Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandot bangas bantok benson bando bandos bansoe bansus bancos banros
Penelusuran terkait : Dana bansos Bandar lampung Tipikor Tindak pidana korupsi Korupsi Korupsi bansos Korupsi dana bansos; unsur "setiap orang" pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 10-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMAD, S.H
Terdakwa:
PANUS, A.Md
69 — 0
  • Surat Kuasa Pemegang kartu Bansos (PKH dan BPNT) Dusun Balai Ingin Hilir, Dusun Balai Ingin Hulu, Dusun Ambong Kersik, Dusun Sembawang Peragong dan Dusun Entacak Desa Balai Ingin tanggal 28 Juli 2020.
  • 1 (satu) Eksemplar Dokumen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) An. ATUN Yaitu :
    1. Rekening Koran dari Bulan Mei 2017 s/d Oktober 2020.
    2. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
    3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6103113006160001.
      Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021
    4. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 08/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Operator Program Keluarga Harapan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017
    5. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020
    6. Fotocopy Buku Rekonsiliasi Bansos
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
Tanggal 24 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.SUHELFI SUSANTI, SH
2.HIKMAT LASE, SH
Terdakwa:
DIAN KARYA ANGGATIRTANA, SE Bin AHMAD PATHONI Alm
73 — 72
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Jambe.
  • 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Buku Tabungan dan Kartu ATM Bansos PKH BRI Unit Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Pembagian PKH 2019 BRI Unit Tigaraksa.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2015 — - TOTOK BACHTIAR, S.E.
99 — 36
  • selanjutnyasebagai kepala dinas keuangan dan aset daerah sering melakukanpembinaan terhadap pengelolaan keuangan SKPD juga melaksanakanpengelolaan keuangan di unit kerja dinas keuangan;Bahwa sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedomanpengelolaan keuangan daerah, struktur anggaran pemda tidak mengenal laginomenklatur anggaran rutin yang ada anggaran dibagi dua kelompok yaitubelanja tidak langsung dan belanja langsung; Belanja tidak langsung terdiridari gaji pegawai, tunjangan, hibah, bansos
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 12 Januari 2017 — HAMBALI Bin AMRON SAI
95 — 13
  • Md) tersangkutmasalah hukum Bansos di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. BangkaSelatan Tahun 2009 (ditahan) sehingga saksi ada memberikan izinHal.75 Putusan No.27/Pid.SusTPK/2016/PN Pgpakses Ketua Pokja dijalankan oleh saksi WENDY PRIANTA, SE.,sedangkan dasarnya yaitu secara lisan dan telah di diskusikan bersamadengan PPE (Pejabat Pengadaan Elektronik) yaitu sdr. ENDANGSOPIAN, SE (Dinas Perindagkop UMKM Kab. Bangka Selatan) danjuga diketahui oleh saksi MIRHAN, A.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2012 — Putus : 11-05-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 3/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 11 Mei 2012 — ASEP AJIDIN, SPd.I. MH
302 — 37
  • Afrizal yang terdiri darilokasi kelompok tani, jenis pekerjaan/jenis bansos/jumlah dana dan namakelompok/ketua kelompok beserta nomor rekening Bank.;e Bahwa SPKS antara Pejabat Pembuat Komitmen kantor PerkebunanKabupaten Lima Puluh Kota Sdr. Etrizal, SP dengan masingmasing Ketuakelompok tani yang diketahui oleh Ir. Afrizal yang dibuat dan ditanda tanganipada hari Kamis tanggal 6 September 2007 dimana dalam SPKS tersebutmasingmasing kelompok menerima dana sebesar Rp. 342.500.000.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 2 Nopember 2016 — MIRACLE ANUGRAH RIWU, SE
122 — 55
  • petani sebelum>A.membayar bantuan subsidi pupukBahwa mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Kepada KelompokTani melalui PD lta Esa Tahun Anggaran 2011 terdapat dalam SuratKeputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 495/KEP/HK/2011 tanggal 16Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Berupa PupukKepada Kelompok Tani Sekabupaten Rote Ndao Melalui PerusahaanDaerah lta Esa Tahun 2011 pada Bab IV yaitu sebagai berikut :Bab IV mengatur tentang Pengawasan dan Pelaporan :PengawasanDalam Penyaluran Dana Bansos
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.JOHAR FIRDAUS 2.SUPARMAN
494 — 222
  • Pelaksanaananggaran yang saksi larang untuk dilaksanakan adalah antara lain : SPJ,Bansos, studi banding, penyuluhan, proyekproyek yang tidak perlu, obatobatan generik, dana aspirasi DPRD ; Bahwa atas larangan saksi terkait dana aspirasi sangat dipermasalahkanoleh anggota DPRD Riau ; Bahwa dana aspirasi dewan yang tercantum dalam buku APBD 2014sebesar Rp. 500 juta perlokasi, namun dalam RAPBD 2015 mataanggaran dana aspirasi dewan tersebut saksi hilangkan dan saksi gantiHal 109Putusan Pengadilan TIPIKORNo
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — Damasus Deo
54 — 27
  • dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan dan unsur penyalahgunaan kewenangan yang telah diuraikan di atas,diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;Menimbang, sebagaimana faktafakta hukum di atas, kerugian negara yang timbulakibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tonggopapa bersamasama dengan saksiEligus Sundu dan saksi Martina Bida terhadap pengelolaan dana ADD 2008 s/d 2013Halaman 289 dari 323 Putusan Nomor 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg.termasuk dana bansos
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 26 Januari 2015 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M.THAIB, RH
81 — 32
  • Wulan Catering sebesarRp.50.000.000,Untuk OPS sebesar Rp.200.000.000, saksi serahkankepada Pak Charil Anwar, yang menurut Pak Charil Anwar uang sebesarRp.100.000.000, digunakan untuk lobilobi ke Panitia selain itu saksi adajuga memberikan uang saku kepada Panitia Bansos sebesarRp.15.000.000, dan juga saksi ada pula memberi Fee kepada PakAnwar sebesar Rp.30.000.000,Bahwa setahu saksi dari sisa uang sebesar Rp.200.000.000, tersebut,Rp.70.000.000., diserahkan ke Charil Anwar untuk ucapan terima kasihkepada
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg
Tanggal 26 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.FEBRINOLIN SIMANJUNTAK, S.H.
2.PARWILA QONITAH, S.H.
3.FEBRINOLIN SIMANJUNTAK, S.H.
4.CHARLES HUTABARAT
Terdakwa:
ASIAR Binti AWANG CIK
42 — 29
  • Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor : 155/KPTS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang usulan Lembaga calon penerima bantuan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan (Paket ) A Tahun 2018;
  • 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor : 179/KPTS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang usulan Lembaga calon penerima bantuan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan tahap III Tahun 2018;
  • 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Proposal Bansos
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-12-2023 — Putus : 17-07-2024 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 17 Juli 2024 — Penuntut Umum:
ILHAM,SH.,MH
Terdakwa:
MEIZARANI, S.H.,M.M
48 — 0
  • asli dokumen Move Beras Tahun 2021 beserta lampiran;
  • 1 (satu) bundel asli dokumen Movement Beras ADA DN Tahun 2022 beserta lampiran;
  • 4 (empat) bundel asli dokumen Move Nasional Tahun 2022 beserta lampiran;
  • 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) Polres Tahun 2020 beserta lampiran;
  • 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Buffer Stock Tahun 2020 beserta lampiran;
  • 1 (satu) bundel asli dokumen Bansos
    Kota Parepare Tahun 2020 beserta lampiran;
  • 1 (satu) bundel asli dokumen Bansos Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UMARBAQI ; Pada saat itu yang menjabat bendaharaselain saksi yaitu Bendahara Khusus dijabat oleh IbuMASIRAH ; Bendahara Khusus mengurus bansos, dll. dan Bendahara Umum mengurus belanja gaji,belanja kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja lainlain ; Bahwa Anggaran Sekretariat Daerah Kota yang dipergunakan untuk pembayaran PremiAsuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 untuk 25 anggota DPRD Kota Bontang, dan 2 orangyaitu Walikota dan Wakil Walikota Bontang yaitu dibayarkan dari Mata Anggaran 2.2.3.1090Biaya
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
59 — 22
  • UMAR BAQI.127Bahwa pada saat itu yang menjabat bendaharaselain saksi yaitu Bendahara Khususdijabat oleh Ibu MASTIRAH.Bahwa Bendahara Khusus mengurus bansos, dll. dan Bendahara Umum mengurusbelanja gaji, belanja kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja lainlain.Bahwa Anggaran Sekretariat Daerah Kota yang dipergunakan untuk pembayaranPremi Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 untuk 25 anggota DPRD KotaBontang, dan 2 orang yaitu Walikota dan WakilWalikota Bontang yaitudibayarkandari Mata Anggaran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — MUHAMAD KHUSAINI Alias ANANG KHUSAINI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
68 — 20
  • Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / Penyelewengan DanaPengelolaan Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada DinasPengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung kepadaPenyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung ;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
154 — 97
  • Namun denganporsi yang tersebesar adalah uang untuk pengesahan APBD.Sehingga dalam satu pengesahan APBD, anggota DPRD Sumutmemiliki tiga buah permintaan antara lain adalah Dana Alokasi,Plafon Dana Bansos, dan uang untuk masingmasing sidang, dimanapermintaan tersebut disampaikan pada saat rapat antara TAPDdengan Banggar DPRD.Selain permintaan yang sifatnya tahunan seperti APBD, bahwa adapermintaan uang lainnya dari anggota DPRD dan sifatnya insidentalyaitu seperti interpelasi.
    perdaLPJP, APBD dan PAPBD adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan dimanasetiap selesai paripurna persetujuan selalu ada pemberian tersebut dimanapemberian tersebut diterima oleh seluruh anggota DPRD Sumut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PARLUHUTANSIREGAR dan saksi NURDIN LUBIS, menerangkan bahwa usulan perda yangdiajukan oleh Pemprov Sumut sebenarnya masih menyisakan permasalahanyang selalu terulang tiap tahun anggaran, permasalahan tersebut adalah terkaitdengan pengelolaan dana Bansos
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - Drs. H.A SAIFUDDIN, MA
103 — 39
  • peningkatan akses, mutu dan relevansi pendiudikandasar, menengah dan pendidikan tinggi dan itu dijabarkan dalam programtahunan, memang secara tertulis ketika APBNP tahun 2010 itu bunyi kalimatitu tidak ada kemudian di konsultasikan kembali apakah dalam renstra itu adaatau tidak, dan itu ada konsultasi dari atas kebawah dan dari bawah ke atas ;Bahwa bantuan block grand menjadi bantuan pengadaan alasannya adatemuan pemeriksaan tahun sebelumnya dan kami sebetulnya mengikuti sajakalau ada temuan seperti bansos
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
106 — 12
  • APBDesanggarannya sebagai berikut :tahun 2012 untukribu seratusrupiah)rincian besartersebut,sesuaidan sumber No Jenis Peruntukkan Jumlah SumberAnggaran1 2 3 41 Tunjangan Ketua dan anggota LPKMD Rp. 3.000.000 ADD2 Operasional LPKMD Rp. 2.000.000 ADD3 Bingkisan Hari Raya (Kelembagaan Rp. 5.475.000 PADDesa)4 Operasional RT/RW Rp. 9.600.000 ADD5 Asuransi Kades dan Perangkat Desa Rp. 750.000 ADD6 Kegiatan anak, remaja dan karang Rp. 3.240.000 ADDtaruna7 Bantuan jompo, cacat dan lansia Rp. 1.000.000 ADD8 Bansos
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
313 — 394
  • Abhimencontohkan yaitu saat uang bansos yang dialirkan kepada kelompokmasyarakat masih dikategorikan sebagai keuangan negara karena tujuannegara untuk menggulirkan dana itu adalah untuk meningkatkankesejahteraan sebagaimana yang dibawa oleh presiden kepada legislatif,jadi uang itu adalah uang negara.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 19 Januari 2016 — MARDJUKI, MS, BE
164 — 123
  • .; Pengambangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pulau terluar danpulau terpencil di daerah tertinggal dengan pagu Rp. 322.475.000.000, Bahwa untuk realisasi anggaran khususnya program kegiatan yangdilaksanakan di wilayah NTT adalah :Halaman 194 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGa) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pengembangankawasan perdesaan di daerah tertinggal dengan pagu sebesar Rp.203.151.509.000,, realisasi pelaksanaan kegiatannya berupa BantuanSosial (Bansos
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
63 — 20
  • bulan Desember 2013,beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) lembarSurat bukti nomor 119 tanggal 06 Desember 2013 senilai Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan penerimaRahman Kios "WAHYU, untuk pembayaran Konsumsi GotongRoyong, beserta lampirannya sebanyak 4 (empat) lembar.2 (dua) lembar Surat bukti nomor 120 tanggal 16 Desember 2013senilai Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),dengan penerima Yanti Toko PIALA BARU, untuk pembayaranBelanja Bansos