danSuwarno Endro telah mengundurkan diri, dengan demikian YPUTS tidakdapat dibubarkan oleh siapapun termasuk Dirjen AHU Depkumham RI,kecuali oleh sebab yang ditentukan lain dalam Pasal 62 UndangUndangYayasan, namun pembatalan yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam buktiT26 adalah didasarkan pada Surat dari seorang yang tidak berhak atau tidakberwenang terhadap eksistensi YPUTS, dengan kata lain pembatalan olehDirjen AHU sebagai bukti T26 tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 62UU Yayasan tentang pembubaran

Yayasan, adalah batal demi hukum, karenatidak didasari adanya kewenangan pada saat menerbitkan surat Dirjen AHU,karena hal tersebut tidak perlu dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dalamgugatan Tata Usaha Negara, karena prosesnya dari penerbitan T26 tersebuttidak didasari dengan kKewenangan dan apabila surat Dirjen AHU tersebutdidasari dengan kewenangan, akan tetapi materi isi surat T26 tersebutbertentangan dengan UndangUndang, barulan surat tersebut harusdibatalkan dengan melalui gugatan Tata Usaha

Terdakwa mendirikan Yayasan Wakaf Alhilaal dengan alasan pengurus Yayasan Alhilaal semuanya telahmeninggal dunia dan keluarnya Penetapan Pengadilan yangmembubarkan Yayasan Alhilaal; Bahwa setelah tanah milik Yayasan Alhilaal yang terletak di JalanAnthoni Reebook Ambon dikembalikan Pemerintah Daerah ProvinsiMaluku melalui Terdakwa yang waktu itu sebagai Ketua YayasanWakaf Al Hilal kemudian Terdakwa dengan alasan Yayasan Alhilaaltelah bubar serta terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Ambontentang pembubaran

Yayasan Alhilaal maka Terdakwa menjual tanahmilik Yayasan Alhilaal kepada saksi Hengky Soetanto alias Tohengdengan harga Rp. 3,4 milyar lebih dimana pembayarannya baiktunai maupun transfer yang menerima adalah Terdakwa; Bahwa pada kenyataannya Yayasan Alhilaal masih ada dan alasanTerdakwa menyatakan Yayasan Alhilaal telah bubar adalah sebagaisarana untuk bisa menjual tanah milik Yayasan Alhilaal tersebut ; Bahwa dari hasil penjualan tanah Yayasan Alhilaal maka Terdakwamembeli barang barang yang

No. 1966 K/PID.SUS/2011125 Copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat IT Medan Nomor: 061/1960/SK/93 tanggal 19 Agustus 1993 tentang Pembubaran Yayasan KolamRenang Deli, Yayasan Gelanggang Remaja dan Yayasan Kebun Binatang MilikPemda Tingkat II Medan ;126 Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Harta Kekayaan yang dikelola YayasanKebun Binatang Medan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IT Medantanggal 18 September 1993 ;127 Copy legalisir Berita Acara Penyerahan/Pengalihan

Medan tahun 2006 ;123 Copy legalisir Keputusan Walikota Medan No. 29 Tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2001 tentangPembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan ;124 Copy legalisir Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2001 tanggal 26 Juni2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan ;125 Copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat IT Medan Nomor: 061/1960/SK/93 tanggal 19 Agustus 1993 tentang Pembubaran

Yayasan KolamRenang Deli, Yayasan Gelanggang Remaja dan Yayasan Kebun Binatang MilikPemda Tingkat IT Medan ;126 Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Harta Kekayaan yang dikelola YayasanKebun Binatang Medan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IT Medantanggal 18 September 1993 ;127 Copy legalisir Berita Acara Penyerahan/Pengalihan Harta Kekayaan dan PengelolaUsaha Kolam Renang Deli, Gelanggang Remaja dan Kebun Binatang Medan milikPemerintah Kota Madya Daerah Tingkat I Medan kepada Perusahaan

asetaset milik YRS diserahkankepada Menteri Sosial, sesuai Akte Pembubaran point Il yangmenyebutkan "atas kekayaan Yayasan yang masih tinggal satu dan lainsebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi yang dilekatkan padaminute akte ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dari Anggaran DasarYayasan, diserahkan kuasa dengan hak substitusi pada Menteri Sosialuntuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha yayasan ini semula.Karena Yayasan ini dibentuk oleh Departemen Sosial Rl, sehinggadengan adanya pembubaran

yayasan tersebut, selurun asetnya beralihmenjadi milik Negara yang dikuasai olen Departemen Sosial Rl.

asetaset milik YRS diserahkankepada Menteri Sosial, sesuai Akte Pembubaran point Il yangmenyebutkan "atas kekayaan Yayasan yang masih tinggal satu dan lainsebagaimana diuraikan dalam Daftar Inventarisasi yang dilekatkan padaminit akte ini, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 dari Anggaran DasarYayasan, diserahkan kuasa dengan hak substitusi pada Menteri Sosialuntuk digunakan sesuai dengan tujuan dan usaha yayasan ini semula.Karena Yayasan ini dibentuk oleh Departemen Sosial RI, sehinggadengan adanya pembubaran

yayasan tersebut, selurun asetnya beralihmenjadi milik Negara yang dikuasai olen Departemen Sosial RI.

AH. 01.04 Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentangPengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6101.0003(vide bukti P.1=T.15=T.11.Int1) diakui oleh Penggugat dalam Repliknyarepliknya pada halaman 3 untuk replik atas jawaban Tergugat dan halaman 4untuk replik atas eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknyamenyebutkan foto copi bukti surat P.13 yang penggugat ajukan dalam perkarapermohonan pembubaran yayasan teungku fakinah ... dan seterusnya hal tersebutbersesuaian dengan pertimbangan

., Notaris diBandung yaitu Akta Nomor 9 tanggal 11 Juni 1990 tanpa didahuluioleh adanya Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin(YLPM) dan Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM)pada tahun 1990 dimana dalam Pembubaran tersebut baik LPMmaupun YLPM mengalihkan semua kekayaannya termasuk Hak atasTanah dan Bangunan yang terletak di Jalan PalasariNomor 9 dan Patuha Nomor 36 kota Bandung seluas 12.778 M?

dianggap sah bila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggotabadan pengurus dan keputusannya dianggap sah bila disetujui olehseparoh lebih dari jumlah yang hadir;(3) Semua keputusan rapat diambil dengan musyawarah danmufakat, dalam hal tidak dicapai dengan mufakat maka keputusanrapat diambil dengan suara terbanya;(4) Jika telah tiga kali rapat, yang hadir tidak mencapai korum makakeputusan rapat yang ketiga dianggap sah;Bahwa, di dalam ketentuan pasal 11 Akta Notaris No. 55 telah diatur pulamengenai pembubaran

yayasan, yang menyatakan jika suatu saatyayasan ini dibubarkan atas keputusan rapat pengurus lengkap yayasan,setelah hutang piutang dipenuhi, maka segala sisa iventaris milik yayasandapat diserahkan kepada badan lain yang dimaksud dan tujuan sama atausejenis dengan maksud yayasan ini;Bahwa, setelah dilakukan pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI)Cilacap tersebut kemudian melalui Akta Notaris No. 55 tanggal 20 Juli1983, yang kemudian didaftarkan pengesahannya melalui KepaniteraanHalaman 10

Sehingga telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap;Bahwa, sejak pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacappada tahun 1983 sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dantidak ada satupun bukti mengenai:a) Penyerahan asetaset milik Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI)Cilacap kepada siapapun;b) Pembubaran Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap baikoleh Pemerintah, Pengadilan atau pun pihak pihak lain yangbersangkutan dengan

(fotokopi sesuai denganasili);Surat Kuasa Pembubaran Yayasan PendidikanPanca Bhakti Sulawesi Tengah tanggal 05 April2011 (fotokopi sesuai denganasli);Surat Pernyataan Pencabutan gugatan tanggal29 Desember 2010 = (fotokopi sesuaidenganasii);Surat Pernyataan Prof. Dr. H. Abdul RaufPatong tanggal 13 November 2010 (fotokopisesuai denganasli);Halaman 52 dari 88 halaman. Putusan Nomor : 109/G/2016/PTUN.JKT12. Bukti P 1213. Bukti P 1314. Bukti P 1415. Bukti P 1516. Bukti P 1617.

Keputusan Menteri nomor SK AHU0000440.AH.01.05.tahun 2019, yang dimaksud oleh Penggugat adalahkeputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasardan bukan pengesahan perubahan badan hukum yayasan.Mengingat dalam konteks badan hukum yayasan tidakdikenal nomenklatur pengesahan perubahan badan hukum,yang ada adalah pengesahan pendirian badan hukumyayasan, persetujuan perubahan anggaran dasar (khususterkait nama dankegiatan yayasan), pemberitahuanperubahan data yayasan serta pembubaran yayasan.

undangundang, sehingga menurut pendapat MajelisHakim bahwa anggaran dasar Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kotamasih berlaku sebelum dilakukannya penyesuaian, sehingga dalammelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap undangundang harusdilakukan mekanisme sebagaimana yang telah ditetapkan didalamanggaran dasar Yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Akte NotarisHalaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDNNo. 12 tanggal 31 Mei 1974, yang menyatakan bahwa untukmengadakan perubahan atau pembubaran

yayasan mutlak diperlukanRapat Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu, dan rapat luarbiasa dapat diadakan bilamana 2/3 (dua pertiga) dari anggota Yayasanmenghendakinya dan mengajukan permintaan Rapat Luar Biasa kepadaketua Yayasan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Para PemohonRapat;Bahwa selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat didalam memoribandingnya menyatakan yang dimaksud dalam pasal 72A UndangundangNo.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No.16 tahun2001 tentang

Bahwa pada tanggal 8 Januari 1986, Hartono Buyung selaku Sekretarismerangkap Bendahara Yayasan bermaksud membubarkan Yayasantersebut dan mengangkat dirinya selaku likwidatur dan akan melikwidasiharta kekayaan yayasan sebagaimana mestinya, sebagaimana dinyatakandalam Akta Pernyataan Pembubaran Yayasan Kelenteng Budha MengSiang Teng Nomor 23 dibuat oleh dan dihadapan Theresia Yustina Ariany,Notaris di Pontianak, akan tetapi secara de facto dan de jure HartonoBuyung tidak pernah atau tidak jadi melikwidasi

. : 114/D/SK/IX/1996,Tanggal 24091996, Tentang Pembubaran Yayasan Dana Hari TuaKaryawan PT. Garam (Persero) dan Menghibahkan Asset KepadaYayasan Kesejahteraan Karyawan PT.

Akta 186 yang dibuat oleh Notaris MohamadSaid Tadjoedin, SH tertanggal tentang Pembubaran Yayasan yang dilakukanoleh pihak Yayasan sendiri atau bukan dibubarkan, pada romawi III dalamhal pengaturan yayasan yaitu;lll.

JOESOEFMUSTOPO) meninggal dunia tahun 2005, yaitu sebagai berikut ;Pasal 12 angka 2 Anggaran Dasar(P 5) berbunyai ;JIIKALAU PENGHADAP TUAN DOKTER GIGI JOSEPH MARIAJOESOEF MOESTOPO TERSEBUT MENINGGAL DUNIA ATAU TIDAKMAMPU MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KETUA, MAKAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAU PEMBUBARAN YAYASAN INIHANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SUARA YANGTERBANYAK DALAM RAPAT KETURUNAN DARI ALMARHUMPROEDR.R.

Dan pada saat pembentukan Kepengurusan pihak Penggugattersebut belum ada pembubaran Yayasan Masjid Raya Bukittinggi bersertakepengurusannya, maka alasan Kepengurusan pihak Penggugat dibentuk ataudipilih oleh jamaah masjid dan tokoh masyarakat sebagaimana yang didalilkangugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan prematur.

memiliki wewenang untukmembubarkan Yayasan PRPP (TERGUGAT II) sebagaimana diatur dalamAkta Pendirian Yayasan PRPP (TERGUGAT II) tanggal 10 April 1985Nomor 38, Pasal 21, namun quod non Yayasan PRPP (TERGUGAT ID) olehTERGUGAT I sudah dibubarkan sebagaimana suratnya tanggal 14 januari2008, Nomor : 180/00941, yaitu melalui Perda Nomor 9 Tahun 1993, haltersebut menurut hukum belum memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan PRPP (TERGUGAT II) yangberbunyi :PEMBUBARAN7 Pembubaran

Yayasan~ dilakukan oleh Gubernur KepalaDaerah;2 Untuk pelaksanan pembubaran Yayasan Gubernur KepalaDaerah dapat membentuk panitia likwidasi;3 Segala harta kekayaan Yayasan setelah dibubarkan mejadimilik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;Oleh karena Yayasan PRPP (TERGUGAT II) terikat dalam suatuperjanjian dengan PENGGUGAT dalam Perjanjian a quo, menurut hukumterlebih dahulu TERGUGAT I harus memberitahukan dan/atau mendapatpersetujuan atas pembubaran TERGUGAT II dari PENGGUGAT,khususnya

Titi Ananingsih Soegiarto, SH tanggal 10 April1985 Nomor 38 yang dalam Pasal 21 tentang Pembubaran secarategas menyatakan :b Pembubaran Yayasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah;c Untuk pembubaran Yayasan, Gubernur Kepala Daerah dapatmembentuk Panita Likwidasi;d Segala harta kekayaan Yayasan setelah dibubarkan menjadi milikPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.Bahwa PT.

Perjanjian No.03/YAY/XI/91 tanggal 25 Nopember 1991 menjadi ikut bataldengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya.Bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut diatas yang secarategas tidak mengakui tentang pembubaran Yayasan PRPP Jatengdan bahkan ironisnya juga berpendapat bahwa Yayasan PRPPJateng (Tergugat) telah bubar demi hukum berdasarkan UU.RINo. 16 Tahun 2001 jo. UU.RI.

Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atau PB PGRI, melainkan Pemohon Peninjauan Kembalisendiri in casu YPLP PT PGRI NTT;Bahwa berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat (1) juncto Pasal 28ayat (1) dan (2) UndangUndang Yayasan, proses perubahan AnggaranDasar, proses pengangkatan dan pemberhentian Pengurus danPengawas, penetapan kebijakan Yayasan melalui Anggaran DasarYayasan, penyesuain Status badan Hukum YPLP PT PGRI NTT,pengesahan program Tahunan Yayasan dan mengenai penggabunganatau. pembubaran

Yayasan merupakan kewenangan PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi II/Pembanding IlI/Tergugat IlIntervensi sebagai Yayasan yang telah mempunyai Badan Hukum sejaktahun 1995, tanpa harus mendapat persetujuan dari TermohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dandengan organisasi PGRI, baik ditingkat Pusat maupun di NTT, karenamemang secara hukum satu terhadap yang lain terpisah dan mandiri;Bahwa berdasarkan Pasal 2 juncto pasal 18 ayat (1) juncto pasal 28ayat (1) dan (2) UndangUndang

Koto Gasib Kabupaten Siak dimana Tergugat menjabatsebagai Ketuany 9a) 222 nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nn nnn eneMenimbang, bahwa berdasarkan salinan Akta Notaris Ratu HeldaPurnamasari, SH, MKn (bukti T3 1) tertanggal 4 Januari 1992 yangmenyatakan pada Pasal 15 Pembubaran Yayasan JAMILAH yang isinyaHalaman 69 dari 7 Putusan Nomor167/PDT/2014/PTR.pada pokoknya menyatakan Yayasan JAMILAH hanya dapat dibubarkanoleh Rapat Badan Pendiri;Menimbang, bahwa Tergugat Il tidak dapat membuktikan adanyaRapat

Bahwa Penggugat mengakui secara sadar sebagai pihak di dalam aktayang tercantum di dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan, terkaitkewenangan Pembina adalah sebagai berikut:a.b.Mengubah anggaran dasar yayasan;Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus danPengawasmenetapkan kebijaksanaan umum Yayasan berdasarkananggaran dasar Yayasan;mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunanYayasan yang disiapkan oleh Pengurus;mengesahkan laporan tahunan Yayasan;menyetujui penggabungan atau pembubaran

Yayasan;menunjuk dan mengangkat likuidator dalam hal Yayasandibubarkan.16.7.

Putusan Nomor 204/PDT/2018/PT PBRf. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;g. menunjuk dan mengangkat likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar, dikatakan sebagai berikut:Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagaiPendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggotapembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuanYayasan.