Surat ijin pelaksana penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan olehDisnakertrans Republik Indonesia, Ijin Operasional (SK) Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;Memiliki job order atau permintaan nyata TKI dari Luar Negeri;Memiliki perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh Calon TKI danPPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi KetenagakerjaanKabupaten/Kota;Memiliki Perjanjian Kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasaTKI (pemberi kerja) di Luar Negeri

Pendidikan minimal SLTP Bahwa jika seorang warga Negara Indonesia yang berusia kurang dari 18 Tahun yangbersangkutan tidak dapat menjadi TKI keluar Negeri ; Bahwa yang berwenang memberangkatkan calon TKI ke luar Negeri adalah :a Pemerintah dan pelaksana Penempatan TKI swasta ( sesuai dengan pasal 10 UU RIno. 39 tahun 2004 ) ;b Pelaksana penempatan TKI swasta yang mendapat ijin SIPPTKI dari menteri ; Bahwa untuk perorangan dilarang menempatkan Calon TKI untuk bekerja di Luar Negeri(vide pasal 12 UU

SAKSI AHLI EFFENDI MANURUNG :Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi ahli bahwakelengkapan Administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yang merekrutterhadap calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negerimenurut pasal 12 UndangUndang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar NegeriPerusahaan harus memiliki Surat Izin Pelaksanaan penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI) tersebut menurut pasal 13 UndangUndangRepublik

Pendidikan minimal SLTP Bahwa jika seorang warga Negara Indonesia yang berusia kurang dari 18 Tahun yangbersangkutan tidak dapat menjadi TKI keluar Negeri ; Bahwa yang berwenang memberangkatkan calon TKI ke luar Negeri adalah :a Pemerintah dan pelaksana Penempatan TKI swasta ( sesuai dengan pasal 10 UU RIno. 39 tahun 2004 ) ;b Pelaksana penempatan TKI swasta yang mendapat ijin SIPPTKI dari menteri ; Bahwa untuk perorangan dilarang menempatkan Calon TKI untuk bekerja di Luar Negeri(vide pasal 12 UU

Dalam menjalankan Tugas dantanggung jawab tersebut bertanggung jawab kepada DirekturPage 80 of 129 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN SmgUPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,Kementerian Ketenagakerjaan;Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No 39 Tahun2004 untuk memperoleh SIPPTKI, pelaksana penempatan TKIswasta harus memenuhi syarat :1). berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yangdidirikan berdasarkan peraturan perundangundangan;2). memiliki modal disetor yang tercantum

perusahaan yang dibuat oleh akuntan publik; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas(PT); Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang berlaku sesuaidengan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib laporketenagakerjaan di perusahaan; Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas kertasbermaterai cukup dari penanggung jawab perusahaanyang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidakpernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan denganpenempatan TKI diluar negeri dan dijatuhi sanksiadministratif berupa pencabutan SIPPTKI

SOFIA SUKSES SEJATI merupakan badan hukum yangtelah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untukmenyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;Page 110 of 129 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN SmgBahwa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yangdiberikan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 372/MEN/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007dan kemudian diperpanjang berdasarkan Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 176Tahun 2013

yang pelaksananya terdiri dari:Satu Pemerintah, berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintahdengan Pemerintah negara Pengguna TKI (G to G) atau denganPengguna berbadan hukum (G to P) sebagaimana diatur Pasal 10 hurufa, Pasal 11 dan Pasal 95 UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.Kedua Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), yang dahuludisebut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI) yangmendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

Manafe tidak mempunyai Surat IzinPelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) maupun Surat IzinPengerahan (SIP) ;Bahwa Terdakwa mempunyai Agen di negara Malaysia, yaitu Mr.Saravanan di Kuala Lumpur, sedangkan peran Terdakwa hanyamenerima calon Tenaga Kerja Indonesia dari sponsornya,kemudian Terdakwa tampung, sedangkan yang memberangkatkancalon Tenaga Kerja Indonesia tersebut adalah orang suruhannyaMr. Saravanan yang bernama Arifin.

Sesuai dengan Pasal 1 butir (13) UU No. 39 tahun 2004 TentangPenempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri, Surat lin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnyadisebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh menterikepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKISwasta;h.

ayat (6) Peraturan MenteriKetenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk penerbitanpaspor bagi CTKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berdasarkan rekomendasi penerbitanpaspor yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidangtenaga kerja Kabupaten/Kota;Bahwa prosedur Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) yang akan menempatkan TKI ke luar negeri ialah :PPTKIS wajib memiliki Surat lin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI

Stasiun Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaktidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yangberwenang memeriksa dan mengadili, secara orang perseoranganmenempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang dilakukan dengan caracaradan kejadiannya sebagai berikut :Terdakwa yang tidak memiliki badan hukum untuk menyelenggarakanpelayanan penempatan TKI di luar negeri dan tidak memiliki Surat IzinPelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI

luar negeri yang meliputi kKeseluruhanproses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, danpemulangan dari Negara tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatanTKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh jijin tertulis dariPemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI yang disebut SIPPTKI

negeri yang meliputi kKeseluruhanproses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, danpemulangan dari Negara tujuan;46Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatanTKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh jijin tertulis dariPemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI yang disebut SIPPTKI

Perusahaan yang akan merekrut calon TKI harus berbadan hukumdibuktikan dengan kepemilikan SIPPTKI dari KementerianKetenagakerjaan atau PPTKIS.b. PPTKIS wajib memilki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang diterbitkanoleh BNP2TKI. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: Perjanjian kerjasama penempatan Surat permintaan TKI dari pengguna (Job Order / DemanLeter /Employment Order) Rancangan Perjanjian Kerja(Dokumen tersebut harus disahkan oleh Perwakilan RI di Negaratujuan).c.

Berdasarkan pasal 12 UU no. 39 tahun 2004, pihakyang hendak menjadi pelaksana penempatan TKI swasta harus mempunyai ijin tertulis dariMenteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (menteri) dimana izin tersebutdisebut SIPPTKI ; Menimbang, bahwa pihak yang dapat menjadi pelaksana penempatan TKI swasta yangdapat memperoleh izin dari menteri adalah badan hukum yang memenuhi syaratsyaratsebagaimana diatur dalam pasal 13 UU no. 39 tahun 2004, selain itu dalam UU no. 39 tahun2004 tersebut diatur

ASFIZ LANGGENG ABADI sendiriadalah suatu perusahaan yang telah mempunyai Surat Ijin Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI) sebagaimana barang bukti berupa surat Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep.314/MEN/1X/2007 ; Menimbang, bahwa PT ASFIZ LANGGENG ABADI telah dipakai namanya olehseorang bernama ERDIYANTO dan terdakwa 1.

luar negeri yang meliputi kKeseluruhanproses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, danpemulangan dari Negara tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatanTKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh jijin tertulis dariPemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI yang disebut SIPPTKI

Bambu Apus Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaTimur yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan Tenaga KerjaIndonesia ( TKI) Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yakni izintertulis berupa SIPPTKI dari Menteri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:1 Pada hari lupa tanggal lupapada pertengahan bulanOktober 2014

PPTKIS wajib memiliki Surat in Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dari pemerintah;Him. 61 dari Him. 181, Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN Kpg. PPTKIS' wajib memiliki Job Order/Demand Letter yang memuatinformasi tentang kebutuhan TKI baik dari jumlah, jenis kelamin, sektorpekerjaan dan halhal lain;PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkanoleh BNP2TKI;.

PPTKIS wajib memiliki Surat jin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)dari pemerintah;b. PPTKIS wajib memiliki Job Order/Demand Letter yang memuatinformasi tentang kebutuhan TKI baik dari jumlah, jenis kelamin, sektorpekerjaan dan halhal lain;c. PPTKIS wajib memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkanoleh BNP2TKI;d. CTKI yang telah direkrut diregistrasi secara online melalui SISKOTKLNdi Dinas yang menagani ketenagakerjaan Kabupaten/Kota untukmendapatkan ID;e.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk penerbitan paspor bagi CTKI yangditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) berdasarkan rekomendasi penerbitan paspor yang dikeluarkanoleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang' tenaga kerjaKabupaten/Kota;Bahwa Prosedur Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) yang akan menempatkan TKI ke Luar Negeri ialah :Bahwa PPTKIS wajib memiliki Surat ljin Pelaksana Penempatan TKI(SIPPTKI

PPTKILN, yang pelaksananya terdiri dari:satu Pemerintah, berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintahdengan Pemerintah negara Pengguna TKI (G to G) atau denganPengguna berbadan hukum (G to P) sebagaimana diatur Pasal 10,Pasal 11 dan Pasal 95 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN.kedua Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS), yang dahuludisebut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI) yangmendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI

oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa seharihari ;Bahwa terdakwa bersamasama KADIM BD, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga menjanjikan akan memberangkatkan para korbannya palinglama 2 (dua) minggu untuk berangkat ke New Zeland dan Spanyol namun kenyataannyasampai saat ini tidak ada satu orang pun yang diberankatkan ke new Zeland dan Spanyol;e Bahwa terdakwa bersamasama KADIM BD, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga tidak memiliki ijin sebagai Pelaksana Penempatan TKI diLuar Negeri (SIPPTKI

oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa seharihari ;Bahwa terdakwa bersamasama KADIM BD, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga menjanjikan akan memberangkatkan para korbannya palinglama 2 (dua) minggu untuk berangkat ke New Zeland dan Spanyol namun kenyataannyasampai saat ini tidak ada satu orang pun yang diberankatkan ke new Zeland dan Spanyol;Bahwa terdakwa bersamasama KADIM BD, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga tidak memiliki ijin sebagai Pelaksana Penempatan TKI diLuar Negeri (SIPPTKI

juta rupiah) dan sisanyadari korban lain ;e Bahwa terdakwa bersamasama FARIDA ARIFU, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI danSONDANG GULTOM juga menjanjikan akan memberangkatkan para korbannya paling2 (dua) minggu untuk berangkat ke New Zeland dan Spanyol namun kenyataannyasampai saat ini tidak ada satu orangpun yang diberangkatkan ke New Zeland danSpanyol;e Bahwa terdakwa bersamasama FARIDA ARIFU, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga tidak memiliki ijin sebagai pelaksana penempatan TKI diLuar negeri (SIPPTKI

belas juta rupiah) dan sisanyadari korban lain ;Bahwa terdakwa bersamasama FARIDA ARIFU, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI danSONDANG GULTOM juga menjanjikan akan memberangkatkan para korbannya paling2 (dua) minggu untuk berangkat ke New Zeland dan Spanyol namun kenyataannyasampai saat ini tidak ada satu orangpun yang diberangkatkan ke New Zeland danSpanyol;Bahwa terdakwa bersamasama FARIDA ARIFU, ERMAYANIS, DIDI TARMIDI,SONDANG GULTOM juga tidak memiliki ijin sebagai pelaksana penempatan TKI diLuar negeri (SIPPTKI