Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas RibuSembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kegiatan Belanja AdministrasiUmum pada tanggal 31 Desember 2005;1 (satu) lembar asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif Tim OperasionalPengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan dari Dana PerimbanganSumber Daya Alam Sektor Kehutanan Kepada Pegawai Kantor PendapatanDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27 Desember 2005;1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Kantor Pendapatan DaerahKabupaten Kepualuan

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai no. 157 tahun 2005 tanggal 16Desember 2005 tentang Pemberian Intensif dan Biaya Operasioan PSDHdari Dana Perimbangan Sumbar Daya Alam Sekltor KehutananKabupaten kepualuan Mentawai;b. Dinas Kehutanan dan Panitia Anggaran dalam menyusun anggaran DinasKehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mempedomaniketentuan yang berlaku;Bahwa Atas permasalahan tersebut pihak yang harus bertanggungjawab adalahSdr.

Puluh Tiga Juta Lima RatusEmpat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kegiatan BelanjaAdministrasi Umum pada tanggal 31 Desember 2005;1 (satu) Jembar ash surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif Tim OperasionalPengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan dari Dana PerimbanganSumber Daya Alam Sektor Kehutanan Kepada Pegawai Kantor PendapatanDaerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27 Desember 2005;1 (satu) rangkap ash surat Keputusan Kepala Kantor Pendapatan DaerahKabupaten Kepualuan

Md NIP.19751124 200212 1 003 (objek sengketa) yang ditujukan kepadaGubernur Kepualuan Bangka Belitung (Tergugat). Tidak ada bukti suratmasuk berupa surat dari Penggugat mengenai upaya keberatan terhadapobjek sengketa kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Tergugat)di Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan BangkaBelitung.

Dengan ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat telahmemberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Penggugat tidak lagimasuk data base di Badan Kepegawai Negara sebagai PNS DilingkunganPemerintah Daerah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung.Oleh karena itu objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidaklah keliru,ambigu, tidak ada kepemihakan, memberikan kepastian hukum, tidakmenyalahgunaan wewenang dan tidak melanggar azasazas pemerintah yangbaik dan objek sengketa ditetapkan telah sesuai

dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Reko Era Baru melalui Terdakwa PT Yeyen Bintan Permata (berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Nomor : 011/hr Ah/vii/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 Antara Herland Dan Andri Hermawan)
11. 7 (tujuh) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepualuan

Impian Cipta Bintan Sukses Seluas 1.280 Ha
12. 6 (enam) Lembar Copy Dokumen Keputusan Bupati Lingga Nomor : 171/kpts/v/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit Di Dusun Tinjul Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Provinsi Kepualuan Riau Oleh Pt.

puluh tiga juta lima ratus empat belas ribusembilan ratus sembilan puluh rupiah) kegiatan BelanjaAdministrasi Umum pada tanggal 31 Desember 2005 ;1 (satu) lembar Asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif TimOperasional Pengelolaan Pemungutan Provisi Sumber DayaHutan dari Dana Perimbangan Sumber Daya Alam SektorKehutanan Kepada Pegawai Kantor Pendapatan DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27 Desember2005 ;1 (satu) rangkap Asli surat Keputusan Kepala KantorPendapatan Daerah Kabupaten Kepualuan

puluh tiga juta limaratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)kegiatan Belanja Administrasi Umum pada tanggal 31 Desember2005 ;1 (satu) lembar Asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif TimOperasional Pengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutandari Dana Perimbangan Sumber Daya Alam Sektor KehutananKepada Pegawai Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten KepulauanMentawai pada tanggal 27 Desember 2005 ;1 (satu) rangkap Asli surat Keputusan Kepala Kantor PendapatanDaerah Kabupaten Kepualuan

berdasarkanAkta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 04 tanggal 04Desember 2013 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor:44 tanggal 23 Desember 2013 diakui Penggugat terletak dibagiantanah Pemerintah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung yang telahmemiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001/Desa BelulukKecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tanggal 26Maret 2019 dengan luas tanah 272.611 M? (Objek Sengketa).Halaman 33 dari 96 Halaman Putusan Nomor: 8/G/2020/PTUNPGPc.

Dengan ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugattelah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat karena Penggugattidak lagi masuk data base di Badan Kepegawai Negara sebagai PNSDilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepualuan Bangka Belitung.Oleh karena itu objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidaklah keliru,ambigu, tidak ada kepemihakan, memberikan kepastian hukum, tidakmenyalahgunaan wewenang dan tidak melanggar azasazas pemerintah yangbaik dan objek sengketa ditetapkan telah sesuai

Mengkordinir dan mengawasi pelaksanaan tugasPenanggulangan Bencana apabila terjadi bencana di wilayahProvinsi Kepualuan Riau;Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2019/PN. TPG2. Menyusun program dan rencana kerja;3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepaladaerah melalui sekretaris daerah. Bahwa Tugas dan Fungsi sebagai Pengguna Anggaran :1. Menyusun RKASKPD;2. Menyusun DPASKPD;3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja;4.

satu) lembar Tanda terima surat;

C016/PWL/GMDMDPPIII/2019 tanggal 11Februari 2019 yang kemudian dibalas oleh Dinas Pendidikan Kota TidoreKepulauan dengan Nomor : 848/272/10/2019 tanggal 19 Pebruari 2019perihal REKOMENDASI lalu diserahkan kepada Terdakwa dan Friskasehingga mempunyai hak untuk menggunakan rekomendasi tersebut untukmelakukan kegiatan berupa penyuluhan anti narkoba pada siswasiswi danmelakukan kegiatan yang mirip peribadatan Agama tertentu Kristiani diKota Tidore Kepualuan dimana kegiatan tersebut diluar dari isi rekomendasiKepala

Pencairan Dana Desa tersebut dibagidalam 2 (dua) tahapan pencairan namun berapa jumlah anggaran Dana Desapertahap saksi tidak mengetahuinya.Bahwa saksi selaku Wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kou tidakpernah diundang dan tidak pernah dilibatkan dalam perancangan Peraturan DesaKou Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepualuan SulaTahun 2016.Dan dapat saksi tambahkan saksi mengetahui bahwa (APBDesa) Desa KouTahun

Anggaran 2016 sudah ditetapkan ketika saksi melinhat Bendahara Desa Kousaudari Rusni Teapon mulai membelanjakan anggaran Dana Desa tahap Tahun2016, kemudian saksi bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)saudara Muhamad Duwila pergi menemui Kepala Desa Kou saudara Basir Duwiladikantor Desa Kou untuk meminta (APBDesa) Desa Kou Kecamatan MangoliTimur Kabupaten Kepualuan Sula Tahun Anggran 2016, namun Kepala Desa KouSaudara Basir Duwila tidak mau memberikan dengan alasan bahwa BadanPermusyawaratan

Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kegiatan Belanja Administrasi Umum pada tanggal 31 Desember 2005;38. 1 (satu) lembar asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif Tim Operasional Pengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan dari Dana Perimbangan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Kepada Pegawai Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27 Desember 2005;39. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Kepualuan

Tiga Juta Lima RatusEmpat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) kegiatan BelanjaAdministrasi Umum pada tanggal 31 Desember 2005;38. 1 (satu) lembar asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif TimOperasional Pengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan dari DanaPerimbangan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Kepada Pegawai KantorPendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27Desember 2005;39. 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Kantor PendapatanDaerah Kabupaten Kepualuan

satu) lembar Tanda terima surat;

Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten KepualuanSula Tahun 2016.Dan dapat saksi tambahkan saksi mengetahui bahwa (APBDesa) Desa KouTahun Anggaran 2016 sudah ditetapkan ketika saksi melihnat Bendahara DesaKou saudari Rusni Teapon mulai membelanjakan anggaran Dana Desa tahap Tahun 2016, kemudian saksi bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) saudara Muhamad Duwila pergi menemui Kepala Desa Kou saudara BasirDuwila dikantor Desa Kou untuk meminta (APBDesa) Desa Kou KecamatanMangoli Timur Kabupaten Kepualuan

Sosial dan PMDKabupaten Kepulauan Sula untuk meminta (APBDesa) Desa Kou TahunAnggaran 2016.Halaman 89 dar 322 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PN TteBahwa dapat saksi jelaskan untuk penggunaan Dana Desa Tahun 2016 secarakeseluruhan saksi tidak mengetahuinya karena didalam pelaksanaanyaPemerintanan Desa dalam hal ini Kepala Desa saudara Basir Duwil tidak pemahmelibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari perancangansampai dengan pelaksanaan (APBDesa) Desa Kou Kecamatan Mangoli TimurKabupaten Kepualuan

sebagai pengawas lapangandalam kegiatan peningkatan jalan utama Balai Pengkajian TeknologiPertanian (BPTP) Bangka Belitung tahun 2019 tersebut adalahberdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B1937/PL.020/H.12.5/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkanoleh Kementerian Pertanian Badan Penelitia dan PengembanganPertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan BangkaBelitung, bahwa paket pengadaan pengawasan Peningkatan Jalan UtamaKantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepualuan

Sembilan Puluh Rupiah) kegiatan BelanjaAdministrasi Umum pada tanggal 31 Desember 2005;38 1 (satu) lembar asli surat Rekapitulasi Pembayaran Insentif TimOperasional Pengelolaan Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan dari DanaPerimbangan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Kepada Pegawai KantorPendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 27Desember 2005;Him 317 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.39 1 (satu) rangkap asli surat Keputusan Kepala Kantor PendapatanDaerah Kabupaten Kepualuan

Bahwa menyampaikan hasil pemilihan dan = salinan DokumenPemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK); Bahwa saksi pernah ikut dalam ujian sertifikasi pengadaan barangdan jasa pemerintah tahun 2012 yang diselenggarakann oleh LKPPbekerjasama dengan Dinas PU Propinsi Kepualuan Riau.Halaman 147 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN TpgBahwa sehubungan dengan proses lelang Pengadaan ProgramIntegrasi Sistem Akademik dan Administrasi Tahun Anggaran 2015yaitu menggunakan sistem