Ditemukan 136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal pasar pasau paba1 pasak pasah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PREMIER DISTRIBUTION
108 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • neto dalam negeri (9,935,501,837) 3,299,407,978 (13,234,909,815)Ph. neto dalam negeri lainnya 17,139,130,377 17,139,130,377Penyesuaian fiskal 8,067,948,490 8,067,948,490Jumlah ph. neto 15,271 ,577,030 28,506,486,845 (13,234,909,815 Kompensasi kerugian15,271,577,03023,026,522,581(7,754,945,551 Ph. kena pajak5,479,964,264(5,479,964,264 )))) PPh terutang 1,534,389,04 (1,534, 89,994Kredit pajak 793,595,884 793,595,884Pajak kurang/(lebih) dibayar (793,595,884) 740,794,110 (1,534,389,994)Sanksi bunga pasa1
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 61-K/PM I-04/AD/III/2016
Tanggal 14 April 2016 — PRAKA DIRJA RAHMAT
69 — 22
  • Pasa1, Belakang Dealer Panca Motor,Kec. Muara Enim, Kab.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
128 — 69
  • (Reglement op de Rechtsvordering) pasal 50 jo HIR pasal 178ayat (1) jo RBG pasal 189 ayat (1), antara lain, mewajibkan Hakimdalam musyawarah, mencukupkan~ alasanalasan hukum(rechtsgronden) yang tidak dikemukakan oleh para pihak.Arti ketentuan/kewajiban ex pasal 50 Rv jo pasa1 178 HIR jo pasal189 ayat (1) RBG tersebut ialah bahwa Hakim harus menyelidikiapakah hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menjadi dasartuntutan (gugatan) benarbenar selaras dengan hukum obyektif,karena rechtspreken atau mengadili
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 17-11-2008 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Kdr
Tanggal 17 Nopember 2008 — EDI WINARTO,SH
Melawan
LIESTIAWATI Dkk
71 — 33
  • Bahwa, manakala Tergugat s/d VI ingin tact dan patuh pada AD/ARTorganisasi, seyogyanya taat dan patuh pula padaketentuan Pasal 8 (1), Pasal10 (2, 3) Anggaran dasar Akta Notaris Kediri SUROSO, S.H Nomor 30 tanggal12 Juni 1990.Pasa1 8 (1) Yayasan ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus "di bawahpengawasan suatu Dewan Pengawas.Pasal 10 (2) : Dewan Pengawas berkewajiban mengawasi dan menyelidikipekerjaan Dewan Pengurus serta Pengurus Harian dan sewaktuwaktumenyampaikan pendapat yang "mengikat' kepada Dewan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 04-06-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Krw
Tanggal 13 April 2011 — HAGUS SUANTO LAWAN 1. SDR. SUGANDA / TAN TEK GWAN 2. Sdr. UCU 3. KEPALA SATPOL PP KARAWANG 4. BUPATI KARAWANG
365 — 137
  • KUH P (TJA'o.vonGE Langmeijerjilid Il, hal 263) " ;Bahwa tindak Pidana Fitnah tidak bisa kita abaikan karena Pasal 1373 KUHPerdata memungkinkan bagi korban untuk, dalam gugat Perdata mintaagar tindakan si Penghina Jin. vatakan sebagai FITNAH";Bahwa dengan detnikian berdasarkan faktafakta hukum tersebut, telahterbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat Telah MelakukanTindakan Melawan Hukum FITNAH ATAU MENISTA terhadap Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1373 KUH Perdata jo Pasa1
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 37/PDT.G/2013/PN.BKN
Tanggal 20 Nopember 2014 — RUSLI NURDIN melawan BUPATI KAMPAR, DKK
111 — 53
  • Bahwa dalam perkembangannya Penggugat telah membangunpasar tersebut dalam bentuk gedunggedung, permanen sehinggatelah menyalahi ketentuan Pasal 8, 11, 14 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang27Bangunan Gedung jo Pasa1 3 Peraturan Daerah KabupatenKampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengunan(IMB) ;Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), vs ACHMAD ROSICH, ddk
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaitu tetap menggunakan minus manfaatpensiun yang sebelumnya yaitu KEP05 tahun 1999 dengan acuan gaji pokokterakhir, dan untuk masa kepesertaannya sejak tanggal 6 Juli 2011 masakepesertaan Para Penggugat hingga pensiun dapat dihitung dengan ketentuanyang baru, tetapi hal ini apabila ketentuan yang baru (SKEP 248 tahun 2009)tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat(1) UndangUndang BUMN, dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6,Pasal 91 ayat (1), Pasal 94, Pasa1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 09-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052K/PID/2006
Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; EDYSON, SE ; SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG ) ; Drs. DIMAN PONIJAN
155 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasa1 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edyson, SE, Terdakwa SaifulAnwar ( Ng Kim Seng) dan Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Fahrurrozi
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • R971/D6/02/2008 tanggal 4September 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 3jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangHal. 31 dari 109 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid Sus/TPK 2013/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — ERIKSON P.SITUMORANG.
74 — 16
  • Unsur: "Secara melawan hukum";Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 2 ayat 1 UndangUndang R.Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengansecaramelawan hukum dalam pasa1 ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformilmaupun dalam arti materil. Tetapi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :003IPUUIV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, telah mencabut pengertian perbuatanmelawanhukum dalam arti materil dengan berbagai pertimbangan.
Pengadilan PA KUDUS Perdata Agama Perceraian
Putus : 07-04-2014 — Upload : 01-01-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Kds
Tanggal 7 April 2014 — perdata penggugat melawan tergugat
14 — 0
  • insrsid1863745charrsidl2124614 rtlchfcsl af31507ltrchfcs0f315071lang1053langfe1057langnp1053insrsid1863745charrsid12124614 didepan sidang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang salingbersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkaraxrtlchfesl aiaf31507ltrchfcs0i31507lang1053langfe1057langnp1053insrsid18 63745 charrsid12124614a quortlchfcsl af31507 ltrchfcs031507lang1053langfe1057langnp1053insrsid18 63745charrsid12124614, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasa1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-10-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 Oktober 2011 — FAHRURROZI ;
66 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • R971/D6/02/2008tanggal 4 September 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 3jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke(1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDAR :Bahwa Terdakwa FAHRURROZI Kepala Kantor Pos Jakarta TamanFatahillah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1163 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Agustus 2010 — Ny. PATTY TJANDRA Dkk ; Ny. SRI TASLIM
132 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun karena ternyata RUPStanggal 7 April 2006 dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme dantata cara yang diatur Pasa1 20 Anggaran Dasar jo. Pasal 69 UndangUndang No. Tahun dan RUPS tersebut telah memenuhi kuorumsebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar jo. Pasal 73 Undang Undang No.
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
200 — 305
  • Salah satu yang berhak atas /egitieme portie adalah:mereka dalam garis lurus ke bawah (Pasa1 914 KUHPerdata);Ketentuan hukum adat/budaya Manggarai yang bersifat partrilineal dimana Anak Wina tidak berhak atas harta warisan dari Anak Rona.Anak Rona adalah pihak pemberi istri (pinak keluarga perempuan),sementara keluarga pihak lakilaki disebut Anak Wina. Dan, Koa(menantu lakilaki) termasuk dalam golongan anak wina.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
161 — 47
  • Pbr terpasang di Watt.RTH2 Gambar dan konsuil watt 22.500,00 0 Dokumen22.500,0 gambar0 dandokumenkonsuiltidakditemukan1 unit instrumen panelb. 3 pasa1 Main Power switch set 1,00 1,00 0,00 Power JumlahNFB switch NFB sesuaiberfungsi2 Control switch MCB 3 set 4,00 4,00 0,00 MCB 3 fasa Jumlahfasa berfungsi sesuai3 Time Switch operation set 1,00 1,00 0,00 Time Switch Jumlahberfungsi sesuai4 Selector switch set 1,00 0,00 1,00 Tidak ada(auto/Manual) Selectorswitch5 Presure Switch setipe set 1,00 0,00 1,00