Nomor 334 K/Sip/1972, tanggal 04 Oktober 1972,dengan kaidah hukum sebagai berikut:"Judex Facti tidak boleh merubah dalil gugatan (posita) dari Penggugat(Pasal 189 ayat (3) Rbg/Pasal 178 ayat (3) HI R."

Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan,dimana pada uraian poin 1 di atas jelas terbukti bahwa tidak terjadinyakewajiban pelunasan biaya pengosongan oleh Termohon Kasasi, dahuluTerbanding, semula Penggugat.

Namun demikian, dengan tanpa buktisama sekali;Bahwa telah terjadi kewajiban pelunasan biaya pengosongan olehTermohon Kasasi, dahulu Terbanding, semula Penggugat, oleh MajelisHakim Judex Facti dinyatakan bahwa petitum poin 5 dikabulkan;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (yaitu AsasHalaman 16 dari 26 hal. Put.

Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding telah mengabaikan asas hukum yangmenyatakan bahwa "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagipara pihak yang melakukan perjanjian";Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertamamaupun Tingkat Banding mempertimbangkan pada "TentangPertimbangan Hukumnya" dalam Putusan Majelis Hakim Judex Facti, baikpada Pengadilan Tingkat Banding, maupun Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan Pasal 1457 BW dalam "TentangPertimbangan

batalnyaputusan/penetapan Majelis Hakim Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut;Halaman 20 dari 26 hal.

Judex FactiTelah Salah Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Sehingga Judex Facti KeliruDalam Mempertimbangkan Eksepsi Daluwarsa/Lewat Jangka Waktu; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinea ke 4yang menyebutkan:Hal. 8 dari 20 hal.Put.

Judex Facti Telah Keliru Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UUMerek Jo. SK. Menkeh Nomor 1987 Jo. SK Nomor 03HC.02.01/1991Mengenai Kriteria Merek Terkenal Karena Produk Merek Milik TermohonKasasi Terikat Dengan Ethical Product; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke 5dan ke 6 yang menyebutkan:Menimbang dan fakta hukum yang disimpulkan dan buktibukti P6 di atas(lembaran catalog, brosurbrosur, iklaniklan, dan publikasi pada situs webHal. 10 dari 20 hal.Put.

Judex Facti Dalam Memutus Perkara A Quo Telah Keliru MempergunakanPersangkaan Mengenai Hubungan Hukum Antara PI TeguhsindoLestaritama Dengan Termohon Kasasi Dan Keliru Dalam Menilai Itikad BalkPemohon Kasasi;Judex Facti Telah Keliru Dalam Mempergunakan Persangkaan Mengenai/Hubungan Hukum Antara PT Teguhsindo Lestaritama Dengan TermohonKasasi; Bahwa Judex Facti dalam perlimbangannya pada halaman 25 alinea ke 3yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dengan fakta hukum Tergugat adalah pemilik PTTeguhsindo

Hal. 686; Bahwa berdasarkan atas alasan hukum tersebut jelas bahwasanyapersangkaan Judex Facti tersebut adalah hanya didasarkan kepada dalildalil dan buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semulaHal. 16 dari 20 hal.Put.

No. 304 K/Padt.SusHakIl/2013Penggugat tanpa disertai dengan keterangan saksi oleh karenanyapersangkaan Judex Facti tersebut adalah premature dan keliru;Judex Facti Telah Keliru Pula Dalam Menilai Itikad Baik Pemohon Kasasidengan melihat pihak yang tidak terlibat dalam perkara a quo yaitu PTTeguhsindo Lestaritama; Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke 3yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dengan uraianuraian di atas Majelis Hakim tiba padapendapat bahwa Penggugat telah dapat

Facti nomor 3, oleh karenanya PemohonKasasi meminta keadilan dan kebijakan atas hal ini dari Yang Mulia KetuaMahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung Pemeriksa;Tentang pertimbangan Judex Facti yang keliru menilai bukti dari PemohonKasasi dahulu Penggugat;Penjelasan:Bahwa in casu Judex Facti mendasarkan putusannya berdasarkan buktibukti yang tidak valid, bagaimana tidak semua bukti yang diajukan olehTermohon Kasasi dari bukti P1 sampai dengan bukti P7 hanya bukti P3 yangada aslinya selain bukti

Facti untuk menggaliperaturan perundangundangan dalam memutuskan suatu perkara;Tentang Judex Facti yang melampaui batas kewenangannya;Penjelasan:Bahwa Judex Facti dalam amarnya pada nomor 2 telah memutus perkaraini sebagai berikut, Menyatakan putus hubungan kerja sejak tanggal 30November 2015 (vide baris pertama him 14);Bahwa putusan tersebut sangat lah tidak berdasar dan melampauiwewenangnya, dari mana dasar Judex Facti menyatakan putus hubungan kerjasejak tanggal 30 November 2015?

sedangkan Termohon Kasasi dahuluPenggugat tidak mengajukan dalam gugatannya terdahulu;Bahwa di dalam pertimbangannya Judex Facti mendasarkan amarputusan tersebut pada Pasal 167 (1) secara substansial sangat tidak nyambung;Bahwa amar putusan Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan azashukum keperdataan, dimana Majelis Hakim pemeriksa tidak boleh memutusperkara melampaui apa yang diminta oleh para pihak in casu Termohon Kasasidahulu Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal diatas putusan Judex Facti

Nomor 120 K/Padt.SusPHI/2016Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 30Desember 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2016 dihubungkandengan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata Judex Facti tidak salahdalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup,dengan pertimbanganpertimbangan

sebagai berikut:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karenaterbukti Penggugat telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2015 ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan umur pensiunsebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Judex Facti telahlalai melaksanakan tertib hukum acara.Kelalaiankelalaian Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut :1.

Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Acara Tidak SebagaimanaMestinya Sehingga Putusan Judex Facti Harus Dinyatakan Batal DemiHukum1.

i KewenangannyaSehingga Putusan Judex Facti Harus Dinyatakan Batal Atau Batal DemiHukum.1.

Dengan demikian Judex Facti telah menerapkan hukumpembuktian tidak sebagaimana mestinya, sehingga Putusan aquo harus dibatalkan.2. Judex Facti Telah Menerapkan Hukum Pembuktian Tidak SebagaimanaMestinya Dan Telah Melampaui Kewenangannya Dengan MemberikanAmar Putusan Yang Tidak Ada Dalam Gugatan Penggugat.Dalam Putusan Judex Facti tingkat Il halaman 89 pada pokoknyamenyatakan bahwa amar putusan Judex Facti tingkat tidak melebihiputusan perkara No.

Dengan demikian jelas, Judex Facti telah melampauikewenangannya dengan menyatakan Bukti Surat Penggugattelah sesuai aslinya, sehingga putusan Judex Facti harusdibatalkan.5.

wewenangnya dalam membuat pertimbangan hukum putusannyadan melanggar hukum acara, karena Judex Facti tidak berhak untuk merubahsuatu Petitum gugatan;Bahwa pada prinsipnya, perubahan gugatan sama artinya dengan perubahanPetitum gugatan sebagaimana dilakukan oleh Judex Facti dalam perkaraa quo.

Facti pada saatmembuat putusannya;Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat,menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi dari Judex Facti untukmembela kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi, yang kemudiandipaksakan dibuat dalam putusannya;Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat, sangatmerugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan pertimbanganhukum Judex Facti, yang menyatakan Petitum gugatan Penggugat yangmeminta agar Merek ALLADDIN & Lukisan dinyatakan

adanya kekeliruan Judex Facti, dimanaseyogyanya merek Penggugat.

;Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak didasaridengan pertimbangan buktibukti yang seimbang merupakan pelanggaran atashukum pembuktian, oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;Dalam Rekonvensi:Bahwa apa yang diuraikan pada pembahasan pada bagian Konvensi di atas,mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan diuraikan padabagian Rekonvensi ini;Bahwa Judex Facti pun telah keliru dalam memberikan pertimbanganhukumnya menolak gugatan Rekonvensi Penggugat

Rekonvensi/TergugatKonvensi/Pemohon Kasasi, karena berdasarkan alasanalasan di atas telahterbukti secara jelas adanya kesalahankesalahan Judex Facti dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukum putusannya, sehinggapertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti menolak gugatanRekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sekarang PemohonKasasi, sangatlah tidak tepat atau keliru;Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tentanggugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Ltd & MODS", (vide halaman 1 alinea ke3 putusan Judex Facti).Bahwa Judex Facti pada perkara PHI a quo dalam pertimbangan hukumnyabagian dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa: "dalam gugatanPenggugat selain menggugat Tergugat I, dalam kapasitasnya sebagaiperseroan, juga menggugat Tergugat II serta Tergugat III masingmasingsebagai perorangan yang dalam gugatannya disebutkan(vide halaman 84 alinea ke1 putusan Judex Facti).Bahwa selanjutnya Judex Facti pada perkara PHI a quo dalampertimbangan hukumnya

(vide halaman 84alinea ke4 putusan Judex Facti).Bahwa pula Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bagian pokokperkara menyatakan bahwa: "oleh karena dalam perkara ini telah digugatPT Roberto Design Sea Pte.Ltd & MODS (Tergugat !)

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, maka pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusannya yang berkaitan dengan Bukti T.II6AHalaman 28 dari 35 hal. Put.

Judex Facti telah mengubah atau mengganti identitas subjek hukumTermohon Kasasi dari nama Roberto Design Sea Pte.Ltd & MODSmenjadi nama PT Roberto Design Sea Pt.Ltd & MODS, sehinggamelanggar hukum positif Undang Undang PT dan melanggar asasimparsial.2. Judex Facti tidak memasukkan seluruh transkrip kesaksian dari SaksiDeasy RM Najoan dan Saksi Benediktus Herwindo.3.

Judex Facti telah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 untuk pertimbangandalam putusannya yang melanggar/bertentangan dengan Hukum Positifyaitu Pasal 1888 KUH Perdata.4. Judex Facti tidak menguraikan secara detail buktibukti mana saja yangberkaitan langsung atau tidak dengan perkara yang tidak dapatdibuktikan aslinya di persidangan.5.

Karenanyakeputusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, beralasan untuk dibatalkandan atau batal demi hukum.Keberatan KeduaPerihal Judex Facti SALAH dan atau KELIRU karena tidakmempertimbangkan memori Pembanding.2.

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, tidak mempunyai dasar hukum.Karena dibuat tanpa alasanalasan yang bisa diterima sacara hukum ;Sedangkan menurut hukum, Judex Facti harus mempertimbangkan pointdemi point keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Nomor : 2642 K/Pdt/2008Keberatan KetigaPerihal Judex Facti Tingkat Pertama SALAH dan atau KELIRUMempertimbangkan Point 3 Eksepsi Tergugat 1 Pemohon Kasasi.3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, SALAH dan atau KELIRU menerapkan hukum Pembuktian danatau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Sementaradari sisi lain Judex Facti tingkat pertama juga mengatakan bahwa hal yangtidak perlu dibuktikan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah(obyek) sengketa adalah tanah negara (P.II) ;Dengan demikian sudah terbukti dengan sempurna, bahwa di sampingterkesan akalakalan dan sangat dipaksakan, juga pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama tersebut, saling bertentangan denganpertimbangan hukum Judex Facti lainnya.

Sehinggatidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran ;Oleh karena Judex Facti SALAH dan KELIRU membuat pertimbanganhukum dalam Keputusan perkara a quo, maka Keputusan Pengadilan TinggiMakassar yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Watamponeterhadap perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum ;Keberatan keenamPerihal Judex Facti salah mempertimbangkan bukti P16.

No.517 K/Pdt.Sus/2008Bahwa Judex Facti tidak mendengarkan dan mempertimbangkan dengan adilketerangan saksisaksi dari kedua belah pihak.

Berdasarkan alasan di atas maka putusan Judex Facti harus dibatalkan ;2 Bahwa Judex Facti dalam perkara No. 36/G/2008/PHI SRG telah keliru,diskriminatif, tidak jeli dan salah dalam pertimbangan hukum sesuai denganPasal 102 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Pasal 116 dan 126 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkannya dan pertimbangannya yangmenyatakan bahwa awal timbulnya perselisihan adalah oleh karena pelanggaranPKB PT.

UFU ;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menolak pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan kesaksian Saryadi dan Maryani sama sekali tidaklah dapat dijadikanHal. 7 dari 14 hal. Put. No.517 K/Pdt.Sus/2008sebagai bukti, Judex Facti tidak cermat melihat fakta. Bahwa dalam keterangannya,kedua saksi yang adalah buruh pada perusahaan Termohon Kasasi/Tergugatmenyatakan belum pernah mendengar atau melihat adanya Perjanjian Kerja BersamaPT.

Bahwa PKB yang dilanggar Penggugatdimaksud tidak pernah ada, jika menurut Judex Facti ada PKB yang demikian adalahsangat bertentangan dengan UndangUndang, karena tidak pernah disepakatiPemohon Kasasi/Penggugat ;4 Bahwa Judex Facti salah dalam pertimbangan hukumnya atau kurang dalampertimbangan hukumnya, di mana dalam pertimbangan Judex Facti menyebutkanPemohon Kasasi/Penggugat bersalah.

Facti harus dibatalkan.

Namun mengapa Judex Facti menghukum PemohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum? Pertimbanganhukum Judex Facti yang demikian sangat rancu dan irrasional, sehinggaharus dibatalkan;B.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea ke5, dapat juga dilihatdari pendapat Judex Facti yang pada satu sisi sependapat bahwa hukumdesain industri menekankan pada segi estetika bentuk atau konfigurasi,tetapi disisi lain, ternyata Judex Facti hanya menilai kesan estetika ituHal. 33 dari 61 hal Put.

dinilai oleh Judex Facti sebagaiitikad baik (vide pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 55alinea terakhir).

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas sangatcontradictio enterminis, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Memori Kasasi ini, dimana pada satu sisi Judex Facti telah menghukumPemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian sebesarRp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada TermohonKasasi, sedangkan disisi lain, Judex Facti menyatakan bahwa PemohonKasasi tidak terbukti telah menggunakan desain Termohon Kasasi.Kemudian, Judex Facti sendiri yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi

Bahwa selain itu, pertimbangan Judex Facti pada halaman 50 alinea ke417.18.19.tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti padahalaman 56 alinea ke5 dan ke6 yang menyatakan sebagai berikut:Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke5:"Menimbang, bahwa bukti yang relevan untuk membuktikan dalil gugatanPenggugat ini adalah bukti P9 yaitu fotocopy yang tidak dapatditunjukkan aslinya,... dan seterusnya;Pertimbangan Judex Facti pada halaman 56 alinea ke6:"Menimbang, bahwa oleh karena

No. 487 K/Pdt.Sus/2011Bahwa oleh karena Judex Facti dalam memutus perkara a quopertimbangan hukumnya hanya berdasarkan anjuran Mediatorpada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Pusat, maka putusan Judex Facti CACATFORMIL DAN HARUS BIBATALKAN.

Bahkan Judex Facti tidak pernahmengecek kepada Pemohon Kasasi tentang keaslian bukti P3,Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 487 K/Pdt.Sus/2011namun dalam putusannya Judex Facti menyatakan bahwa buktiP3 ternyata cocok dengan aslinya.

Namun DEMOSIsama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti.

Putusan Judex Facti telah menghancurkan karir dannama baik Pemohon Kasasi yang selama hampir 20 (dua puluh)tahun berkarir di industri Keuangan selalu dijaga dan dikembangkanoleh Pemohon Kasasi. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkanbahwa Putusan Judex Facti akan mengakibatkan Pemohon Kasasiakan kesulitan mendapatkan Pekerjaan dengan Jabatan danPendapatan (income) yang setara dengan yang pemohon Kasasiterima sewaktu menjabat sebagai Treasury Group Head.

Oleh karenanya tidak adaalasan bagi Judex Facti untuk menolak gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi.

Kesalahan Judex Facti dalam membaca putusan akanberdampak pada akibat hukum yang akan diterima oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Judex Facti Pengadilan TinggiSurabaya yang demikian sepatutnya dibatalkan ;2.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby. telahmelanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan ; Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan alat bukti saksi fiktif yangsama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan.

No. 976 K/PID/2015Judex Facti yang demikian adalah pertimbangan yang melawan hukumatau Judex Facti mengadili dengan tidak menerapkan ketentuanperaturan perundangundangan, sehingga putusan yang demikianharuslah dibatalkan;4.

Sehingga dalam hal ini maka putusan Judex Facti haruslahdibatalkan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi Il /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Hal. 8 dari 10 hal. Put.

dalamPasal 310 ayat (4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi; Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti / PengadilanTinggi pada halaman 5 salah menyebutkan kode nomor perkara dalampertimbangan hukum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum dandiperbaiki menjadi Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby ; Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yangmemperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 310

Onvoldoende gemotiveerd: Judex Facti Tingkat Banding tidak memberikanatau kurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalamtertib beracara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan. Judex Facti Tingkat Banding dalampertimbangan hukumnya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasanuntuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut.

Hal ini merupakanketidakcermatan Judex Facti Tingkat Pertama yang berakibat tidakmemenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa). Terlebih lagifakta ini sama sekali tidak dijadikan pertimbangan Judex Facti TingkatPertama, sehingga pertimbangan seperti ini dalam pertimbangan tidaklengkap;.

Bahwa uraian pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertamatersebut nyatanyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum)yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama. Uraian fakta dalampertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelassumbernya.

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, karenasebagian besar pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan, disertai dengan dasardasar pertimbanganalasan yang logic rational dibenarkan menurut hukum sertamengandung spirit of law;f.

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai danmenyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangandihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) danJudex Facti Tingkat Pertama tidak pula mengkonstantir dan memverifikasi ulang terhadap saksisaksi lain, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa uraian pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertamatersebut nyatanyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yangdilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama;Uraian fakta

Tentang Eksepsi;Bahwa terhadap EKSEPSI yang diajukan PEMOHON KASASI sebagaimanaternyatakan pada Jawabannya, ternyata Judex Facti sama sekali tidakmemberikan pertimbangan atas berkualitas atau tidaknya TERMOHON KASASIuntuk mengajukan Gugatan dan ketidakjelasan Gugatan obscuurilibelliexceptie, di mana Judex Facti hanya memberikan pertimbangan .....daliltersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsieksepsiTergugat harus ditolak.Padahal:1.

menjadi tidak layakuntuk diajukan sebagai dalil dan dasar tuntutan; Dan justru hal inilahyang telah lepas dari pengamatan Judex Facti sehingga sama sekalitidak mempertimbangkannya;3.

Selanjutnya, Judex Facti telah melalukan kekeliruan dalam mengutipkembali keterangan Saksi ETI yang diajukan oleh PEMOHON KASASI,dalam pertimbangannya tentang fakta persidangan:benar sewaktu almarhum Udin Samsudin bekerja di PT.

Facti dalam menerapkan hukumterhadap putusan atas perkara ini sebagaimana tampak padaPertimbangan halaman 13 alinea 6 dan 7 Putusan, di mana padapertimbangan alinea ke 7, Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalammerinci premi yang telah dibayarkan oleh PEMOHON KASASI;.

Tentang kekeliruan dalam mempertimbangkan alatalat bukti.Bahwa Judex Facti telah dengan begitu saja menganggap sama buktiTERMOHON KASASI bertanda. P3 dengan bukti PEMOHON KASASIbertanda.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Facti.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebih condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yangberbunyi ; "(1).

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yangberbunyi ; "(1).

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkannota keberatan yang telah diajukan.Pemohon Kasasi keberatan terhadapputusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidakmempertimbangkan keberatankeberatan yang diajukan pemohon dalamNota Pembelaan, maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yangberhubungan dengan faktafakta maupun yang berhubungan denganpenerapan hukumnya ;2.

Facti.

Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebih condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak

(Judex Facti tidakmenerapkan ketentuan hukum pada Pasal 185 ayat 6 huruf d KUHAP) ;. 5.

hal initidak pernah terungkap dalam fakta persidangan Judex Facti, sehinggaPemohon Kasasi juga keberatan terhadap Judex Facti yang tidakmenerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya ;d. 4.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang fakta hukum perkaraaquo tidak seluruhnya benar dan masih banyak fakta hukum yang tidakdipertimbangkan Judex Facti sebelum memutus perkara aquo;2.

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang menyebutkan adanya hubungankerja periode kerja pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas adalahhanya berdasarkan asumsi Judex Facti semata tanpa didukung oleh buktisama sekali baik dari Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak didasarkan pada alasanyang jelas serta bukti dan fakta yang diungkap di dalam persidanganjelas sangat bertentangan dengan azas putusan harus dijatuhkanberdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana

TETAPI PemohonKasasi sangat tidak sependapat dengan Judex Facti apabila atasberakhirnya hubungan kerja tersebut Pemohon Kasasi diwajibkan untukHal. 9 dari 21 hal. Put.

Tidak perlu lagiPemohon Kasasi membuktikan atau. menerangkan ketiadaanpekerjaan apa yang dimaksud Judex Facti dalam putusan halaman 24paragraf pertama.

Jelas Judex Facti telah membuat kesimpulan yangtidak didukung oleh bukti yang sah sehingga mengakibatkan putusannyaharus dibatalkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 25 butir 3mengenai upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan hak adalah upahterakhir yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 2.095.000, samasekali tidak benar karena tidak didasarkan pada rincian slip gaji;Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti T7, T8 dan T9, dimana upah terakhir dari Termohon Kasasi

No. 1457 K/PID.SUS/2015Charge Margiyanto serta saksi Verbalisan Lilik Purwo Santoso yang termuatdalam putusan Judex Facti tersebut;Judex Facti dalam memutus perkara tersebut tidak memperhatikanketerangan Ahli pada halaman 21 Point 4 bahwa setiap orang dilarangmasuk ke suaka Margasatwa, perbuatan memotong ranting pun tidakdiperbolehkan selain itu mencangkul tanah di suaka margasatwa tidakdiperbolehkan karena bisa merusak ekosistem kawasan suaka margasatwa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari

Facti tidakmemuat keterangan saksi Verbalisan atas nama Lilik Purwo santoso yangnyata nyata saksi tersebut telah didengar keterangannya di PengadilanNegeri Wonosari pada tanggal 03 Februari 2015Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam Judex Facti tidakmencantumkan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Judex Facti hal22 Point 5 menyatakan Bahwa benar ketika memberikan keterangan di BAPkepolisian Terdakwa menyatakan pada hari minggu tanggal 07 september2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa

Saksi atas nama Suyono dalam putusan Judex Facti hal 17 point 5,bahwa sewaktu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di PosPolisi Paliyan tersebut saksi tidak melakukan paksaan dan tidakmembentak bentak hanya menyuruh Terdakwa untuk mengakuinya.Putusan Judex Facti Hal 17 Point 6, bahwa saksi menanyai Terdakwasekitar lima menit dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menebangkayu di petak 136 pada tanggal 07 September 2014 sekira jam 10.00 Wibdan kayu tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian.hal

PutusanJudex Facti hal 21 point 5 , bahwa setiap orang dilarang masuk ke Suakamargasatwa, perbuatan memotong ranting pun tidak diperbolehkan selainitu mencangkul tanah di Suaka Margasatwa tidak diperbolehkan karenabisa merusak ekosistem Kawasan Suaka Margasatwa.Keterangan Terdakwa dalam putusan Judex Facti dalam hal 21 Point1, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidiksebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatanganinya.Putusan Judex Facti dalam hal 22 Point 3, bahwa

Facti hal 24 Point 4.

Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlakusehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan;1.

Facti bertentangan denganketentuan Pasal 22 AD juncto Pasal 11 ART Partai Demokratsehingga Putusan Judex Facti harus dibatalkan;.

Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;1.Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukumdalam membuat Putusan Perkara Nomor 307/Pdt.Sus/2016/PN Jkt. Pst.,karena perkara perdata khusus tersebut diputus menjadi perkara perdataumum (biasa) dan Judex Facti Tingkat Pertama telah merubah nomorregistrasi perkara yang semula Nomor 307/Pdt.Sus/2016/PN Jkt. Pst.dirubah dalam Putusan menjadi Nomor 307/Pdt.G/2016/PN Jkt.

layakPutusan Judex Facti dibatalkan oleh Judex Juris karena telah dibuatdengan menabrak aturan perundangundangan yang berlaku;B.

Putusan Judex Facti yang keliru dapatHalaman 40 dari 47 hal. Put.