Ditemukan 1870 data
140 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
NINDA PRATAMAVRIESINDO meminta data & izin Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dan dalam pembahasan ditemukan kemungkinan overlap(tumpang tindin) antara lokasi reklamasi dengan posisi SistemKomunikasi Kabel Laut milik Para Penggugat, serta Para Penggugatmenyampaikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem KomunikasiKabel Laut;Pada tanggal 22 Januari 2015 diadakan pertemuan antaraAsosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Indonesia (ASKALSI)denganPT
317 — 84
Bahwa dengan demikian atas 2 (dua) proses perkara yangsama di peradilan yang berbeda menyebabkan ketidakpastian hukumbagi Tergugat , hal mana dapat terjadi tumpang tindin putusan yangtidak sejalan satu dan lainnya dikarenakan berbeda lingkunganperadilan tersebut, sehingga atas ketidakpastian hukum tersebut sudahselayaknya gugatan aquo harus DITOLAKDALAM PROVISI20.
194 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembangmengabulkan diktum perkara keberatan yang diajukan oleh ParaTermohon Kasasi , Il, Ill dan IV terhadap Para Pemohon Kasasi , Ildan Ill maka hal ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum yangmembingungkan karena tumpang tindin dan saling bertentangandengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 03/PDT.G/KPPU/2011/PN.BTA tertanggal 01 April 2011 yang saat ini dalam proseskasasi dihadapan Mahkamah Agung RI;KeberatanKeberatan Pemohon Kasasi
Terbanding/Terdakwa : HAMID Alias HAMID Bin TAS AN
122 — 67
dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP; Bahwa pada pertimbangan putusan di halaman 86 disebutkan ... bahwa dari datadi dalam tabel yang diperkuat olen keterangan saksisaksi tersebut dapatdiketahui bahwa bentukbentuk perbuatan memperkaya diri, baik yang dilakukanoleh Terdakwa maupun pelaku lain, tumpang tindin
Syamsul Gading
Tergugat:
1.PT.TITIAN KALTIM
2.PT.PERTAMINA PERSERO DEPOT SAMARINDA
96 — 22
Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karenakabur dan tidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugattidak sistemmatis, tumpang tindin sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda;Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 61/Padt.SusPHI/2017/PN SmrBahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugattidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistemmatis serta tidak mempunyaihubungan
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
407 — 919
Bahwa pernyataan tumpang tindih tersebut didasarkan atas adanyaSurat Direktur PT.INCO nomor: 366/Dirjen Minerba2012/NK/AKNPerkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 39 dari 107 HalamanTanggal 20 Maret 2012, Perihal tumpang tindin Pertambangandiwilayah Kontrak Karya PT.
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
228 — 229
nomorSengketa Pajak : 005155.99/2019/PP, tanggal 27 Mei 2019 dan atasperkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak,Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa terkaitSurat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET16/PP/WPJ.06/2016,tanggal 1 Agustus 2016 yang diterbitkan atas nama Kusno M (IncassuPenggugat) dinyatakan Batal Demi Hukum merupakan sengketa pajaksehingga masuk lingkup Pengadilan Pajak yang bertujuan pula untukmenghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindin
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
301 — 91
Borneo Citra Persada Abadi tentang pembagian lahan;Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.SMD Bahwa yang tidak tumpang susun itu izin lokasinya sementara IUP nya PT.Borneo Citra Persada Abadi belum ada perubahan jadi ini tumpang tindih IUPbukan tumpang tindih lokasi karena tidak ada diktum menyebutkan izin lokasiitu misalnya sudah terbit dulu harus menyesuaikan izin lokasi maka kita anggaptumpang tindin seharusnya PT.
HENKI LOHANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
148 — 60
Putusan Nomor: 29/G/2018/PTUNSRGMenimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasibidang tanah objek sengketa, Penggugat menunjuk bidang tanahnya yangtumpang tindin dengan objek sengketa berada di Persil 36, selanjutnya Tergugatdan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah objek sengketa berada di Persil37;Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila bukti girik Penggugat dihubungkandengan girik Tergugat II Intervensi sesuai bukti P4 dan T17=T34=T51, makadiperoleh fakta hukum bahwa terdapat
YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA)
Tergugat:
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dahulunya KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. GUNTUNG IDAMANNUSA
562 — 509
Bhumireksa Nusasejati tidaktumpeng tindin dengan HGU PT.
ARUN SIPAYUNG
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
Intervensi:
1.Zainalta Sembiring
2.MAHAREKSHA SINGH DILLON
304 — 149
SK 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 (videbukti T2) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1892/PangkalanMashyur (objek sengketa) atas nama Para Tergugat II Intervensi 2 terlebihdahulu. harus membuktikan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.14/Pangkalan Mashyur yang dilakukan pihak pertanahan cacat secaraMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukumdiatas, dari gugatan Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihakdipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat,
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dimana Tergugat Vdengan Surat Nomor 570284 memberikan jawaban pada halaman 1angka 3 pada tanggal 25 Mei 2007 sebagai berikut:Bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah dan hasil pengukuranlapangan tanggal 23 Oktober 2003 terdapat tumpang tindin kepemilikanSertifikat Hak Milik Nomor 262/Simpang IV Sipin yang diuraikan dalamGambar Situasi Nomor 761 tanggal 23 Agustus 1976 Luas 15.329 m?
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)Bahwa Asas Kepastian Hukum di bidang perpajakan meletakkan hukumsebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhan hak dankewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguan dan tidakterdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakan perpajakan bagi WajibPajak;Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG Project memiliki skemabisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalam ketentuan perpajakan,Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban penugasan pemerintahmengalami
97 — 34
TURUT TERGUGATsama sekali tidak ada klarifikasi kepada PENGGUGAT tentang adanyapermasalahan tumpang tindin kepemilikan kepada PENGGUGAT dantidak pula mengumumkannya kepada masyarakat umum / khalayak ramaiselama waktu tertentu sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan demikian sertipikat tersebut adalah tidaksah dan haruslah dibatalkan;Bahwa berdasarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak milik dalamperkara a quo adalah atas nama Doddy Anugerah, (TERGUGAT IV),sedang
87 — 42
KOMPETENSI OBSOLUT :Bahwa berdasarkan dalildalil jawaban para Tergugat Il Intervensi angka Il(Gugatan Penggugat atas Objek Sengketa ERROR IN OBJEKTA), makagugatan Penggugat sangatlah premature karena sesungguhnya yang harusHalaman 35 dari 120 halaman Putusan Nomor : 06/G/2014/PTUNSRGdibuktikan terlebin dahulu adalah apakah kepemilikan para Tergugat IlIntervensi atas Objek Sengketa adalah overlap/tumpang tindin dan ataumenjadi bagian dari SHGB Nomor : 817/Sudimara Selatan haruslah melaluipembuktian
40 — 11
Penggugat, maka jelas, Gugatan Penggugattersebut mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebutdikarenakan Penggugat tidak menarik pihak lain atau orang lain yangmemiliki alas hak diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa.Penarikan pihak atau orang lain tersebut sebagai pihak dalam perkara a quomenjadi penting untuk membuktikan kebenaran proses ganti rugisebagaiman dalil Penggugat Pada Posita Gugatan Penggugat Sertifikat HakMilik (SHM) dan Sporadik alas hak para Tergugat tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : HJ. MULYANTI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA CIPEUCANG KECAMATAN CILEUNGSI KAB BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat II : DEDEN ARFIANTO
Turut Terbanding/Tergugat IX : MARTA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VII : MARSAH bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat V : MARSIH binti OCA
Turut Terbanding/Tergugat III : ETY SOFIWATY
Turut Terbanding/Tergugat X : JAYADI KUSUMA bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : UDIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TARMIN bin OCA
Turut Terbanding/Tergugat IV : NIYAH binti KANIRIN
54 — 18
Quod non yang dipermasalahkanterjadinya overlap/tumpang tindin Sertipikat obyek sengketamerupakan dampak kelalaian dari Penggugat dalam menguasai fhisikbidang tanahnya;Sedangkan Turut Tergugat Il dalam menerbitkan dan mencatatperalihan hak Sertipikatsertipikat inlitis telah sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Jis. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
Terbanding/Penggugat : SUDARMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq CAMAT BALIKPAPAN UTARA
Terbanding/Turut Tergugat II : ALUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MISRAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KAMALUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : SAINAH
Terbanding/Turut Tergugat VI : SUKRAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : JULIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JULKIFLI
Terbanding/Turut Tergugat IX : AGUS SALIM
Terbanding/Turut Tergugat X : DJUHANI
Turut Terbanding/Tergugat I : LA BOLOSI
52 — 34
Sedangkan IMTNadalah produk Peraturan Daerah Kota Balikpapan yang digunakan untukmemudahkan administrasi dan registrasi tentang tanah dan bertujuan untukmenghindari adanya tumpang tindin kepengurusan tanah di KantorPertanahan.Bahwa Judex Factie pada tingkat Pengadilan Negeri juga telah salahmemberikan pernyataan bahwa IMTN adalah bukti kepemilikan tanah.Bahwa sebagaimana dengan segel, IMTN adalah sebuah IZIN untukHalaman 51 dari 60 putusan Nomor 75/PDT/2018/PT SMR11.12.menguasai tanah yang dikuasai
PT Mekar Harapan Jaya
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
ANNISA NUR ROHMA
352 — 206
dibeli oleh Penggugat pada Tahun 2012, berdasarkanRisalah Lelang No. 383/2012 Tanggal 31 Juli 2012.Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dirugikan, karena di atastanah HGB No. 233/Telajung milik Penggugat yang telah terbit lebin dahulu, olehTergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5586/Telajung tanggal 13 Agustus 2019, Surat Ukur No. 1866/Telajung/2018 tanggal 18Januari 2019, seluas 2.862 M* terakhir atas nama Annisa Nur Rohma yangmengakibatkan tumpang tindin
ANTON SUGIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Intervensi:
MAHESH GAGANDAS LALMALANI
355 — 265
Kabupaten Bengkulu Tengah) Provinsi Bengkulu terbit tanggal 07062001 Surat Ukur Nomor: 02/TL.IV/2000 tanggal 27072000 luas 20.000 m2atas nama Anton Sugiarto beralih ke Mahesh Gagandas Lalmalani padatanggal 2542016 (Vide Bukti T.1 = T.Il INV.3) yang terbit dari PutusanPengadilan Nomor: 297/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 28 September 2015 (Videbukti T.ll INV.2) unprosedural, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut kaburterutama dalam menguraikan dalildalil Objek Sengketa dan Posita Gugatansaling tumpeng tindin