Dinas Pertanian dan Peternakanmaupunpetugas tekhnis LM3 ;e Bahwa saksi tahu pihak LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin membeli sapi tersebut dariSdr.

Jantan Umur 2436 bulanTinggi gumba:Kelas I minimal 121 cm.Kelas II minimal 110 cm.Kelas III minimal 105 cm. e Bahwa Persayaratan tekhnis minimal bibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor2a Lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimalsbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimal bibitsapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapipotong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimalbibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potongharus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

EDI SUSANTO ke rumahTerdakwa yang menjelaskan jika TV yang dibeli Terdakwa dari saksi EDISUSANTO adalah TV hasil curian saksi EDI SUSANTO dari perumahanyang terletak di Komplek Keruwing Indah Kabupaten Barito Kuala;Bahwa saksi EDI SUSANTO menjual TV tersebut kepada Terdakwa dengankelengkapan kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpa dilengkapidengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV, dan kwitansi pembelian sebagaibukti kepemilikan TV dimana ketika Terdakwa menanyakan kelengkapantersebut dijawab

apakah kondisi TV dalam keadaan baik ketikadijual kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa juga pernah membeli 3 (tiga) buah TV tabung bekas untukusaha rental game PS terdakwa di pasar yaitu dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dimana sepengetahuan Terdakwa harga TV barunyalebih dari dua kali lipat harga TV bekas yaitu senilai Rp 900.000, (Sembilanratus ribu rupiah) dan saat membeli TV tabung bekas tersebut tidak jugadiberikan dus asli TVnya ataupun diberikan bukubuku petunjuk tekhnis

Selanjutnya karena Terdakwa sedangmembutuhkan TV untuk usaha rental game PS Terdakwa maka Terdakwamenawar harga TV tersebut dengan harga Rp 600.000, (enam ratus riburupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi EDI SUSANTO dan saat itu pulaTerdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi EDI SUSANTO dan saksi EDISUSANTO pun menyerahkan TVnya kepada Terdakwa beserta dengankelengkapan TV berupa kabel sambungan dan remote TVnya saja tanpadilengkapi dengan dus atau buku petunjuk tekhnis TV dan kwitansi pembelianasal

TVtersebut;Bahwa saksi SAPRULLAH sebagai pemilik TV di depan persidanganmenyatakan membeli TV tersebut sekitar setengah tahun yang lalu dalamkeadaan bekas pakai dari saudaranya dengan harga Rp 1.100.000, (satu jutaseratus ribu rupiah) dan tanpa disertai kwitansi pembelian asal, dus asliTVnya ataupun bukubuku petunjuk tekhnis TV tersebut;Bahwa selama kenal dengan saksi EDI SUSANTO, Terdakwa tidak pernahmendengar atau mengetahui jika saksi EDI SUSANTO melakukan halhalyang buruk atau melanggar hukum

Kemudian dari PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonantagihan 6nsure6n fisik 100 % uang 95 % yang ditujukan kepada Kepala DinasPekerjaan Umum, untuk selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum menerbitkan suratpermohonan tagihan Progres fisik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok bagianpembangunan dengan surat Nomor : 961/ 1874DPU tanggal 23 Desember 2008,adapun tagihannya adalah sebesar 95 % dari nilai kontrak dan yang 5 % adalahbiaya masa pemeliharaan yang dicairkan

Setelah pekerjaan selesai dan dilakukan penilaian sertadilakukan pengecekan oleh panitia pemeriksa pekerjaan dengan dilampirkan hasilpengecekan dan foto hasil kerja dari PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kerja)mengeluarkan Nota Dinas untuk permohonan tagihan progref fissik 100 %, uang95% yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnyaditerbitkan surat permohonan tagihan progress Fisik kepada Sekretariat DaerahKota Depok bagian pembangunan Nomor: 961/1874DPU tanggal 23 Desember2008

Ada nota dinas dari pejabat pelaksana tekhnis kegiatan kepda Kepala Dinas;2. Surat permohonan tagihan pembayaran fisik dari Kepala Dinas kepadaSekretaris Daerah Kota Depok;3.

Nota dinas dari kepala bagian pembangunan Kota Depok kepada kepalabagian keuangan Pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) dari pejabatoelaksana tekhnis kegiatan kepada bendahara pengeluaran yang ada di Dinas.Penandatanganan kwitansi pembayaran dari semua pihak (Kepala Dinasselaku pengguna anggaran, kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran,pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Bendahara pengeluaran (Direktur/kontraktor yang bersangkutan); Bahwa saksi belum pernah membuat SPM (surat perintah

dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 27 Apri 2012 sampai dengan 31 Desember2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan Ketua Kelompok TaniHapakat Jaya dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2012, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012,Perjanjian

Kerjasa Sama Nomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 tanggal27 April 2012 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2012;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanHalaman 12 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.

YUPSEM ADJOHAN;2 (dua) lembar asli Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaKelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen I.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

(RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaHalaman 41 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.Kelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/Jasa, Pejabat Pengadaan,Pengawas lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan Fisik dan Non Fisik dan Tim Pelaksanaan kegiatan perencanaan tekhnis Biaya umum dana bantuan Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Badan penanggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 537/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan pemantau perkembangan pelaksanaan Kegiatan perencanaan tekhnis dan belanja operasional dana bantuan Sosial berpoal Hibah kegiaatan Rehabilitasi Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada badan penaggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lahat tahun 20104.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat46. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat47. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi Kecamatan Lahat48. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara Siban Kecamatan Lahat.49. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat50.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.51. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat52. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat53. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Selawi Kecamatan Lahat54. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Muara Siban Kecamatan Lahat55. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat56.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa TanjungPayang Kecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4748495051525354Js565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa SelawiKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati KecamatanLahat.Daftar Analisa Biaya

Cholil Mansyur,Halaman 15 dari 151Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgMBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Cholil Mansyur,MBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4546474849505152535455565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa ;2. Memiliki Sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam pengadaan barang/ jasa3.

RADITAMA LINTAS KOMUNIKA sertaTenaga Tekhnis dari PT.

LINGKARANDALAN NUSANTARA adapun dokumen tersebut melampirkandokumen antara lain Spesifikasi tekhnis barang; brosur dan gambar gambar; identitas jenis, tipe, merek dan asal negara; copy surat LoA Letter of Authorization; daftar populasi alat; Lay Out Design dari PT. MEDISAVE MAKMUR GEMILANG; Tenaga Tekhnis; Bahwa dalam dokumen = penawaran PT. LINGKAR ANDALANNUSANTARA terdapat surat dukungan dari PT.

Dalam spesifikasi tekhnis tidak dijelaskan satuan volume yang dimintakan;. Perlu paraf tiap lembar dokumen yang disampaikan oleh PPK;.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukSelain tugas pokok tersebut, ULP/Pejabat pengadaanmempunya kewenangan untuk mengusulkan:a. Perubahan HPS dan/ataub.

Administrasisuratsurat dan dokumen anak pemohon juga agar di kemudian hari tidak terjadihalhal yang menyulitkan anak pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohonmengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura;Menimbang, bahwa sebelum meninjau seluruh isi/materi (pokok) perkarapermohonan Pemohon terlebih dahulu akan ditinjau syarat formilnya permohonanPemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa jenis dan sifat permohonan Pemohon telah sesuaidengan petunjuk Buku il Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku II Edisi 2007 tentangPedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segala ketentuan dalamPeraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya; 2.

Tapan PermataKontruksi dengan Direktur Pelaksana Ali Darman,SH ( Penggugat,karena Saksi sebagai Ketua Tim Tekhnis Wilayah Bina MargaDinas Perkerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk memeriksa hasilPekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ProvinsiBengkulu untuk mengevaluasi pekerjaan 100 %; Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 440.000.0000,(em pat ratus em pat puluh juta rupiah ) ;Halamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl Bahwahasil dari Tim Tekhnis setelah

melihat Lokasi proyektersebut, ternyata Pembangunan Drainase dan Pelapis TebingbelumHalamao 19 dari 32 balamao Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglselesai dikerjakan, material masin menumpuk, dan belumterpasang sehingga Tim tidak dapat melakukan pemeriksaanPekerjaan karena belum selesai 100 % ;Bahwa Tim Tekhnis ke Lokasi Pembangunan Drainase danPelapis Tebing tersebut pada tanggal 24 Desember 2018 dan Timtidak menemui pengawas Lapangan ;Bahwa Seharusnya proyek tersebut selesai pada tanggal

31Desember 2018 ;Bahwa Pada tanggal 24 Desember 2018 setelah dari Lapangandan melihat Volume pekerjaan belum selesai, maka saksimengingatkan kepada PPTK ( Dedi Imansyah ) agar mengerjakanfisik pekerjaan tepat waktu ;Bahwa dasar Tim Tekhnis untuk turun lapangan adalah Ada NotaDinas dari KPA;Bahwa pada saat Tim turun kelapangan, nilai fisik Drainase danPelapis Tebing baru mencapai 60% ;.

Tapan PermataKontruksi karena Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Provinsi Bengkulu ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Meneliti KelengkapanAdministrasi yang akan dibayar untuk kelengkapan mengajukanpembayaran ;Bahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pihak pemohonanuntuk = pembayaran adalah berupa Dokumen, Kontrak, jaminanpemeliharaan, Serita Acara Hasil Pekerjaan, Tim Tekhnis, SeritaAcara Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Penggugat sebagaimana surat bukti P.11 dan P .12tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku KuasaPengguna Anggaran, karena berdasarkan surat bukti tertanda T. 11berupa Serita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksaan Pekerjaantertanggal 29 Desember 2018, yang menerangkan bahwa volumeHalaman 31 dari 31 halaman Putusan penlata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bglpekerjaan yang telah dilakukan Penggugat adalah sebesar 60, 15 %,yang bersesuaian dengan surat bukti tertanda T.13 berupa Nata Dinasdari Tim Tekhnis

YUSUFselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dibuatkan BeritaAcara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangan gagalkarena tidak menemukan penavwaran dari calon penyedia yangmemenuhi ketentuan administratif dan tekhnis, sehingga penavaranHal. 4 dari 76 hal. Put. No. 1750 K/PID.SUS/2015penavaran tersebut gugur dalam proses Evaluasi Administrasi dan jugaevaluasi tekhnis;Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M.

YUSUF selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012yang pada pokoknya pelelangan gagal karena tidak menemukanpenawaran dari calon penyedia yang memenuhi ketentuan administratifdan tekhnis, sehingga penawaranpenawaran tersebut gugur dalamproses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tekhnis;Bahwa Terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM bin M.

Aceh Tenggara TA2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn sebesar 100% PekerjaanPenyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis PembangunanGedung Kantor Kementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuaan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaranlunas 100% Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.

Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPKPGK/KemenagAgara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan Penyedia JasaKonsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.

No. 1750 K/PID.SUS/20158.10.11.12.13.14.Surat Permintaan Pembayaran Termyn sebesar 100% PekerjaanPenyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis PembangunanGedung Kantor Kementrian Agama Kab.

Pessel menyebutkan :Pasal 1:Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untukmelaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10ton per hari kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasarandalam neger hasil perikanan.Pasal 3 ayat (2) :Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekeryaan yang telah disepakatidengan PPK dan meneliti dengan cermat tekhnis dan kualitas spesifikasi barangyang digunakan sebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunyaPasal

PUTRABALAK MANDIRI;5. 1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.

PASIBU JAYA;6. 1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBUJAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIANJAYA;8. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 4/Tipikor/2018/PT PDG10.11.12.13.14.15.16.17.18.1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMASEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan HargaCV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi , Tekhnis Dan HargaCV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi

PUTRA BALAK MANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBUJAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;.1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYANATASIA;1 (Satu) buan Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten

SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.

Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon

(Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

YUSUF selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dengan dibuatkan Berita Acara tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya pelelangangagal karena tidak menemukan penawaran dari calon penyedia yang memenuhiketentuan administratif dan tekhnis, sehingga penawaranpenawaran tersebut gugurdalam proses Evaluasi Administrasi dan juga evaluasi tekhnis. Bahwa terdakwa Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin M.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagAgara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;. Surat Persetujuan Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor:06.a/PPKPGK/KemenagA gara/2012 tanggal 15 Oktober 2012;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran lunas 100%Biaya Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Kementrian AgamaKab.

No. 04/Pid.Tipikor/2015/PTBNAMemerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;Menetapkan agar barang bukti berupa :Surat Perjanjian Kontrak (kontrak) Nomor:04.a/PPKPGK/KemenagA gara/ 2012 tanggal 21 Maret 2012 Paket Pekerjaan PenyediaJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab.

Aceh Tenggara TA 2012;Surat Permintaan Pembayaran Termyn I sebesar 100% Pekerjaan PenyediaanJasa Konsultansi Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung KantorKementrian Agama Kab. Aceh Tenggara TA 2012,Nomor:015/CV.BIRAR/X/2012 tanggal 10 Oktober;.

Sigi dan menjabat selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan di Kab.

Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor : KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabatsebagai Kepala Seksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus2009 sampai dengan bulan Desember 2010 juga selaku PejabatHalaman 3 dari 18 HalamanPutusan No.12/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PaluPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan di Kab.

; Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksiArdiansyah kepada terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksiAmri Arafah ditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untukmelaksanakan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang sebelumnya telahdiperlihatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafahmeninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan oleh terdakwakemudian saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di BIN PalupiPermai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKab.

PT.PaluBahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafahditunjuk dan diperintahkan oleh terdakwa untuk melaksanakan 12 (duabelas) paket pekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasipekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yangditunjukan dan diperintahkan oleh terdakwa kemudian saksi bertemudengan terdakwa dirumahnya di BTN Palupi Permai Blok N NomorBahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.

Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah)an. M.

ANITA DIANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor7/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. H. AHMAD SANUSI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 166 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN.

AGUS SUNDANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor5/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.

IKHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor : 35/KW/E.03/LPPM/VII/2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.

dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis

pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang

kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar

talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak

Untuk terpenuhinya unsur ini harus dikaitkandengan faktafakta yang terungkap di persidangan di bawah ini :> Bahwa benar para Terdakwa tidak punya keahlian di bidang komputer,spesifikasi tekhnis komputer/laptop para Terdakwa tidak tahu ;> Bahwa benar cara memeriksa barang yang dilihat waktu itu komputerdalam keadaan disegel, satu unit dibuka dan dihidupkan yaitu satu unitlaptop dan satu unit komputer ;> Bahwa benar ada melakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranyaKPA, Tim Pemeriksa Barang

No. 1290 K/Pid.Sus/201 1> Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk merugikan keuangannegara dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangpengadaan komputer dan laptop ;> Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan para Terdakwa adalahkasat mata, berdasarkan jumlah, keadaan barang disegel semua,keadaan baru, jumlah cukup, sampel diperiksa dalam kondisi baik danhidup, secara tekhnis bagaimana cara pemeriksaan para Terdakwatidak tahu dan tidak mempunyai keahlian ;> Bahwa para Terdakwa tidak

tahu untuk pemeriksaan komputer danlaptop harus menggunakan tenaga tekhnis, baru pada saat persidanganini Terdakwa baru tahu ;> Bahwa para Terdakwa melakukan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangadalah sesuai dengan perintah dan surat keputusan atasan ;Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paraPemohon Kasasi tidak mempunyai niat atau tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, danpara Pemohon Kasasi juga terbukti tidak lalai

Di muka persidangan terungkap fakta hukum bahwa :>Bahwa benar Terdakwa tidak punya keahlian di bidang komputer,spesifikasi tekhnis komputer/aptop para Terdakwa tidak tahu ;Bahwa benar cara memeriksa barang yang dilihat waktu itu komputerdalam keadaan disegel, satu unit dibuka dan dihidupkan yaitu satu unitlaptop dan satu unit komputer ;Bahwa benar ada melakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranyaKPA, Tim Pemeriksa Barang disimpulkan mereka (para Terdakwa) tidakpunya kemampuan/keahlian dalam

No. 1290 K/Pid.Sus/201 1keadaan baru, jumlah cukup, sampel diperiksa dalam kondisi baik danhidup, secara tekhnis bagaimana cara pemeriksaan para Terdakwatidak tahu dan tidak mempunyai keahlian ;> Bahwa para Terdakwa tidak tahu untuk pemeriksaan komputer danlaptop harus menggunakan tenaga tekhnis, baru pada saat persidanganini Terdakwa baru tahu ;> Bahwa para Terdakwa melakukan tugas sebagai Tim Pemeriksa Barangadalah sesuai dengan perintah dan surat keputusan atasan ;Berdasarkan fakta hukum di atas

Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan LahanPertanian Nomor : 20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/IIV2013 dengan jangkawakiu pelaksanaan mulai tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat KomitmenKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas PertanianKabupaten Bengkayang bersama dengan Ketua Kelompok Tani TunasHal 5 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARBaru dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang mengacupada Pedoman Tekhnis

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2013, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetakHal 11 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR sawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan

, Kabupaten Bengakayang tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013, Pedoman Tekhnis PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor20.07/93.12/SPK/PSP/PPK/II/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yangdibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis PerluasanSawah Tahun 2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan

Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan DirektoratJenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK / PSP / PPK/ Il / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat oleh KelompokTani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2013Hal 22 dari 56 halaman putusan No 4/PID.SUSTPK/2017/PT KALBAR dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa

PerluasanAreal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan Pedoman Pengelolaan TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian KementerianPertanian Tahun 2013, Perjanjian Kerjasa Sama Nomor : 20.07 / 93.12 / SPK /PSP / PPK / Ill / 2013 tanggal 20 Maret 2013 dan RUKK yang dibuat olehKelompok Tani sesuai acuan pada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun2013 dan dana tersebut dinikmati serta digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa dan atau orang lain yaitu antara lain Petrus Aspandi, maka

Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 011 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 017 / ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulan November 2011tentang kemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.

PadangsidimpuanSelatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada PPKnomor : 021 / ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentangkemajuan fhysik pekerjaan pengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec. Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.1(Satu) lembar surat teguran Pengawas lapangan kepada CV.

Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.. 1 (Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK /Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 017 /ASPPK / SDA / 2011 tanpa tanggal bulanNovember 2011 tentang kemajuan fhysikpekerjaan pengendalian daerah aliran sungaiBatang angkola di kelurahan HanopanSibatu Kec.

Padangsidimpuan Selatan TA2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.o. 1 (Satu) Set laporan bulanan Asisten PPK /Direksi tekhnis kepada PPK nomor : 021 /ASPPK / SDA / 2011 tanggal 2 Desember2011 tentang kemajuan fhysik pekerjaanpengendalian daerah aliran sungai Batangangkola di kelurahan Hanopan Sibatu Kec.Padangsidimpuan Selatan TA 2011 berikut 1(Satu) lembar lampirannya.p. 1 (Satu) lembar surat teguran Pengawaslapangan kepada CV.

;Bahwa saksi pernah meninjau tempat dibuatnya pusat pembibitan tersebut akan tetapisaksi pada saat itu hanya melakukan pemantauan saja dan tidak memberikan masukankepada PPTK karena saksi adalah staf terdakwa Aidarus di kantor ;e Bahwa saksi selaku Ketua Tim Tekhnis tidak pernah dilibatkan oleh saksi Ali Amranselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) ; Bahwa untuk pekerjaan pembersihan lahan atau land clearing dilakukan denganmenggunakan alat berat dan tidak seluruhnya dilaksanakan dengan

;Bahwa setahu saksi yang diangkat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)dalam pembuatan Pusat Pembibitan Hewan ternak tersebut adalah saksi Ali Amran ;Bahwa setahu saksi terdakwa pernah diangkat menajdi Plt. Kadis Pertanian danPeternakan Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2009 karena pada saat itu Kadis IrDahlan Sufi sedang menunaikan ibadah haji ;e Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt.

Jasa Lingkar ;Bahwa kerja sama saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)dengan pihak rekanan hanya mengenai tekhnis dan Pengajuan SPP serta setahusaksi ada dibuatkan kontrak terhadap kedua kegiatan tersebut, dan saksi tidaktahu kapan kontrak tersebut dibuat danditandatangi ; Bahwa spesifikasi terhadap pekerjaan pengadaan bibit rumput sesuai dengankontrakadalah :1 Brachiara Mutica/Panicum Muticum (Kolonjono) denganuraian :Tinggi Batang 10 sampai 15 cm ;Anakan / Stek ;1 Brachiara Documbens

Dahlan Sufi ;122Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahukarena secara tekhnis yang bertanggung jawab adalah PPTK namun memang secara umum yangbertanggung jawab adalah Kepala Dinas ;18.

MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Bidang Produksi Peternakan sebagai pihak pertama dan saksi Amni Imran selaku KetuaKelompok BPTHMT Setia Bakti dengan diketahui oleh kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Aceh Jaya yaitu saksi Ir.

Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura ;48. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 602.1/156Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsung danPenunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD KabupatenJayapura ;48.3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura No. 60Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SIMONPATABANG, MM sebagai Ketua Panitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNIBUOMONA sebagai Anggota, PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE,SE sebagai Anggota. 222222 nnn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nne neeBahwa terdakwa juga telah mengangkat saksi LINA SURJANI, SH sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun 2008 TentangPerubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor 60 Tahun2008 Tentang

Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Tahun AnggaranBahwa saksi Drs.

saeinnminnnnnnnBahwa perbuatan terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat Keputusan Terdakwaselaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan langsungdan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapurahanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan terdakwa mengangkat saksi LINA SURJANI, SHsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis