Ditemukan 152 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-06-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2016/PT BJM Tanggal 25 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MUCHSIN SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HERRY SUPRIYANTO, SH., MH Bin ASMANUHADI
85 — 45
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HERRY SUPRIYANTO, SH., MH Bin ASMANUHADI
85 — 45
Abu Bakar SidikPendidikan TinggiA. Pejabat Penguji dan Herry Supriyanto,SH.MHMenandatangani SPM5. Bendahara Penerima Pahrudin Ali Hamis, SE6. Bendahara pengeluaran Muhammad Fitri, SH7. Bendahara Pengeluaran Akhmad IskandarPembantu untuk PNBP8. Bendahara Pengeluaran Yuli Faulina, SEPembantu untuk kegiatan danusaha Perguruan tinggi9.
Abu Bakar SidikPendidikan TinggiA. Pejabat Penguji dan : Herry Supriyanto,SH.MHMenandatangani SPM5. Bendahara Penerima : Pahrudin Ali Hamis, SE6. Bendahara pengeluaran : Muhammad Fitri, SH7 Bendahara Pengeluaran : Akhmad IskandarPembantu untuk PNBP8. Bendahara Pengeluaran : Yuli Faulina, SEPembantu untuk kegiatan danusaha Perguruan tinggi9.
Register : 24-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 362/PDT/2017/PT-MDN Tanggal 5 Desember 2017 — NURSIAH PURBA VS RAPIA BR SINAGA, DKK
27 — 10
27 — 10
antara Masda Br Simanjuntak kepada Asti BrGultom tentu adalah objeknya yang berada diluar objekperkara karena Surat Pernyataan Hak Dengan Ganti Rugi dariMasda Br Simanjuntak telah sesuai dengan ketentuan hukumdan perundangan yang berlaku serta diketahui oleh KepalaDusun dan saksisaksi yang berbatasan tanah / sepadan dandengan demikian keberatan dari Pembanding tidak beralasandemi huku;Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum yang telah disebutkandiatas maka patut dan adil juka yang mulia Hakim Tinggia
Register : 10-03-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Tanggal 2 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
RAKIMAN ALIAS BASRI BIN TURU JUMARANG.
154 — 18
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
RAKIMAN ALIAS BASRI BIN TURU JUMARANG.
154 — 18
Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 3 Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 105 Tabing Tinggia;
22.
Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 2 Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 105 Tabing Tinggia;
23.
Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 1 Kegiatan Rehabilitasi Jamban SDN 105 Tabing Tinggia;
Barang Bukti Nomor 21 sampai dengan Nomor 23 dikembalikan kepada St. Hamsinah;
24.
Laporan Hasil Pekerjaan Pengendalian Rayap (Termite Control) SDN 172 Pattalassang;
25.
Register : 16-08-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 27-10-2022Putusan PT MAKASSAR Nomor 33/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 18 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAKIMAN ALIAS BASRI BIN TURU JUMARANG.
164 — 0Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 3 Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 105 Tabing Tinggia;
22.
Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 2 Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 105 Tabing Tinggia;
23.
Laporan Realisasi Keuangan Dan Fisik Pencairan Dana Tahap Ke 1 Kegiatan Rehabilitasi Jamban SDN 105 Tabing Tinggia;
Barang Bukti Nomor 21 sampai dengan Nomor 23 dikembalikan kepada St. Hamsinah;
24.
Laporan Hasil Pekerjaan Pengendalian Rayap (Termite Control) SDN 172 Pattalassang;
25.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-03-2018Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI
234 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetappemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telan melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;Bahwa namun demikian terhadap putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggimasih perlu diperbaiki pidananya karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia
Putus : 25-03-2014 — Upload : 27-12-2019Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/PDT/2013
Tanggal 25 Maret 2014 — I. 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, dk, II. II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG VS Ny. RUMITA BUTARBUTAR
372 — 281 — Berkekuatan Hukum TetapNomor 814 K/Pdt/2013pertimbanganpertimbangan a quo diambil bukan berdasarkan hasilpemeriksaan atas berkas perkara sebagaimana mestinya selaku Judex Facti;Bahwa dari pertimbangan hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggia quo nyatalah secara terang benderang pelanggaran hukum yang dilakukanoleh Pengadilan Tinggi DKI sebagai Judex Facti tingkat dua, yaitu :Putusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan UU1.Putusan Pengadilan Tinggi a quo (selanjutnya disebut Judex Facti)Melanggar ketentuan Pasal 184
Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-04-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — FRIED ASAHEL, S.E bin PANUS R. BADJAU;
552 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menghukum Terdakwa karena terbukti menyalahgunakan kewenangan. Menurut judex ... [Selengkapnya]
dipungutTerdakwa dari Para Anggota DPRD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, yang dengan sengaja tidakdisetorkan Terdakwa ke Kas Negara melainkan telah digunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa;Bahwa sampai sekarang Uang Persediaan sebesar Rp301.560.000,00 (tigaratus satu juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut belumdikembalikan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukumJudex Facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggia
Putus : 18-04-2012 — Upload : 02-08-2012Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2012
Tanggal 18 April 2012 — MENTERI KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA RI, DKK vs. PT. RADIO PELANGI LINTAS NUSA
37 — 19 — Berkekuatan Hukum TetapPadahal berdasarkan fakta hukum, frekuensi radio 99.5 MHztelah ditetapbkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku terhadap permohonan IPP dari Radio Kardova (TERGUGAT IIINTERVENSI/PEMBANDING II).Bahwa dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi aquo baik dalam menentukan faktafakta hukum pada pertimbanganPutusannya serta amar Putusannya yang membatalkan dan mencabutObjek Sengketa II, secara hukum membuktikan upaya Pengadilan Tinggia quo untuk mengabaikan kewenangankewenangannya
Register : 10-05-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 09-12-2019Putusan MS LANGSA Nomor 0133/Pdt.G/2017/MS.LGS
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 112Arsyad Husein tidak setuju adanya hibah, dengan nada tinggia menyatakan bahwa hibah itu tidak sah. Dia mengatakan apahibahhibah, semuanya dilebur untuk difaraidh (Faraidl tanggal 20Oktober 1998). Dan Arsyad Husein, mengaku bahwa hibah padawaktu itu sudah ada. Kemudian dibuat sekalian faraidh. Hartahartayang difaraidh tersebut berupa kedai, toko, tanah, sawah. Pembagiandisesuaikan hak masingmasing.
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 14-11-2017Putusan PN BANDA ACEH Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Rifan Ramodha, S.T Bin Fadli
140 — 44Aerial : . .c) Max. working outreach: 20 m dari as meja putarLaddertangga pemadamd) Rotasi: 360e) Material tangga: baja berkekuatan tinggia) Hidrolik circuit: tangga atau outrigger/kakipenyangga sebanyak 2 buah sebelah kiri dan 2 buah2.
Register : 14-11-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 14-11-2017Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
Tanggal 27 Oktober 2017 — SYAHRIAL, SE.,MSi;
92 — 40Aerial : . .Ladder c) Max. working outreach: 20 m dari as meja putartangga pemadamd) Rotasi: 360e) Material tangga: baja berkekuatan tinggia) Hidrolik circuit: tangga atau outrigger/kakipenyangga sebanyak 2 buah sebelah kiri dan 2 buah2.
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
421 — 425 — Berkekuatan Hukum TetapNindya Karya adalah pihak ketiga yangberitikad baik, oleh karenanya Putusan Pengadilan Banding a quo tidakmenerapkan prinsip keteraturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal18 dan Pasal 19 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah memberikan ruang/ketentuan hukum kepada pihak ketiga yang merasa kepentingannyaterkait dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggia quo keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena mengesampingkan