Ditemukan 1600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dijatuhkan dilakukan dijadikan diajukan dimasukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 6 Agustus 2015 — - HENDRA PERDANA SURYA, S.IP Bin HERY SUSANTO
101 — 34
  • dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikanpasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 2UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, selain pidana penjara, kepada Terdakwa dijatukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — MUNANDAR, SH., DKK VS JAKSA PENUNTUT UMUM
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 112 PK/Pid.Sus/2010PUTUSAN KASASI YANG DIJATUKAN KEPADA TERDAKWA (MUNANDAR, S.H.) DAN TERDAKWA II (JUSTINUS PAINORAHARDJO, S.H.) MAJELIS HAKIM KASASI MENGABAIKAN ALASANMATERIIL PENGAJUAN KASASIBahwa selain telah khilaf dan keliru) karena mengabaikanketentuan formil dalam pengajuan kasasi, ternyata MajelisHakim Kasasi juga telah khilaf dan keliru dalammemberikan pertimbangan hukum tentang alasan materiildalam pengajuan kasasi.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
102 — 14
  • memperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada para Terdakwa layak dijatukan
    tanggal 10226September 2019, karena hanya berupa foto copy maka Majelismenetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada para Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 265/PID.SUS/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juli 2016 —
76 — 32
  • karena tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tidak/oukantindak pidana yang sama Jenisnya (tidak sejenis), maka berdasarkan pasal 66ayat (1) KUHPidana maka pidana yang dapat dijatuhnkan kepada Terdakwaadalah ancaman pidana yang terberat yaitu 6 (enam) tahun ditambahsepertiga (1/3), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepadaTerdakwa adalah 8 (delapan) tahun ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sahdan menyankinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadaTerdakwa harus dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
136 — 80
  • , danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang,bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggarPasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MIFTAHUDDIN
142 — 195
  • dan memperhatikan pasal 222160KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukummelanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, olehkarenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS
135 — 25
  • , dan memperhatikan pasal 222KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukummelanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, olehkarenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
173 — 22
  • biaya perkara yang besarnyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang,bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbanganMajelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepadaHalaman 148 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkTerdakwa layak dijatukan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 12-04-2012 — Putus : 25-05-2012 — Upload : 14-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 18/PID.SUS.K/2012/PT.MDN
Tanggal 25 Mei 2012 — ROBERT EDISON SIAHAAN
53 — 29
  • rupiah) dengan ketentuan jika terpidanatidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehjaksa dan dileleang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam halini terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayaruang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
209 — 151
  • setimpal dengan kesalahannya, danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001, namun kerugian negara hanya sebesar Rp. 3.195.600,00 (tiga jutaseratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka kepada kepada Terdakwa tidaklayak dijatukan
Pengadilan PN SLEMAN
Putus : 24-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 259/Pid Sus/2013/PN Slmn
Tanggal 24 Oktober 2013 —
142 — 71
  • YONAS Bin KHAIRIL ANWAR dengan Pidana penjara selamaSeumur Hidup;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II EDI NUR CAHYO AliasPENTHET Bin HARJANA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa II EDINUR CAHYO Alias PENTHET Bin HARJANA dikurangkan dari pidanayang dijatukan; Memerintahkan terhadap Para terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menetapkan barang bukti:e Sisa pakaian korban yang dibakar.e (satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAOL MALA
169 — 182
  • danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — MA'FARI, S.Sos Bin AHMAD SUJANGI
123 — 80
  • dan memperhatikan pasal 222 KUHAP dibebanipula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang,bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Maijelis dimuka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
156 — 46
  • , danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang,bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
153 — 31
  • membayar biaya perkarayang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Halaman 207 dari 260, Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PtkMenimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelisberpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
RAWI Anak MANUM
102 — 19
  • danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana196penjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2476 K/PID.SUS/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — YUNIRE, S.E.;
231 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK.tanggal 26 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa YUNIRE, S.E. dan JaksaPenuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/PidSusTPK/2018/PN Plktertanggal 14 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana penjara yang dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
100 — 15
  • dan213memperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
105 — 24
  • danmemperhatikan pasal 222 KUHAP dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatukan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
200 — 43
  • dengankesalahannya, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimanapertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidanapenjara, Majelis berpendirian kepada Para Terdakwa layak dijatukan