Ditemukan 1872 data
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
116 — 106
Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
68 — 22
Bahwa dari seluas 161.127 WHektar yang telah mendapatkanpengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan IndustriNomor : 43 / Kpts / VI PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas :107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534Ha karena tumpang tindin dengan pemukiman , lading, arealperkebunan dan pertambangan Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/ bukti kepemilikan tanah
156 — 40
telah melakukan perbuatan yang bukanmenjadi kewenangannya terlebih lagi hal tersebut dijadikan pertimbanganoleh Tergugat Ill didalam surat keputusannya;Bahwa tindakan tergugat yang miminta kepada Tergugat Il dan tindakanTergugat NM kepada Tergugat Ill untuk meminta pencabutan danpembatalan sertifikat Hak Milik 301/Desa Arang Limbung, sekarang DesaLimbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan alasanmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dansertifikat tumpang tindin
201 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, proses pengukuran kadasteral terhadaptanah/lahan Penggugat telah selesai, di mana dari area lahan/tanahperkebunan luas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), yang telah diterbitkanpeta bidang tanah atas nama Penggugat adalah seluas 5.607,74 Ha,sementara sisanya seluas 4.392,26 Ha masih tumpang tindin denganarea lahan perusahaan lain.
85 — 68
Perwatasan Atas Tanah Nomor: 171/HM/BLSIIIE/1979 atasnama pemilik Nurlela Hayati;Bahwa Bukti T.24 Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan AtasTanah Nomor 74/HM/BLS/IIIE/BB/1982 atas nama ABDUL GALIB yangkemudian dalam rentang waktu puluhan tahun setelah kepemilikanPARA PEMBANDING Il s/d V/dahulu TERGUGAT Il s/d VI, tidak puladilakukan balik nama dan tidak dapat didaftarkan menjadi sertipikat hakmilik karena objek disebutkan oleh PARA PEMBANDING Il s/d Vi/dahuluTERGUGAT Il s/d VI berada atau tumpang tindin
83 — 32
bahwa dengan demikian, pengujian kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan a quo harus dilihat dari ada atautidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukumsebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, serta tujuan yang hendakdicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dinyatakan tumpang tindin
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat pada bagian Illtentang pengajuan sesuai tenggang waktu, halaman 3 dan 4 sertapada bagian V tentang alasan gugatan point 3 huruf (e) yang intinyaSurat Tergugat kepada Penggugat tanggal 15 Juni 2012 perihalpermohonan untuk dikeluarkannya gambar hasil ploting yang isinyamenyatakan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Sentul danSertipikat Hak Milik Nomor 3/Sentul tersebut overlap dengan objeksengketa;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatastanah yang tumpang tindin
294 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jlka hal tersebutdibiarkan terjadi maka akan terjadi tumpang tindin kewenanganyang bersifat lintas sektoral yang pada akhirnya akan mengganggupenyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. (videPutusan MA No. 49P/HUM/2017 halaman 4950).6. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MA No. 49P/HUM/2017,ketentuan tentang fungsi ekosistem gambut dinyatakan bertentanganHal. 21 dari 108 hal. Put.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Kamin. SH.,MH
151 — 72
Akhmad Saleh dan dinyatakan tumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA (Selaindiakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas juga diakui kepemilikannya olehSapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWATI menyuruh untuk berdamai dengan SapliSanjaya. Setelah melakukan perdamaian, kemudian para pemilik tanah memberikansurat kuasa kepada SAPLI SANJAYA sehingga Sapli Sanjaya telah menerima kuasalebih dari 1 orang dan terdakwa DR. H.
Terbanding/Penggugat : JOSEP SIPANGKAR
55 — 40
(seribu lima ratus limapuluh enam meter persegi) kepada Penggugat II, sehinggaberdasarkan dalil tersebut legal standing Para Terbanding/ParaPenggugat tidak jelas atas tanah yang dinyatakan sebagai tanahyang diperoleh dari orang tua Para Penggugat atau tanah yangmenjadi objek perkara a quo oleh karenanya Para Pembanding/ParaTergugat menganggap telah terjadi tumpang tindin tentang hakkepemilikan/penguasaan atas tanah ;Bahwa apabila dicermati gugatan Para Terbanding/Para Penggugat,kekaburan gugatan
198 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya azas nebis in idem dalamperkara a quo, dan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata,gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena mempunyai persamaan dengansubjek dan objek perkara yang telah pernah diputus sebelumnya denganputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta agar memberikankepastian kepada para pihak yang berperkara dan menghindari adanyakeputusan yang saling tumpang tindin yang hanya
139 — 75
Tergugat Il kepada Tergugat tidak tumpang tindin dengan lahanKelompok Tani Uyaan Babea; Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa letak tanah milikTergugat yang berasal dari membeli milik Tergugat II seluas 447 Haadalah di KM 6 Kecamatan Bengalon, bukan di KM. 17 KecamatanBengalOn;; 29 202 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa oleh karena itu tidak benar dan tidak beralasan hukum apabilaTergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuurTentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium
Terbanding/Tergugat XXI : Kepala Kantor Pertanahan Kab.Paser BPN
Terbanding/Tergugat IV : DARSONO S
Terbanding/Tergugat XIX : MARTONO BADAT
Terbanding/Tergugat II : PT. TRASINsDO MURNI PERKASA
Terbanding/Tergugat XVII : FITRIANI H
Terbanding/Tergugat XV : HAIRUN
Terbanding/Tergugat XIII : MOCH. RASID RIDHA
Terbanding/Tergugat XI : FATIMAH HANUM
Terbanding/Tergugat IX : RAMSIAH
Terbanding/Tergugat VII : DHARMA ILVAN M
Terbanding/Tergugat V : M. ZAINI P
Terbanding/Tergugat XX : IMAM GHAZALI
Terbanding/Tergugat III : SA ID AKHMED, S.H.,M.Kn.,
Terbanding/Tergugat XVIII : OKTIVANI EKA MAYASANTI Y
Terbanding/Tergugat I : PT. KIDECO JAYA AGUNG
Terbanding/Tergugat XVI : SUMARYANTO
Terbanding/Tergugat XIV : YUSNI
Terbanding/Tergugat XII : YUSWANTO
Terbanding/Tergugat X : EF. MATONDANG alias EDWIN FAJAR MATONDANG
Terbanding/Tergugat VIII : MINI MARWATI
Terbanding/Tergugat VI : MARIYO
67 — 52
sehingga menjadi dasar Judex FactieHakim TingkatPertama menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, disisi lainmenyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikankeberadaan obyek sengketa;Hal itu diperkuat oleh keterangan para saksi, baik para saksi yang diajukanPenggugat/Pembanding maupun para saksi yang diajukan oleh ParaTergugat/Para Terbanding, kKesemuanya dapat disimpulkan bahwa letakobyek sengketa berdasarkan Bukti P8 (termasuk buktibuktiPenggugat/Pembanding lainnya) tidak tumpang tindin
91 — 84
Rapat tentang penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan di area AccessRoad To Power House 2 yang hasilnya tercantum di dalam Risalah RapatSosialisasi Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindin Kepemilikan Untuk AreaAccess Road To Power House 2 PLTA Peusangan unit 1 & 2 No. 01/ARPH2/PLTA/2014/Sanggahan tanggal 24 November 2014 yang dihadiri olehperwakilan masyarakat : 1. Jupri Darwis, 2. Arianto Gunawan, 3. Muchlis AB, 4.Yusdar, 5. Kepala Desa Arul Kumer Barat (Arifin), 6. Ketua Tim Tanah PT.
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
138 — 117
mengetahui kalau DHKP menunjukkan blok, sedangkan Cdesa menunjukkan persil;Bahwa saksi membenarkan bukti T.XV8 dan T.XV9; (dipersidangandiperlihatkan bukti T.XV8 dan T.XV9)Bahwa saksi mengetahui dalam buku C desa No.1372 atas nama NoranRaya dan tidak ada girik lain atas nama Noran Raya;Bahwa saksi mengetahul pernah terjadi pemekaran wilayah, namunpemekaran tersebut tidak akan merubah nomor C desa maupun nomorpersil, Karena kalau berubah akan mempengaruhi obyek yang lain;Bahwa saksi mengetahui tumpang tindin
70 — 22
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
50 — 15
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
98 — 54
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
112 — 31
Tumpang tindin sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2405 seluas 50 m2.d. Tumpang tindih sebagian dengan Sertifikat Hak Milik No. 2522 seluas 22 m2.e. Diatas tanah tersebut ada jalan, untuk akses masuk ke Sertifikat Hak MilikNo. 3470 an. IBNU MASUD, SE.f. Batas sebelah Timur terkena jalan seluas A.51 M2 B. 172 M2.g.
128 — 45
Bahwa Obyek Sengketa yang tidak memuat data fisik yang tidak benarkarena terjadi kesalahan obyek dan tumpang tindin memuat data yuridisyang benar karena terjadi kesalahan subyek, menurut ketentuan Pasal62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertahanan NasionalRepublik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan PengkajianDan Penanganan Kasus Pertahanan, yang berbunyi lengkapnyasebagaimana dikutip pada poin 16 diatas, juga termasuk mengandungHal.16 dari 98 halaman.