Ditemukan 489 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Krs
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
142
  • serta nama Pemohon Iltertulis SIT JUHAIRIYAH ZULMI binti KASMIN ASRO, lahir di Probolinggo, umur58 tahun, yang benar dan menjadi SITI JUHAIRIYAH binti ASRO, lahir diProblinggo tanggal 20 September 1981;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 05-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 09-10-2015
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0666/Pdt.P/2015/PA.Krs
Tanggal 14 September 2015 — PEMOHON
60
  • Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
Register : 22-02-2012 — Putus : 09-07-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 675/Pdt.G/2012/PA.BL
Tanggal 9 Juli 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
143
  • Atau : Dalam paradilan yang balk mohon kaputusan yang saadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini,Penggugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan akantetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis , Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Menimbang, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telahdibacakan.
Register : 24-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 140/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
131
  • atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 13-12-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 27-05-2011
Putusan PA BANGGAI Nomor 80 / Pdt.G / 2010 / PA. Bgi
Tanggal 5 Januari 2011 —
7815
  • Bagi Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakimtelah berusaha dengan sungguh sungguh menasehati Penggugatuntuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namuntidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 Juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 JunctoUndang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama ; Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung
Register : 21-04-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0112/Pdt.P/2015/PA.Krs
Tanggal 18 Mei 2015 — PEMOHON
90
  • berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bilaPemohon telah dapat membutikan dalil permohonannya dan karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan maka berdasarkanpasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah,Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuaidengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 16-10-2012 — Putus : 05-11-2012 — Upload : 18-01-2013
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1359/Pdt.P/2012/PA.Krs.
Tanggal 5 Nopember 2012 — PEMOHON
150
  • dan terjadi hal hal yang dilarang agama, maka Majlis berpendapat bahwapermohonan dispensasi nikah tersebut cukup beralasan sesuai dengan kaidah fikhiyahyang berbunyi :tllLooll clade 029.0 UW lool oprArtinya : Mencegah mafsadah didahulukan dari pada menarik maslahah ;10Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 23-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0688/Pdt.P/2015/PA.Krs
Tanggal 16 Nopember 2015 — PEMOHON
81
  • atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 02-04-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 25-10-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 80/Pdt.P/2013/PA. Wtp
Tanggal 28 Mei 2013 — Pemohon
145
  • penetapan, maka untidc mempersingkat uraian penetapan ini, segala halihwal yang teyadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertiyang telah diurmkan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai Pasal 49 huruf (a) angka18 penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 23-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 587/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 7 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
82
  • atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 29-09-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 22-12-2014
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0985/Pdt.P/2014/PA.Krs
Tanggal 6 Nopember 2014 — PEMOHON
112
  • terjadinya malapetaka harusdidahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untuk mengawinkananak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan
Register : 04-06-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 0452/Pdt.P/2014/PA.Krs
Tanggal 7 Juli 2014 — PEMOHON
174
  • dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggountuk dicatat perkawinan tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
Register : 08-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 152/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 31 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
112
  • atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 16-05-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1018/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 16 Juni 2016 — P DAN T
113
  • di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan
Register : 31-10-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 563/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
80
  • atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Register : 12-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 13 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
91
  • untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanHal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2017/PA.Krs.Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
Putus : 23-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — LINTJE RUMAGIT ; JOHANA STANS MAMONTO, dkk
138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah objek sengketa bersama seluruh hartabendanya untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yangsah;7 Menghukum pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IT untuk tunduk danbertakluk pada putusan ini;8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II Dalam Rekonvensi:e Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;IM Dalam konvensi dan rekonvensi:e Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi untuk mambayarbiaya parkara dalam kadua tingkat paradilan
Register : 19-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTA PADANG Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Pdg
Tanggal 9 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9331
  • ., Pasal 61 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Jo., Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang kekuasan Kehakiman maka Pembanding adalah pihak yang legalmengajukan banding dalam perkara ini (persona standi in judicio);halaman 3 dari 9 hal.
Register : 09-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 14 Juli 2016 — P DAN T
202
  • di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan
Register : 05-02-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA.Tbh
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
3626
  • erpiiahkar Dalam Konvensiadalah setagaiman dluratican 4 di ates.imbang, bahwa sesual dangan ketentuan pasal 154 RBg. jo pasal 65UndengUnctang Nemor 7 Tahun 1986 Cees Paradilan hoe, yang tolah dirubah ~~ ee nomor 3 Tahun 2008 dan Unda aDim eer ae aoe Hiaicace sain or ikan == petdamalin tergebut,omer 1 Tahun 2016, Majelshater keds belgh pial: beperkira, telah menunjuk.