Ditemukan 1988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jamal jajak jaman jamat jagak
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Pidana - LA ODE MUH. IRFAN, ST
119 — 25
  • diserahkan kepadapihak ketiga atau tidak, karena hal tersebut langsung ditangani oleh DinasPU Kota Gorontalo;Bahwa menurut saksi, tidak mungkin pekerjaan tersebut pelaksanaannyaselesai tahun 2015, karena untuk pekerjaan yang besar, waktunya terlalumepet dan untuk pekerjaan Jalan Beringin yang merupakan bagian daripekerjaan 7 ruas jalan program rehabilitasi/oemeliharaan jalan danJembatan di Kota Gorontalo, karena sumber dananya berasal dari DAK(Tambahan), maka tidak mengenal adanya pekerjaan tahun jamak
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
98 — 66
  • PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yangdiajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan palingtinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai KontrakPengadaan Barang/Jasa;c. untuk usaha non kecildanPenyedia Jasa Konsultansiuangmuka dapat diberikan, paling tinggi 20% (dua puluhperseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapatdiberikan:1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau2) 15% (lima belas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
105 — 15
  • Kontrak Tahun Jamak. (5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, terdiri atas : a. Kontrak Pengadaan Tunggal; b. Kontrak PengadaanBersama; dan c. Kontrak Payung (Framework Contract). (6) KontrakPengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas : a. Kontrak PengadaanPekerjaan Tunggal; dan b.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs H KASMAN M AP Bin H. ANANG ACIL ANWARI Alm
158 — 71
  • ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
  • 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
  • 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
  • 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-11-2023 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 23 Februari 2024 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
CHRISTOPHER O DEWABRATA
144 — 104
  • Copy legalisir Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak pembangunan jalan tanjung batu-urung tahun anggaran 2014-2015.
  • Copy legalisir kartu kendali kredit Stanby Loan atas nama PT. Karimun Megah Abadi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tanjung Batu Urung (Multiyears).
  • Copy legalisir Angsuran KMK StandbyLoan PT. Karimun Megah Abadi No. 001/BBU/I/2015 Tanggal 25 januari 2015.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
218 — 111
  • Tahun Anggaran2015), Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia;Bahwa Ahli tidak mengklarifikasi Terdakwa DEREK ASMURUF alias DECKYASMURUF (PPTK Tahun 2012);Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Terdakwa DEREKASMURUF tidak memiliki peranan, hanya sebagai supporting / mendukungsaja, untuk mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran);Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada seputar tidak ditetapkan HPS, tidakada pelelangan, KPA intervensi ke Panitia;Bahwa pekerjaan sebenarnya tahun tunggal bkan tahun jamak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. SUNAR WIBOWO, M. Sc
86 — 34
  • Hayu (Hayuning Lestantun);Bahwa Pak Nugroho meminta kami agar memperbaiki redaksi dalam bank garansi BIItersebut yang semula Jaminan Pembayaran Pemeliharaan Jaminan PembayaranPenyelesaian Proyek Pembangunan Kapal dan supaya redaksi surat Nomor : 141/MJUSK/ADM/XII/2011 perihal permohonan pembayaran angsuran III tanggal 9 Desember2011 agar ditambah redaksinya dengan 5% x Rp.10.938.889.500, (Gaminanpemeliharaan) = Rp.546.944.475, mengingat kegiatan Pengadaan Kapal ini adalah tahuntunggal bukan tahun jamak
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2357 — 680
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Tentu tidak dapat sertamerta lantas ditarik kesimpulanbahwa jika demikian halnya maka pengertian atau konsep itu tidak ada ataulebin baik ditiadakan dengan alasan menimbulkan ketidakpastian hukum.Dalam dunia hukum, keadaan demikian bukan saja bukan merupakan halbaru melainkan sudah jamak terjadi. Karena itulah berkembang ilmu tentangpenafsiran hukum.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
SUWANDY Bin MAT SOBARI Alm
94 — 208
  • li>4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.103/IV-K-21/Korwil/2013/ tanggal 02 Juli 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Satuan Kerja Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kapuas Kementerian Kehutanan DIPA bagian anggaran 029 tahun 2013;
  • 4 (empat) lembar fotocopy Surat Kementerian Kehutanan RI No.S.790/MenHut-V/SET/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. SUNAR WIBOWO, M. Sc ;
67 — 26
  • (Hayuning Lestantun) ;Bahwa Pak Nugroho meminta kami agar memperbaiki redaksi dalam bank garansi BIItersebut yang semula Jaminan Pembayaran Pemeliharaan Jaminan PembayaranPenyelesaian Proyek Pembangunan Kapal dan supaya redaksi surat Nomor : 141/MJUSK/ADM/XII/2011 perihal permohonan pembayaran angsuran III tanggal 9 Desember2011 agar ditambah redaksinya dengan 5% x Rp.10.938.889.500, (Gjaminanpemeliharaan) = Rp.546.944.475, mengingat kegiatan Pengadaan Kapal ini adalah tahuntunggal bukan tahun jamak
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
104 — 180
  • Hayu (Hayuning Lestantun) ;Bahwa Pak Nugroho meminta kami agar memperbaiki redaksi dalam bank garansi Bll tersebut yang semulaJaminan Pembayaran Pemeliharaan Jaminan Pembayaran Penyelesaian Proyek Pembangunan Kapal dansupaya redaksi surat Nomor : 141/MJUSK/ADM/XII/2011 perihal permohonan pembayaran angsuran Illtanggal 9 Desember 2011 agar ditambah redaksinya dengan 5% x Rp.10.938.889.500, (jaminanpemeliharaan) = Rp.546.944.475, mengingat kegiatan Pengadaan Kapal ini adalah tahun tunggal bukantahun jamak
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 3 April 2018 — Komisi Pemberantasan Korupsi Jarot Edy Sulistiyono
195 — 32
  • 885/PW13/3/2014, Tanggal : 08 Juli 2014; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur39 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan Antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/46/35.73.123/2016 Nomor: 188.4/40/35.73.201/2016 Tanggal 06 September 2016 tentang Pencabutan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang Nomor: 050/49.2/35.73.123/2015 Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran Tahun Jamak
    ANTON Selaku Walikota Malang60 1 (Satu) Buah Dokumen Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Malang Tanpa Nomor, Catatan Atas Laporan keuangan Tahun 201561 1 (Satu) Bundel Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Malang dengan Dewan perwakilan Kota Malang Nomor : 050/49.2/35.73.123/2015 & Nomor : 188.4/65/35.73.201/2015 Tentang Penganggaran kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Islamic Center Tahun 201562 2 (Dua) Lembar Printout Surat berkop Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Komisi C (Pembangunan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Juli 2013 — Ir. BAMBANG SANTOSA, MM
79 — 13
  • Hayu (Hayuning Lestantun) ;Bahwa Pak Nugroho meminta kami agar memperbaiki redaksi dalam bank garansi BIL tersebutyang semula Jaminan Pembayaran Pemeliharaan Jaminan Pembayaran Penyelesaian ProyekPembangunan Kapal dan supaya redaksi surat Nomor : 141/MJUSK/ADM/XI/2011 perihalpermohonan pembayaran angsuran III tanggal 9 Desember 2011 agar ditambah redaksinyadengan 5% x Rp.10.938.889.500, Gaminan pemeliharaan) = Rp.546.944.475, mengingatkegiatan Pengadaan Kapal ini adalah tahun tunggal bukan tahun jamak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
181 — 409
  • Chek Pembangunan Water Front City KotaNamlea Tahap Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Buru Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Nomor600/02/DPUKB/II/2015 tanggal O02 Februari 2015 adalah sebagaiberikut :> Ketua : Maruf Salampessy (Saksi),> Sekretaris : Abdul Rajak Patty,> Anggota : Rudy Nukuhali , Yamin Buton, Rizal SutrisnoBahwa Pekerjaan Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara jamak
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Ir FAHMI NURRAHMAN Bin H ABDURRAHMAN SUFFAR Alm
252 — 230
  • ANUGERAH BANGUN KENCANA Nomor: 551.10/465/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013 Pekerjaan: Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 Banjarmasin (Tahun Jamak/Multi Years);
  • 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. DHARMA CIPTA PRATAMA, Paket 1 Lanjutan Bangunan Terminal Km. 6 Banjarmasin TA 2012;
  • 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA;
  • 1 (satu) bundel asli laporan Kemajuan Pekerjaan PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 17 Februari 2014 — ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI
89 — 14
  • Bahwa jenis kontrak diatur dalam Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003, terdiri dari :a.Berdasarkan bentuk imbalan :1) Lump sum ;2) Harga satuan ;3) Gabungan lump sum dan harga satuan ;4) Terima jadi (turn key);5) Persentase ;Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :1) Tahun tunggal;2) Tahun jamak ;Berdasarkan jumlah PPK :1) Kontrak pengadaan tuggal ;2) Kontrak pengadaan bersama ;225 Bahwa perbedaan tentang bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah denganbentuk kontrak atas pekerjaan kontruksi, antara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 06-09-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
151 — 65
  • Pst.Jjika tidak berhasil maka akan digunakan APBD dalam tahun jamak, karenadana APBD per tahun tidak dapat mencukupi. Namun saat itu PUTUSUDIARTANA mengatakan bahwa dirinya akan berusaha membantu namuntidak pasti.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
223 — 79
  • Terdakwa DEREKASMURUF tidak memiliki peranan, hanya sebagai supporting / mendukungsaja, untuk mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran);Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada seputar tidak ditetapkan HPS, tidakada pelelangan, KPA intervensi ke Panitia;Bahwa pekerjaan sebenarnya tahun tunggal bkan tahun jamak, sehinggasetiap tahun harus dilakkan pelelangan;Bahwa Ahli pernah kelapangan / lokasi bersama Ahli Konstruksi;Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi kepada pihakpihak terkait Sesuaikebutuhan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
110 — 44
  • yang dibiayai dari APBN/APBD.e Bahwa didalam pengadaan barang yang nilainya sekitar Rp. 20milyar tidak diperbolehkan untuk menggunakan sistem pemilihanlangsung karena melanggar Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran Bab.C.1.a.3) yang menyatakan : Pemilihan langsung dapat dilaksanakanuntuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).e Bahwa konsekuensi hukumnya apabila pembayaran kepadapenyedia barang/jasa melampaui tahun anggaran, sedangkankontraknya bukan kontrak tahun jamak
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA
Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
116 — 22
  • Bahwa jenis kontrak diatur dalam Pasal 30 Keppres 80 Tahun 2003, terdiri dari :a.Berdasarkan bentuk imbalan :1) Lump sum ;2) Harga satuan ;3) Gabungan lump sum dan harga satuan ;4) Terima jadi (turn key);5) Persentase ;Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :1) Tahun tunggal;2) Tahun jamak ;Berdasarkan jumlah PPK :1) Kontrak pengadaan tuggal ;2) Kontrak pengadaan bersama ;225 Bahwa perbedaan tentang bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah denganbentuk kontrak atas pekerjaan kontruksi, antara