Ditemukan 176 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-11-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 355/Pid.Sus/2015/PN.KPG Tanggal 21 Maret 2016 — SEMUEL HANING, SH, MH Alias PAK SAM
122 — 72
122 — 72
.= Bahwa Ahli menerangkan Lembaga Pendidikan Luar Negeri yangmengadakan kegiatan akademik sebelum berlakunya UndangUndangNomor 12 Tahun 2012 adalah berdasarkan Undangundang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 65 :e Ayat (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau diakuidinegaranya dapat menyelenggarakan Pendidkan di wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.e Ayat (83) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja samadengan
Register : 13-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
SUTARMAN S.Kom Bin Alm. SADIMIN
92 — 19
RAHMAD ISNAINI, SH. MH.
Terdakwa:
SUTARMAN S.Kom Bin Alm. SADIMIN
92 — 19
masih banyak lagi yang lainnya;Bahwa susunan Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan Puspa Computerdi Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :Ketua:Terdakwasendiri, Sekretaris : RISMAYANTI, Bendahara: ENDANGSUDARYANTI dan selanjutnya sekitar tahun 2010/aktifnya sekira tahun2012 digantikan oleh TRISNA MANUNGGAL PUSPA NINGRUM;Bahwa benar .Lembaga Kursus dan Pelatihan Puspa Computer di KotaBalikpapan adalah lembaga pendidikan non formal yang mempunyaikedudukan sama dengan pendidikan formal sesuai UU SISDIKNAS
Register : 08-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN PALU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, MM
60 — 23
60 — 23
sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli sejak tahun 2004 merupakan anggota tim advokasi Kopertis wilayah IX diMakassar dan merupakan dosen Universitas 45 Makassar; Bahwa tugas ahli adalah menyelesaikan/ memediasi apabila ada permasalahan internalperguruan tinggi swasta termasuk didalamnya permasalahan dalam pendirian sekolahtingg/ perguruan tinggi; Bahwa payung hukum dalam hal pendirian perguruan tinggi sekolah tinggi adalahUndangUndang Nomor 12 tahun 2003 tentang Sisdiknas
,MH, menerangkan,payung hukum dalam hal pendirian perguruan tinggi/ sekolah tinggi adalah UndangUndang Nomor 12 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UndangUndang Nomor 16 tahun 2001sebagaimanai diubah 28 tahun 2004 tentang Yayasan dan UndangUndang 12 tahun 2012tentang Perguruan Tinggi yang kemudian dijabarkan melalui Keputusan MenteriPendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggidan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RINomor 108
Register : 19-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat : 1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113 ; 2. SHANDRA PRATIWI, dkk.
Tergugat : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA ; 2. GUBERNUR DKI JAKARTA
439 — 303
439 — 303
dan/atau b. hasil perlombaan dan/ataupenghargaan di bidang akademik maupun nonakademik padatingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atautingkat kabupaten/kota;12.Bahwa dalam pelaksanaan proses PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Tergugat secara sengaja tidakmemperhatikan dan tidak melaksanakan peraturan perundangan yangterkait dengan pendidikan dan hakhak warga negara, khususnyaUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (UU Sisdiknas
Register : 25-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 92
157 — 92
ini tidakakan sah ;Bahwa menurut ahli urutannya begini PP No. 4 tahun 2014 itu dasarnyaadalah undangundang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 12, tanggal 10Agustus 2012 persisnya itu, dasar dari PP 4 sebelum UndangUndang 12tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebelum tanggal 10 Agustus, itu adaPP Nomor 10 tahun 2010, ahli lupa tahunnya yang mulia, itu tentangpengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tapiitu dasarnya bukan UndangUndang No. 12 tahun 2012 tapi UndangUndang Sisdiknas
Register : 10-08-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor - 21 / Pid B / 2015 / PN Byl Tanggal 4 Juni 2015 — - Drs. SUTOJOYO, MSi Bin CAHYO HADI SULIYO - MUHLIS SYAIFUDDIN, SE Bin SAHIRMAN
77 — 14
77 — 14
PURWANTO belumlulus ;Bahwa yang tidak benar dalam Surat Keterangan Lulus tersebutadalah Surat Keterangan Lulus tersebut menerangkan PURWANTOLulus dibuktikan dengan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) padahalsetahu saksi kelulusan Program Pendidikan Kejar Paket B tidakdibuktikan dengan STSB (Surat Tanda Serta Belajar) melainkandengan ijazah kelulusan sesuai UndangUndang Sisdiknas Nomor 20Tahun 2003 Pasal 61 ayat (2) yang menerangkan bahwa kelulusansuatu program pendidikan dibuktikan dengan adanya ijazah
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
468 — 336
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
468 — 336
Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.JKTBahwa Ahli menjelaskan atasan Rektor Universitas Indonesia adalahMenteri Pendidikan sesuai dengan UndangUndang perguruan tinggi,maupun UndangUndang Sisdiknas;Bahwa Ahli menjelaskan yang mengangkat Rektor UI adalah Majelis WaliAmanat;Bahwa Ahli menjelaskan mengenai PP RI No. 68 tahun 2013, pada Pasal31, Organ tertinggi dalam perguruan tinggi itu adalah Majelis Wali Amanat,Bahwa frasa Pasal 31 ayat karena itu adalah organ tertinggi maka yangdapat mengangkat dan memberhentikan
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
4.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
219 — 93
219 — 93
Sidoarjo dalam perkara Perzinahan, perkara Pemalsuan Surat,Memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan atau menggunakanijazah palsu (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), perkaraPengrusakan/UU Ormas oleh anggota LSM, perkara Praperadilan,perkara pemalsuan surat/atau menggunakan surat palsu, dll.24) PN. Semarang dalam perkara Praperadilan.25) PN Situbondo dalam perkara Praperdilan.26) PN.
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
327 — 251
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
327 — 251
membentuk warga negarayang baik;Bahkan jika kita juga mau belajar dimana pada Tahun 1929 yangdiungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Konsep Belajar Merdekasebagai berikut :o Bisa mengurus dirinya sendiri;Oo Tidak tergantung pada orang laino Bertanggung jawab;Bahkan ketika Ahli menjadi Deputi Advokasi BPIP berkordinasidengan Kemendikbud untuk mengatur tata kelola nasionalisme danpatriotism sehingga puncaknya ketika Deputi Advokasi BPIPberkordinasi dengan Kemendikbud dan DPR bahwa sekarangUndangUndang Sisdiknas
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr Tanggal 7 Mei 2015 — - JAMALUDIN,S.pd.Mpd
78 — 42
78 — 42
Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sekolah dasar.Bahwa yang merancang kebijakan tersebut diatas ( Poin a ) adalahDirektorat Pembinaan SD dengan melibatkan unsurunsur yang kompeten dilingkungan Kemdikbud sebagaimana poin 16, berdasarkan dasardasarhukum yang relevan antara lain: (1) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; (2)PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
82 — 53
82 — 53
Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sekolah dasar.Bahwa yang merancang kebijakan tersebut diatas ( Poin a ) adalahDirektorat Pembinaan SD dengan melibatkan unsurunsur yang kompeten dilingkungan Kemdikbud sebagaimana poin 16, berdasarkan dasardasarhukum yang relevan antara lain: (1) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; (2)PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
91 — 27
91 — 27
Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sekolah dasar.Bahwa yang merancang kebijakan tersebut diatas ( Poin a ) adalahDirektorat Pembinaan SD dengan melibatkan unsurunsur yang kompeten dilingkungan Kemdikbud sebagaimana poin 16, berdasarkan dasardasarhukum yang relevan antara lain: (1) UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas; (2)PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
135 — 21
135 — 21
berkewanangan dan mengetahui datadata berkaitan denganpembelajaran tersebut sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dalam proses perkara pidana beban pembuktian ada pada penyidik, apabilakinerja penyidik tidak maksimal atau tuntas maka bisa dipertanyakan prosesnya;Bahwa saksi sudah pernah membaca dakwaan atas nama terdakwa Mulyar yangdidakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal pertama primair 264 Ayat (2) KUHPsubsidair pasal 263 Ayat (2) KUHP atau kedua pasal 69 ayat (1) UU No 20 tahun 2003tentang Sisdiknas
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
105 — 50
105 — 50
Pesantren yang menyelenggarakan wajardikdas berhak menerimaDana PKPS BBMdana BOS namunjika tidak menyelenggarakan wajardikdas danhanya menyelenggarakan pengajian agama tidak berhak menerima dana PKPSBBMdana BOS dan terhadap Ponpes yang usia siswanya diatas usia wajardikdas(usia 7 tahun s/d 18 tahun) tingkat SD s/d SMA tidak berhak, begitu juga yangmenyelenggarakan kejar paket A untuk tingkat SD dan Kejar paket B untuktingkat SMP tidak berhak untuk menerima dana PKPS BBMdana BOS karenatelah melanggar Sisdiknas
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
200 — 84
200 — 84
Hal iniakhirnya telihat dalam putusan MK yang membatalkan UU BHP;Bahwa kewenangan seorang pejabat publik juga dapat diperoleh dari UUsektoralnya seperti Kewenangan Kepala Daerah diatur UU PemerintahDaerah , Pendidikan Tinggi diatur di UU Sisdiknas, UU PTN serta UUlainnya;Bahwa puncak penyelenggara pendidikan di Perguruan Tinggi Negeriadalah Rektor, sehingga rektor adalah penanggung jawab internal daneksternal penanggung jawab kewenangan itu, karena pemilikkewenangan atributif bertanggung jawab penuh
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
135 — 35
135 — 35
Tapi ada suatu kegiatanpembangunan kantor misalnya dinding roboh, tetapi ternyata atapnya jugaharus ikut diperbaiki;Bahwa sebelum UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tindakan diskresiagak bebas, tapi setelah berlaku maka diskresi tersebut hanya ditentukandalam Pasal 22;Bahwa berdasarkan UndangUndang Sisdiknas PTN memperoleh danadari;1. Pemerintah Pusat maupun daerah dalam bentuk rupiah murni, sehinggaPengguna Anggarannya adalah Menteri;2. Sumbangan dari mahasiswa termasuk penelitian.