gangguan yang dapat timbul dari objekperjanjian kerjasama pemanfaatan aquo ;Bahwa perbuatan TERDAKWA hanyalah melakukan perjanjian kerjasamapemanfaatan excavator dan mempunyai iktikad baik yang melandasi suatuperjanjian baik pra kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual ;Bahwa semua tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak dapatdibuktikan oleh penuntut umum secara signifikan terkait kerugian negara manayang dilimpahkan ke TERDAKWA;Bahwa dalam perjanjian a quo tidak terdapat praktek suap

mengetahui perihal adanya pemberian uangterkaitkegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TAHal 283 dari 688 hal.Put.No.44/Pid.SusTpk/2019/PN.Jkt.Pst2012, pengesahan terhadap Perubahan APBD (PAPBD) Provinsi SumutTA 2013, pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014,pengesahan terhadap PAPBD Provinsi Sumut TA 2014, pengesahanterhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015,Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara suap

perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaanatas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalamkekuasaan penyelenggara negara yang menerima;Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalampasal 12 huruf b ini adalah menerima sesuatu yang berupa bendabenda(berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga,Hal 483 dari 688 hal.Put.No.44/Pid.SusTpk/2019/PN.Jkt.Pstberguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagipenerima, bahwa suap

Roeslan Saleh, op.cit., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuatdalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini.

Terhadap alasanalasan Terdakwa :Mengenai alasanalasan kasasi ad. 1 dan 2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum karena halhal sebagai berikut : Sekalipun telah dapat diselesaikannya masalah politis Bank Indonesia danAmandemen UndangUndang Bank Indonesia dapat meningkatkan ratingIndonesia di dunia internasional adalah merupakan hasil perbuatan ParaTerdakwa, akan tetapi telah dilakukan perbuatanperbuatan yang bersifatkolektif dengan memberikan uang suap

dalam pengawasan Bank Indonesia dan menjadi obyekpemeriksaan dari BPK dan harta kekayaannya menjadi bagian darikekayaan Negara ; Judex Facti juga telah cukup mempertimbangkan tentang penyertaan yangdimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ; Selanjutnya walaupun RDG tanggal 03 Juli 2003 dan tanggal 22 Juli 2003tidak ada satu perintah membagibagi uang kepada mantan Direksi BankIndonesia dan Anggota DPR, akan tetapi fakta hukum telah ternyata bahwaAnggota DPR Komisi IX telah menerima pembagian uang semir/suap

lain dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan Surat KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28Desember 2010 tentang pelimpahan berkas perkara pidana korupsi dari PengadilanNegeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berwenang untuk mengadilinya, melakukanatau turut serta melakukan perbuatan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap

Lebih lanjut dikemukakan bahwa korupsi pegawai negeripemberi Suap pada pegawai negeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akanterwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungandengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut yangbertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima olehpegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.

1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnyaberbunyi : "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaseseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanandengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganHalaman 314 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.umum dipidana karena memberi suap

Sepanjang hal tersebut berjalan secara normal,terlepas dari adanya persekongkolan jahat antara Kontraktor dengan Pengawas,selama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat persekongkolan jahat itu,tidak ada suap, pekerjaan itu selesai pada jangka waktunya, maka selama itupula menurut pendapat ahli tidak bisa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakbisa diminta bertanggungjawab, kecuali pada ketika tapi apabila PejabatPembuat Komitmen (PPK) ikut persekongkolan jahat bersamasama denganpenyedia jasa dan Konsultan

UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1e KUHPidana, sementara SPJ Pencairan dana Desa tahap keduamasih belum di SPJkan karena kegiatan masih belum selesaidilaksanakan, bahkan pada saat Terdakwa ditahan dan hasil AuditKerugian Negara masih belum ada dan masih belum diterima olehTerdakwa, hal ini dibuktikan dalam penahanan Terdakwa tertanggal 28Februari 2018 dan hasil Audit baru terbit pada Bulan Maret 2018.Bahwa sepanjang tidak melakukan menerima suap

faktafaktapersidangan begitu juga pada saat pemeriksaan Terdakwa;Bahwa Terdakwa menjalankan pembangunan semenisasi sesuai denganaturan dan kebijkasanaan dalam mempertanggungjawabkan dana DesaHilifalago yang sudah dicairkan tersebut.Bahwa akibat karena kantor kepala Desa tidak ada maka semua prosesadministrasi tidak berjalan dengan baik, hal ini merupakan ranah HukumPerdata dan Hukum Administrasi Negara yang memerlukan Prinsip Kehatihatian (bukan Hukum Pidana), sepanjang tidak melakukan menerima suap

Terhadap penerimaan = gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas,Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsidalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undangundang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.Perbuatan Terdakwa menerima uang seluruhnya sejumlah US $ 98,400(sembilan puluh delapan ribu empat ratus dolar AS) dan SGD 49,000 (empatpuluh sembilan ribu dolar Singapura) haruslah dianggap suap karenaberhubungan dengan jabatan

terpisah),31sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor DPRDKabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 Kabupaten Trenggalek atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telahmelakukan atau turut serta melakukan yaitu gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini,saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkinterkait hal pribadi dengan saksi, karena ini melibatkan orang banyakdengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, halini bersesuaian dengan hasil invetigasi yang dilakukan oleh KomnasHAM yang mengatakan Bahwa serangan terhadap saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap

penyidik dan saksi yang mengalami kejadian ini,saksi meyakini ada, dan kejadian penyerangan tersebut tidak mungkinterkait hal pribadi dengan saksi, karena ini melibatkan orang banyakdengan adanya proses pengamatan, pengintaian, dan eksekutor, halini bersesuaian dengan hasil invetigasi yang dilakukan oleh KomnasHAM yang mengatakan Bahwa serangan terhadap saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap

Sepanjang hal tersebut berjalan secara normal,terlepas dari adanya persekongkolan jahat antara Kontraktor dengan Pengawas,selama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat persekongkolan jahat itu,tidak ada suap, pekerjaan itu selesai pada jangka waktunya, maka selama itupula menurut pendapat ahli tidak bisa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakbisa diminta bertanggungjawab, kecuali pada ketika tapi apabila PejabatPembuat Komitmen (PPK) ikut persekongkolan jahat bersamasama denganpenyedia jasa dan Konsultan

Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, padahal penerimaanpenerimaan itu tidak ada alas hak yang sahmenurut hukum.Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uangdan fasilitas penginapan sejumlah Rp3.940.203.152,00 (tiga miliarsembilan ratus empat puluh juta dua ratus tiga seratus lima puluh duarupiah) dari dari YUDI ANTONOVAL, RAHMAYANI, MUHAMMADINDRAWAN, HERMANTO, YUHARDI MANAF, NANANG WISNUBROTOdan HENDRI SANDRA haruslah dianggap suap

Kelas II 4/6, 5/10.50 (lima puluh) kotak beserta isi alat pertukangan.1500 (seribu limaratus) lembar tikar Plastik.300 (tiga ratus) Kotak P3K.1350 (seribu tiga ratus lima puluh) buah Popok Bayi Kecil1620 (seribu enam ratus dua puluh) pak pempes bayi standar.250 (dua ratus lima puluh) Pak Odol Besar.250 (dua ratus lima puluh) Pak Sikat Gigi.250 (dua ratus lima puluh) Pak Sabun Mandi.Barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain yaitu perkaraGratifikasi dan atau Suap

terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPPTVRI di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiap gratifikasi kepada PegawaiNegeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap

Opcit halaman 86).Menimbang, bahwa pekerjaan menerima suap dalam bentuk pemberianatau janji yang dimaksud dalam rumusan pasal 418 KUHP itu harus dilandasi:a. oleh pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapat menduga daripegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji ituada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatukewenangan yang ia miliki karena jabatan, ataub. oleh anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu,ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yangdimiliki

suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkanPasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang telahmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri ataupenyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uangsebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh riburupiah), uang sebesar USD70.000 (tujuh puluh ribu dollar AmerikaSerikat) dan uang sebesar SGD9.852 (sembilan ribu delapan ratus limapuluh dua dollar Singapura) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu,dianggap pemberian suap

RAHMAN AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan perbarengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)MARCE MUSKITA selaku Pimpinan KCP Masohi.1.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap.7. Pedoman perusahaan pengelolaan kas rupiah Indeks 0401501 Bab II SB E SSB 02 Hal. 1 (IN/568/PGV/002) tgl. 23122015 terkait pemimpin memastikan Bahwa posisi saldo kassama dengan rekening kas yang sebenamya (intracomptable)KRESTIANTUS RUMALEWANG selaku Pimpinan KCP Tual.Hal 985 dari 1712 hal.

Hal 2 tentang kebijakanAPU dan PPTPoin 3 s.d. 5 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal1 tentang pokokpokok tata tertio pegawai.Pedoman perusahaan benturan kepentingan Indeks 0402401 Bab Il SB D (IN/695/KMP/001) tanggal 29102014 Hal 1tentang benturan kepentingan karena hubungan keuangan.Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018tentang gratifikasi kKedinasan yang terindikasi suap

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab Il SB A Hal 1 (IN/155/KPN/001) tentang gratifikasikedinasan yang terindikasi Suap.6. Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IVSB A (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentangpokokpokok tata tertib pegawai.7. Ketentuan Sanksi Administratif No.

Pedoman perusahaan pengendalian gratifikasi Indeks 0400606 Bab II SB A Hal1 (IN/155/KPN/001) tanggal 27032018 tentang gratifikasi kedinasan yangterindikasi suap.7. Poin 8 s.d. 11 Pedoman perusahaan kepegawaian Indeks 0400100 Bab IV SBA (IN/648/HCT/001) tanggal 10102014 Hal 1 tentang pokokpokok tata tertibpegawai.8. Poin 12 Pedoman perusahaan organisasi BNI Indeks 0401905 Bab SB C SSB02 Hal 4 (IN/155/REN/ 001) tanggal 19032015 tentang uraian jabatan PemimpinBidang Pemasaran Bisnis.9. Poin 13.