Ditemukan 1477 data
66 — 36
Bank CIMB Niaga, Tbk; (Fotokopi Cap Basah); Pasal 98 dan Pasal 103 UndangUndang No.40 tahunHal 103 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLG232420262728292007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (FotokopiPerundangundangan);T. IL. Intv15.b: Pasal 1655 KUHPerdata ; ( Fotokopi Perundangundangan );T. II. Intv15.c: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan BukuII Edisi 2009 Mahkamah Agung (Pedoman Teknis Peradilan MahkamahAgung); (Fotokopi Perundangundangan );T. IL.
130 — 58
Pegadaian Syariah berlaku segalaketentuan dan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanaterdapat dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT). Dan menurut Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 19 Tahun 2003penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pada saatkekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranahhukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.
97 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karunia Prima Sejati tidak berarti Terdakwa mempunyai kewajibandan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengikat PT.Karunia Prima Sejati kepada pihak pemberi kerja (kKewenangan untukbertindak keluar mewakili perusahaan), yang dalam hal ini adanya KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;Pendapat tersebut merupakan kekeliruan, karena Hakim Ketua Majelis danHakim Anggota tidak mempertimbangkan prinsip tanggung jawab Direksiyang ditentukan oleh UUPT sebagai tanggung jawab kolegial
147 — 91
Dengan demikian, tindakannya sehubungandengan pengakhiran Perjanjian AHNO5 adalah dalam kapasitasnya sebagaiDirektur Utama dari Tergugat dan tidak dalam kapasitas pribadinya.Berdasarkan Pasal 97 (3) dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), direksi hanya bertanggungjawab secara pribadibila direktur yang bersangkutan melakukan kesalahan atau lalai dalammenjalankan manajemen perusahaan yang menyebabkan kerugian bagiperusahaan.
118 — 60
.;14 Bahwa Para Penggugat selaku dua dari delapan pemilik HARTA PENINGGALAN/BOEDELWARIS TERIKAT BERSAMA YANG BELUM TERBAGIDiantaranya sebesar 78% saham di Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) TidakPernah memberikan persetujuan lisan/tertulis atas penggunaan suarasuara sahamdalam kuorum RUPS Tergugat Kesatu (PT Sacna Graha Eka) yang harusnyaberdasarkan hukum UUPT harus dipanggil khusus untuk memberikan persetujuanPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN tersebut, karenanya pasti dan tegasdinyatakan bahwa pemberian
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
313 — 202
Penggugat adalah perseroan yang tunduk padaUndangUndang Perseroan Terbatas, di manamenurut UUPT tersebut Penggugat adalah badanhukum yang memiliki kekayaan dan kepentinganyang dipisahkan dari para pemegang sahamnya.Selain itu pemegang saham Penggugat bukanhanya Tn. Haminanto Adi Nugraha (Turut Tergugat)seorang.3.31.3. Sejak semula, Penggugat telah sangat berhatihati untuk tidak masuk terlalu jauh ke dalammasalah pribadi para pemegang sahamnya.
168 — 59
Selanjutnya Pasal 82 UUPT mengatur bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakiliPT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pasal 83 ayat (1) mengaturbahwa dalam hal Direksi terdiri dari 1 (satu) orang, maka yang berwenangmewakili PT adalah seluruh anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam UUPTdan anggaran dasar.
Selanjutnya Pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa Anggaran Dasardapat menentukan pembatasan wewenng anggota Direksi ;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka melaksanakankewenangannya, Direksi mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk membuatkebijakankebijakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT. termasukdalam kebijakan tersebut adalah mengenai mekanisme pengadaan barang danjasa ;Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT.
187 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
GBPC sebabkedua dokumen hukum tersebut telah didaftarkan pada instansiterkait seperti Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarangMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta DepartemenPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (sekarangDepartemen Perdagangan Republik Indonesia) sebagaimana yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");maupun UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan;Gugatan Tanpa Memiliki Alas Hak
498 — 1004
Harsco Mineral tersebutBELUM PERNAH ditindaklanjuti dengan tahaptahap dan syaratsyarat yang diwajibkan dalam UUPT yaitu antara lain: (i)ditandatanganinya Akta Pengambilalinan SahamSaham olehPenggugat , Penggugat II dan PT.
1.DHIMAS MAHENDRA
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUKRI bin KASIM
417 — 106
Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 UU No.40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( UUPT );Bahwa ahli menjelaskan pertanggungjawaban korporasi yangdimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalahperbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasisecara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporateliability).
219 — 159
GERAKAN MENABUNG POHON MERUPAKAN PROGRAM KERJASAMAANTARA TERMOHON DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO);Bahwa PT Pertamina (Persero) (selanjutnya disebut Pertamina) selakuperusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosialdan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Bahwa untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban CSR
93 — 76
Bahwa penerbitan Keputusan TUN telah sesuai dengan UUPT, Permenkumham 2007, Permenkumham 2009 danPermenkumham 2014, sebagai norma dasar dan prosedur hukumpenerbitan Keputusan TUN;21.3. Bahwa jikapun suami Penggugat belum mendapatkanpersetujuan pasangan dari Penggugat, quod non, namunPermenkumham 2007, Permenkumham 2009 dan Permenkumham2014 tidak mengatur adanya kewajiban bagi Tergugat untukmemeriksa ada atau tidaknya persetujuan pasangan.
243 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP..
250 — 144
Sari Ringgungdalam gugatan yang memilik 15 (lima belas) item pendapat harusditolak karena tidak dapat dibuktikan secara procedural;Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan sebuahperseroan harus memuat :1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahunbuku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitasdan catatan atas laporan keuangan tersebut;2.
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebanipertanggungan jawab pidana atas perbuatan atau perilaku SuwirLaut yang telah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS//2012 tanggal18 Desember 2012 adalah tidak tepat dan bertentangan denganketentuan UU KUP, UUPT dan KUHAP.4.
520 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lihat halaman38 Gugatan Penggugat)halaman 514 Gugatan Lontar(vide bukti T55) Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, UU Pasar Modal,UUPT, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan UU JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh DokumenPembiayaan dan DokumenJaminan harus dinyatakanbatal demi hukum (lihathalaman 922 GugatanPenggugat)Dokumen Pembiayaan danDokumen Jaminanbertentangan dengan UUPajak, KHUPerdata, UU HakTanggungan dan ULT JaminanFidusia, oleh karena ituseluruh Dokumen Pembiayaandan
Bahwa keberadaan Penggugat (APP International Finance CompanyBV) sebagai suatu subjek hukum yang sah menjadi pendukung hak dankewajiban hukum khususnya sebagai badan hukum yang berbentukPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundangundanganyang berlaku belum terpenuhi (vide Pasal 711 UndangUndang Nomor1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");Hal. 137 dari 280 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014b.
165 — 75
Bahwa tindakan ingkar janji (wanprestatie) Tergugat terhadap Penggugat nyata sangatditentukan pula oleh Tergugat Il, karena disamping Tergugat Il berkedudukan sebagaiDirektur Utama dari Tergugat , ternyata ia pun merupakan pemegang 60% (enam puluhpersen) saham Tergugat (Tergugat Il adalah pemegang saham mayoritas/pemegangsaham pengendali dari Tergugat 1), sehingga berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Huruf CUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pantas lahjika Tergugat Il bertanggung
92 — 55
Haur KuningJaya tersebut menduduki jabatan komisaris dan mempunyai sahamsebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham senilai nominal seluruhnya RP.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan tentunya hasil berupa devidenwajib dibagikan kepada pemegang saham sebagaimana tercantum dalamPasal 71, 72 dan 73 UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007. Karenanya alasan hukum Tergugat masuknya AyahPenggugat, Tergugat dan Turut Tergugat H.
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
333 — 2323
Bukti P1 : Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas II A luwuk yang ditujukan kepada Kopersasi TKBM Teluk Lalong (UUPT) Pelabuhan Tangkiang tanggal 02 Januari 2020;2. Bukti P2 : Surat Keberatan Koperasi Jasa TKBM Permata, Pelabuhan Tangkiang terhadap Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas IIA Luwuk yang ditujukan kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong(UUPJ) Pelabuhan Tangkiang Kepala KUPP Kelas II A luwuktanggal 22 Jan uari Kepala KUPP Kelas II A luwuk 2020 sertatanda terima Surat Keberatan;3.
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1014/B/PK/PJK/2016tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakiliWajib Pajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yangtermasuk pengurus adalah adalah orang yang nyatanyatamempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Penjelasan Pasal 32 ayat (4) memberikan penjelasan sebagaiberikut:Orang yang nyatanyata mempunyai wewenang dalammenentukan kebijaksanaan