Pembanding/Penggugat I : ABDUL RAUF TUHAREA
Pembanding/Penggugat II : ARIF TUHAREA
Terbanding/Tergugat I : KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat II : KETUA SANIRI NEGERI TENGAH TENGAH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA MATARUMAH RUMAHTAU TUHAREA TUNY SAKI

KETUA SANIRI NEGERI TENGAHTENGAH, berkedudukan di NegeriTengahTengah Kecamatan Salahutu KabupatenHalaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT AMBMaluku Tengah, yang diwakili oleh HJ.ABDURAHMAN LEURIMA Ketua Saniri NegeriTengahTengah, dalam hal ini memberikan kuasakepada SALIM MARUAPEY dan HASAN TAHAPARYmasingmasing selaku) Anggota Saniri Negeri,beralamat di Negeri TengahTengah KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkanSurat Kuasa tanggal 14 November 2018, selanjutnyadisebut sebagai

Amb tanggal 10 OktoberHalaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 27/PDT/2019/PT Amb2018 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnyasebagai berikut :1.Bahwa sesuai dengan Fakta sejarah, Negeri Tengah Tengah padamulanya diperintah oleh Matarumah / Rumatau Keturunan Tuhera bawahdengan gelar Orang Kaya, dimana Raja Raja dengan gelar orang kayatersebut telah memerintah secara turun temurun dari tahun 1785 sampaidengan tahun 1984;Bahwa berdasarkan fakta sejarah itulahn maka dalam rapat Saniri

2011, dan telah melahirkan KeputusanSaniri Negeri TengahTengah Nomor : 02.SNTT / Ill / 2011, tanggal 13Maret 2011 tentang Matarumah / Rumatau Perintah di Negeri TengahTengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan PeraturanNegeri TengahTengah Nomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April2011 tentang Penetapan Matarumah/Rumatau yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri di Negeri TengahTengah adalah hanya satuMatarumah/Rumatau Keturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri

Negeri TengahTengah Nomor :02.SNTT/III/2011, tanggal 13 Maret 2011 tentang Matarumah / RumatauPerintah di Negeri TengahTengah danPeraturan Negeri TengahTengahNomor : 141/078/RNT/IV/2011 Tanggal 20 April 2011 tentang PenetapanMatarumah/Rumatau yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri diNegeri TengahTengah adalah hanya satu) Matarumah/RumatauKeturunan Tuharea Bawah (Bagalalare);Bahwa setelah Saniri Negeri TengahTengah bermusyawarah danmelahirkan Peraturan Negeri TengahTengah Nomor141/078/RNT/IV

Negeri Tengah Tengah Nomor81/SNTT/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 (bukti P6), karena bukanmerupakan produk Saniri Negeri TengahTengah tetapi berdasarkanhasil kesepakatan beberapa orang di Kantor Camat Salahutu ; Bahwa penetapan Terbanding Ill / semulaTergugat Ill sebagaiMatarumah/Rumatau adalah bertentangan dengan Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1.

Agustus 2014 sebagaiberikut;DAKWAAN:PRIMER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik Maluku Selatan(RMS)(dalam berkas terpisah),Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkasterpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAKLEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah)serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

dan pada saatsedang meniup trompet Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga melihat di atas trotoar samping kiri Halte ada Bendera Republik Maluku Selatan(RMS) di dalam kartun dan di dalam tas kresek (tas baribut) dan jumlahnya tidakdiketahui oleh Terdakwa selain itu Terdakwa juga melihat (satu) gulungan spandukberwarna biru yang terletak di dalam selokan air belakang Halte ;Selain itu secara sepintas Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERjuga sempat melihat Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

/Legislatif Pemerintahan RMS maupun Saudara ALEXANDERCARELSZ alias ALEX KAREL, Saudara OSVALDO LABOBAR alias ALDOLABOBAR, dan Saudara MAURIZIO LABOBAR alias OIS LABOBAR yangjumlahnya mencapai 30 (tiga puluh) orang dan mereka berencana melakukan konvoidengan berjalan kaki dari lokasi Gereja Rehoboth menuju GONG PERDAMAIAN dilapangan Merdeka Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan(RMS) dipimpin oleh Saudara SIMON SATYA selaku Saniri/Legislatif PemerintahanRMS, selain mereka membawa bendera

Pasal 55 ayat 1 ke1KUHpPidana ;SUBSIDER :Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER (pernahdihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengan saudara FRANSSINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dari Republik MalukuSelatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJE MANUHUTU alias ABUT(dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLAS SOUISA (dalam berkas terpisah),Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, dan Saudara FERDINAND PATTY (dalamberkas terpisah) serta Saudara SIMON SATYA selaku Saniri

SuratKeterangan Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soya tanggal 11Oktober 1979, Jo. Berita Acara Komisi Tanah tanggal 15 Nopember.

dan Saniri Negeri Soya, diberi tanda, P.3.Fotocopy Surat Peta Situasi Bekas Areal Tanah Quest House MilikRuben Rehatta tanggal 15 Nopember 1979 yang ditandtangani olehPemerintah/ Ketua Saniri Negeri Soya.

Diberi tanda, P.4.Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soyatanggal 10 Nopember 1980 yang menerangkan bahwa tanah milikRuben Rehatta terletak di Karang Panjang tidak terlibat sengketadengan pihak manapun, diberi tanda, P.5.Fotocopy Surat Pernyetaan tanggal 8 April 1986 dari Mantan WalikotaAmbon, diberi tanda, P.6.Fotocopy Berita Acara Komisi dari Saniri Negeri Soya tanggal 23Agustus 2008, yang mengadakan Komisi tempat atas bidang tanahmilik Ruben Willem Rehatta, diberi tanda

Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah/Ketua Saniri Negeri Soyabersama Badan Saniri Negeri Soya disertai Peta Lokasi bidang tanahSMEA tanggal 31 Agustus 1976, diberi tanda. P18.19. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I, No.3784 K/Pdt/1990,tanggal 24 Oktober 1995, diberi tanda, P.19.20. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.No.142/PK/Pdt/2004, tanggal 21 Juni 2006.Fotocopy Suratsurat bukti tersebut diatas, sesuai dengan aslikecuali , P.8.

negeri sejak 1982 sampai sekarangBahwa saksi menerangkan objek sengketa diberikan kepada RubenRehatta tahun 1978 oleh pemerintah negeri soya karena merupakananak adat yang telah berjasa dimana tanggal 1 Desember 1978Penggugat buat permohonan ke desa soya dan dikabulkan secara lisandan tanggal 10 Nopember 1979 dibuat secara tertulis dan ditandatanganiraja soya dan Saniri;Bahwa saksi menerangkan Objek sengketa Masuk Petuanan soyaBahwa saksi menerangkan objek sengketa Saat itu masih tanah kosongdan

SOULISA,SH
Pembanding/Tergugat III : SANIRI NEGERI HITU MESSING Diwakili Oleh : AHMAD S. SOULISA,SH
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH PELU

SANIRI NEGERI HITU MESSING, beralamat di Negeri Hitu Messing,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Semula Tergugat Ill sekarang sebagai Pembanding III;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muslim Abubakar,S.H., dan AhmadSoekarno Soulisa,S.H.

Bahwa sesuai Hak Asal Usul dan Adat istiadat serta hukum adat Negeri HituMessing yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 23 Juni tahun 2015,Saniri Negeri Hitu Mesing, membuat Surat Keputusan Saniri Negeri HituMessing Nomor : 01 Tahun 2015 yang menampung nilainilai adat yanghidup dan berkembang di kalangan masyarakat Negeri Hitu Messing dalamsatu penetapan yaitu PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH NEGERIHITU MESING Nomor : 01 Tahun 2015 , yang dalam Keputusan itu, SaniriNegeri Hitu Messing mengangkat

adat istiadat yang selama ini hidup danberkembang di Negeri Hitu Messing tentang kedudukan Margamargadengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasin di Negeri Hitu Messing.10.Bahwa adapun keputusan dan atau Penetapan Saniri Negeri Hitu Messingtersebut sejak dikeluarkan sampai dengan sekarang tidak ada pembatalanbaik dari Saniri Negeri yang lama, maupun Saniri Negeri yang baru, yangdalam kaitan dengan Gugatan ini telan menegaskan bahwa sesuai hak asalusul serta adat istiadat dan hukum adat Negeri Hitu

Tertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikanTergugat Ill (Badan Saniri Negeri Negeri hitumessing) telah MelakukanMusyawarah Penetapan Calon Raja/Pemerintahan Negeri Hitumessing.dan (Vide Bukti T9 Keputusan Badan Saniri Negeri HitumessingNomor : 03/KBSNHMIIV/2017 Tentang Penetapan Kepala PemerintahanNegeri/Raja Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengahtertanggal 29 Juni 2017) Bukti ini membuktikan Bahwa telah ada Keputusanyang SAH yang didasarkan atas Adat Istiadat yang berlaku di NegeriHitumessing

Negeri Hitu Messing termasuk Keputusan TataUsaha Negara atau tidak Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan hukumsebagai berikut;Menimbang, bahwa Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuklembaga publik berupa Desa adat sehingga Surat Keputusan/Penetapan Nomor03/KBSNHM/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 tentang Penetapan/PengukuhanTergugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitu Messing yangdikeluarkan oleh Badan Saniri Negeri Hitu Messing adalah termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha

Saniri tentang masalah perbuatan tidak menyenangkan ;Bahwa cerita laporaan tersebut atas perintah perusahaanseingat saksi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2013 sayabersama anggota serikat sdr. Toto ingin mencari tahu sejauhmana laporan dari sdri. Saniri maka dari itu saya beserta sdr.Sudarman menemui suami dari sdri. Saniri yaitu Agung AnjaKusumah, pada saat pertemuan itu) suami sdri. Sanirimenceritakan secara detail kepada saya dan sdr. Sudarmantobahwa saya sejak awal sdri.

Saniri tidak ingin melaporkan haltersebut kepada pihak yang berwajib tapi atas dasar permintaandan perintah dari atasannya yaitu sdr. Rudi untuk melpaorkankepada pihak yang berwajib ;Bahwa saksi tidak tahu persis perbuatannya ada atau tidakhanya mendengar secara lisan dari suami sdri. Saniri ;Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta untuk lapor atasanlangsung sdri. Saniri, sdr. Rudi,dari Supervisor Security sdr.Tarigan, sdr. Juarno dan dari HRG sdr. Boyke Soekono;Bahwa seingat saksi suami sdri.

Saniri itu keponakan sdr. Ruditetapi belum pernah konfirmasi kepada sdri. Saniri ;e Bahwa tidak ada upaya dari pengurus untuk memanggil pihakyang dirasakan perlu adanya klarifikasi setahu saksi bersamasdr. Sudarmanto ingin bertemu dengan sdri Saniri tapi suaminyalebih dulu ingin bertemu dengan saksi dan sdr. Sudarmanto ; Bahwa sdri.

Saniri tanggal 17 Pebruari2014, (Bukti T6) ;. Foto copy surat dari Sinta Kundayati tanggal 5 Juli 2013, (BuktiT7) ;. Foto copy surat dari Divia Nurkholipah tanggal 5 Juli 2013, (BuktiT8) ;. Foto copy Foto copy surat dari Mulyati Agustini tanggal 5 Juli2013, (Bukti T9);Foto copy surat permohonan map dari sdr.

Saniri jabatan Cso tertanggal 17 Februari 2914 padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatantidak menyenangkan dan asusila berdasarkan keterangan saksiPenggugat yang bernama Sdr. Muhamad Nastain dan Sdr.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Abdul Wahid Als Acung bin Saniri B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan

Terdakwa:
NASRUL ABDUL WAHID als ACUNG bin SANIRI B

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh kedua saniri negeri tersebut telah membuatSurat Keluasan tanggal 7 Maret 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeri padatanggal 3 dan 6 Maret 1957, telah mengambil persetujuan untukmemberikan keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan lbu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat yangbernama yang besarnya 600 (enam ratus) HA terhitung tanah Negeri danTanah perusahaan

MAATOKE dan ANGGOTA Sanirinya Masingmasing Waeleruno (Kepala Soa), Malanano (Kepala Soa) , Solewono(Kepala soa), Maatoke (Anggota saniri) Amarumollo (Anggota Saniri danKetua Saniri Negeri Amahai dengan ketua Badan Saniri J.Hallatu, danAnggota Saniri masingmasing : Jo Lokollo ( Tuan Tanah), J . Tupamahu,J. Mainassy ( Kepala Soa), Z. Kakiay ( Kepala soa), M.Hallatu ( anggotaSaniri), A.

Hal ini disebabkan karena tanah seluas 600 Ha yangdiserahkan oleh Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru kepadapemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah diberikan secarasukarela dan cumacuma bahkan telah dilakukan pembayaran atastanaman perorangan sebagaimana bukti penyelesaian yang telahdilakukan tanggal 21 Desember 1998 dan tanggal 8 September 1999;Hal 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT AMB9.

Negeri Haruru dan Saniri NegeriAmahai sehingga telah oleh Kedua Saniri Negeri tersebut telah membuatSURAT KELUASAN tanggal 7 MARET 1957 yang isinya sebagai berikut :Badan Saniri Negeri, Negeri Amahai dan Haruru dalam rapat Negeripada tanggal 3 dan tanggal 6 Maret 1957, telah mengambilpersetudjuan untuk :Memberi keluasan pada Pemerintah Daerah Maluku Tengah padamembangunkan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada tempat jangbernama jang besarnja 600 (enam ratus) H.A terhitung tanah Negeridan Tanah

SOULISA sebagai Pihak Pertama yangmewakili Pemerintah Daerah Maluku Tengah, dengan Saniri Negeri Amahaidan Saniri Negeri Haruru sebagai pihak Kedua.

MELKIANUS RIRUMA, Selaku Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI, Beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;--------2. BENDJAMIN SIHAY, Mantan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai beralamat di Negeri Titawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, Selaku TERGUGAT II ;--------3.

Tergugat I sebagai Ketua SANIRI NEGERITITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERI Lainnya masingmasing :CH.

LOKOLO sebagai Wakil Ketua SaniriNegeri Titawaai maupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY danN. SELANNO. 3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak teliti, tidakcermat sebab Tergugat II sebagai pejabat Negeri Titawaai telahmengundang Saniri Negeri untuk membicarakan penetapan Mata Rumah Parentah;2.

Bahwa sesuai dengan jabatan yang melekat pada Tergugat II,maka Tergugat II sebagai Pejabat Negeri Titiwaai telahmengundang secara resmi Saniri Negeri, namun Tergugat I tidakterlibat dalam proses Peraturan Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2009 Tentang Penetapan Mata Rumah I Keturunan Y ang Berhak75Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, sebab Tergugat I incasu MELKIANUS RIRUMA Ketua Saniri Negeri Titawaai danAnggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing CHRESTOFOLLOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO tidak pernah

Bahwa Tergugat I sebagai Ketua Saniri Negeri Titawaaibersama Anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasingCHRESTOFOL LOKOLLO dan NEHEMIA SELANNO terlibatdalam kasus manipulasi Dana ADD Tahun Anggaran2007/2008, mengakibatkan mereka menghindari diri dari setiapkegiatan (baca angka 2 dan 8 Surat Nomor470/18/PNTAV 12010, tertanggal 20 April 2010);.

Bahwa tanggal 22 Juli 2012 Saniri Negeri Latuhalat mengeluarkanSurat Keputusan Nomor: 03/SK/Saniri.Lth/07/2012 tentangPenetapan Calon Raja Negeri Latuhalat atas nama Audy Salhuteru;Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Saniri NegeriLatuhalat, maka Perwakilan Masyarakat Adat Negeri latuhalat pada tanggal30 Agustus 2012 mengajukan keberatan kepada Walikota Ambon denganNomor Surat : 01.PM/31/VIII/2012.

Tidak adanya proses penyerahan hasil penjaringan Calon Raja dariPanitia kepada Saniri Negeri Lengkap Latuhalat;2. Tidak adanya proses Pemilihan Raja Negeri Latuhalat;3.

Bahwapada kenyataannya prosesproses yang dilakukan oleh Saniri NegeriLatuhalat telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13Tahun 2008, dengan demikian Saniri Negeri Latuhalat telahmenetapkan pengangkatan Raja Latuhalat melalui surat CamatNusaniwe kepada Tergugat dengan memperhatikan ketentuanperundangundangan yang berlaku serta asasasas umumpemerintahan yang baik, sehingga Tergugat telah bertindak cermatdan proporsional;Maka berdasarkan seluruh jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara di

Salhuteru Lusisina keturunan zabidu;Maka dari hasil Rapat Saniri Besar Negeri tersebut, maka dikeluarkanSurat Keputusan Saniri Negeri lengkap Negeri Latuhalat Nomor 02 Tahun2012 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah di Negeri Latuhalattertanggal 03 Oktober 2012 yaitu Mata Rumah Salhuteru Lusisinaketurunan zabidu serta Pembentukan Panitia Pencalonan dan PemilihanRaja Negeri Latuhalat berdasarkan Surat Keputusan saniri NegeriLengkap Negeri Latuhalat Nomor: 01/SNNL/X/2012 tertanggal 09 Oktober2012

;Pasal 37 Ayat (2) menyatakan bahwa Keputusan Walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas)hari setelah menerima hasil penetapan dari saniri negeri lengkap.

Naim Lingkungan JempongBarat RI.002 RW.184, Kelurahan Jempong' BaruKecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai Pemohon ;Mariani bint Saniri, umur 29, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan H.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejakadalam usia 20 tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 19Penetapan Nomor 0501/Pdt.P/2016/PA.Mir. hal. 1 dari 10 hal.tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandungPemohon Il bernama : Saniri, dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama : H. Karim dan Marwi dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), tunai;.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acaraperkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il sebagaitetangga; Benar Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri sah yangmenikah pada tanggal 25 Desember 2006, dan saksi hadir pada saatakad nikah; Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon dan Pemohon Il adalahayah kandung Pemohon Il bernama : Saniri

Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon : Mukti bin Udin denganPemohon Il: Mariani binti Saniri yang dilaksanakan pada tanggal 25Desember 2006 di Masjid Jamiq Al Ijtihad Lingkungan Jempong BaratKelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;c. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela KotaMataram yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan PemohonIl;d.

Bahwa obyek sengketa tersebut diberikan kepada almarhum Junus Mainake(Ayah Penggugat) karena amal baktinya selama 25 tahun selaku Kepala SoaNahel di Negeri Amahusu dan atas kesepakatan Pemerintah Negeri Amahusudan Saniri Negeri Amahusu memberikan obyek sengketa kepada almarhumJunus Mainake (Ayah Penggugat) sesuai dengan Surat PengakuanPelepasan Hak dari Pemerintah Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981;.

Bahwa 17 (tujuh belas) tahun penguasaan almarhum Ayah PenggugatIntervensi atas tanah seluas 600 meter persegi sesuai batasbatas di atasadalah merupakan rentang waktu yang cukup lama dengan hak adat yangkuat karena diberikan lewat keputusan rapat Saniri Negeri dan diakui olehlembaga Negara yang berwenang. Namun kemudian didalilkan sebagai milikPenggugat/Tergugat Intervensi yang baru diperoleh belakangan yakni padatanggal 1 Juli 1981;9.

Putusan Nomor 2023 K/Pdt/2015sampai gugatan intervensi ini diajukan, Penggugat Intervensi tidak pernahmelihnat almarhum Junus Mainake (Ayah Penggugat) dan ataupunPenggugat/ Tergugat Intervensi dan saudarasaudaranya memasukitanah milik Penggugat Intervensi karena tanah seluas 600 meter persegitelah diberikan oleh Saniri Negeri Amahusu kepada Ayah PenggugatIntervensi jauh sebelum tanah yang bernama Taman Ilham diberikankepada almarhum Junus Mainake;12.

Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa orang tua PenggugatIntervensi memperoleh tanah sesuai dengan Putusan Saniri NegeriAmahusu Nomor 7/1964, tanggal 14 Maret 1964, yang mana tanahpemberian tersebut terletak di Jalan Lengkong akan tetapi tidakmenyebutkan secara jelas nama dari tanah pemberian Saniri NegeriAmahusu kepada orang tua Penggugat Intervensi sementara tanahpemberian milik Tergugat Intervensi bukan terletak di Jalan Lengkongakan tetapi di Desa Amahusu dengan nama tanah Taman Ilham.

Bahwaapabila benar Saniri Negeri Amahusu memberikan tanah kepada almarhumayah Penggugat Intervensi maka harus dicantumkan namatanahpemberian tersebut. Oleh karena tanah pemberian milik PenggugatIntervensi terletak di Jalan Lengkong namun tidak jelas nama tanahpemberian milik Penggugat Intervensi sedangkan obyek sengketa milikTergugat Intervensi tersebut di Desa Amahusu dengan nama TamanIlham.

Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila

negeri dengan suatu suratkeputusan yakni Keputusan Saniri Negeri Yamalatu KecamatanHalaman 28 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABNTelutin Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 14101/SNY/ 03/2020Tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu,Kecamatan Telutin, Kabupaten Maluku Tengah, Masa Bakti 20202026;Tahap Ketiga: PelantikanBahwa hasil Penetapan Saniri Negeri Yamalatu tersebut, melaluiPejabat Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu disampaikan kepadaTergugat melalui Kepala Kantor Kecamatan Telutih

,namun lupa sejak kapan ia menjabat;Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani pengusulanPenggugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatutahun 20102016;Bahwa Saksi menyatakan mengenal orang tua Tergugat IlIntervensi;Bahwa Saksi menyatakan benar menandatangani Surat Keputusan Saniri Negeri Yamalatu tanggal 15 Mei 2020;Bahwa Saksi menyatakan selalu ikut dalam rapatrapat SaniriNegeri Yamalatu, termasuk rapat yang membahas pencalonanRaja Negeri Yamalatu di rumah Ketua Saniri;Bahwa Saksi menyatakan

melakukan koreksi terhadap ketentuanketentuan formil peraturan, terkait substansi menjadi wewenang Saniri Negeri;Keterangan Saksi Daniel Halamury:Bahwa Saksi merupakan Ketua Saniri Negeri Yamalatu dari tahun2010 hingga sekarang;Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat II Intervensi menjadi KepalaPemerintah Negeri Yamalatu;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjabat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Yamalatu dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri;Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar Peraturan NegeriYamalatu

Negeri Yamalatukemudian mengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8Juni 2020, dan menghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatudalam Rangka Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatudari Matarumah/Keturunan Perintah Halamury (vide Bukti T9 = BuktiTll.Int17 dan Keterangan Saksi Daniel Halamury pada Berita AcaraPersidangan tanggal 1 Desember 2020) dan Keputusan Saniri NegeriYamalatu Nomor 14101/SNU/03/2020 Tentang Penetapan KepalaPemerintah Negeri Yamalatu Kecamatan Telutin

Negeri Yamalatu(vide Bukti Tll.Int14), untuk selanjutnya Saniri Negeri Yamalatu kemudianmengadakan Rapat Saniri Negeri Yamalatu pada tanggal 8 Juni 2020, danmenghasilkan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Yamalatu Dalam RangkaPenetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Yamalatu Dari Matarumah/Keturunan Perintah Halamury (vide Bukti T9 = Bukti TIl.Int17 dan keteranganSaksi Daniel Halamury pada Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember2020) dan Keputusan Saniri Negeri Yamalatu Nomor 14101/SNU/03/2020Tentang

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri BatumerahBersama Pemerintan Negeri Batumerah Nomor: 08 Tahun 2015tanggai 21 April 2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Dati yang memutuskan memberhentikan dengan hormatSaudara RASID LEBEHAR1A dari jabatan Kepala Dati Lebehariadan mengangkat kembali Saudara SALEH LEBEHARIA sebagaiKepala Dati Lebeharia (Tergugat I);2.

Bahwa selain itu yang kami ketahui selaku kepala Dati sesuai dengan hukumadat yang berlaku di Ambon dan Pulau Pulau Lease terkhusunya di NegeriBatumerah haruslah dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Saniri NegeriLengkap Negeri Batumeran bersama Pemerintah Negeri Batumerah,Sebagaimana keiuarga kami yang mengangkat kepala kepala Datisebelumnya termasuk saudara tergugat selaku kepala Dati sesuai SuratKeputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batumeran Bersama PemerintahNegeri Batumerah Nomor : 08 Tahun

Surat Keputusan Saniri Negeri Lengkap Negeri Batu Merah BersamaPemerintah Negeri Batu Merah tentang Pemberhentian dan PengangkatanKepala Dati yang memutuskan memberhentikan dengan hormat SaudaraBURHANUDIN LEBEHARIA dari jabatan KepalaDati Lebeharia danmengangkat kembali Saudara ABDUL HAJI LEBEHARIA sebagai KepalaDati Lebeharia ;.

Bahwa saniri negerimerupakan perwakilan dari setiap mata rumahyang ada di negeri. Bahwa Penggugattidak pernah menjadi Saniri Negeri di Negeri Batumerah. Bahwa tanah objeksengketa telah memiliki sertifikat.

2014, terdakwadidakwa sebagai berikut;PRIMER:Bahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri

joPasal 55 ayat 1 ke1 KUHPidana;SUBSIDER:Bahwa, ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri

No.11/PID/2015/PT.AMBlokasi Gereja Rehoboth menuju GONG PERDAMAIAN di lapanganMerdeka Ambon dengan membawa bendera Republik Maluku Selatan(RMS) dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS, selain mereka membawa bendera RMS merekajuga membawa bendera Perserikatan BangsaBangsa (PBB) danbendera Israel serta spanduk/slogan yang bertuliskan RMS denganmenggunakan bahasa Indonesia dan ada juga yang bertuliskan denganmenggunakan bahasa Inggris; Kemudian pada saat mereka akan

bergerak melakukan konvoi denganmembawa bendera RMS dari lingkungan Gereja Rehoboth hendakmenuju GONG PERDAMAIAN di lapangan Merdeka Ambon, merekadiberikan peringatan oleh salah satu Personil Sabhara dari PolresAmbon bernama Saudara BOBBY VAN HARLING agar mereka tetapberada di sekitar Gereja Rehoboth dan tidak melakukan konvoi, tetapikarena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS yang akan mengarahkan

No.11/PID/2015/PT.AMBLEBIH SUBSIDERBahwa ia Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER(pernah dihukum dalam perkara RMS/residivis) bersamasama dengansaudara FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam Negeri dariRepublik Maluku Selatan (RMS) (dalam berkas terpisah), Saudara BUTJEMANUHUTU alias ABUT (dalam berkas terpisah), Saudara NIKOLASSOUISA (dalam berkas terpisah), Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, danSaudara FERDINAND PATTY (dalam berkas terpisah) serta SaudaraSIMON SAIYA selaku Saniri /

Negeri Soya mulai daritahun 1983 sampai dengan sekarang masih jadi saniri;Bahwa Saksi tahu kalau pada tahun 1996 Tergugat belum tinggal di objeksengketa;Bahwa setahu saksi kalau tanah yang rnenjadi objek sengketa adalah tanahNegeri Soya yang sudah diberikan kepada PenggugatBahwa Saksi tahu kalau pernah ada permohonan dari orang tua ParaTergugat.

Foto copy,Surat Keputusan Pemerintah Negeri/Saniri Negeri SoyaNo.29/1970 tanggal 4 Agustus 1970, telan bermeterai cukup dandisesuaikan dengan aslinyadiberi tanda T.IVIII.2 ;. Foto copy,Surat Permohonan Pengukuran dan Hak Milik atas tanahtertanggal 21 Agustus 1994, telah bermeterai cukup dan disesuaikandengan aslinyadiberi tanda T.IVIII.3 ;.

Foto copy,Fotofoto Dokumentasi Komisi Saniri Negeri Soya (15 oranganggota) pada lokasi batas tanah antara CV.

Leonard Lodewyk Rehatta dan Saniri Negeri Soya,Raja Negeri Soya menyatakan tidak ada tumpang tindih antara tanah milikAlm. Leonard Lodewyk Rehatta dan tanah CV.

Rp.1.550.000,Saniri 2.650.00Negeri 0,Insentif iRp. 2.100.000, Rp. Rp.1.020.000,Soa 1.080.00Insentif Rp. 600.000, Rp. Rp. 150.000,RT 450.000,MCK Rp. 6.197.565, Rp.

BOP Saniri Negeri Rp. 2.000.000,k. Insentif Saniri Negeri Rp. 4.200.000,I. Insentif Kepala SOA Rp. 2.100.000,m. Insentif Ketua RT Rp. 600.000,n. Pelaporan Rp. 2.000.000, Rp.2.000.000,Ekonomi a Pembuatan sentra produksi dan yangMikro berorientasi pada penyerapan tenaga kerjaRp. 10.000.000,Pedesaan dandengan sistem kelompok.Rp. 10.000.000,Rp. 10.000.000, Teknologi b. Pengembangan Usaha MikrojfepatGuna jc.

Negeri ;Bahwa yang angkat saksi sebagai anggota Saniri Neggeri adalahBupati Maluku Tengah atas usulan dari Soa Latulumaloy, sejaktahun 2007 ;118Bahwa tugas selaku anggota saniri Negeri adalah mengatur adatNegeri, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahnegeri ;Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif sebanyak satu kalisebesar Rp. 200.000, ;Bahwa ketika bantuan ADD tahun 2007 tahap di cairkan saksimendapatkan insentif sebesar Rp. 175.000, yang di serahkanoleh Bapak B.A.

SANIRI NEGERI dengan struktur sebagai berikut :1. Ketua Saniri Negeri2. Wakil Ketua3. AnggotaNAHUMURY: BALTAZAR ALFIUS KATAYANE: ROY TOLAU: JEMY DOMINGGU NY. JACOMINA.J.LATUNUSA/H MAKLION LATULUMALOY TONCY MANAKUTY BENIONE MALIHUTEIll. LPMN dengan strktur sebagai berikut :1. Ketua LPMN2. Bendahara3. AnggotaIV.1. Soa Katayene2. Soa Lat ulumaloy: EFRADUS MAITALE.: NY. M.A LEISELA.: NY. L. TOMATALA N.G. HOLLE A. LATUTIENE A. MAITALE H.

ADD/N(Kepala Pemerintah Negeri, Ketua LPMN, Ketua Saniri Negeri)pada Bank BPDM Cabang Masohi sebesar Rp. 61.176.283,I.

Negeri Soya pada tahun 2006 sampaidengan sekarang; e Bahwa kejadian dibawah tahun 2006 saksi tahu, karena kebiasaan secara adatNegeri Soya setiap pada tanggal 1 Desember diadakan rapat Saniri Besar untukmembahas surat surat masuk ataupun masalah yang ada diHal 49 dari Hal 68 Putusan No. 58/Pdt.G/2015/PN.Amb.Bahwa sejak saksi menjadi Saniri Negeri sudah pernah membahas masalahtanah di Negeri Soya; Bahwa mengenai masalah dusun di Kopertis sejak tahun 1996 Saniri Besarsudah membahas; Bahwa mengapa

Saniri Negeri membahas dusun di Kopertis karena pada tahun1978 pemerintah Negeri Soya memberikan tanah kepada MarthenBahwa pembahasan juga dilakukan oleh Saniri Besar karena ada komplen darikeluarga Puturuhu kepada Marthen Huwaa;Bahwa mengenai peninjauan lokasi dari Saniri Negeri saksi tidak tahu;Bahwa mengenai tanah objek sengketa saksi mengetahui batasbatasnya yaitu:e Sebelah Timur berbatasan dengan dusun Kamaruang ;e Sebelah Utara berbatasan dengan dusun Tabea Jou ;e Sebelah Selatan berbatasan

memberikan kepada orang yang bermohontersebut;Bahwa pemberian bias dikabulkan terhadap tanahtanah yang belum adapenghuni (kosong), tetapi kalau diatas tanah tersebut sudah ada orang yangtinggal tidak bias dikabulkan; Bahwa Saniri Negeri memberikan tanah tersebut kepada Marthen Huwaa sejaktahun 1978;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum memberikan tanah tersebutkepada Marthen Huwaa Saniri Negeri telah lebih dahulu turun melihat lokasiatau tidak; Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut

Enika Urialy/Mohamad tertanggal 2 Nopember 1992, dimana kedua suratpelepasan hak tersebut disaksikan oleh anggota Saniri Negeri Soya dan turutmengetahui Raja Negeri Soya R. A.

HUWAA yang menjabat sebagai Saniri Negeri Soyasudah mencegah pemberian tanah dari keluarga Puturuhu kepada VERIENAJOSEPHA BATSEBA REHATTA,SH dan kepada Drs. J. TAHAPARY, sehinggaperistiwa pelepasan hak tersebut tidak mungkin akan terjadi, akan tetapi sebaliknyabapak W. HUWAA menyetujui dan ikut menada tangani sebagai saksi dalam suratpelepasan hak atas tanah tersebut.

Saksi Julianus Matheis Wattimury: Bahwa sepengetahun saksi Penggugat dan Para Penggugat adamasalah tanah yang terletak di petuanan Halong tetapi terletak didalamkekuasaan Pemerintahan Kelurahan Lateri; Bahwa saksi mengetahui tanah yang merupakan obyek sengketatersebut sejak saksi menjadi Saniri Negeri dari Tahun 2012 sampaidengan Tahun 2018; Bahwa saksi tidak tahu luas objek sengketa tapi setahu saksi tanah itudulu disebut dusun parentah, pada Tahun 2005 tanahtanah disekitarobjek sengketa tersebut

Fotocopi surat pernyataan Wakil Ketua Saniri Negeri Halong, tanggal 10November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 4;5. Fotocopi surat pernyataan Kaur Pembangunan Negeri Halong tanggal 16November 2016, yang diberi materai dan dicocokan dengan aslinya,selanjutnya disebut T.1,2 5;6.

Setahu saksipada waktu itu Saniri melakukan pendekatan di rumah Penggugat,karena Pemerintah Negeri telah serahkan kepada Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa tanah objek sengketa ini sebelumnya adalah milik PemerintahNegeri, Saksi mengetahuinya pada awal tahun 2016;Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan tanah objek sengketa adalahpada waktu Tergugat 2 ART SAHETAPY pensiun, Tergugat 2 mengatakanada tanag di Lateri yang merupakan pemberian Negeri bagi jasanya,akan tetapi Tergugat 2 sudah lupa dimana, kemudian

Saniri Negeri mintaHalaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Padt.G/2020/PN AmbKewang tinjau lokasi tersebut, dan menentukan disitulah tanah Tergugat2, dan kemudian dilaporkan kepada Saniri Negeri, dan Saniri Negerikemudian siapkan suratsurat untuk serahkan ke Tergugat 2 ARTSAHETAPY;Bahwa bentuk surat penyerahan tersebut adalah surat pelepasan hak;Bahwa Tergugat 2 pernah buat surat pernyataan, dan Kewang membawasurat tersebut kepada Ibu Raja Halong yaitu Ibu STELA, tapi lbu STELAtidak

;Bahwa setahu saksi Saniri sudah putuskan sudah terjadi kesalahan dariLMD dan Pejabat dalam menentukan lokasi pembagian tanah, karenatanpa persetujuan Saniri Negeri;Bahwa saksi pernah melihat bukti P.3 dan P.1 saksi pernah lihat ketika diDPRD Kota dan pada waktu itu saksi diundang selaku Saniri Negeriterkait masalah pembagian tanah ini;Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa itu milik Terguagt 2 dari tahun2016 ;Bahwa Tergugat 2 yang datang duluan ke Kantor Negeri.