Ditemukan 1673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik rebuplik repubiik rebublik repubik repblik repulbik repuplik repbulik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-03-2016 — Upload : 08-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — SARWAN, S.Sos bin BASARUDDIN
177 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1403 K/Pid.Sus/20153.2.3.3.3.4.3.5.Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang PemenuhanBeban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;Dimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2009 di atas ditandatangani, ditetapkan di Jakarta dan diberlakukanpada tanggal 30 Juli 2009;Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4586)di jadikan dasar mengingat Peraturan
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1296/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 21
  • Bukti tersebut telah bermeteraicukup dan telah dinazzegellen Kantor Pos, lalu diberi kode T2 ;Fotokopi SK CPNS ke PNS Nomor 1343/B.Pers/60/PNS/1989 yangdikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama MenteriKesehatan Repulik Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dantelah dinazzegellen Kantor Pos, lalu diberi kode T3 ;Fotokopi fotofoto kebersamaan Pemohon dan Termohon Periode 2014 2019.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-09-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 15/PDT.G/2013/PN.CBN
Tanggal 17 September 2013 — IR.TRI KUNTARTO, MSC selaku Direktur PT SHGW BIO –TEA INDONESIA.; LAWAN; - ALFRED PETER GEITENBEEK; - EMMY MARIA CATHARINA JANSEEN; - NOTARIS RICHARD SUWONDO,SH;
288 — 262
  • LLM, Advokat ALI BUDIARDJO NUGROHO REKSODIPUTROCOUNSELLORS AT LAW beralamat di Gedung graham CIMB Niaga lantai 24 JalanJendral Sudirmnan kav 58 Jakarta 12190;Tergugat III datang Kuasa INSIDENTIL DONI YUDI RAMADHONDO ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara dengan jalan Mediasi, dan untuk keperluan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 12-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 167/Pdt.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2021 — YULIUS DAGILAHA, S.H X 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC, M.PA, M.A, dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC, M.T, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat,CS
247 — 156
  • hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politikseria penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasikepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia ;Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan sertapenegakan hak hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklahlembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikanperselisihan internal partai yang adil dan beradab ;Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)Mahkamah Agung Repulik
    Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politikserta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasikepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia ;23.Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan sertapenegakan hak hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklahlembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikanperselisihan internal partai yang adil dan beradab ;24.Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 19 Agustus 2013 — Pembanding/Terdakwa : M. FERRY AL CHAIDIR Diwakili Oleh : Drs. BENASO HAREFA, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
93 — 58
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Repulik IndonesiaNomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdakwa selaku Pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaransurat bukti dimaksud sebagaimana juga dinyatakan dalam Diktum Kedua SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/KPTS
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
345 — 556
  • MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebutyang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadihubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawabdan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans) dalamhal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Ketentuan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4Halaman 150 dari 158 halaman.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 21-06-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 19 Agustus 2013 — INDRANSONO, BE BIN (ALM) TOMAN
68 — 47
  • Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu selayaknyapekerjaan 100% dilaksanakan sebagaimana surat perintah kerja maupun addendumkontrak adalah melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Repulik IndonesiaNomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdakwa selaku Pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat berkas yang menjadi dasar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Pembagian Harta
Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 123/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 23 Agustus 2016 — Lulupriatiny Layani melawan Liauw Wiryo Santoso
246 — 52
  • puluh sembilan ribu dua ratus delpan puluhdelapan rupiah); Hutang PENGGUGAT REKONVENSI ke Bank Central Asia / BCAadalah sebesar Rp. 5.133.333.333,00 (lima milyar seratus tiga puluh tigajuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tigah puluh tiga rupian);Sehingga total hutang pribadi PENGGUGAT REKONVENSI adalahsebesar Rp. 12.617.762.621,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh belasjuta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah;Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 04-12-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 979/PDT.G/2012/PN.SBY
Tanggal 4 Desember 2013 — ARIYO SUTANTO DKK VS ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn DKK
65 — 12
  • Bahwa menanggapi PetitUrn gugatan Penggugat yang antara lain meminta agardilaksanakan Uit Voerbaar Bijvoorraad, Turut Tergugat sangat keberatan karena sesuaidengan Surat Edaran Mahkinah Agung Repulik Indanesia tanggal 21 Juli 2000 No.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
156 — 71
  • 2017 di bawah register nomor 46/pdt/2017;Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Ill, Turut tergugat Il,Turut tergugat V, Turut tergugat VI dan Turut tergugat VII tidak pernahHalaman 19 dari 98 Perkara Nomor 286/Pdt.G/2016/PN Cbi.hadir dan menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dimuka persidanganwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga acarapersidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR danPeraturan Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 82/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
448 — 363
  • ;Menimbang, bahwa data Yuridis adalah keterangan mengenai statushukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknyadan pihak lain serta bebanbeban lain yang membebaninya, dengan demikianAkta termasuk kedalam klasifikasi data yuridis dalam pendaftaran hak tanah(Vide Pasal 1 angak 5 Peraturan Menteri Agraria.Kepala Badan NasionalPertanahan Repulik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan/disebutdengan Permenag/KaBPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
378 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 20072008, beserta lampirannya; 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07B/PIMP/II/20072008 tentang perubahan kedua atas Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PIMP/II/20072008 tentang perubahan susunan dan keanggotaan BadanMusyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masakeanggotaan tahun 20042009 tahun sidang 20072008, besertalampirannya; 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Repulik
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Ny. Oey Huei Beng
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk Cq PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Bandung
Terbanding/Tergugat II : Oey Han Bing
Terbanding/Tergugat III : Oey Tiauw Sioe
122 — 85
  • Perkembangan HasilPenyidikan, Nomor Surat : B / 770 / X / 2016 / Dit Reskrim Um Fanggal 25Oktober 2016, diberi tanda PLW5.1;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan, Nomor Surat :B/ 1905/XII/2016/ Dit Rekrim Um Tanggal 6Desember 2016, diberi tanda PLW5.2;Fotocopy telah di nazegel, yaitu Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan, Nomor Surat : B / 217 / Ill / 2017 / Dit Rekrim Um Tanggal 6Desember 2017, dibri tanda PLW5.3;Fotocopy surat yang ditujukan kepada Presiden Repulik
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
97 — 73
  • . , bahwa untuk diketahui Putusan perkaratersebut belum berkekuatan hukum tetap dan seandainyapun putusantersebut berkekuatan hukum tetap, Para Terbanding tidak dibenarkanHalaman 60 dari 96 putusan Nomor 118/PDT/2019/PT SMRmenghentikan kegiatan tambang Terbanding, terkecuali atasPutusan/Perintah Pengadilan. karena Terbanding adalah selakukontraktor dari PEMERINTAH REPULIK INDONESIA, juga masyarakat(Pengusaha), dimana hak dan kewajiban Terbanding tertuang dandilindungi oleh UU no 4 tahun 2009.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 10-03-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
Tanggal 29 Juli 2015 — SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd Alias IPUL
238 — 157
  • Halaman 58 dari 92istirahat di rumahnnya dan telah memberi kami makan malam di rumahnnya,sebelum kami di jemput oleh orang yang berada pada gambar F Terdakwa.Bahwa Saksi, AHMAT BOZOGLAN, ABDUL BASIT dan ALTINCIBAYYRAM memasuki wilayah Negara Repulik Indonesia saksi menggunakanpaspor Palsu yang saksi dapat dari seseorang di Bangkok Thailand, kemudiansaksi masuk ke Wilayah Indonesia melalui Jalur Illegal karena tidak melewatipintu pemeriksaan keimigrasian sesuai ketentuan Perundangundangan yangberlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — 1. JAMALUDIN, DKK VS PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (PT BNJM)
126 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndustrialPalangka Raya yang menolak Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugatadalah tidak tepat dan keliru, karena jelasjelas bahwa gugatan Termohon/Penggugat adalah obscuur Libel / Kabur dan salah dalam mencantumkanalamat terbukti bahwa Penggugat/Termohon mencantumkan alamat padaBase Camp, padahal hanya 2 (dua) orang Tergugat tinggal di Base Camptersebut, karena hanya berbentuk mess, sedang Para Pemohon/ParaTergugat alamatnya berbedabeda,maka mohon kepada Yang Mulia majelisHakim Agung pada Mahkamah Agung Repulik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UU NO. 17 Tahun 2003 yang berbunyi :Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka meliputi :Kekayaan Negara/ Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta Hakhak lain yang dapatdinilai dengan uangtermasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/ perusahaan daerah juga tidak mengikat secara hukum dengan adanyaUU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut.Perlu pula di ketahui bahwa Fatwa Mahkamah Agung Repulik Indonesiatersebut
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
457 — 226
  • mengadilidan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan secara melawan hukum yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuaidengan ketentuan yakni bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian keempattentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat (1) yaitu semua pihak yangterlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaanBarang/Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Repulik
    PengkajianTeknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019yang memasukkan dokumen yang tidak benar dan melaksanakan pekerjaantidak sesuai yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bagian keempattentang Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 7 ayat (1) yaitu semua pihak yangterlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaanBarang/Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Repulik
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Putus : 12-06-2012 — Upload : 17-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 07/ Pdt.G / 2011 / PN.JMB
Tanggal 12 Juni 2012 — Hj. NUR MAHMUDAH, M e l a w a n H. ISMAIL
49 — 8
  • ., sedangkan dari Tergugat telah datang dipersidangan menghadap KuasaHukumnya yang bernama SUHARNO, S.H. advokat/Pengacara/Penasehat hukum yangberkantor di Jalan raya Ploso No. 213, Ploso, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 01 Maret 2011; Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yaitu HARLINA RAYES,S.H.,.M.Hum. untuk membantu para pihak menyelesaikan perkara dengan upayaperdamaian dan ternyata
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
84 — 13
  • Bambang Rantam Sariwanto.161 Asli Surat Nomor : M.HH196.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 13Mei 2013, Hal : Perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repulik Indonesia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor :M.HH444.KU.03.03 tahun 2012 pada Kantor Wilayah KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.