Ditemukan 136 data
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
229 — 158
Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur antara lain:Pasal 13 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,yang paling sedikit memuat:h. perkiraan nilai tanah;Pasa1
Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur antara lain:Pasal 13 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,yang paling sedikit memuat:h. perkiraan nilai tanah;Pasa1
Melawan
LIESTIAWATI Dkk
75 — 33
Bahwa, manakala Tergugat s/d VI ingin tact dan patuh pada AD/ARTorganisasi, seyogyanya taat dan patuh pula padaketentuan Pasal 8 (1), Pasal10 (2, 3) Anggaran dasar Akta Notaris Kediri SUROSO, S.H Nomor 30 tanggal12 Juni 1990.Pasa1 8 (1) Yayasan ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus "di bawahpengawasan suatu Dewan Pengawas.Pasal 10 (2) : Dewan Pengawas berkewajiban mengawasi dan menyelidikipekerjaan Dewan Pengurus serta Pengurus Harian dan sewaktuwaktumenyampaikan pendapat yang "mengikat' kepada Dewan
125 — 67
Bahwa dalam perkembangannya Penggugat telah membangunpasar tersebut dalam bentuk gedunggedung, permanen sehinggatelah menyalahi ketentuan Pasal 8, 11, 14 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang27Bangunan Gedung jo Pasa1 3 Peraturan Daerah KabupatenKampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengunan(IMB) ;Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
131 — 69
(Reglement op de Rechtsvordering) pasal 50 jo HIR pasal 178ayat (1) jo RBG pasal 189 ayat (1), antara lain, mewajibkan Hakimdalam musyawarah, mencukupkan~ alasanalasan hukum(rechtsgronden) yang tidak dikemukakan oleh para pihak.Arti ketentuan/kewajiban ex pasal 50 Rv jo pasa1 178 HIR jo pasal189 ayat (1) RBG tersebut ialah bahwa Hakim harus menyelidikiapakah hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menjadi dasartuntutan (gugatan) benarbenar selaras dengan hukum obyektif,karena rechtspreken atau mengadili
70 — 24
Pasa1, Belakang Dealer Panca Motor,Kec. Muara Enim, Kab.
374 — 137
KUH P (TJA'o.vonGE Langmeijerjilid Il, hal 263) " ;Bahwa tindak Pidana Fitnah tidak bisa kita abaikan karena Pasal 1373 KUHPerdata memungkinkan bagi korban untuk, dalam gugat Perdata mintaagar tindakan si Penghina Jin. vatakan sebagai FITNAH";Bahwa dengan detnikian berdasarkan faktafakta hukum tersebut, telahterbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Telah MelakukanTindakan Melawan Hukum FITNAH ATAU MENISTA terhadap Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata jo Pasa1
69 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaitu tetap menggunakan minus manfaatpensiun yang sebelumnya yaitu KEP05 tahun 1999 dengan acuan gaji pokokterakhir, dan untuk masa kepesertaannya sejak tanggal 6 Juli 2011 masakepesertaan Para Penggugat hingga pensiun dapat dihitung dengan ketentuanyang baru, tetapi hal ini apabila ketentuan yang baru (SKEP 248 tahun 2009)tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat(1) UndangUndang BUMN, dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6,Pasal 91 ayat (1), Pasal 94, Pasa1
160 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasa1 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edyson, SE, Terdakwa SaifulAnwar ( Ng Kim Seng) dan Terdakwa Drs.
78 — 16
Unsur: "Secara melawan hukum";Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 ayat 1 UndangUndang R.Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengansecaramelawan hukum dalam pasa1 ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformilmaupun dalam arti materil. Tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003IPUUIV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, telah mencabut pengertian perbuatanmelawanhukum dalam arti materil dengan berbagai pertimbangan.
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
R971/D6/02/2008 tanggal 4September 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 3jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHal. 31 dari 109 hal. Put.
16 — 0
insrsid1863745charrsidl2124614 rtlchfcsl af31507ltrchfcs0f315071lang1053langfe1057langnp1053insrsid1863745charrsid12124614 didepan sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang salingbersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkaraxrtlchfesl aiaf31507ltrchfcs0i31507lang1053langfe1057langnp1053insrsid18 63745 charrsid12124614a quortlchfcsl af31507 ltrchfcs031507lang1053langfe1057langnp1053insrsid18 63745charrsid12124614, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasa1
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
R971/D6/02/2008tanggal 4 September 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 3jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke(1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDAR :Bahwa Terdakwa FAHRURROZI Kepala Kantor Pos Jakarta TamanFatahillah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
142 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun karena ternyata RUPStanggal 7 April 2006 dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme dantata cara yang diatur Pasa1 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 UndangUndang No. Tahun dan RUPS tersebut telah memenuhi kuorumsebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang Undang No.
206 — 312
Salah satu yang berhak atas /egitieme portie adalah:mereka dalam garis lurus ke bawah (Pasa1 914 KUHPerdata);Ketentuan hukum adat/budaya Manggarai yang bersifat partrilineal dimana Anak Wina tidak berhak atas harta warisan dari Anak Rona.Anak Rona adalah pihak pemberi istri (pinak keluarga perempuan),sementara keluarga pihak lakilaki disebut Anak Wina. Dan, Koa(menantu lakilaki) termasuk dalam golongan anak wina.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
171 — 47
Pbr terpasang di Watt.RTH2 Gambar dan konsuil watt 22.500,00 0 Dokumen22.500,0 gambar0 dandokumenkonsuiltidakditemukan1 unit instrumen panelb. 3 pasa1 Main Power switch set 1,00 1,00 0,00 Power JumlahNFB switch NFB sesuaiberfungsi2 Control switch MCB 3 set 4,00 4,00 0,00 MCB 3 fasa Jumlahfasa berfungsi sesuai3 Time Switch operation set 1,00 1,00 0,00 Time Switch Jumlahberfungsi sesuai4 Selector switch set 1,00 0,00 1,00 Tidak ada(auto/Manual) Selectorswitch5 Presure Switch setipe set 1,00 0,00 1,00