Putusan Nomor 246/Pdt.G/2017/MS.JthMohon Putusan yang seadiladilnyaJika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yangsah;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP Nomor

ASMUI, MH, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendsapatkansurat keterangandari Wakil Bupati Jember Nomor: X.867/231/313/2010 tanggal 09Juli 2010 telah sesuai dengan PP.10/1983 jo.PP.45/1990; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpadapokoknya adalah, bahwa sejak tahun 2004 perkawinan antara Penggugat denganTergugat tersebut

Putusan No.2149/Pdt.G/2019/PA.Dpktergugat berstatus Duda sehingga karenanya perkawinan tersebut adalahsah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. 01 tahun 1974 Jo.PP No. 09 tahun 1975;2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa;3.

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat' tidak pernahhadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimanadikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1PERMA Nomor : tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan surat izin perceraian dariBUPATI Kabupaten Agam nomor 681 tahun 2011 tanggal 30Desember 2011, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.PP

Bahwa dengan demikian apa yang telan Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo.

bertanggungjawab masalah nafkah dan Tergugat suka bersikapkasar kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 20121dan akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarangsudah berjalan sekitar 4 tahun 7 bulan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukanperceraian Tergugat terikat dengan Paraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP

Polsek Talang Kelapa tertanggal 19September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti, selanjutnyapada bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Banyuasintertanggal 26 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti,selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.5Menimbang, bahwa seluruh suratsurat tersebut bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo.PP

Perkara 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama TerdakwaLista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan, selanjutnya pada bukti tersebutdiberi tanda bukti T1.1;Menimbang, bahwa seluruh suratsurat tersebut bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo.PP Nomor 24 Tahun 2000 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yangsah;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan saksi untukdidengarkan keterangannya di persidangan:Menimbang, bahwa

Bahwa Gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan UndangundangNo. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf(6) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas nampaknya kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaBatang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :Hal.2 dari 12 hal. Put.no.1477/Pdt.G/2021/PA.Sr1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

Tergugatyang dalam identitas buku nikah tertulis sebagai Pegawai Negeri, denganberdasar pada bukti P.3 berupa Surat Kontrak Kerja yang dibuat pada tanggal01 Februari 2017 dan keterangan 2 orang saksi dan dengan pertimbanganTergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban danketerangan perihal kedudukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, terdapatalasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat bukan sebagai PegawaiNegeri Sipil yang terikat dan tunduk pada aturan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (6) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Izin untuk melakukanperceraian dari Pejabat yang berwenang ( Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ), makaPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP 10 tahun 1983 Jo.PP 45 tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang perkawinan dan perceraian bagipegawai negeri sipil; Berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desasetempat, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebihkurang 2 tahun

23Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali padatanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor: 1/Pdt.G/2013/PN.Bimengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalildalil gugatan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinandihnadapan Pendeta pada Gereja Pantekosta Isa Almasih Indonesia diBoyolali pada tanggal 30 Januari 2002, sebagaimana tersebut dalamPiagam Pernikahan Gerejawi No.21/PK/2002, No.1993 No.75 Jo.1936,No.607 dan UU No 1/1974 Jo.PP

Bahwa dari uaraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 jo.PP. no. 9 tahun 1975 jo. KHI di Indonesia pasal 116 huruff;Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelasIA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa keduabelah pihakserta memberikan putusan sebagai berikut ;PRIMER1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal17 Januari 2017 mengemukakan halhal yang intinya sebagai berikut: Bahwa Pembanding mengulang jawaban Pembanding pada sidang tanggal5 September 2016 (vide: Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2016); Bahwa nafkah madliyah semestinya ditetapbkan menurut PP Nomor 10Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yakni 1/3untuk mantan isterinya dan 1/3 untuk anakanaknya dikalikan 19 bulan ; Bahwa pembagian gaji sebagaimana diatur dalam PP. 10 Tahun 1983 jo.PP

pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk12menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuannama CALON ISTERI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No.48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No.3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003, tidak ada alasan bagiTerlawan Ill untuk menolak permohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratanLelang, serta menjadi tugas dan kewajiban dari Terlawan Ill untuk menerbitkanSKPT.Makaterhadap sertipikat tersebut Bank Rakyat Indonesia melakukanlelang dan telah melakukan koordinasi dengan pihak kantor lelang dan PihakKantor

S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18 Oktober2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuai prosedurberdasarkan UUNo. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No.79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SEKBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:.

Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960; UUNo.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No.24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut:Putusan No.25/Pdt.PWL/2016,halaman24dari45I.DALAM EKSEPSIa.