Ditemukan 1646 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : encep ekmes encek egies expres excel excis ences exres eces excess excee excls
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
100 — 17
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yangmenghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaanterpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), ataumenjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.Sehingga
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 11 Mei 2016 — SUNANDAR bin ODANG (alm)
84 — 25
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yangmenghapus kesalahan Terdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal44 KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak dan relatif (basal 48 KUHP),pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2)KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51ayat (2) KUHP), sehingga secara hukum Terdakwa mempunyai kemampuanbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini danharus dijatuhi pidana yang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
81 — 95
  • keadaan darurat(noodtoestand) ( pasal 48 KUHP ) , pembelaan terpaksa ( pasal 49 ayat (1) KUHP ),smelaksanakan ketentuan undangundang ( pasal 50 KUHP ) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang ( sah ) ( pasal 51 ayat (1)KUHP).Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghaopus kesalahanTerdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab ( pasal 44 KUHP ) , Daya paksa (obermacht ) mutlak dan relatif ( pasal 48 KUHP ), pembelaan terpaksa yang melapauibatas ( noodweer exces
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
422 — 170
  • Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44(tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer exces),pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatanyang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada duakemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pulamerupakan alasan pemaaf.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 210/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
RENDY INDRO N SH.MH
Terdakwa:
INDRA PRASETYO, S.Pt.
99 — 25
  • hukumnya, berupa keadaan darurat (noodtoestand)(pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakanketentuan undangundang (pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatanyang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahanTerdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa(overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2015 — ADE SUHARTONO BIN HADI SISWANTO
61 — 8
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahanTerdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa(overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankanperintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP), sehinggasecara hukum Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidana yangselimpal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
129 — 19
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskesalahan Terdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), dayapaksa (overmacht) mutlak dan relatif (basal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankanperintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 30 September 2015 — MAMAN SUPARMAN, S.Sos
111 — 101
  • Serta tidakditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa : yaitu tidakmampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak dan relatif(pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) (pasal49 ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal51 ayat (2) KUHP), sehingga secara hukum terdakwa mempunyai kemampuanbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini dan harusdijatuhi pidana yang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR
Tanggal 13 Januari 2015 — Drs. EVALDI
86 — 16
  • tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini majelis Hakim tidaksependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan haruslah ditolak seluruhnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasanalasanyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baikberupa alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidakmampu bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksayang melampaui batas (noodweer exces
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
126 — 24
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskesalahan Terdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), dayapaksa (overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankanperintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
91 — 15
  • KUHP) dan menjalankan perintahjabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (pasal 51 ayat (1) KUHP).Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh penuntut umum olehkarena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP.Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa :yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (overmacht)mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas(noodweer exces
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
106 — 29
  • berpendapat bahwaterhadap dalildalil yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa semuanya sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan faktadan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasanalasan yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik berupaalasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidak mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
59 — 8
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yangmenghapus kesalahan Terdakwa : yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak dan relatif (pasal 48 KUHP), pembelaanterpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), ataumenjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP),sehingga secara hukum Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannnya dalam perkara ini dan harus dijatuhi pidanayang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JAAFAR ARIEF, S.Sos
86 — 25
  • Pembelaan Penasihat HukumHal 163 dari 171 halaman Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2019/PN PbrTerdakwa semuanya sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan faktadan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasanalasan yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik berupaalasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidak mampubertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ; KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
85 — 35
  • Serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), dayapaksa (overmacht) mutlak dan relatif (basal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yangmelampaui batas (noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankanperintah yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 30-11-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 9 April 2018 — JUMALING
239 — 33
  • Yunus, Alm Jonipen, saksi Sutrisno, saksi Irwandi, S.Pserta pihaklainnya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasanalasanyang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baikberupa alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidakmampu bertanggungjawab, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksayang melampaui batas (noodweer exces), atau menjalankan perintah yangtidak sah dengan itikad baik, atau berupa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pajak
Register : 20-04-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 34/G/2018/PTUN-BDG
Tanggal 27 September 2018 — PROBO PRASETIO vs KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) P2 DAERAH KABUPATEN BOGOR
240 — 98
  • Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tertanggal 2 januari 2018 untukNOP 32.03.121.007.003.0493.0 Letak obyek Pajak Blok SinapeulRt.003/06 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan MadangKabupaten Bogor, nama dan alamat wajib Pajak Probo Prasetio.Taman Permata Indah Rt.009/00 Pejagalan Jakarta Utara.TerhutangPajak PBB tahun 2018 sebesar Rp. 332.200, dan Terhutang Pajak PBBtahun 2014 sebesar Rp. 346.126 . yang akan jatuh tempo tanggal 31JAGIU Situs 20 TG exces
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
389 — 116
  • Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44(tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) (noodweer exces),pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatanyang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 (daya paksa) ada duakemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pulamerupakan alasan pemaaf.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
96 — 26
  • Serta tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa : yaitu tidak mampubertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (overmacht) mutlak danrelatif (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas(noodweer exces) (pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yangtidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat (2) KUHP).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 15-05-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 150/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG.-
Tanggal 15 Mei 2014 — DRS. H. SOEMARNO, MM.
84 — 9
  • Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.158.410.000, terdiri dari : ATK & Belanja jaSa KANtOF.......ccccceeeeeeeeeeeeneenes Rp.322.435.000,+ Bela nia BB Mss sexes exces : ecco s omwnws x exten a einen 5 omnes 2 eee .