Ditemukan 155 data
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Van Veen, tentang kriteria dan syarat untuk diterapkanajaran Perbuatan Melawan Hukum Materil (dalam Fungsi Negatif), sebagai berikut :Th. W. Van Veen yang memberikan istilah Facet Wederechtelijkheidmenyatakan bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenarhanya sebagai kekecualian hukum yang jarang sekali.
DEWI YULIANA
Terdakwa:
1.ZULNARDI als ZUL Bin SUDIRMAN ADENAN
2.RUSLIANTO Als RUSLI Bin RUSLAN NAIM
55 — 18
Dalam pembagian makna tersebut, makaunsur tanpa hak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu darimakna melawan hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait,sejarah pembentukannya, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
1.JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUKAMTO
2.JAKA PERMANA Als JAKA Bin SOBIRIN
52 — 17
Dalam pembagian makna tersebut, makaunsur tanpa hak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu darimakna melawan hukum itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait,sejarah pembentukannya, dan lainlain;Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia
198 — 640 — Berkekuatan Hukum Tetap
Van Veen dalam Hetgezag van het Openbaar Ministerie, halaman 10: Apakah hukumpidana kita suatu hukum pidana berdasarkan kesalahan ataukahsuatu hukum pidana berdasarkan kesialan? PUK/Pembanding/Terdakwa memang sedang sial karena terhadap pelaksanaan pasalyang didakwakan kepada Terdakwa, baru kali ini dilimpahkan kePengadilan dan baru pertama kali untuk masalah gula tanpa labelSNI di Indonesia, dengan kata lain akan menjadikankelincipercobaan.
1029 — 492
Menyatakan Penundaan Kevajiban Pembayaran Utang(PKPU) PT Citra Sari Makmur demi Hukum berakhir.TW WF A ceed Tae VOD veee be cb ce Veen on ee cee cet eee ee eee ee NOID AS Cece DEDTT/IAI LDN Tee Dae3. Menghukum Termohon PKPU dan seluruh kreditorkreditomya untuk tunduk dan mematuhi sertamelaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut.4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.3.560.000, (tigajuta lima ratus enam puluh nbu Rupiah) kepada Termohon.C. TERMOHON TERBUKTI TELAH LALA!
126 — 34
Demikian jugamenurut Hoge Raad melalui arrest 31 Januari 1919 yang menyatakanperbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuatyang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kKewajibanhukum pelaku, kaidah kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimsependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinyamenyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengankonteks setiap
80 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
kontrak kerja, Surat Keputusan merupakankorespondensi belaka yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif;Bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas apabila dihnubungkan Pasal 7 Ayat(1) Undangundang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturanPerundangan;Bahwa apabila wederrechtelijk atau melawan hukum diartikan zonder verlof(tanpa izin) diartikan zonder eigenrecht (tanpa hak sendiri) dan diartikan juga instriid met het recht (bertentangan dengan hukum) sebagaimana dikemukakanoleh Van Veen
41 — 10
hierarki peraturan perundangundangan; Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukummenggunakan Surat Edaran dan menggunakan Surat Keputusan tersebut di atas sebagai dasarhukum untuk menghitung kerugian negara dan menuntut Terdakwa ; Menimbang, bahwa apabila wederrechtelyk atau melawan hukum diartikan zonderverlof (tanpa izin), diartikan zonder eigenrecht (tanpa hak sendiri), dan diartikan juga in stryjdmet het recht (bertentangan dengan hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Van Veen
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id ar ~ BSask= 35 Z SS eeFoo Aye rN ayo Rr ORD seen oem Veen Cette< tote Ae ete Gest Lene son Bn 1 CBteoee)D rate = Bsronnie we.
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
123 — 77
H. van der Veen, him. 457, Diterbitkanoleh PT. Sulo 2016, Yayasan Penguruan Kristen Toraja Badan Pekerja SinodeGereja Toraja) adalah sebagai berikut :1. Hilang, terhapus mati (tt sesuatu hal), tidak berlaku lagi, buntu; putta api apian : hilang lenyap seperti api padam;2.
428 — 287
Vander Veen).Sementara itu, aSas kecermatan materiil berhubungandengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badanpemerintah atas keputusan yang diambilnya.
80 — 22
Sri... cee ceeceeeeeeeeceeeee eee eeeeeeeeeeseaeeeeeeeeeeees Rp. 22.881.066,19) 2 AGUS PLY Ghee we eres eres eas cee ewe oes ove ves ewe owe one exe oe ove Rp. 21.040.580,2, VEEN sesso ce ne sen so se a a cemrrercarnceremmemnaena Rp. 22.881.066,21). Maman SUparMan ............seccseeeeeeeeeeneeeaeeees Rp. 19.660.221,22). WALMAN........ccceeceecceeeeeeeceeeneeeeueeeeeaeeeaeeenees Rp. 21.960.823,23). SAMIAN........cccceccseeeeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeneeesaeeneees Rp. 12.720.203,24).
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
74 — 47
W. van Veen dalambukunya Facetwederrechttelijkheid menyatakan : Secaramelawan hukum itu akan dapat dihapus dengan berbagai dasarpembenaran, antara lain karena keadaan terpaksa (DjokoPrakoso, SH, Pemecahan Perkara Pidana).Lagi pula telah jelas dan nyatanyata dari buktibukti danketerangan'saksisaksi, bahwa tandatangan TerdakwaHartawan Tahir bukanlah merupakan final dari di bayartidaknya calon penerima ganti rugi atas pengadaan tanahperluasan Bandara Internasional Sultan HasanuddinMakassar a quo melainkan
103 — 81
W. van Veen dalambukunya Facetwederrechitelijkheid menyatakan : Secaramelawan hukum itu akan dapat dihapus dengan berbagai dasarpembenaran, antara lain karena keadaan terpaksa (DjokoPrakoso, SH, Pemecahan Perkara Pidana).Lagi pula telah jelas dan nyatanyata dari buktibukti danketerangan' saksisaksi, bahwa tandatangan' TerdakwaHartawan Tahir bukanlah merupakan final dari di bayartidaknya calon penerima ganti rugi atas pengadaan tanahperluasan Bandara Internasional Sultan HasanuddinMakassar a quo melainkan
130 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objectieverecht), tanpa memiliki haklkewenangan (zonder daartoe gerechtig te Zijn);Bahwa Jan Remmelink, mantan Jaksa Agung Belanda dan Guru BesarHukum Pidana di beberapa Universitas ternama di Belanda, dalam Bukunyayang berjudul "Hukum Pidana, Komentar Atas PasalPasal Terpenting dariKitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangHukum Pidana Indonesia", mengatakan bahwa beliau menghimbau memilihsolusi yang ditawarkan oleh Profesor Van Veen