Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 08-10-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/207/PN.Smr
Syamsul Gading Melawan 1. PT. Titian Kaltim. 2. PT. Pertamina Persero Depot Samarinda
8912
  • 9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrdengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) :1.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena kabur dantidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugat tidaksistemmatis, tumpang tindin
Register : 12-07-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 26/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
JEMMY ALBERT LOMBOAN
Tergugat:
BPN KOTA KENDARI
Intervensi:
PT CELEBES INDONESIA REALTY (diwakili oleh EFFENDY PURNAMA)
216331
  • Bahwa berdasarkan Bukti T28 diperoleh fakta hukum plotting objek sengketa dan objek sengketa III tumpang tindin dengan hasil plotting pengambilan datalapangan permohonan atas nama Jemmy Albert Lomboan (in casu Penggugat),(vide Bukti T.28);Menimbang, bahwa uraian faktafakta/faktafakta hukum di atas menunjukkanPenggugat memperoleh sebidang tanah dengan membeli dari Hardenan Sabara dalambentuk Pengalinan Penguasaan Atas Sebidang tanah (vide Bukti P2, dan keteranganHalaman 60 dari 64 halaman Putusan
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 60/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 14 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
DJADJANG BASUKI
12276
  • . j 22 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenBerdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satuhamparan objek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yangin kraht (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabedaputusan hukumnya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin
Register : 28-08-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pdt.Bth/2018/PN Sak
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
PT. TROPICAL ASIA
Tergugat:
1.ALFIAN
2.PT. Pertiwi Prima Plywood
4122
  • 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial Pasal 124 ayat (2) huruh (a),Pasal 55 dan Pasal 59, kewenangan penyelesaian eksekusiterhadap perkara eksekusi Nomor: 40/Eks/2005/PN.Jkt.Ut yangmerupakan pemberian delegasi dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat/Pengadilan Hubungan Industrial, dikembalikankewenangannya kepada Pengadilan WHubungan Industrial/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena dengan eksistensiPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri JakartaPusat agar tidak terjadi tumpang tindin
Register : 25-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. PRAKARSA TANI SEJATI yang diwakili oleh: IVAN SWANDONO (Direktur)
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
11432071
  • Bahwa Sertipikat tanah Penggugat tersebut diatasnya telah terbit atautumpang tindin dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia No. : SK. 733/MenhutII/2014 Tanggal 02 September 2014Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Baratyang memutuskan :KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi KalimantanBarat seluas + 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsidengan luas sebagai berikut
Register : 18-05-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 79/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ny.Hj.RATINA -LAWAN- AMIRUDDIN ASSAARI
7615
  • dimana berdasarkan surat ukur No.20/Srimulya/2008 yang ada padabukti Tll19 dan TV1 ternyata batasbatas tanah pada peta tanah tidakmencantumkan batasbatas serta berbatasan dengan apa dan apabiladihubungkan dengan bukti surat P14 berupa fotocopy SHM No.120 atas namaH.M.Arifin dengan gambar situasi No.5898/1996 dimana batasbatasnya jelasdan untuk sebelah selatan berbatasan dengan gambar situasi No.2382/1992yaitu bukti P3 ini membuktikan bahwa penerbitan surat ukur No.20/Srimulya/2008 telah tumpang tindin
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
168243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusansebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (f) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan karena rumusannya sama atautumpang tindin dengan batasan selesai dibuatsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasandari UndangUndang Cukai.
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
9840
  • Adapun syarat daerah dijadikanTransmigrasi yakni adanya usul dari pemerintah daerah ke pemerintah pusatdisertai ketersediaan hutan belantara milik pemerintah untuk dijadikan lahantransmigrasi dan lokasi transmigrasi tidak tumpang tindin dengan lahanpemukiman atau perkebunan masyarakat; Bahwa lahan lokasi transmigrasi tidak boleh di lahan sengketa dan tanahtransmigrasi merupakan lahan kosong;Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2021/PN Tjt Bahwa parit ban pemerintah sudah berdiri
Register : 15-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Juni 2016 — ZULPENEDI, ST (Terdakwa)
6278
  • Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari,yang pada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantorcamat Bukit Bestaari terdapada tumpang tindin dengan lahan masyarakat,sehingga proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapatdilanjutkan atau dihentikan.Bahwa surat nomor 591.1/234/ 7.3.03/2014 tanggal 10 Juni 2014 dari
    Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 pihak Kecamatan menyurati Kadis PUdengan surat nomor 590/404/7.3.03/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihalInformasi status lahan rencana pembangunan kantor camat Bukit Bestari, yangpada intinya menerangkan bahwa lahan rencana pembangunankantor camatBukit Bestaari terdapat tumpang tindin dengan lahan masyarakat, sehinggaproses pembangunan yang sedang berlangsung tidak dapat dilanjutkan ataudihentikan.Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Bukit Bestari nomor590
Register : 07-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 1/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
Soraya
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
Intervensi:
THIE HONG PENG
343210
  • atas tanah tersebut;Bahwa berkaitan dengan cacat administrasi juga diatur pada PermenATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 11 ayat (3) bunyi lengkapnyasebagai berikut:a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas;b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/ataupengakuan hak atas tanah bekas milik adat;c) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah;d) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) Tumpang tindin
Register : 19-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
HARIYATI
11267
  • Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyatitelah meletakkan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugatberdasarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28Juni 2018, Surat ukur Nomor. 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27Oktober 2017, luas 3.548 M?;4.
Register : 05-08-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
22582
  • imparsial;Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai LembagaYudikatif sudah sepantasnya membatalkan objek sengketa karenamerupakan bentuk penerabasan' batasbatas pemisahankekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, sekaligus mengingatkankepada Eksekutif agar upaya serupa tidak terulang lagi dikemudianhari;Oleh karena itu, kKeberadaan Tim Asistensi Hukum bertentangandengan Konstitusi UUD NKRI 1945 dan Prinsip PembagianKekuasaan Trias Politika Dalam Negara Hukum dan Demokrasi.Selain ia tumpang tindin
Register : 03-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 31 Mei 2017 — ALIK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, FREDY EDIMAN, DKK
15785
  • atas nama Sudartotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 820/Delima, SuratUkur Nomor 1032/2005 tanggal 18 Oktober 2005 terletak di Kel.Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaruluas 18.060 M? atas namaHANSON LUHUR, semula atas nama Wazna Fachruddin.SHM No. 164 Kel. Delima SU No. 37/Delima/2004 tanggal 8 Juni2004 luas 16.771 M?
    atas nama SLAMET HARIYANTO (semula An.YULIZAR) tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.767/Delima, Surat Ukur Nomor 977/2005 tanggal 7 September 2005Halaman 117 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.terletak di Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riauluas 18.000 M? atas nama HANSON LUHUR, semula atas namaALBERT TAMBUNAN.c. Sertipikat Hak Milik No. 4786 Kel.
    /V/2014 tanggal 11 Nopember 2014.Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat Il Intervensi mohon kepadaHakim Majelis agar dapat melakukan penelitian secara seksama danmenyeluruh terhadap ketiga hal sebagaimana tersebut diatas.Halaman 152 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.20)24.Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat dan Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1270/200.14.71/V/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang menyatakanada terjadi tumpang tindin
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7632
  • Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
    Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.Halaman 186 dari 259 Halaman Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrg. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
    Calon lokasi tidak tumpang tindin dengan program/proyek lain danatau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya.g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatandengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah.h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia.Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C.
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
I MADE RIDJASA, BA
249407
  • Ketut Tindin selakupengelola UEP Kecamatan Susut. Dalam permohonan tersebutdilampiri:a) Surat permohonan pendanaan dari LPD Selat.b) Rencana usaha LPD Selat.c) Neraca keuangan LPD Selat tahun terakhir yakni 2013.d) Daftar nama calon pemohon yang terdiri dari 21 (dua puluh satu)orang.e) Surat keterangan sehat dari LP LPD Kabupaten Bangli.f) Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke lapangan yaknikepada LPD Selat Peken selaku Pemohon.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2958 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN
7558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2958 K/Pid.Sus/2015dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannyaoleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamaidengan Sapli Sanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemiliktanah memberikan surat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga SapliSanjaya telah menerima kuasa lebih dari 1 orang dan Terdakwa DR.
    pembayaran ganti rugi, hal ini menunjukanadanya permainan oknum Panitia Pembebasan Tanah (P2T)dengan para spekulan tanah yang dikondisikan sedemikian rupauntuk memperoleh keuntungan semata dan merugikan wargamasyarakat yang tidak menerima haknya secara penuh ;Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangantersebut karena Judex Facti keliru dan tidak mempertimbangkan fakta(hukum) sebagai berikut:Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum berdasarkanketerangan saksisaksi terkait tumpang tindin
Register : 18-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 66/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
236117
  • Basandidimana Pak Simon sebagai Direkturnya ;Saksi tidak tahu persis tentang keterkaitan Anny Halim;Saksi tahu luas tanah yang diakui oleh Pak Herman;Tahun 2012 saksi melapirkan Pak Herman;Luas tanah yang diakui melaporkan Pak Herman seluas 11000 meterpersegiLuas tanah yang tumpang tindin dengan Pak Herman seluas 5000 an meterpersegi;Luas tanah yang saksi beli menurut surat tahun 1959 itu yakni 6 hektar;Luas tanah kepunyaan Pak Salamun kurang lebih 14 hektar;Antara luas 6 dan luas 4 hektar ini merupakan
    sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo yang sebelumterjadi pemecahan keseluruhannya atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.1s/d 1.59, T.Il.Intv.2 s/d T.II.Intv.39);Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawabjinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan buktibukti para pihakdan sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan obyek sengketa aquo,maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal usul kepemilikantanah atau tumpang tindin
Putus : 16-10-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 16 Oktober 2018 — * Perdata - LIE SIE MIN SUNARYO, Dkk X MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk
130201
  • Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat Il Intervensi terhadapobjek sengketa 4, berupa :Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD600.13/V1I/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan KasusTumpang Tindin Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C.391, Persil 55 S.I, Persil 56 S.
    CibucilDesa Sukamanah Kecamatan Jonggol; Bahwa saksi melihat Surat C 391 tahun 2011 Di Kantor Desa objek tanahyang dipersoalkan saat ini berjarak 34 KM dari lokasi; Bahwa Saksi kenal dengan Sainan Bin Bodong adalah warga saksi jadi tahusertifikat nomor C391 atas nama Sainan Bin Bodong; Bahwa Girik tidak ada yang tumpang tindin karena girik 391 terletak diCijengkol tidak ada di Blok Kuta; BAhwa girik 454 adalah atas nama MSTA Jhony asal muasal girik 454 ituadalah transaksi dari jual beli antara H
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 180/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : PT. SULING CONSOLIDATED AGENCY Diwakili Oleh : MARTINUS HASIBUAN, SH., MH.
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
267235
  • Persoalan lahan belum selesai maka seluruh jin lokasi untuksementara dibekukan; Bahwa selain itu menurut saksi Rina Susianti dari Risalah Badan PertanahanNasional dan Tata Ruang terdapat tumpang tindin mengenai lahan, untukpenyelesaian masalahnya harus diselesaikan dulu antara PT Borneo Intan Pasificdan PT Suling Cosalidated Agency baru diserahkan ke Badan PertanahanNasional dan hal ini telan bersesuaian dengan keterangan saksi dariTerbanding/Penggugat yang bernama H.
    seluas 2.200 ha yang terletak di Pulau Rantau Tanah Grogot telahmemenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal1320 KUHPerdata dengan alasan disamping juga syarat subyektif Pembandingterlebin dahulu membebaskan tanah dengan mengganti rugi kepada Nasaruddin,dengan demikian perjanjian jual beli tanah / lahan atau pelepasan hak yang terjadisetelah adanya jual beli tanah/lahan antara Terbanding dengan Nasaruddin / Terguat IIyang terkait dengan tanah/lahan yang tumpang tindin
Register : 11-12-2014 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 760/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 30 Juli 2015 — MOHAMAD HASAN, Lawan 1. PT. KERTAS NUSANTARA (d/h PT KIANI KERTAS) 2. DIDI DAWIS, 3. PT. KIANI SAKTI, 4. PT. KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES,
235149
  • segala sesuatu yang TERGUGAT Il dalilkan dalam EKSEPSImerupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan denganJAWABAN terhadap POKOK PERKARA Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukanPENGGUGAT dalam Gugatan Aquo kecuali kebenarannya diakui secara tegasoleh TERGUGAT IISebelum TERGUGAT II menanggapi gugatan aquo dalam JAWABAN,perkenankanlah TERGUGAT Il menguraikan faktafakta hukum tentang obyekyang disengketakan oleh PENGGUGAT guna menghindari Putusan Hakim yangtumpang tindin