Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidakada surat keterangan dari dokter yang berkompeten yang menyatakanbahwa terdakwa adalah seorang pecandu;e Bahwa terdakwa sebelum ditangkap tidak berusaha untuk melapor ke yangberwajib maupun ke BNN, bahwa terdakwa adalah seorang pecandu(sedang dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika);e Bahwa dalam faktafakta yang terjadi dipersidangan bahwa terdakwa telahterbukti dan terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Niomor

Foto copy Perjanjian Kredit Nama Debitur EndangSupraptini Niomor PK13/786/08/07 tanggal 24 Agustus2007, diberi tanda T1;2. Foto copy Surat Perjanjian Perubahan Terhadap PerjanjianKredit Nama Debitur Endang Supraptini Nomor ADD02/2779/0409 tanggal O7 April 2009, diberi tanda T2;3. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah &Bangunan Nomor TTJ13/786/08/07 tanggal 24 Agustus 2007,diberi tanda T3;4. Foto copy Peringatan Nomor SP42/1/2779/06/10 tanggal16 Juni 2010, diberi tanda T4;5.

Kwitansi pembayaran SPPD niomor 071/SPD-SDM/dir/V/2010 sejumlah Rp.6.170.000,- (Enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010 ;71.Kwitansi pembayaran tiket an.Jeffry Wurangian SPPD nomor 067/SPPD-SDM/Dir/diklat/2010 sejumlah Rp.8.038.000,- (Delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2010 ;72.Kwitansi pembayaran program penerapan APU

namaJeffry Salilo sejumlah Rp.23.400.000, (Dua puluh tiga juta empat ratus riburupiah) tanggal 21 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD nomor 101/SPPD SDM/III/2010 atas namaHengky Palit peny RMCI sejumlah Rp.4.935.000, (Empat juta Sembilan ratustiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran program workshop managemen resiko peny RMCI atas namaEfendy Manoppo,Cs sejumlah Rp.7.740.000, (Tujuh juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD niomor

namaJeffry Salilo sejumlah Rp.23.400.000, (Dua puluh tiga juta empat ratus riburupiah) tanggal 21 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD nomor 101/SPPD SDM/III/2010 atas namaHengky Palit peny RMCI sejumlah Rp.4.935.000, (Empat juta Sembilanratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran program workshop managemen resiko peny RMCI atas namaEfendy Manoppo,Cs sejumlah Rp.7.740.000, (Tujuh juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD niomor

JeffrySalilo sejumlah Rp.23.400.000, (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)tanggal 21 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD nomor 101/SPPD SDM/II1/2010 atas nama HengkyPalit peny RMCI sejumlah Rp.4.935.000, (Empat juta Sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran program workshop managemen resiko peny RMCI atas namaEfendy Manoppo,Cs sejumlah Rp.7.740.000, (Tujuh juta tujuh ratus empat puluhribu rupiah) tanggal 2 Juni 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD niomor

JeffrySalilo sejumlah Rp.23.400.000, (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)tanggal 21 Maret 2010;Kwitansi pembayaran SPPD nomor 101/SPPD SDM/I1I1/2010 atas nama HengkyPalit peny RMCI sejumlah Rp.4.935.000, (Empat juta Sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 ;Kwitansi pembayaran program workshop managemen resiko peny RMCI atas namaEfendy Manoppo,Cs sejumlah Rp.7.740.000, (Tujuh juta tujuh ratus empat puluhribu rupiah) tanggal 2 Juni 2010 ;Kwitansi pembayaran SPPD niomor

Dalam Putusan Niomor 2634K/Pid.Sus/LH/2016 tanggal 20 November 2017 yang menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa disisi lain ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupapabila dibandingkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 tahun2014 tentang Perkebunan terdapat perbedaan penjatuhan pidana, dimana untukpelaku pembakaran lahan perkebunan tidak ada batasan minimal

DJAMHARI, kami berjanji tidak melakukan halhalyang serupa pada suatu saat mendatang, dan mari kita bangun bersamakeluarga yang Sakinah, mawadah dan makromah sebagaimanadikehendaki oleh Undangundang Niomor 1 Tahun 1974 AmienMajelis Hakim yang terhormat, kami mohon dengan sangat bahwa kami DIAZ,MBC,SH, BIN SUPARDI, bersama ini kami menyatakan bahwa kami, tidak akanmencerikan isteri kami yang bernama SARI MURNI ATIE BINTI M.DJAMHARI, karena kami sangat necintai dan menyayangi bersama, beserta anakanak

Unsur melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tanggamengakibatkan luka berat :+ 20200 20200 200 one con nen nnn ene nen ene ene nen as11Menimbang, bahwa Pasal 2 pada ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Niomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur lngkup rumahtangga sebagai berikut : (1) Lingkup rumah tangga dalam UndangUndang ini meliputi:a. suami, isterl, dan anak;b. orangorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudpada

namun bukan berarti PTUNmenjadi berwenang, SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 hanya memberikantatalaksana penanganan pendaftaran, terlebin menurut ketentuan Pasal 185UU Cipta Kerja, Peraturan Pelaksana Undangundang yang telah diubah(UUAP) dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja) dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja);Him 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh SE DirjenMiltun Niomor

Dengan demikian, pemeriksaan perkaraini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Halaman 21 dari 33 halamaan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Niomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua PengadilanAgama Tasikmalaya, Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan pemohon2.

(Hakim Pengadilan Agama Watampone) sebagai Mediator.Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal23 September 2021, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosesmediasi dari tanggal 02 23 September 2021, namun tetap tidak berhasil.Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telan memenuhi ketentuanPasal 154 RBg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama juncto Pasal 4 dan 7 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi

BTA sudah sepatutnya menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Banding tersebut tidak dapat diterima ;Bahwa Point.7 Petitum Penggugat yang mohon agar Surat KeteranganTanah (SKT) Niomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : O0O6/SKT/LGL/1999 dinyatakan batal, tanpa menyebutkan secara tegas dan satupersatu Surat Keterangan Tanah mana yang dimaksud adalah bersifatkabur (obscuur libel) dalam hal objeknya. Seharusnya, PN.

DalamPutusan Niomor 2634 K/Pid.Sus/LH/2016 tanggal 20 November 2017 yang menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa disisi lain ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabiladibandingkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentangPerkebunan terdapat perbedaan penjatuhan pidana dimana untuk pelaku pembakaranlanan perkebunan tidak ada batasan minimal

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Niomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndangHalalaman 22 dari 53 halalaman Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sgr.Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Niomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868Kitab UndangUndang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai jo.

lunas padatanggal 30 Desember 2008 dengan nomor kwitansi 218/XII/PR/2008, SUTILAN , desaCandirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ada kekurangan Rp. 3.000.000, sudahdibayar lunas pada tanggal 7 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 43/I/PR/2009,MULYANI, desa Ringinrejo Kecamatan Udanawu kekurangan Rp. 4.550.000, sudahdibayar pada tanggal 9 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 52/I/PR/2009, SEGER, desaNgoran Kecamatan Nglegok kekurangan Rp. 3.300.000, sudah dibayar pada tanggal 22Januari 2009 dengan niomor

lunas padatanggal 30 Desember 2008 dengan nomor kwitansi 218/XII/PR/2008, SUTILAN , desaCandirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ada kekurangan Rp. 3.000.000, sudahdibayar lunas pada tanggal 7 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 43/I/PR/2009,MULYANI, desa Ringinrejo Kecamatan Udanawu kekurangan Rp. 4.550.000, sudahdibayar pada tanggal 9 Januari 2009 dengan nomor kwitansi 52/I/PR/2009, SEGER, desaNgoran Kecamatan Nglegok kekurangan Rp. 3.300.000, sudah dibayar pada tanggal 22Januari 2009 dengan niomor

biayabesar untuk membuka lahan;Menimbang, bahwa secara yuridis dalam praktek peradilan, terhadapperkara yang sama (pembakaran lahan) Mahkamah Agung pernahmemutuskan dibawah minimal dari Ketentuan UndangUndang yaitu dalamperkara Nomor 1809 K /Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan pertimbanganputusan PT Pekanbaru yang menjatuhkan putusan 2 (dua) tahun terhadapTerdakwa adalah sudah tepat karena setimpal dengan perbuatan Terdakwa.Dalam Putusan Niomor

Desa Banjaragung Kecamatan bareng Kabupaten Jombang,Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jombang atasdugaan telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu, dimana pada saatdiamankan tersebut Terdakwa sedang berada di tempat parkir Wisata Baletanidan bermaksud hendak pulang ke rumah;Menimbang, bahwa setelah diamankan, terhadap Terdakwa tersebutdilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun kecuall1 (Satu) buah Handphone merek Lenovo warna casing Silver Niomor

Menyatakan Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Unus bersalah melakukantindak pidana membawa senjata tajam jenis golok dalam dakwaan Kesatumelanggar Pasal 2 Ayat (1) Undangundang Darurat niomor 12 tahun 1951dan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan KeduamelanggarPasal 363 Ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP dan tindak pidanaPercobaan Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Ketiga melanggarPasal 363 Ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;2.

Putusan Nomor 23 P/HUM/201228Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang PendidikanTahun Anggara 2012 untuk Sekolah MenengahPertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (VideBukti T.4.b);8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum DanaAlokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 (Vide Bukti T.5.a);9 Peraturan Menteri Keuangan Niomor 86/PMK.02/2009tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi PendidikanDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (VideBukti T. 5.b);10 Peraturan

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani keculai dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanan melakukan suatu perbuatan pidanan atau pelanggaran Hukum disiplin Militer sebagaimana diatur dalam pasal8 Undang-undang Niomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3.