Ditemukan 6227 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN Wng
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum: BENI PRIHATMO,SH Terdakwa: SADINO bin KIRNO
40121
  • TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis
    diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis
    Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL
    )pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.
    diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis
Putus : 06-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Mei 2013 — Ir. BUNI AMIN, M.Agric.Sc Bin Alm TGK MUSA
7623
  • tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran
    masih dalam suatu hari dan waktu di tahun2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh atau setidaktidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat KeputusanMahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011),secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Rajudin SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis
    tersebut juga telah ditetapkan denganSurat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.1 Tahun 2010 tanggal 1 September2010 Tantang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerumahanDi Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untukpendirian/pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklah PanitiaPengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat Pengadaan Tanah danPejabat Pelaksana Tekhnis
    tanah dapat dicairkan.Bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk pendopo Bupati Aceh Jayatersebut selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atausaksi tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungan dengankegiatan pengadaan tanah tersebut.Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus
Register : 09-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 33/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB
Tanggal 14 Mei 2014 — MANGKASIH Binti ABDULLAH LAWAN TAHIR SULAIMAN
4522
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan
Putus : 25-07-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 K/PID.SUS/2011
Tanggal 25 Juli 2011 — Ir. ANSELMUS DACHI
5632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GARI selaku Pihak Kedua denganNomor Kontrak : SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November2008 dengan Spesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalamRencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumenkontrak kerja proyek dimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.
    ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa ke BaganSiapiApi. Sehingga perbuatan Terdakwayang tidak menggunakan kewenangannyauntuk menguji kebenaran material suratsuratbukti mengenai hak pihak penagih dalam halini para saksi Drs.
    ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa Barang yangmenerima ongkos keberangkatan atau honorperjalanan dinas mereka tanpa melampirkanbuktibukti kKeberangkatan yang lengkap dansah seperti Tiket Pesawat dan Kereta Apiadalah perbuatan yang bertentangan denganhukum.
    GARI selaku Pinak Kedua dengan Nomor Kontrak :SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 denganSpesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalam Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumen kontrak kerja proyekdimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.
Register : 28-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG
Tanggal 21 Februari 2018 — -. Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
163290
  • Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangandana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp710.000, / siswa/ tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kalipencairan adalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    tangal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Il tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Ill tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000," Triwulan lV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000, halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.Total: Rp. 653.200.000, Bahwasesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013,Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2012 adalah : 1.
    Nomor 51 Tahun2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah TahunAnggaran 2012:halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.> Pasal 2 huruf b menyatakan Pengelolaan dana BOS dilaksanakandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu sertaterhindar dari penyimpangan.> Lampiran , BAB. Ill Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOSSekolah : Angka3.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan danaBantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterimasekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa denganketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000, /siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan ( 4 Kali ), sehingga tiap kali pencairanadalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.
    Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuanganhalaman 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesarRp.710.000, / siswa/ tahun.Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS TA. 2012dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan
Putus : 09-12-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2010
Tanggal 9 Desember 2010 — PT. GRAHA PERMATA HIJAU vs GUBERNUR RIAU,
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.
    Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.
    Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut
    Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan
Putus : 06-05-2013 — Upload : 04-01-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 6 Mei 2013 — RAJUDIN, SE Bin Alm NYAK ITAM
9525
  • tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran
    Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada
    Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada
    Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
217251
  • SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012 ;e Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT antaralain adalah berupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahdari referensi
    Susunan Tim Tekhnis Perencanaan adalah sebagai berikut :e Pengarah : Dr. Ir. ERZI AGSON GANI, MEng.e Tim Perencana : Dr. Ir. RUSMANDI SUYUTI, ME.Ir. AGUS KRISNOWO, MT.EDY RAHARJO, MT.KHAMDA HERBANDONO, ST.MTDWIJAYA, ST.MARIO, ST.Bahwa latar belakang yang saksi ketahui awalnya adalah adanya permintaandari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada BPPT untuk memberikanRekomendasi Spesifikasi Tekhnis Bus Busway tahun 2012.
    SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012;Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT adalahberupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna ;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahPP Nomor : 55 tahun 2012
    dengan Tugaspokok dan fungsi adalah ; melaksanakan pekerjaan pengendalian tekhnis pengadaan Bus BuswayPaket dan paket IIDasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1110/1.811.125tanggal Agustus 2012,Dasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket II adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1109/1.811.125tanggal Agustus 2012 ;Bahwa yang saksi ketahui, dalam proses Perencanaan yang dilakukan TimPengendali
    Tekhnis sehubungan pengadaan Bus Busway TA 2012 adalahmengenai persiapanpersiapan rapat ;Bahwa disamping sebagai Tim Pengendali Tekhnis, saksi juga diangkat sebagaiTim Tekhnis Paket dan paket Il, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan DK Jakarta Nomor : 396/2012 tanggal 4 Oktober 2012, adapuntugasnya sama dengan Tim Pengendali Tekhnis ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Tim Tekhnis membantu perencanaan,mengawasi, menegevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala DinasPerhubungan dalam rangka
Putus : 15-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 September 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil >< Drs. HERI PURNOMO, M.M
5631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 23 Oktober 2017 — H. PATTALLASANG
10146
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.
    Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
18736
  • Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.
    Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis di kementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an. M.
    UJANG ROSADI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor41/KW/E.03/LPPM/V1V2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. APUD SAEPUDIN1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 167 dari 235 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2016/PN.
    KHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan* tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor: 35/KW/E.03/LPPM/V1V2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.
    DARMITA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor31/KW/E.03/LPPM/V1IV/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.
Register : 06-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 28 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
8526
  • Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
    Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.
    Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.
    Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku
    Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
13263
  • YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakanpengadaan program dan pola acara LPP TVRI.b.
    ,yang kemudian harga bersih tersebut dibagi dengan 96 episode sehinggamendapatkan harga satuan sebesar Rp32.727.273,e Bahwa YULKASMIR tidak menetapkan rencanapengadaan berupa Spesifikasi tekhnis karena menurutYULKASMIR mengenai spesifikasi tekhnis sudahtercantum dan termuat dalam lampiran surat terdakwaNomor : 1208/1.2/TVRI/2012 tanggal 24 Okttober 2012perihal Permohonan Paket Program Siap Siar PeriodeNovember 2012 yakni KAK, RAB, Hasil Kajian yangmemuat judul acara, slot waktu, episode, volume danharga
    YUL ANDRIONO.Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akandiakuisisi hak siarnya sesuai kriteria sebagaiberikut :e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;e Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkandalam kenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV danRCTI, sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program firstrun (pertama kali tayang).Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga
    /PT.DKILangsung, dimana data perusahaan / Penyedia barang diperoleh PanitiaPengadaan dari Direktur Program dan Berita LPP TVRI.Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan hargaProgram Siap Siar.
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
8322
  • Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanbarang dan jasa.
    Inhu Nomor : Kep.01/DKPS/II/2011 tanggal22 Maret 2011 tentang pembentukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan pemerintah Kab.
    realisasi fisik saja, disamping itu juga kami tidak mengerti denganspesifikasi tekhnis pekerjaan karena kami tidak memiliki kualifikasi tekhnis terhadap pekerjaan diamksud;Bahwa pemeriksaan serentak tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses pencairan anggaran dalam kegiatan dimaksud;13.
    Inhu untuk disahkan; Bahwa saksi menerangkan Jenis pekerjaan, itemitem pekerjaan yangdilaksanakan pada tahun 2010 sama persis dengan jenis pekerjaan yangHalaman 102 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRdilaksanakan di tahun 2011, hanya server induk saja yang tidak diadakan untukpekerjaan ditahun 2011, akan tetapi spesifikasi tekhnis ditahun 2010 dengan spesifikasi tekhnis di tahun 2011 tidak sama;Bahwa saksi menerangkan Untuk spesifikasi tekhnis di tahun 2010 adamenggunakan
    Memiliki kualifikasi tekhnis. Menandatangani pakta integritas.
Register : 07-12-2009 — Putus : 06-09-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 461/Pid.B/2009/PN-Jpr
Tanggal 6 September 2010 — Ir. Amrin Bahri, MM
8732
  • dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 13November 2007 oleh 7 (tujuh) orang.697071727S747576Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober2007 oleh 7 orang.Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31Desember 2007 oleh 7 (tujuh) orang.Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan
    ;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2007oleh 7 orang.
    ;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2007oleh 7 orang.;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2007oleh 7 (tujuh) orang.
    ;Surat keterangan sertifikasi mutu kebun bibit No. 42 / IP2MB / XII / 2007yang ditanda tangani pada tanggal 19 Desember 2007 oleh Ohorella Ali,SE, MM;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 13November 2007 oleh 7 (tujuh) orang.;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober2007 oleh 7 orang.
    ;Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluas tim tekhnis dari bantuan sosialpenyaluran bibit kakao 2007 yang ditandatangani pada tanggal 31Desember 2007 oleh 7 (tujuh) orang.
Putus : 30-12-2010 — Upload : 19-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 465/Pid.Sus/2010/PN.Psp
Tanggal 30 Desember 2010 — MASKUR HASIBUAN, S.Sos
13230
  • HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.
    Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.
    Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;e Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang; Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.
    Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.
    HALOMOAN SIMBOLON).Tim Tekhnis/Pengawas (Konsultan):1. SAHLAN ALI2. SYAMSUDIN3. NEHRU SAENSSekretariat:1. Kabid Fisik dan Parsarana Bappeda Kota padang Sidempuan2. Kabid PLS Dinas pendidikan Daerah Kota Padang Sidempuan(Drs ALI JAMBI HASIBUAN )395soo SeH.
Register : 04-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 20/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ERIK ERIYADI,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : SALMAN, ST Diwakili Oleh : LUKMAN ,SH
Terbanding/Terdakwa III : DASRIL, ST
Terbanding/Terdakwa II : DONNY ARDORIA, ST
20777
  • Pessel menyebutkan :Pasal 1:Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untukmelaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10ton per hari kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasarandalam neger hasil perikanan.Pasal 3 ayat (2) :Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekeryaan yang telah disepakatidengan PPK dan meneliti dengan cermat tekhnis dan kualitas spesifikasi barangyang digunakan sebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunyaPasal
    PUTRABALAK MANDIRI;5. 1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.
    PASIBU JAYA;6. 1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBUJAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIANJAYA;8. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG10.11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan HargaCV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi , Tekhnis Dan HargaCV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi
    PUTRA BALAK MANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.
    PASIBUJAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;.1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYANATASIA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV.
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA
8456
  • RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.
    Wijaya Cipta Perdana tidak lulus tahapan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan evaluasi Kewajaran Hargakarena kedua perusahaan tersebut tidak melampirkan jaminanHal 51 dari 325 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/20 16/PN. Bglpenawaran (tidak lulus administrasi). Oleh karena tidak lulusevaluasi administrasi maka selanjutnya tidak lagi dilakukanevaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Terkoreksi dan evaluasiKualifikasi.
    Bahwa seluruh POKJA ILI baik saksi selaku Ketua, sekretaris dananggota secara bersamasama ada melakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga setelahpembukaan Penawaran pada tanggal 30 Agustus 2014 s.d. 01September 2014 di ULP Kabupaten Seluma. Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga tersebut adalah untukmenentukan apakah perusahaan lulus atau tidaknya dalam halAdministrasi, Tekhnis dan Kewajaran Harga.
    Dan perusahaan yanglulus evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah PT. Jaya Sakti Konstruksi. Bahwa halhal yang menyebabkan PT. Ratu Agung Pitolas dan PT.Wijaya Cipta Perdana tidak lulus lulus evaluasi Administrasi,evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Harga, yaitu :> PT. Ratu Agung Pitolas : tidak mengupload scanan jaminanpenawaran (tidak lulus administarasi). Oleh karena tidak lulusadministarasi maka tidak lagi dilakukan evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga> PT.
    REKAENAMGUNITA untuk melakukan Pengawasan Tekhnis PekerjaanProyek Peningkatan jalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah AmparGading Pematang Aur Kab.
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - YUNI ESTIANA, A.Md
15456
  • sesuai denganBerita Acara Evaluasi Administrasi dan Tekhnis (Sampul ) PengadaanJasa Konsultansi Pekerjaan Pengembangan Databased PerbatasanAntar Negara dan Kawasan Perbatasan Nomor 81/BAESVSEKRBNPP/IIV2012 tanggal 19 Maret 2012.Bahwa dalam hasil evaluasi administrasi dari keenam perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran, peserta yang dinyatakan lulus di atasambang batas nilai tekhnis (70) yaitu PT HEXSA INDOTECHCONSULTANT (78,80), PT.
    REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Keterangan. Nilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.
    REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No. Nama Perusahaan Total KeteranganNilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.
    Bahwa tahapan yang tidak diikuti oleh saksi yaitu :PersiapanEvaluasi Penawaran sampul 1 (Administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya.Penetapan Pengumuman pemenang. Klarifikasi dan negosiasitekhnis dan biaya.Hal 88 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PST Bahwa tahapan yang tidak dihadiri oleh saksi yaitu :1. Persiapan2. Evaluasi Penawaran sampul 1 (administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya3. Penetapan pengumuman pemenang.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
15876
  • Karya Profesi Mulia selaku Direktur Utama diPerseroan tersebut;Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik namun ada juga yang tidak benar;Bahwa keterangan yang tidak benar menyangkut masyalah tekhnis dilapangan ;Bahwa intinya soal tekhnis dilapangan saksi tidak tahu menahu, namun karena saksiditekan oleh Penyidik, maka dengan sangat terpaksa memberikan keterangan yangtidak saksi ketahui faktanya;Bahwa jawaban saksi atas pertanyaan penyidik harus sesuai
    Mien Hartati sampaikan dalam rapattersebut hanya sampaikan siap bantu secara tekhnis bila Rumah Sakit HGA danRumah Sakit Simpangan yang terima bantuan sosial tersebut;Bahwa respon Dr. Maman dan Dr. Warsito atas pernyataan dari Dr.
    keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas laludilaksanakan Program bantuan alat kesehatan yang bersumber darikeuangan APBD Provinsi jawa baratBahwa dalam pelaksanaannya H.
    dimaksudMenimbang bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditanda tangani oleh Terdakwa DR.
    Pelaksanaan Pemberibantuan alat kesehatan bukan pemberi bantuan keuangan untuk alat kesehatan.Menimbang bahwa dengan adanya petunjuk tekhnis yang dikeluarkan olehTerdakwa Dr.