Stbl 1919, No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Jl. Anggur No. 260 Bangil, telah meninggal dunia seorang laki-laki, yang bernama M.ABDULLAH, dalam usianya ke 53 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Anggur No. 260 Bangil ;

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon, yaitu JANUARIUS (pemohon I) dan THERESIA MARGARETH ELLY (Pemohon II) mengesahkan GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei

Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia beberapaorang anak yaitu:2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurutstbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor DinasHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pat.P/2021/PN MpwKependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianakpada tanggal 29 Mei 2006;2.2.GRATIAS JARETH, lakilaki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April2013

mohon ke hadapanBapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggilpemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranyamenetapkan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para pemohon.Menyatakan para pemohon, yaitu JANUARIUS dan THERESIAMARGARETH ELLY mengakui dan mengesahkan anak para pemohonyaitu;2.1.GLORIA JARETH,perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919

beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda denganRegister Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smdatanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinantanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan aktaperkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurutStbl. 1917 nomor 130 jo 1919

setiap bulannya yang diberikansetiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:Maka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas. kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapatmemutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tarPencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919

Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipanAkte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan SipilKota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengansegala akibat hukumnya.3.

Jawa Barat sebagaimana ternyata dalamkutipan Akta Nikah nomor 1919/188/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.CkrBahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus Duda;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediamanBersama di Kab. Bekasi Prov.

Putusan Nomor 57/Padt.G/2021/PA.Ckrdicabut sedangkan selainnya tetap dipertahankan;Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/188/X/2015 tanggal 12 Oktober2015 atas namaXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat1.Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi Prov.

PutusanMahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest CohenLindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluaspengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undangundang(hukum tertulis Saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:.

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akte Perkawinan No.147/2004 menurut stbl th 1917 No.130 Jo th 1919 No.81 dan UU No.1 th.1974 Jo PP No.9 th 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 Desember 2004 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;

4.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akta Perkawinan No.147/2004 menurut stbl th.1917 No.130 Jo th.1919 No.81 dan UU No.1 th.1974 Jo PP No.9 th.1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 Desember 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5.

termasuk wewenang Pengadilan Negeri ~~sedangkaneosevee sedangkan nama keluarganya tetap yaitu TJIAM ;~ Menimbang bahwa nertenavkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat surat buk ti yang dilampirkan bersama sa a dengan surat =permohonan pemohon yang mana satu dengan yang lainnya salingbersesuaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulBEE griecectinennccines +~ Menperhatikan pasal 93 dan 94 dari Staadblaed Tahun 1917jo Staadblaed tahun 1919

Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, Pemohon ( NGO SIAN HUNG ) sudah diakuoleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWA. sebagai anak sendiri menurutDaftar Pengakuan No. 01/S.1917 No. 130 Jo.1919 No. 81/1994 di hadapanKepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang;3. Bahwa ljazah Pemohon sejak dari Sekolah Dasar, SMP, SMA sampaiPerguruan Tinggi menggunakan nama TJAN SIAN HUNG;4.

Pemohon mengajukanpermohonan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kota Madya Semarang dengannama NGO SIAN HUNG hal ini dikarenakan pada waktu itu Pemohon lahir dari seorangibu bernama NGO TJAN HWA;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tertanggal 6 Maret 1994 anak yangbernama NGO SIAN HUNG telah dikui oleh TJAN LIONG GIE dan NGO TJAN HWAsebagai anak sendiri yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota MadyaDaerah Tingkat II Semarang, menurut Daftar Pengakuan Nomor ; 01/S.1917 No. 130Jo.1919

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21Nopember 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimanatercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1919/316/XI/2011 tanggal 21Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bekasi Timur,Kota Bekasi ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman diKp.

gugatan Penggugat; Penggugat menyatakan tetap padadalildalil dan tuntutannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil dan tuntutannya tersebut,Penggugat telah mengajukan butibukti sebagai berikut :Bukti suratsurat :1 Fotocopy Kartu) Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor327505804940016 tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi ;2 Fotocopy sah Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBekasi Timur, Kota Bekasi, Nomor : 1919

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Desa DokoKecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan batasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland.

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Kabupaten Kediri, denganbatasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland. SHMNo. 928, luas 96 M2, yang terletak Kota Kediri,dengan batasbatas:Utara : Ari BuwonoSelatan : JalanBarat : MiswanTimur : Ekandri P (H 9)adalah menjadi hak anakanak Pemohon dan Termohon yang bernamaANAK 1, (Lakilaki, umur 17 tahun) ANAK 2, (Lakilaki, umur 13 tahun) ANAK3, (Lakilaki, umur 12 tahun) ;8.

Tanah pekarangan terletak di Kabupaten Kediri, luas 284 M2, SHMNo.1919 atas nama Ekandri Prasetia, dengan batasbatas: Sebelah UtaraJalan Kilisuci, Sebelah Selatan rumah milik H. Maskur, Sebelah Barat rumahmilik Haryono, Sebelah Timur Jalan tegalan;d.

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Kabupaten Kediri, denganbatasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland. SHMNo. 928, luas 96 M2, yang terletak Kota Kediri,dengan batasbatas:Utara : Ari BuwonoSelatan : Jalan21Barat : MiswanTimur : Ekandri P (H 9)adalah menjadi hak anakanak Pemohon dan Termohon yang bernamaANAK 1, (Lakilaki, umur 17 tahun) ANAK 2, (Lakilaki, umur 13 tahun) ANAK3, (Lakilaki, umur 12 tahun) ;8.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n Sabeni Bin Londjong dan Tanda Keterangan TelahMenerima Pajaktanggal 2 Juli 1919 ; 4.8. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n MaLondjong dan Tanda keterangan telah menerima pajaktanggal 2 Juli 1919;4.9. Padjek Penghasilan Tahon 1922 Residentie Batavia.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, Tandaketerangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919. ;h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919;i. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telah menerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ;j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ;k.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahun 1919,Tanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli1919 ; h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919 ;Hal 19 Put.No.46/PDT/2018/PT.DKIi. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telahmenerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ; j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ; k.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TASMIN, Laki-laki, yang lahir di Kendal 27 Januari 1919, pekerjaan petani, agama islam, alamat di Jalan Dusun Wonosari, RT.006/RW.003, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, telah meninggal Dunia di Suka Mulya pada tanggal 12 Februari 1981 karena Sakit dan di kebumikan di TPU Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SURABAYA untuk melakukan pencatatan atas kematian AYAH Pemohon tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIS, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu

Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.

., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.

RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata

tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919