/PNSSNJTanaman cengkeh secara Geografis terletak pada 120 2 4,81 BT dan 5 1336,40 LSTanaman kopi secara geografis terletak pada 120 2 3,84 dan 5 13 36,40LS.Lokasi terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan lindung berdasarkan hasilploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan tanaman kopi yang tumbuh didalam kebun terdakwa) terhadap peta kawasan hutan dan konservasiperairan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.434/MenhutII

/2009 tanggal 23 Juli 2009) dan peta Tata Batas Kawasan HutanKelompok Hutan Sungai Tangka Kabupaten Dati II Sinjai Provinsi Dati ISulawesi Selatan Skala 1 : 25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batastanggal 18 januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada Pal Batas yang ditemukan di lapangan letak / posisitanaman cengkeh dan tanaman kopi terdakwa tersebut berada di dalamKawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Sungai Tangka di Desa ArabikaKecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

tanggal 18 Januari 1992,telah disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertapenetapannya telah diusulkan ke Menteri Kehutanan;e Bahwa menurut ahli tidak mengukur secara keseluruhan luas tanah yang dirambaoleh Terdakwa, namun berdasarkan pengamatan ahli luas kebun Terdakwa kuranglebih 0,5 Ha;e Bahwa berdasarkan hasil ploting titik koordinat (tanaman cengkeh dan kopi yangtumbuh didalam kebun) terhadap peta kawasan hutan dan konservasi perairandiwilayah propinsi Sulawesi selatan skala

1:250.000 (Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan RI) Nomor : SK//434/MenhutI/2009 tanggal 23 Juli 2009,dan peta batas kawasan hutan kelompok sungai tangka, Kabupaten Dati IT Sinjai,Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara TataBatas tanggal 18 Januari 1992) dan disahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 sertaberpedoman pada pal batas yang ditemukan di lokasi tanaman cengkeh dan kopitersebut berada di dalam kawasan hutan lindung kelompok sungai tangkaKabupaten Sinjai;e Bahwa

1:250.000 (Lampiran Keputusan MenteriKehutanan RI) Nomor : SK/ 434/MenhutH/2009 tanggal 23 Juli 2009, dan peta bataskawasan hutan kelompok sungai tangka kabupaten Dati II Sinjai, Propinsi Dati I SulawesiSelatan, skala 1 :25.000 (Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Januari 1992) dandisahkan pada tanggal 5 Oktober 1993 serta berpedoman pada pal batas yang ditemukandilokasi tanaman cengkeh dan kopi tersebut berada di dalam kawasan hutan lindungkelompok sungai tangka kabupaten sinjai;Menimbang

EFENDI dan kawankawan lebih dari 1 (satu) kalidengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala hinggamengkibatkan luka, sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat danditandatangani dr.Novi Oktaviana dokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atas namaMUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

EFENDIdan kawankawan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangankosong mengenai bagian kepala hingga mengkibatkan luka,sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr.NoviOktaviana dokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atasnama MUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

EFENDIdan kawankawan lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangankosong mengenai bagian kepala hingga mengkibatkan luka, sebagaimanaVisum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr.Novi Oktavianadokter pada Klinik Pratama Bintara Husada :Visum et Repertum No.136/M/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atas namaMUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaan ; Kepala : Kepala terasa pusing, Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri, Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala

Visum et Repertum No.136/IV/VRH/2016 tanggal 21 April 2016 Atasnama MUHAMAD UTUH EFENDI bin RAMAN umur 17 tahun, dengan hasilpemeriksaanKepala : Kepala terasa pusing,Alis : Memar sedang pada pelipis sebelah kiri,Pinggang : Terdapat nyeri pada perut skala nyeri Ill (post di tonjok),2.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataanmaaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 7 (tujuh) kaliberturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan

MenghukumTergugatuntukmembuatpernyataanmaaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturutmelalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:PengumumanSaya Hasan selakupribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusahayang menjadi Terdakwakasuspenggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwaberbagaikasus

Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maafkepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataansaya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karyatanggal 6 Juni 2015:"Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas

Kawashima Engineering PlastikIndonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatangani PerjanjianBersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yang mana sudahdilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya.Kutipan isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:1) Para Pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan suratkeputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kab.

SHIN KAWASHIMA selaku Presiden Direktur dan BpkSuranta seklau HRD manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat padapoint.4 Sepakatuntuk September 2013 selesaidanadakesepakatanstrukturskala upah tahun 2014.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namun dalamperundingan bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Strukturskalaupah pada tahun 2013.Sehingga perundingan

(Bukti P7)12.13.1415.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namun Tidakada kesepakatan.tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite:e 6Tergugat :1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan).2) Budget sebesar Rp 76.019.590, Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level

KarenaTergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah, sedangkan Para16.17.18.19.20.21.Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah di hitung terhadap semuaPekerja dari level operator sampai Manager.sehingga pertemuan tidak adakesepakatan. (Bukti P11)Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 diadakan meeting lobby yang ke III (tiga) olehPara Pihak, namun tidak ada kesepakatan.

SHIN KAWASHIMA mengenai Struktur Skala Upah , untuk perubahan skala upah Tahun 2013 dibahas tiapbulan di tahun 2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5) ;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara para Penggugatdengan Tergugat membicarakan struktur dan skala upah Tahun 2014 dan tidakdihasilkan kesepakatan, dan tanggal 27 Maret 2014 kembali diadakanperundingan bipartit ke II kembali tidak dihasilkan kesepakatan karena budgetyang diberikan perusahaan sebesar Rp 76.019.590

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ADHA WIJAYA, S.E.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaACHMAD SUBCHAN, terdiri dari :Hal. 12 dari 27 hal.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas nama SLAMETPRIYADI, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;fotokopi KTP atas nama SLAMET PRIYADI.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaARBAYAH, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan fotokopi KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar fotokopi potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

besar dan PIRT untuk skala kecil dengan tujuan agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanannya;Bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 19 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis CIU tersebutmerupakan jenis pangan, karena berasal dari Sumber hayati dari pertanian,perkebunan yang dilakukan pengolahan dan

apabila mengedarkan ataumenjual barangbarang tersebut harus ada jin; Bahwa setahu Ahli sampai saat ini di Tulungagung belum pernahmengeluarkan ijin untuk memperdagangkan minuman keras; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkanharus mendapat jin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produkSkala besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk sepertiminuman

besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/iowrisk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan;> Bahwa benar menurut keterangan Ahli minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang buktitersebut tidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutukeamanan dari Pemerintah;> Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebutsebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:11970/KKF/2019 tanggal

bahwa menurut keterangan Ahli barang bukti berupaminuman keras jenis Ciu tersebut merupakan jenis pangan, karena berasal darisumber hayati dari pertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan dan apabilamengedarkan atau menjual barangbarang tersebut harus ada ijin dan sampai saatini di Tulungagung belum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkanminuman keras dan dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat jjin edar/registrasi yakni berupa nomor MD/ML untukproduk skala

besar/high risk dan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agarproduk tersebut terjamin mutu keamanan dimana minuman keras jenis Ciumengandung alkohol positif, etanol positif kadar 41,02 % seperti barang bukti tersebuttidak boleh di konsumsi manusia karena belum adanya jaminan mutu kKeamanan dariPemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwaTerdakwa telah dengan menjual/nemperdagangkan barang berupa minumankeras jenis ciu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin edar dan juga

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan (skalaRakyat) harus mengajukan permohonan ljin Pertambangan Rakyat(IPR) kepada Gubernur Kalimantan Tengah apabila lokasi sudahmemenuhi syarat yang diatur dalam perundangundanganpertambangan umum yang berlaku.b.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan.Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2017/PN PikPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;Copy kwitansi CV.

No.275 K /PID.SUS /201092.Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;93.Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentang PenggarapanPotensi Kiriman Produk Regional dalam skala besar ;94.Daftar Pengantar faksimili dari saudara Putu Karsana tanggal 19 Mei2009 ;95.Surat No. 816 / Dirbiskom / 0507 tanggal 30 Mei 2007 tentangDukungan Pengelolaan Pos Logistik di daerah ;96.Perjanjian Kerjasama antara PT.

BatumasSejahtera ;129.Copy Surat No. 199 / Komlog2 / 4 /0208 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Potensi Bisnis Produk Regional Dalam Skala Besar ;130.Copy Nota Kesepakatan tanggal 05 Pebruari 2008 tentangPenggarapan Potensi kiriman produk regional dalam skala besar diwilayah kerja Wilpos IX ;131.Copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesi (Persero) No. KD 66 / Dirut /1007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.Pos Indonesia (Persero) ;132.Copy Keputusan Direksi PT.

di Lingkungan Wilayah Usaha Pos IXKalimantan ;159.Copy Evaluasi Bisnis Logistik skala besar (Bisnis Angkutan / PPPerlaksus) Tahun 2008 posisi Januari sampai dengan April 2008 ;160.Copy kwitansi CV.

Lukman Rukmana (Pelaksana padaKantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor) ;Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :.

IRWAN GUMELAR,SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim PengadaanTanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukumtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 4Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuranterhadap lahan yang diminta oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA,SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4Desember 2014 :Bahwa

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

(UMKM) (foto copy) ;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA. Salamun, terkaittanahtanah a quo yang dijadikan tempat relokasi di JambuDua ;e.

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

Peta Areal yangditetapkan untuk perkebunan kepala sawit PT.KBAS Skala 1 : 50.000 (Lampiran KeputusanBupati Ketapang Nomor : 143 Tahun 2009tentang Revisi Keputusan Bupati KetapangNomor 150 Tahun 2008 tentang Yin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik Pengolahan a.n.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

KBAS dengan menetapkanstandar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksiserta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KBAS denganmenetapkan standar teknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha danproduksi serta menetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonishanya sesaat pada awal pernikahan saja, denganberjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, tidak tentram, dan tidakharmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan danpertengkaran/cekcok baik dalam skala kecilmaupundalam skala besar.

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :16a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) haruS mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;0. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;35. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : PROF. DR.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) i PROF. DR.

Karena harus rinci, RDTR dituangkan dalam peta skala1:5.000 sehingga memerlukan peta pada skala 1:5.000. Sumber terbaikuntuk pemetaan skala 1:5.000 adalah foto udara ;Bahwa dalam proses penyusunannya, peta RIRW dan RDTR yang dibuatPemerintah Daerah harus dibawa ke BIG untuk diperiksa dan mendapatkanrekomendasi.

Mozaiking/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan ;Penajaman ;m.Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000 ;n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000 ;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000 ;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis ;Bahwa pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu :Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

perubahanperubahannya;Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yangberwenang;Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuaidengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentangAkuntansi Kehutanan;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala

1:50,000 atau1:100.000; danPeta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir:Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT.

1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter denganliputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Pasal 5:(1)(2)Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilakukan oleh Direktur Jenderal:Direktur jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada unit eselonIl lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanansesuai tupoksi;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud

Peta Skala 1 : 50.000; dan2.

Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat dilokasi areal yang dimohon;Copy Akte Pendirian Perusahaan beseerta Perusahaannyayang telah disahkan oleh Mentteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaranperubahan Akta Perusahaan oleh Kemnmterian Hukum danHak Asasi Manusia;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000beserta electronic file shp;Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh)meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Sertifikat

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratHal. 21 dari 270 hal. Put. Nomor 1012 K/PID.SUS/2017Keputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. KetuaIl. SekretarisHl.

,Ph.D. bin BOB ADNAN selakuAppraisal bersamasamadengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H. selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor,R. IRWAN GUMELAR, S.STP. selaku Camat Tanah Sareal/PPATS/AnggotaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG serta DR.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun, berdasarkan SuratKeputusan Nomor 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima eks Jalan M.A. Salmun padaKantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor TahunAnggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor ;I.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil bersamasama denganR. IRWAN GUMELAR, S.STP., KAWIDJAJA HENRICUS ANG aliasANGKAHONG selaku pemilik tanah, serta DR. BIMAARYA dan USMARHARIMAN serta Drs.

Skala persona (Revisi I)8) Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I.9) Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I10) Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/201111) Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.12) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 02.01/KTR/Konst-PRC/D.7/2011 tanggal 25 Mei 2011 untuk pekerjaan perencanaan pasar utama pasar tradisional tejoagung.13) Dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 800/01-LU/kontrak/D.7/2011 untuk pekerjaan

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Skala Persona Revisi II.Dokumen HPS Revisi II.Dokumen EE Revisi II.Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.Penyerahan Ke dua (FHO) PT. Nuban Karya tanggal 18 September 2012.Foto copy surat dari PPK ke Panitia penerima dan pemeriksa barang tertanggal18 September 2012.(Dipergunakan dalam perkara lain)8.

Skala Personaselaku Konsultan Perencana yang diserahkan oleh saksi Sus Nugroho dan saksiSurahman, ST kepada terdakwa.

Skala Pesona selaku Konsultan Perencana.

Skala Persona Revisi II.36) Dokumen HPS Revisi II.37) Dokumen EE Revisi II.38) Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona.39) Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.40) Dokumen pencairan 95 % CV. Alexindo.41) Dokumen pencairan 5 % CV. Alexindo.42) Penyerahan Ke dua (FHO) PT.

Namun seiring dengandinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global,perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampumenunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupunkualitas pengelolaan.

Meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) untukpengembanganusaha (ekspansi),c.Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saingyanglebih baik,d. Meningkatkan efisiensidan efektivitasusaha,e. Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMNPerkebunan, danf. Meningkatkan daya saingdan posisi tawar BUMNPerkebunan..

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan = diharapkanpermasalahan yang saat ini dihadapi oleh masingmasing BUMNPerkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antarBUMN Perkebunan (PTPN sampai dengan PTPN XIV) yang tersebardi hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatanefisiensidengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMNPerkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

Dengan skala ekonomidan ukuran bisnis yang semakin besar Holding BUMN Perkebunanakan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnisperkebunan di negaranegara ASEAN dan mampu salingbersaingdengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.8.

Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebihmemiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitaspengelolaan.3.