Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

Daftar Harga/Tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi pabrikan/agentunggal atau instansi lain yang berwenang, baik pusat maupun daerahh.

Kekayaan Negara/ Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, Surat berharga, piutang, barang,serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/Perusahaan Daerahh. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalamrangka penyelenggaran tugasS pemerintahan dan /ataukepentingan umumi. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan mengunakanfasilitas yang diberikan Pemerintah2.

Sebagai Perangkat Daerahh. Pengkonidisan penerapan dan Penegakan Perdaii Pelaksanaan Pembinaan dan Pengwasan penyelenggaraan kegiatanDesa dan KelurahanBahwa untuk pendapatan Dana Desa Rp.930.278.000, sedangkan untukpendapatan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 425.157.000,, sedangkansumber dana ADD adalah dari APBN, untuk Dana Desa dari APBN.

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

. :158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYf Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidangtugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadappengelola parkir swastag Memberi petunjuk kepada pelaksana/bawahan sesuai bidangtugas jabatannya dalam rangka pelaksanaanpengadministrasian/pembukuan hasil pemungutan retribusi parkirdi tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kecuali area parkir dilingkungan pasar daerahh Mendistribusikan tugas kepada pelaksana/bawahan sesuai bidangtugas jabatannya guna

tanggal 01 Juli 2013 tentang PembagianBiaya Pemungutan PBB, dengan komposisi sebagai berikut :Kepala DPPKAD sebesar 30%.Staf DPPKAD sebesar 70%, yang dibagikan dengan komposisi sebagaiberikut :a) Sekretaris 4,50%b) Kabid Pendapatan 12,00%C) Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,25%d) Kabid Akuntansi 4,25%e) Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25%f) Bendahara Pengeluaran 1,50%g) Kasubbag pada Sekretariat, KepalaSeksi pada Bidang Akuntan si, BidangAnggaran dan Perbendaharaa n, Bidang 11,00%Pengelolaan Aset Daerahh

,dengan komposisi sebagai berikut :1) Kepala DPPKAD sebesar 30%.2) Staf DPPKAD sebesar 70%, yang dibagikan dengan komposisisebagai berikut :a) Sekretaris 4,50%b) Kabid Pendapatan 12,00%() Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,25%d) Kabid Akuntansi 4,25%e) Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25%f) Bendahara Pengeluaran 1,50%Halaman 168 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdng) Kasubbag pada Sekretariat, KepalaSeksi pada Bidang Akuntansi, BidangAnggaran dan Perbendaharaan, Bidang 11,00%Pengelolaan Aset Daerahh

tanggal 01 Juli 2013 tentang PembagianBiaya Pemungutan PBB, dengan komposisi sebagai berikut :1) Kepala DPPKAD sebesar 30%.2) Staf DPPKAD sebesar 70%, yang dibagikan dengan komposisisebagai berikut :a) Sekretaris 4,50%b) Kabid Pendapatan 12,00%c) Kabid Anggaran dan 4,25%Perbendaharaand) Kabid Akuntansi 4,25%e) Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25%f) Bendahara Pengeluaran 1,50%g) Kasubbag pada Sekretariat, KepalaSeksi pada Bidang Akuntansi,Bidang Anggaran dan 11,00%Perbendaharaan, BidangPengelolaan Aset Daerahh

dengan komposisi sebagai berikut :1) Kepala DPPKAD sebesar 30%.2) Staf DPPKAD sebesar 70%, yang dibagikan dengan komposisisebagai berikut :a) Sekretaris 4,50%b) Kabid Pendapatan 12,00%C) Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,25%d) Kabid Akuntansi 4,25%e) Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25%Halaman 181 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnf) Bendahara Pengeluaran 1,50%g) Kasubbag pada Sekretariat, KepalaSeksi pada Bidang Akuntansi, BidangAnggaran dan Perbendaharaan, Bidang 11,00%Pengelolaan Aset Daerahh

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

dalamwilayahpertambanganrakyat .Penerbitanizin usahapertambanganoperasi produksikhusus untukpengolahan danpemurniandalam = rangkapenanamandalamyangmodalnegerikomoditastambangnyaberasal dari 1(satu) Daerahprovinsi yangsama..Penerbitan izinusaha jasapertambangandan suratketeranganterdaftar dalam Halaman 34 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDG jumlah rangkaproduksi setiap penanamanDaerah modal dalamprovinsi untuk negeri yangkomiditas kegiatanmineral logam usahanya dalamdan batubara. 1 (satu) Daerahh

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PPNo.58 Tahun 2005 sifatnya lebih terperinci dibandingkan dengan UUNOmor 31 Tahun 1999 ;215216Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian PerekonomianNegara, Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskansebagai berikut :iePerekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupunusaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerahh

pengertiankeuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58 Tahun 2005sifatnya lebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut : Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baikditingkat pusat maupun di daerahh

memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uangdan melakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilait dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh

kKeuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58Tahun 2005 sifatnya lebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun1999 ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut : Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baikditingkat pusat maupun di daerahh

Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigaPenerimaan NegaraPengeluaran NegaraPenerimaan Daerah9 2 0Pengeluaran daerahKekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atauoleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, sertahakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaanyang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh.

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.

keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No.58Tahun 2005 sifatnya lebih terperinci dibandingkan dengan UU NOmor 31 Tahun1999 ;Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pengertian Perekonomian Negara,Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut :Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baikditingkat pusat maupun di daerahh