April 2008 an.
    Edy Haryanto tersebut hingga saat iniPara Penggugat tidak pernah menerima, memegang, memiliki dan menyimpanAktaakta tersebut, melainkan dikuasai secara sepihak oleh pembeli, bahwadalalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian diatur secara jelas dantegas Akta Jual Beli dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yangsama dan diberikan kepada masingmasing para pihak yaitu penjual dan pembeli,dengan demikian kedua Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.6
    Edy Haryanto cacad hukum danbatal demi hukum, maka Jul Santoso tidak berhak balik nama dan tidak berhakmenjadikan hak milik atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No.2765dan Sertifikat SHM No. 2766. Selanjutnya Sertifikat SHM No.2765 dan SertifikatSHM. No.2766 atas nama Jul Santoso, karena sejak 9 April 2008 secara jelas dantegas harus batal demi hukum.7.
    Edy Haryanto dan Sertifikat SHMNo.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766 atas nama Jul Santoso cacad hukum danbatal demi hukum, maka Sertifikat SHM No.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766atas nama Jul Santoso yang dijadikan jaminan hutang Fasilitas Kredit denganPT.BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo Jl. Ir. Sutami No. 76 Surakarta(Tergugat I) adalah secara jelas, nyata dan tegas dinyatakan juga cacad hukumdan batal demi hukum.
    pasti tentang pelaksanaan penjualan secaralelang.12.Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugatharus di Aanmaning/Somasi dari Pengadilan Negeri dahulu, maka penjualanbarang/benda yang menjadi obyek sengketa tidak akan cacad hukum dan bataldemi hukum.13.Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari PengadilanNegeri adanya Sita Eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi obyeksengketa yang akan dijual secara lelang.
Register : 13-06-2012 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 364/PDT.G/2012/PN.DPS
Tanggal 2 April 2013 — NI PUTU ARTHA alias MEN PUTU KATON MELAWAN PUTU YULIARI, DKK.
6115
  • Bahwa Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT I terhadap TANAHSENGKETA milik PENGGUGAT adalah cacad hukum dan Batal Demi Hukum karenaTANAH SENGKETA yang diperjual belikan tersebut adalah milik sah dariPENGGUGAT; 22 222222 2922 n nnn nnn nnn nnn anne nnn =10.Bahwa seharusnya TERGUGAT IV teliti dan cermat dalam memproses PermohonanPensertifikatan yang diajukan oleh TERGUGAT I agar tidak merugikan PENGGUGATsebagai pihak yang berhak atas TANAH SENGKETA.
    Bahwa PENGGUGAT kuatir melihat dilokasi TANAH SENGKETA sekarang sedang13.14.didirikan Bangunan oleh TERGUGAT II, untuk itu PENGUGAT mohon agar ketuaPengadilan Negeri Denpasar dan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkanperkara untuk mengeluarkan PUTUSAN PROVISI agar TERGUGAT II menghentikansementara kegiatan PEMBANGUNAN diatas TANAH SENGKETA sampai perkaradiputus; Bahwa oleh karena dasar penguasaan TERGUGAT II terhadap TANAH SENGKETAadalah berdasarkan AKTA JUAL BELI yang CACAD HUKUM dan BATAL DEMIHUKUM
    Menyatakan hukum bahwa Jual Beli TANAH SENGKETA antara TERGUGAT Idengan TERGUGAT II dengan Akta Jual Beli Nomor 21/2011 tanggal 14 Mei 2011yang dibuat dihadapan TERGUGAT III adalah cacad hukum dan batal demi hukum,karena TANAH SENGKETA yang diperjual belikan adalah milik dari PENGGUGAT;6.
    Menyatakan hukum bahwa terbitnya perubahan Sertifikat Hak Milik No.777, luas 723M2 dari atas nama TERGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT II yang didasarkanpada Sertifikat Hak Milik No.777 yang tidak sah dan AKTA JUAL BELI No.21/2011tanggal 14 Mei 2011 yang cacad hukum dan batal demi hukum adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7.
Putus : 23-08-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33PK/TUN/2005
Tanggal 23 Agustus 2007 — PHEBE LIMAN ; DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA
5627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 33 PK/TUN/2005.tidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan
    obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan;Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI .yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Permohonan PemohonPeninjauankembali terhadap obyek sengketa berupa Surat KeputusanDEPUT GUBERNUR SENIOR BANK ~ INDONESIA No,3/60/DGS/DPwBI/Rahasia, tanggal 24 Desember 2001 telah berakhir dantidak berlaku lagi hanya berlaku
    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi mencapaitujuan yang lebih baik kehidupan perbankan dan memberikan perlindungankepentingan masyarakat luas, maka adanya kekeliruan kecil dalampelaksanaan tahapan ke VII Fit and Proper test yang dinilai oleh JudecFactie sebagai cacad formal tidak harus dijadikan alasan formal untukmembatalkan hasil Fit and Proper Test dimaksud .., dstnya".Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan Hakim JudexFactie baik dalam tingkat banding maupun dalam
    hasil PembahasanKomite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihakpihak yang dinilaitidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad
    hukum.Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan..
Register : 06-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 550/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : Tarumanegara Rivai
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
5122
  • Adanya persesuaian kehendak adalah Fiktif, dengancara Menyalah gunakan keadaan ( het leerstuk van misbruik vanomstandigheden ), Perjanjian Kredit seperti ini tidak memenuhipublisitas dan kepastian hukum belum terpenuhi aturan hukumnya,kalau Perjanjian Pokoknya tidak terpenuhi secara hukum, bagaimanadengan Perjanjian Acessoirnya, seperti SKMHT, APHT dan SHT nyatentu menjadi cacat hukum termasuk Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 juga cacad hukum, karena Perjanjian pokoknyayaitu Perjanjian
    SKMHT DIBUAT TERGUGAT BERSYARAT BERTENTANGANDENGAN PASAL 15 (1) UU NO.4 TAHUN 1996, SEHINGGASKMHTNYA CACAD HUKUM, adapun bunyinya sbb :1.
    Bahwa berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat melalui TurutTergugat I,ll, dan Ill semuanya dibuat bersyarat sehingga SKMHTnyamenjadi cacad hukum sehingga harus dibatalkan.halaman 18 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGVI. PELAKSANAAN LELANG TANGGAL 27 JULI 2016 CACAD HUKUMDAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG;1.
    Eksekusi Lelang HakTanggungan, apa lagi Tergugat dalam pemasangan APHTnya telahmelanggar ketentuan pasal 11 (c) dan Pasal 13 UUHT No.4 Tahun1996, jelaslah pelaksanaan lelang tanggal 27 Juli 2016 dan RisalahLelang No.903/2016 cacad hukum dan harus dibatalkan sertadikembalikan pada posisi semula;VI.
    Terhadap pembeli lelang/TERGUGAT Ill, implikasinya berupa hakpembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hakhakyang melekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidakdapat dinikmati dan mengakibatkan Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 cacad hukumVil.
Register : 29-03-2012 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 29-03-2012
Putusan PN GRESIK Nomor 08/Pdt.Plw/2011/PN.Gs.
Tanggal 8 Desember 2011 — MUNAIYAH. VS. SOLIKIN. DKK.
669
  • Surat Kuasa cacad formil/ cacad hukum :Bahwa para Terlawan ~ setetah memeriksa berkas perkarabersangkutan (insage), khususnya terhadap Surat kuasa Pelawantertanggal 27 Pebruari 2011 yang menjadi dasar pihak Penerimakuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH., M.Si. dan PUDJOSUSANTO, SH., CN.
    Maka Surat kuasa tertanggal 27 Pebruari2011 a quo adalah cacad formil/ cacad hukum, dan tidak sesuaiketentuan pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggai 14Oktober 1994. Sehingga DR. H. M.
    hari lalaimelaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masingmasing kepada Pelawan;dimaksud adalah sudah mengenai pokokperkara yang justru harus dibahas secara mendalam dankomprehensip dalam pokok perkaranya ;maka berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan provisi a quotidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;DALAM KONPENSL :DalamEksepsi 3DMenimbang, bahwa Para Terlawan dalam mengajukan jawabantertanggal 13 Juni 2011 telah mengajukan eksepsi sebagaiberikut1.Surat Kuasa cacad
    formil/ cacad hukum :Bahwa para Terlawan setetah memeriksa berkas perkarabersangkutan (insage), khususnya terhadap Surat kuasaPelawan tertanggal 27 Pebruari 2011 yang menjadi dasarpihak Penerima kuasa DR.
    MakaSurat kuasa tertanggal 2/7 Pebruari 2011 a quo adalahcacad formil/ cacad hukum, dan tidak sesuai ketentuanpasal 123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggai 14Oktober 1994. Sehingga DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH.
Register : 17-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 325/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Samson Sucahyo
Terbanding/Tergugat : HAJJA KANANG
Terbanding/Tergugat : ABDUL RAHMAN LA TUNRUNG
Terbanding/Tergugat : ANDI SENGNGENG PULAWENG SALAHUDDIN,SH .MKN
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
8642
  • No.325/PDT/2014/PT.Mksmeminta kepada Rajja Buseng dan Tergugat menjempol kertastanpa dibacakan dan tanpa diketahui apa isinya dengan alasanuntuk memperlancar urusan jual bell tanah milik Rajja Buseng,dalam keadaan sakit dan usia yang sudah uzur (Lanjut Usia )Rajja Buseng dipegang tangannya menjempol kertas bersamaTergugatI Konvensi, sehingga secara hukum Akta Jual Beli tersebutadalah cacad yuridis dan hams dinyatakan tidak sah dan ataubatal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatanmengikat menurut
    (HAJJA KANANG), karenanya AktaJual Bell No. 177/AJB/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 yangdibuat dihadapan Notaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH.adalah cacad yuridis bertentangan dengan ketentuan hukumpasal 1320 KUHPERDATA sehingga harus dinyatakan tidak sah ataubatal demi hukum dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatanmengikat menurut hukum ;.
    No.325/PDT/2014/PT.Mkshukum Akta jual Beli tersebut adalah cacad yuridis dan harusdinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;.
    Sucahyo selaku Pembeli sepertiAkta Jual Beli tersebut di atas telah didahului dengan suatu itikadburuk dan adanya suatu sebab yang tidak halal, serta RAJJA BUSENG(Penjual) ketika itu sudah sangat tua ( lanjut usia/sudah uzu)sehingga secara hukum tidak bisa lagi bertindak melakukanperbuatan hukum termasuk melakukan Jual Beli terhadap barangmiliknya, sehingga terbitnya Akta Jual Beli No.177/AJB/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 antara Rajja Buseng( penjual ) kepada Samson Sucahyo ( pembeli ) adalah Cacad
    pernahNotaris menjelaskan kepada RAJJA BUSENG maupun kepadaTergugat untuk menjual tanahnya kepada TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi seperti tersebut di atas, sehinggadengan adanya terbit Akta Jual Beli seperti tersebut di atasadalah merupakan Tipu Daya TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap RAJJA BUSENG maupunterhadap TergugatI (HAJJA KANANG), karenanya Akta Jual Beli No.177/AJ)B/BRKNNI/2008, tanggal 2 Juni 2008 yang dibuat dihadapanNotaris PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH. adalah cacad
Putus : 13-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 26 / PDT / 2015 / PT.PLG
Tanggal 13 Mei 2015 — 1. EMAN Bin ABUBAKAR DK VS INDRA WIJAYA, SH. Bin ASMAN
188
  • Tergugat membayar biaya perkara yang ditimbulkandalam perkara ini;ATAU:Jika Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon kiranya memberikanputusan yang seadiladilnya menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalahpatutdan adil (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut,Pembanding I,J semula Tergugat LII telah mengajukan jawaban tertanggal 1September 2014 yang mengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIBahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan cacad
    hukum karena letak tanahobjek sengketa tersebut batasbatas tanah objek sengketa tersebut adalahberbeda dengan batasbatas tanah yang dimiliki oleh Tergugat (dapat puladikatakan gugatan penggugat tersebut adalah error in objektion, sebagaimanaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.1149.K/SIP/1975 tanggal17 April 1969, disisi lain Nama Tergugat tidak tepat karena nama tergugat Iadalah HERMAN bukan EMAN, maka dengan demikian gugatan Penggugattersebut tergolong cacad hukum (error in subjection)
    , dan selain dari itugugatan penggugat cacad hukum dikarenakan kurang pihak yang manaseharusnya yang menjadi sebagai tergugat III dan seterusnya, adalah adikberadik/ saudarasaudara Tergugat lainnya seperti : Yuniar Binti AbubakarAlias Gulu Kumis, Masnun Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Amina BintiAbubakar alias Gulu Kumis, Masturo Binti Abubakar alias Gulu Kumis,Fatmawati Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Hj.
    No.938.K/SIP/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, maka dengandemikian gugatan tersebut dapat pula dinyatakan Kabur (ABSCUUR LIBEL),berhubung gugatan penggugat cacad hukum dan kurang pihak makagugatan penggugat tersebut setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Dari uraian tersebut diatas tergugat I dan II mohon kiranya Majelis Hakim dapatmemutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAIDALAM KONVENSI1
    Bahwa pada pokoknya tergugat I dan IT dalam konvensi menolak kerasatas semua isi pokok gugatan penggugat, dan eksepsi tergugat diatasdapat pula dipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidakterpisahkan satu sama lainnya.2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum,dikarenakan disatu sisi kekurangan pihak disisi lain batasbatas objeksengketa tersebut berlainan dengan kenyataan dilapangan dikarenakantanah objek sengketa tersebut penggugat mendapat pelimpahan hakdari Abdullah
Register : 10-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Lmg.
Tanggal 13 Nopember 2017 — P DAN T
91
  • TakeranklantingKecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, di hadapan sidang memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudarasepupu Pemohon; BahwaPemohon bermaksud untuk menikah dengan lakilaki pilihannyasendiribernama Nursan,namun ayah Pemohon tidak mau menjadi walidalam pernikahan tersebut karena adhal;Penetapan Nomor 0189/Pdt.P/2017/PA.Lmg. halaman 5 dari 12 halaman Bahwaalasan ayahPemohon tidak mau menjadi wali karena calon suamiPemohon cacad
    kediaman di Dusun Bandaran RT.003 RW. 006 Desa SukorejoKecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, di hadapan sidang memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwasaksikenaldengan Pemohon karena saksi adalah teman calonsuami Pemohon; BahwaPemohon bermaksud untuk menikah dengan lakilaki pilihannyasendiribernama Nursan,namun ayah Pemohon tidak mau menjadi walidalam pernikahan tersebut karena adhal; Bahwaalasan ayahPemohon tidak mau menjadi wali karena calon suamiPemohon cacad
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suamiPemohon, dan buktibukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa wali nikah Pemohon menolak menjadi wali nikah dalam pernikahanPemohon dengan calon suaminya karena calon suami cacad pisik danpekerjaannya sebagai dukun dikhawatirkan tidak bisa mencukupi nafkahkepada Pemohon; Bahwa karena wali nikah Pemohon tidak menghadap persidangan
Putus : 18-08-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Agustus 2015 — CARNAUD METALBOX ASIA LIMITED VS PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING LIMITED
5730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan tidak berfungsinya mesinmesin berarti TergugatRekonvensi telah ingkar janjiwanprestasi karena menjual mesinmesin yangtidak berguna dan tidak baik, menyimpang dari syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Bukti T1, sehingga mesinmesin itu secarayuridis mengandung cacad tersembunyi;8.
    Pasal 1504 KUHPerdata: Si Penjual (=Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yangmembuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atauyang demikian mengurangi pemakaian itu, seandainya pembeli(= Penggugat Rekonvensi) mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidakakan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain denganharga yang kurang;c.
    Pasal 1506 KUHPerdata, Penjual (= Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiritidak mengetahui tentang adanya cacad itu;d. Pasal 1507 KUHPerdata, Pembeli (= Penggugat Rekonvensi) dapatmemilin apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntutkembali harga pembelian atau apakah ia akan tetap memiliki barangnyasambil menuntut pengembalian sebagian harga sebagaimana akanditentukan oleh Hakim;9.
Register : 13-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 13-05-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 04/PDT/2013/PT.BKL
Tanggal 2 Mei 2013 — AISYAH SUSILAWATI X SYAFRI, Dkk
6021
  • Penggugat yang sampai saat ini tidakpernah dikembalikan dan akibatnya Penggugat juga telahmengalami kerugian dan akibat ini pula Tergugat harusmenjalanui hukuman di lembaga Pemasayarakatan akibatlaporan Penggugat dengan tuduhan penipuan,Bahwa jika Majelis hakim dengan cara teliti dan bijaksanamempertimbangkan jawaban serta pengakuan para Tergugat tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat P1 dan P5 yangmenjadi sentral pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Arga Makmuradalah mengandung cacad
    telahdipidananya tergugat atas perjanjian tersebut karena melakukan tindakpidana turut serta melakukan penipuan dan dihukum pidana penjaraselama 2 (dua)tahun dan 6(enam) bulan (untuk mempertegas kembalimaka kami lampirkan photo coipy kutipan putusanPengadilan NegeriArga Makmur No 265/Pid.B/2011/AMBahwa jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telahmempertimbangkan hal tersebut maka seharusnya Pengadilan NegeriArga Makmur adalah berwenang untuk mengadili perkara aquo karenaperjanian tersebut adalah cacad
    Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Arga MakmurNomor 03/PDt.G/2012/PN.AM tanggal 22 Nopember 2012DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya2223e Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang MengadiliPerkara aquo karena Perjanjian mengandung klausulArbitrase adalah cacad hukum dan tidak sah.DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untukseluruhnyae Meletakkan sita jaminan harta tak bergerak milik ParaTergugat sesuai dengan surat permohonan penyitaanNomor 150
    MengadiliPerkara Aquo karena Meskipun ada klausula Perjanjian yangmenyatakan apabila terjadi sengketa antara Penggugat denganTergugugat menunjuk Badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketaTetapi karena Perjanjian dimaksud dilakukan dengan rangkaiankebohogan dimana Tergugagat telah dibuktikan bersalah melakukanPenipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga makmur No265/ Pid.B/2011/AM dan dijatuhi Pidana 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum(cacad
    Hakimanggota Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkuluberpendapat sebagai berikut;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Keberatan PenggugatPembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat cacad hukum maka Hal ini harus dibuktikan terlebihdahulu;Bahwa Untuk membuktikan hal dimaksud harus diketahui pulakapan suatu Perjanjian dinyatakan cacad Hukum, Berdasarkan Pasal1321 Kitab Undangundang hukum Perdata Tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan
Register : 19-03-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 126/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6411
  • Bahwa segala Bentuk surat yang dibuat oleh Tergugat Atas tanah ObjekSengketa guna untuk menjadi milik pribadinya ,Merupakan Perbuatanmelawan Hukum, maka segala bentuk surat yang timbul atas tanah objeksengketa menjadi milik Tergugat adalah cacad Hukum, tidak bekekuatanHukum dan Tidak berlaku menurut Hukum .Oleh karena itu para Penggugat Mohon Kepada Yth.
    Ketua /Majelis HakimMenyatakan surat yang timbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milikTergugat Adalah cacad Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidakberlaku menurut Hukum, karena Tanah Objek Sengketa adalah TanahWarisan Alm . Sulaiman dan bukan Tanah milik Tergugat, karena masih adaahli waris yang lain yang mempunyai Hak atas Objek SengketaHalaman 6 dari 24 putusan Nomor 126/Pat.G/2018/MS.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawanHukum .dan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objeksengketa atas nama Tergugat adalah cacad Hukum , tidak berkekuatanHukum dan tidak berlaku menurut Hukum.3. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga .4. Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.
    Ketua /Majelis Hakim Menyatakan surat yangtimbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milik Tergugat Adalah cacad Hukum,Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidak berlaku menurut Hukum, karena TanahObjek Sengketa adalah Tanah Warisan Alm.
    Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawan Hukumdan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa atasnama Tergugat adalah cacad Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan tidakberlaku menurut Hukum; Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga; Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 39/B/2015/PT.TUN. SBY
Tanggal 24 Maret 2015 — I NYOMAN TRISANTOSA, S.IP. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
5517
  • Permohonan dilampiri data pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 71ayat (2) huruf c dan 4d, antara lain berupa= Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/54/XII/2011/RESKRIMPOLRES SLEMAN tanggal 7 Desember 2011 ; = Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke3Kepolisian Resort Sleman Nomor : B/419/VIII/2013/Reskrim tanggal30 Agustus 2013 ;= Fotokopi SHM No. 603 1/Wedomartani ;= Surat Keterangan lain yang menunjukkan adanya cacad administrasi ;e Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I
    (c) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ; d...dst : . ......dst ; (f) Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal .....dst.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Tergugatmenolak peralihan hak dari Penggugat kepada IKHSAN , karena := KTP yang dilampirkan adalah KTP fiktif bukan atas nama Penerima= Perbuatan Hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni,Akta Jual Beli cacad hukum administrasi,
    Tergugat seharusnya menolak pembebanan hak atas nama Bank RakyatIndonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, karena : e Merupakan rangkaian tak terpisahkan dari batalnya balik nama/peralihan hak dari I Nyoman Trisantosa kepada Ikhsan ; e Dokumen tidak lengkap, tidak menyertakan KTP yang benar atasnamapemilik hak dalam SHM No.6031/Wedomartani ; e Terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal,yakni Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan yang cacad hukumadministrasi karena pemberi kuasanya
    Oleh karena itu Majelis menilai Penggugat tidak mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap Surat PermohonanPenggugat Nomor : Eska26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 ;Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikute Bahwa judex fakti telah mempertimbangkan bukti formal akta jual beli ( Bukti T6)akan tetapi mengabaikan fakta hukum lainnya terkait cacad hukumnya Akta Jual Belia quo dan proses peralihan hak pada SHM (Bukti P3 = T4 ) ; e Bahwa judex
Register : 31-05-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 74/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
BUDIARTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
12954
  • Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengekta oleh Tergugatmengandung cacad yuridis karena obyek sengketa tersebut tidak Ssesuaidengan data fisik dan data yuridis. Karena Penggugat sebagai satusatunya ahli waris tidak pemah dimintai persetujuan atau ijin atasterbitnya objek sengketa tersebut, seharusnya Tergugat sebelummenerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu melakukan pengumpulanHalaman 5 dari 22 hal.
    Penyimpanan daftar unum dan dokumen;Dan juga bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, bagian keduaPembatalan Hak Atas Tanah karena cacad hukum adminsitrasi, Pasal106 ay at (l)menegaskan :Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan..Maka dengan demikian secara yuridis penerbitan obyek sengketamengandung
    cacad substansi karena tidak sesuai data fisik dan datayuridis ;.
Register : 18-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 305/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Sel.
Tanggal 1 Mei 2013 —
3721
  • V memasang hak tanggungan padaTURUT TERGUGAT III oleh karena didasarkan pada perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, I dan II maupun TERGUGAT Voleh karenanya Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TURUTTERGUGAT III dinyatakan cacad dan batal demi hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat bagi siapa saja yang mendapat hak dari padanya .Bahwa, setelah keluarnya Putusan Kasasi Nomor 449/K/Pdt/2008 tertanggal 26September 2008 Tergugat I pada tanggal 02 Juli 2010 telah
    Notaries (Turut Tergugat IV) di Jakarta, telah membuktikanbahwa hasil rapat umum pemegang saham luar Biasa tersebut adalah cacad danbatal demi hukum. Dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukumapabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
    Tranka Kabel Nomor 01 tanggal03 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV dinyatakan cacad danbatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapasaja yang mendapat hak dari padanya.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat telah dirugikanbaik secara materiil maupun immateriil, kerugian mana patut dan layak harusditanggung oleh Tergugat I, II, III, dan TV untuk seluruhnya.
    ALUCO, yangdibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15 Januari 2007, dengannilai sebesar Rp. 20.509.500.600,9 Menyatakan cacad dan Batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat bagi siapa saja yang mendapat hak dari padanya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 Juli 2010 sebagaimana yangdituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
    Notaris (Turut Tergugat IV) di Jakarta, telah membuktikanbahwa hasil rapat umum pemagang saham luar biasa tersebut adalah cacad danbatal demi hukum. Dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukumapabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Register : 17-05-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 14 Maret 2017 — YOHANNA LIVIA, L A W A N 1. THE KHUN SENG alias YOHNI MULIAWAN, 2.ERICK SUSENO MARTIO 3. SAPONARYA LIM, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROPINSI KALIMANTAN BARAT, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
19032
  • Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 PeraturanMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu. hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad hukum adminisirasi dalam penerbitannyaatau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan
    Pasal 104 Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaHalaman 40 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN MowBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad
    Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah ataupejabat yang ditunjuk;Bahwa berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas TanahBagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad
    HukumAdministratrif Pasal 106 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan):(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepadaMenteri atau Pejabat yang ditunjuk
    atau melalui Kepala KantorPertanahan); = 222222 oon nn nnn enn en cee nn nn neeBahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN Mowa.
Putus : 29-01-2009 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 13/Pdt.G/2008/PN.Sidrap
Tanggal 29 Januari 2009 — LA PARAGAI Bin LA MALLAWA sebagai PENGGUGAT L A W A N : LA DALLE Bin LA OTE sebagai TERGUGAT I AMBO KAPI sebagai TERGUGAT II LA GULINDRA Bin LA OTE sebagai TERGUGAT III I DASRI Binti LA OTE sebagai TERGUGAT IV I LENNA Binti LA OTE sebagai TERGUGAT V ;
7719
  • Perkara Perdatakarangan Nawawi, SH) ;Bahwa bukan hanya itu ternyata gugatan Penggugat juga kabur(obcuur libel), oleh karena Penggugat didalam gugatannyatidak secara jelas dan lengkap menyebut nomor kohir dantahun serta klasifikasi ( waktu klasering ) tanah objeksengketa, sehingga gugatan yang sedemikian menurut hukumtidak memenuhi syarat formil maupun yuridis dan karenanyagugatan Penggugat harus ditolak setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima ;Bahwa bukan itu saja gugatan Penggugat mengidap cacad
    sedemikiantelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan (daluarsa ),setidaktidaknya gugatan sedemikian harus dipandangdimajukan secara itikad buruk dan karenanya wajar untuksegera ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (vide Pasal 1967 KUH Perdata; dan P.T.Surabaya, 24November 1955, H 195 no. 12, ha.24 sebagaimana termuatdalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof.12IIl.iDr.Sudikno Mertokusumo, S.H, Liberty, Yogyakarta 1979,hal.73 ) ;Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacad
    amatmendasar, oleh karena gugatan Penggugat tersebut sebelumnyatelah 2 (dua) kali dimajukan dan diputus di Pengadilan yangSama yaitu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang satu (1) kalidiputus dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan terhadap objek sengketa yang sama denga pihakpihakyang sama pula (ne bis in idem), sehingga menurut hukumgugatan yang sedemikian harus ditolak setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 1917 ayat 2 KUHPerdata) ;Bahwa gugatan Penggugat mengidap cacad
    Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacad hukum formal,berupa Plurium Litis Consertium, oleh karena masih terdapatpihak lain yaitu anak/ahli waris yang turut menguasai objeksengketa tidak dilibatkan ;2.
    Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacad hukum oleh karenaPenggugat tidak dapat menunjukkan surat kete rangan ahliwaris yang sah dari La Mallawa, dimana Penggugat dalamgugatannya mengaku anak dari La Mallawa ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugatdihubungkan dengan eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatasterhadap Eksepsi Para Tergugat pada poin pertama yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacad hukum25formal, berupa Plurium Litis Consertium, oleh karena masihterdapat
Putus : 09-01-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/Pdt.Sus-Arbt/2013
Tanggal 9 Januari 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DK VS PT NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI
273167 Berkekuatan Hukum Tetap
  • design atas mesinmesin genset yang menjadi objekjual beli antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat I sebagaipenjual, apakah Tergugat I sebagai penjual tidak mengemukakan ataumembenarkan sebagai fakta serta apakah hal tentang cacad design itubelum dipertimbangkan dalam putusan Tergugat II?
    ;Menimbang, bahwa tentang hal cacad design yang didalilkan olehPenggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam gugatannya, cacad design atas mesinmesin genset yang dijualoleh Tergugat I kepada Penggugat adalah diketahui dari tidakmampunya mesinmesin genset tersebut menghasilkan power sebesar1745 Kwe untuk jenis mesin genset gas TCG2020V20 karena yangkeluar hanya 1500 Kwe dan sebesar 512 Kwe untuk mesin genset gasjenis
    ;vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 75 paragraf ke3Menimbang, bahwa adalah juga merupakan fakta hukum dimanatidak mampunya mesin menghasilkan power maksimal sebesarsesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat I bukan karena salahurus, akan tetapi adalah karena cacad design (design defects) padamesinmesin itu;Bahwa berbeda dengan pertimbangan hukum dalam Jawaban tertanggal 15Januari 2013, Tergugat I, i.e.
    Hal ini adalah sebagaimanaberdasarkan pertimbangan hukum PN Jakarta Timur berikut:vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 75 paragraf ke3;Menimbang, bahwa adalah juga merupakan fakta hukum dimanatidak mempunyai mesin menghasilkan power maksimal sebesarsesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat I bukan karena salahurus, akan tetapi adalah karena cacad design (design defects) padamesinmesin itu;vide, Putusan PN Jakarta Timur halaman 76 paragraf ke4;"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati
    I dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa namun demikian pertimbangan hukum PN Jakarta Timur tersebut diatas adalah salah besar karena faktanya perihal cacad design (designdefects ) telah diperiksa atau dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BANIsebagai berikut /vide, halaman 60 paragraf ke4 dan ke5 Putusan BANIsebagaimana Bukti yang diajukan oleh BANI i.c.
Register : 12-08-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN LUWUK Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Lwk
Tanggal 30 Maret 2016 — Perdata - YAKOB SOSIBONG - DIREKTUR PT. SUMBER CIPTA NIAGA di Surabaya Beralamat di Jln. Kedung Doro No. 34 Cq. Direktur PT. DJARUM Beralamat di Palu Jln. Dewi Sartika No. 58 Cq. Direktur PT. DJARUM Jln. Jendral Sudirman No. 14 Luwuk Kab. Banggai - PRENGKY
1167
  • Berdasarkan uraiandalil Hukum tersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacad Formilkarena Error in Subiecto;ll.
    Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil berupa Obscuur Libel (Kabur/tidak lelas) Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah dalil yangmengadaada dan tidak berdasar hukum, oleh karena tuntutan atassesuatu hasil yang tidak dirinci berdasar fakta adalah merupakan Gugatanyang tidak mempunyai dasar hukum dan kabur/tidak jelas, yang manaPENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci biayabiaya apa saja yangtelah dan akan dikeluarkan serta kerugian apa saja sehingga mencapaiangka yang begitu besar sejumlah Rp
    400.000.000. untuk kerugianmateriil dan Rp.800.000.000. untuk kerugian immaterial tidak dijelaskanoleh PENGGUGAT secara rinci;Bahwa antara materi ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada daliangka 6 dalam Posita dengan dalil angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelasdan tidak singkron sehingga rancu dan membingungkan akibatnya menjadikabur dan tidak jelas, maka sangat patut bila majelis Hakim menyatakanHalaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2015/PN Lwkpula Gugatan PENGGUGAT Cacad
    Djarum cabangLuwuk, adalah tidak benar oleh karena TERGUGAT Il bukan karyawan PT.Djarum cabang Luwuk/Sulawesi Tengah; Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah tidak berdasar hukum,olehkarena tuntutan atas sesuatu hal yang tidak dirinci berdasar faktamerupakan Gugatan yang tidak patut dipenuhi; Berdasarkan uraian Hukumtersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacat Formil karenakeliru/salah subjek hukum;Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil karena Kabur/tidak Jelas Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah alasan
    mencapai angka yang begitu luar biasa sejumlahRp400.000.000. untuk kerugian materiil dan Rp.800.000.000. untukkerugian immaterial tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT secara rinci berupaapa saja kerugian immaterial tersebut;Ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada angka 6 dalam Positadengan alasan angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelas dan tidakbersesuaian sehingga kacau dan membingungkan akibatnya menjadi kaburdan tidak jelas, maka sangat patut bila Majelis Hakim menyatakan pulaGugatan PENGGUGAT Cacad
Register : 05-03-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mnk
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PIETER MAMBOR
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT cq. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
4.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT
10043
  • Gugatan mengalami Cacad Formil karena mengandung Plurium LitisConsortiumExeptie;Memahami dengan tenang akan isi gugatan Penggugat, menurut Tergugat ,Il, dan Tergugat Ill, ada kejanggalan tetapi juga adanya kekeliruan yangsangat signifikan dari perspektif syarat formil gugatan secara perdata karenaPenggugat telah tidak cermat melibatkan pihak lain yang berkompetendengan masalah Hak Cipta yang selama ini disebutkan namanya sebagaipihak yang berperan in casu perkara Hak Cipta, yakni :1.
    Menyatakan Gugatan Penggugat perihal : Perobuatan Melawan Hukum,tertanggal 27 Februari 2020 dan/atau Perubahan Gugatan Penggugatperihal Perbuatan Melawan Hukum tertanggal O8 Oktober 2020,dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard AtauUnacceptable) karena mengalami cacad formil;3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Manokwari Tidak Berwenangmemeriksa, dan Mengadili perkara ini karena Kompetensi Absolut demi4.
    Gugatan mengalami Cacad Formil karena mengandung DeclinatoireExeptie;2 22 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPara Tergugat (I, Il, II) tetap mempertahankan seluruh dalildaliltangkisannya yang telah disampaikan di dalam Nota Eksepsi tertanggal 15Oktober 2020 yakni karena Gugatan PMH) Penggugat secara normatifmengalami cacad formil sebab Gugatan saudara Penggugat telah salahalamat dalam mengajukan gugatannya.
    Menyatakan Gugatan Penggugat perihal : Perbuatan Melawan Hukum,tertanggal 27 Februari 2020 dan/atau Perubahan Gugatan Penggugatperihal Perbuatan Melawan Hukum tertanggal O8 Oktober 2020,dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard atauPutusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Mnk halaman 30 dari 44 hal.Unacceptable) atau setidaktidaknya dikesampingkan saja karenamengalami cacad formil yang benar terpenuhi;5.
    Menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengalami cacad formilkarena KURANG PIHAK atau mengandung Plurium LitisConsortium Exeptle;6).
Register : 08-11-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 31-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 195/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : Drs.Lambok Parulian Sinaga
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
4232
  • Bahwa permohonan tersebut diproses oleh pihak BadanPertanahan Nasional dan jajarannya (Bukti P.20 s/d P.25) ; Bahwa pihak Kantor Pertanahan dari tingkat Kabupaten s/d Pusatsecara eksplisit mengakui ketidakberesan/adanya cacad hukum atasSertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Paingot Nadapdap lewat buktiSurat Seperti : 22a). Risalahn Pengolahan Data (RPD) Nomor 278/1312.08/V/2013tanggal 6 Mei 2013 pada angka IXKesimpulan dan Rekomendasi(Bukti P.21) ; 222222222 n none nn nnnb).
    Bank Bumi Daya (Bukti P.22; TI1; TIT2 ) ; bene Menimbang, bahwa dengan demikian sampai disini sudut pandang danpenilaian beberapa institusi Negara seperti Pengadilan Negeri Simalungun,Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung RI, baik pada aspek sengketaperdata maupun aspek perlawanan terhadap eksekusi : sama yaitu SertipikatHak Milik Nomor 43 seluas 26.567 matas nama Paingot Nadapdap merupakanoroduk hukum yang cacad hukum demikian juga dari pihak T.1, T.2 jugamengakui adanya cacad hukum tersebut ;