Ditemukan 1495 data
219 — 119
Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak.Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernah menerimaundangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PT MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut sehinggajelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuan ketentuan Pasal9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yang mengakibatkan RUPSLBPT.
Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadapHalaman 11.
;Bunyi Pasal 86 ayat (1), (2), dan 3 UUPT adalah sebagai berikut:Halaman 24.
MIT tersebut di atas jelas diatur mengenai jumlahkuorum RUPS yang mengacu pada Pasal 86 ayat (1)UUPT yang dalam hal ini jumlah yang hadir RUPLSB PT.MIT telah ternenuhi dan hasil kKeputusan RUPSLB yangmemutuskan untuk mengadakan perubahan susunanpengurus perseroan tidak hertentangan baik terhadapAnggaran Dasar Perseroan maupunterhadap ketentuan UUPT;13.6.Bahwa Tergugat Il disini adalah Hiendra Soenjoto selakuDirektur Utama PT. MLC dan oleh karena bukanmerupakan salah satu pemegang saham PT.
MLC membutuhkanpengurus dan organorgan perseroan untuk menjalankan kegiatanusahanya seharihari;Bahwa Pasal 1 butir (1) UUPT Dan, Pasal 1 butir (5) UUPT HiendraSoenjoto adalah selaku Direktur Utama PT. MLC yang merupakansubyek hukum dalam bentuk badan hukum (rechtspersoon,sehingga Penggugat keliru karena telah mencampuradukkanpemahaman subyek hukum antara "natuurlijke persoon" denganrechtspersoon";Halaman 37.
243 — 452
Pasal 78 ayat (2) UUPT jo.
Pasal 78 Ayat 2 UUPT jo.
Bahwa, pada hakikatnya, suatu perseroan terbatas terdiri dari organorgan perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksidan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT"), yang mana masingmasing organ perseroan memiliki tugasdan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh UUPT danAnggaran Dasar perseroan.Bahwa PT Kaisheng Dinamika Energy (selanjutnya disebut "PT KDE")merupakan suatu perseroan terbatas yang
Pasal 78 ayat(2) UUPT jo.
226 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).
dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat
Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.
Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........
, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan
bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT
Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82
UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab
penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.
77 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbanganhukumnya tentang kehadiran/keberadaan Para Termohon dipersidangan sebagai dasar menyatakan permohonan Pemohon tidakdapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UUPT, karenatidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang PutusanHal. 5 dari 11 hal.
Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya Keputusan Menteri tentangpengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti kwalitas dankedudukan dalam permohonan dan/atau perkara a quo berdasarkanketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum Judex Facti tersebutdidasarkan kepada penerapan hukum yang salah dengan alasanalasankeberatan Pemohon Kasasi yang dikemukakan sebagai
Putusan Nomor 335 K/Pdt/2014dipertimbangkan berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970tentang Penanaman Modal Asing, bukan berdasarkan UUPT semata;3.
Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan dalil pertimbangan hukumJudex Facti yang menjadi dasar untuk menyatakan permohonan Pemohontidak dapat diterima tentang tidak adanya buktibukti dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon yang menunjukkan Akta Pendirian dan Keputusan Menteritentang pengesahan badan hukum Para Termohon sebagai bukti /ega/standing dan kedudukan hukum dalam permohonan dan/atau perkara a quoberdasarkan ketentuan UUPT, karena dalil pertimbangan hukum JudexFacti tersebut didasarkan kepada
519 — 199
Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.
Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.
Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.
), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.
Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (
183 — 68
Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.
Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."
Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."
Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.
Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.
216 — 61
Sada Gas Arihta SAGATA dengan mendasarkan Pasal 80 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), yang dalam petitumnya memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidikalang memberikan ijin kepada Pemohonuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan denganMata acara RUPSLB : Permintaan Pertanggungjawaban Direksi Terkaitpengurusan perseroan dan pengelolaan keuangan perseroan dan/atauPergantian dan
Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1)UUPT);b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;(vide:Pasal 38 ayat (1) UUPT);Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPT);a 9Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPT);@Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPT);rhPengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide:Pasal 68ayat (1) dan (2) UUPT);g.
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahanlaporankeuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide:Pasal69 ayat (1) UUPT);h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPT);i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;Halaman 17 dari 39 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Sdk(vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPT);j.
Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, danpengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPT);14.Bahwa pengaturan mengenai perlu dicantumkannya mata acara RUPSyang secara spesifik didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a, adalah untukmenghindari kebuntuan (deadlock) didalam pengambilan kePenetapandalam RUPS apapun bentuknya;15.Bahwa dengan demikian petitum mengenai mata acara RUPSLB yangdimohonkan Pemohon dalam Permohonan a quo akan menimbulkanketidakpastian
(Vide: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta, 1979).17.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diaturbahwa Penetapan Ketua Pegadilan Negeri tentang PenyelenggaraanRUPS memuat juga ketentuan mengenai :a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu dan seterusnya.b.
201 — 125
Cara menghitung pajak adalah harga jual rumah Rp.95.000.000, X 5 % :Rp. 4.750.000, jumlah pajak yang harus dibayartersebut TERGUGAT berdasarkan perjanjian Rp. 4.750.000, namunTERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka minta dibagidua sehingga menghitungnya Rp. 4.750.000, dibagi 2 = Rp. 2.375.000,;Bahwa untuk dapat bergabung pada PT CARITHA RIZQIA, berdasarkanketentuan yang berlaku dalam UUPT, TERGUGAT harus membelisebagian Saham Pendiri PT CARITHA RIZQIA, berdasarkan Pasal 56ayat (1) UUPT
Ciri yang demikian diatur pada Pasal 3ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dalam bentuk pertanggungjawaban terbatas pemegangsaham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1)UUPT, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciripersonalitas Perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggungjawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan hartapribadinya.
Berdasarkan ketentuandalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatasdinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaanHal 15 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutanghutangperseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggungjawabuntuk menutupi kekurangan pelunasan hutanghutang perseroan terbatastersebut.
Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya,termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrinketerbatasan tanggungjawab tersebut, yang dalam hukum perseroanprinsip ini dinamakan dengan doktrin piercing the corporate veil ataulifting the corporate veil. Akan tetapi dalam hal hal tertentu tidak tertutupkemungkinan hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut apabila terbuktiterjadi hal hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT.
merupakan bukti TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan hukum;Bahwa mengingat ketentuan yang digariskan pada UUPT konsekuensidibebankan tanggung jawab hukum kepundak TERGUGAT sebagaiPemegang Saham (a). tidak menyetor modal dan (b) mencampur adukHal 20 dari 40 Puts.
359 — 131
Kewenangan Direksi untuk mewakiliHalaman 79 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN SdwPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.
Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.
Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.
Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.
Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).
110 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 105 ayat (1)UUPT, dan bukan~ diangkat dandiberhentikan oleh Presiden Direktur dariPemohon Kasasi/semula Tergugat,sehingga Judex Facti keliru dalammenerapkan hukum terkait denganpenyelesaian pemberhentian TermohonKasasi/ semula Penggugat sebagaiANGGOTA DIREKSI, karena seharusnyapenyelesaian sengketa yang terkaitpemberhentian Termohon Kasasi/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSIbukan masuk dalam wilayah PHI ;Judex Facti juga mengabaikan fakta hukumbahwa seolaholah pada saat TermohonKasasi/semula
Sus/2010Agreement padahal sejak TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat sebagaiANGGOTA DIREKSI yang bersangkutanbertanggung jawab kepada pemegangsaham melalui mekanisme RUPSsebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo.Pasal 67 UUPT, mengingat berdasarkanprinsipprinsip Perseroan Terbatas bahwasetiap anggota Direksi bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugianPerseroan.
Menurut hukum, anggota Direksi adalahpihak yang bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan (vide Pasal 97 UUPT) sedangkan pemegangsaham adalah pihak yang mengambil bagian danmenyetor penuh atas sahamsaham yang dikeluarkanoleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, jikadikaitkan dengan ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU TenagaKerja") mengenai definisi "Pengusaha" disebutkan salahsatu. definisi Pengusaha adalah ...
Sus/2010Pemohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan pasal96 ayat 2 jo. ayat 3 UUPT;g. Bahwa menurut hukum, Employment Agreement seharusnya tidak berlaku lagipada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat menjadi ANGGOTADIREKSI karena secara hukum tugas dan tanggung jawab TermohonKASASI/semula Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan jabatanCFO berbeda dengan sebagai ANGGOTA DIREKSI Perseroan.
Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi
132 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan alau bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mono orangorang ini dipakainya",13.Bahwa Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugatl secara hukummerupakan pihak yang mewakili Tergugat dan juga memiliki tanggungjawab fidusia (fiduciary duties) terhadap perusahaan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 97 ayal (1) dan ayal (2) juncto Pasal 92 ayal (1) danayal (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT
")yaitu melakukan pengurusan Perseroan in casu TergugatI dengan iktikadbaik dan penuh langgung jawab;Pasal 97 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 92 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan
Nomor 794 K/Pdt/2016angkutan, Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugat sebagai suatuperusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun(vide Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakansetiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakaidengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truktrailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;15.
Nomor 794 K/Pdt/2016satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur.Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh alas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.
Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukanbahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. KemudianPasal 92 ayal (2) VUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankanpengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalambalas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
222 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.
Pemohon memerlukan diadakannya pemeriksaan terhadap Termohon yangbertujuan guna mendapatkan data atau keterangan mengenai kondisikeuangan dari perseroan:42.43.44.45.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (3) UUPT;Bahwa selaku Pemegang Saham Pemohon membutuhkan data atauketerangan mengenai kondisi perseroan termasuk kondisi kKeuangandari Termohon;Bahwa
PT Citra Sari Makmursebagaimana Pasal 138 UUPT;. Adalah berdasar Hukum Pengadilan Negeri untuk menunjuk ahli untukmelakukan pemeriksaan terhadap Termohon:59. Bahwa atas uraianuraian yang telah diungkapkan sebelumnya, adalahberdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkanpermohonan ini;60.
Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahliHalaman11 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/2017sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopersIndonesia) yang
Abdul Gani Abdullah, S.H., dan H.Suwardi, S.H., M.H., selaku anggota Majelis Hakim, yang dalampertimbangannya mempertegas sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelahmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusandalam perkara ini, ternyata Pemohon Kasasi belum membuat LaporanAudit 2009, 2008 dan 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikianPemohon Kasasi semula Termohon telah melanggar Pasal 68 UUPT...
104 — 58
) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi
Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014
Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.
Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.
Terbanding/Tergugat : PT. Gatari Air Services
305 — 191
), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).
Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan
Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan
RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.
Terbanding/Tergugat : PT UBIS AGRO FORESIA
245 — 155
Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian
Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.
dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
161 — 37
PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan
Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.
DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.
Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.
Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.
208 — 82
dan bukan jual beli saham sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat;Dengan demikian maka Konpensasi hak tagih Tergugat Illsebagai setoran saham yang diambil, telah dilakukan sesuaidengan Tata Cara yang diatur dalam UUPT, jadi dalam hal iniTIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUN ;7.
Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 diatas, maka Akta No.116tertanggal 25 Juni 2014 yang merupakan hasil RUPSLB tanggal 25Juni 2014 yang telah disahkan oleh Turut Tergugat (Bukti T. & T.Il 6)adalah merupakan Akta yang sah menurut hukum, dan tidak dapatdinyatakan tidak mempunyail kekuatan mengikat dan batal demihukum, karena Akta tersebut dibuat sesuai Tata Cara yang diaturdalam UUPT, isinya benar;Hal 20 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PS18.
Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal21 ayat (3) UUPT jo Pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) UUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
(tiga triliun rupiah), yang melahirkan Hak TagihTergugat Ill kepada Tergugat ;Sebagai tindak lanjut dan dalam rangka pelaksanaan hak Tergugat Illberdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT tersebut diatas, makadikonversikanlah penyetoran senilai Rp. 3.000.000.000.000,(tiga triliunrupiah) oleh Tergugat Ill ke Tergugat sebagai pemilik saham yaitu;Tergugat Ill;Hal 36 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN. JKT.PSTTERGUGAT Ill TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM10.
Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014 telahdidaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor AHU 04666.40.20.2014tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT joPasal 23 ayat (2) UUPT yang menyatakan :Pasal 21 avat (8) UU PTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 avat (2) VUUPTPerubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud
Pembanding/Tergugat II : DIRA KURNIAWAN MOCHTAR Diwakili Oleh : Rizal S.Harun, SH
Terbanding/Penggugat : HASAN SAMBUDI
Terbanding/Turut Tergugat I : SUHENDI
Terbanding/Turut Tergugat IV : BENEDICT REMARD SH Mkn
Terbanding/Turut Tergugat II : FAISAL SYAHREZA SULAIMAN
Terbanding/Turut Tergugat III : RAMA ANUGRAHA PALASETYA P
149 — 127
PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur
Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).
57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.
Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).
144 — 185
Bahwa menurut pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT PBRTerbatas (UUPT) mensyaratkan bahwa Perusahaan Terbatas dapatdibubarkan berdasarkan :a. Berdasarkan keputusan RUPS ;b. Karena jangka wakitu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasartelah berakhir ;c. Berdasarkan penetapan pengadilan ;d.
Bahwa menurut Pasal 87 ayal (1) dan Pasal 89 UUPT, pembubaranPerseroan dimulai sejak saat yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS.Sedangkan RUPS Luar Biasa yang digunakan oleh Tergugat adalah palsuatau sengaja dipalsukan sehingga bisa dignnakan sebagai syarat utamauntuk membubarkan PT. Samudra Rasaki Teknindo. Padahal, Tergugattahu dan sadar bahwa Penggugat sedang berada di dalam penjara,sehingga tidak akan mungkin bisa mengikuti RUPS Luar Biasa.
Bahwa selain itu, dalam pasal 146 UUPT dalam butir (c) menyebutkanbahwa permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;10.Bahwa berdasarkan pasal 146 UUPT, yang dimaksud dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah:a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b.
Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengankekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkankegiatan usahanya ;11.Bahwa alasanalasan menurut pasal 146 UUPT tidak dipenuhisepenuhnya oleh Tergugat dalam permohonannya karena poin 10 bultir(a) yang mensyaratkan perusahaan nonaktif selama 3 (tiga) tahun, (b)RUPS harus dipanggil melalui iklan dalam surat kabar namun tidak dapatdibuktikan oleh Pemohon (Tergugat), (c) perimbangan pemegang saham,dan (d) kekayaan perseroan telah
Bahkan, dalampertimbangan Hakim pemeriksa tidak menyentuh alasanalasan menurutUUPT, dan Hakim pemeriksa hanya berkutat atau berorientasi padapersoalan internal dalam perusahaan antara Penggugat dengan Tergugatyang notabenenya bukan merupakan persyaratan yang ditentukan olehUUPT, secara khusus pasal 146 UUPT agar dapat membubarkanperusahaan.