Ditemukan 1675 data
165 — 161
WIDODOBin SUJIMAN, Saksi SUTIKNO Bin SURATMAN merupakan kegiatanpenambangan untuk memperoduksi emas, yang mana emas termasuk dalamkomoditas mineral logam.Bahwa Terdakwa Terdakwa WARDOYO Bin NGALIM (Alm) bersamasama dengan Terdakwa SARDI Bin WAKI (Alm), Terdakwa SELAMET RIYADIBin GIYONO dan Terdakwa SUPRIYANTO Bin KARDI, Saksi MUHAMADUNBin SAPAR, Saksi WIDODO Bin SUJIMAN, Saksi SUTIKNO BinSURATMANdalam melakukan aktifitas penambangan tanpa izin GubernurJambi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Repulik
141 — 200
Persatuan Guru Repulik Indonesia (PGRI) Kota Bandung,berkedudukan di Bandung, Jalan Cibadak No. 202 (d/h. No. 178)Kelurhan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, untukselanjutnya disebut TERGUGAT III ;4. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I.Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Cq.
Terbanding/Tergugat : PT. TJITAJAM
87 — 69
Bank CIC Internasional Tok berupa SHGB No. 1798,SHGB No. 1800 dan SHGB No. 1801, yang telah diterima olehDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesiasesuai Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. TjitajamNomor C02729 HT.01.04.TH.2004 tanggal, 5 Februari 2004 ;c.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Johannes H. Siregar, S.H., M.H.
129 — 78
AKU)pada tahun 2003, 2008 dan 2010.Perbuatan terdakwa NURIYANTO, SP, MM, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Repulik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa
82 — 21
Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.c). 1 (satu) keping DVD-R Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPS Grobogan Tahun 2014 ; d). 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : 01/SKB/SATKER-PPS/03/2014, Nomor : 442/HBL.2/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 ; 6.
IR.Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006 ;3). 1 (satu) keping DVDR Merk Verbatim berisi Sosialisasi BSPSGrobogan Tahun 2014 ;4). 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama AntaraSatuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya KementrianPerumahan Rakyat Repulik Indonesia dengan PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk.
Sutji Mintarti denganNIK : 3276016806650006.. 1 (satu) keping DVDR Merk Verbatim berisiSosialisasi BSPS Grobogan Tahun 2014Halaman 243 dari 256 Putusan No. 132/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg2444). 15 (lima belas) lembar foto copy PerjanjianKerjasama Antara Satuan Kerja PemberdayaanPerumahan Swadaya Kementrian PerumahanRakyat Repulik Indonesia dengan PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tok.
Sutji Mintarti dengan NIK : 3276016806650006.c). 1 (satu) keping DVDR Merk Verbatim berisi SosialisasiBSPS Grobogan Tahun 2014 ;d). 15 (lima belas) lembar foto copy Perjanjian KerjasamaAntara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan SwadayaKementrian Perumahan Rakyat Repulik Indonesia denganPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. Nomor : 01/SKB/SATKERPPS/03/2014, Nomor : 442/HBL.2/03/2014tanggal 25 Maret 2014 Tentang Penyaluran BantuanStimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014 ;5.
73 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA)Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (in kraht) tersebut,Kuasa Hukum dari Para Termohon Kasasi dalam Perkara ini yang manajuga sama persis dengan Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh ParaPengugat/Termohon Kasasi dalam Perkara Nomor 16/G/2010/PTUNSMDtersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi formal untuk mewakili ParaPenggugat/Termohon Kasasi untuk beracara di Pengadilan oleh MajelisHakim Mahkamah Agung (MA) Repulik Indonesia yang menjadi HakimPemeriksa
66 — 47
halhalyang baru, sehingga Hakim Tinggi Medan tidak perlumempertimbangkan memori banding Para Pembanding, makaberalasan dan berdasar hukum menyatakan menolak seluruh dalildalilmemori banding Para Pembanding; Hal ini sejalan denganYurisprudensi, yakni:a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1512K/Sip/1975, tanggal 31 Maret 1976 yang menyatakan: Fungsimemori dan kontra memori banding adalah untuk memberikan halhal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan;b) Putusan Mahkamah Agung Repulik
233 — 76
memakainama White Horse dan "White Horse Ceramic yang terdaftar sah atasnama Penggugat, akan menimbulkan dampak negative yang sangat seriusantara lain : Nyatanyata merusak reputasi Bangsa dan Negara Indonesia dimata Internasional, berdampak dapat mengurungkan niat paracalon investor luar negeri yang semula berniat menanamkaninvestasinya di Indonesia, yang saat ini sedang gencar dilakukanPemerintah Republik Indonesia dalam rangka menarik devisa baginegara ;= Mencemarkan nama baik Bangsa dan Negara Repulik
50 — 13
Pasal 132ayat (1) UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidanadenda;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP menyebutkan jikaorang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisadijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barangbarang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa
5.ERWIN SIANIPAR
6.R. PARMA SITOHANG
7.JAHARMA SIBATUARA
8.MAHALEN SIMANJUNTAK
Tergugat:
BUPATI BENGKALIS
Intervensi:
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI dalam hal ini diwakili oleh RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN
174 — 87
Dayamitra Telekomunikasi pada angka 2 huruf a dan b yang menyatakanbahwa tingkat intensitas radiasi disekitar lokasi antenna Base TransceiverStation (BTS) jauh dibawah ambang batas yang ditentukan oleh USA FederalCommunication Commision (FCC) sehingga dapat disimpulkan aman untukkesehatan atau keselamatan makhluk hidup yang berada disekitar lokasi BTStersebut, dan sesuai dengan rekomendasi dari Dirjen Pariwisata Pos danTelekomunikasi Repulik Indonesia, frekuensi yang digunakan oleh PT.
193 — 26
Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003tidak terbukti;Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa atas mogok kerjasecara spontan/illegal tersebut Tergugat melalui HRD sudah 3 (tiga) kalimenghimbau/menginstruksikan secara lisan dan berupa pengumuman tertulis masingmasing pertama, tanggal 26 Desember 2012, kedua tanggal 27 Desember 2012 danketiga tanggal 28 Desember 2012 agar Para Penggugat masuk kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri TenagaKerja Dan Transmigrasi Repulik
118 — 53
Tangerang)telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repulik Indonesia dengan suratKeputusan tanggal 16 Maret 2009 No.: AHU07811.AH.01.02 Tahun 2009;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Sabar Ompu Sunggu, S.H., M.H. ;2. Yakob Budiman, S.H.;3. Amran Marpaung, S.H.;4. Solemanto Manik, SPi., S.H.;5. A. Tommy Ompu Sunggu, S.H. (Advokat Magang);6. Ronald Christian Silaen, S.H. (Advokat Magang);7. Hotbin Simaremare, S.H. (Advokat Magang);8. Sanggam H. Pandiangan, S.H.
(Notaris/PPAT);Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repulik Indonesia Nomor: C29869HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 Oktober 2005 TentangPengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Fotokopi dari fotokopi Akta Salinan Berita Acara PT.
Terbanding/Penuntut Umum : Ita Wahyuning Lestari, SH.
1087 — 1800
Kanujoso DjatiwibowoBalikpapan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 Ayat (3) Undang Undang Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING selakuNakhoda Kapal MV.
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
82 — 21
diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang,berdasarkan pasal 106 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, makaPengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, selaku orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukandengan sengaja, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkandan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudi dayaanikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalamdan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanakan Repulik
70 — 23
Pasal 132ayat (1) UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidanadenda;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 KUHP menyebutkan jikaorang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisadijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barangbarang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa
2.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
29 — 0
Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Kepulauan Tanimbar
2.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Tanimbar
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
95 — 101
Kepala Badan Pertanahan Nasional Repulik Indonesia di Jakarta,cq. Kakanwil BPN Prop. Sulsel di Makassar, cq.Kepala Kantor Pertanahan Kab.
48 — 35
Sebagaimana disebutkandalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik Indonesia No.550K/Sip/1979 tanggal 851980 yang kaedah hukumnya berbunyisebagai berikut:Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat dlterimakarena tidak diadakan perincian mengenai kerugiankerugian yangdituntut.Bahwa terhadap Permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugatsebagaimana yang didalilkan dalam dalil poin 19 posita gugatanharuslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaBarat yang memeriksa perkara
98 — 16
di persidangan,Asamlah yang pernah menggarap obyek perkara, oleh karena itupihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok persengketaan yang kedua :Bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan Asam adalahmamak dari Penggugat;Bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, pihak Penggugatmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Ranji KeturunanJamarin, tertanggal 25 Juni 2012, yang diberi tanda P.1;Bahwa Yurispudensi Mahkamah Agung Repulik
196 — 116
Semua RUPS PT sac Nusantara yang tidak hadir TuanRudy Maax Gustav Chulz seluruhnya didasri alas hak yang melawan hukum dankarenanya tidak berharga dan batal demi hukum.14 Bahwa berdasaarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia masingmasing Nomor ; 847 K/PDT/2007 tertanggal 22 Januari 2007 jo PustusanMahkamah Agung Repulik Indonesia No.2511 K /PDT/2006 tertanggal 22 Juni2007 jo Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 223/PDT.P/2008/PN.Jaksel tertanggal 13 Nopember 2008, perubahan