ABUL KASASI, BATAL PUTUSAN J.F PT.TUN, ADILI SENDIRI GUGATAN N.O

SBY tanggal 17 November2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18November 2015 tentang Penetapan hari persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 4/Pen.G.Pilkada.HK/2015 PT.TUN SBY tanggal 18November 2015 tentang Penetapan hari sidang ; Setelah melaksanakan

SBY hal 3 dari 324/G/Pikada/2015/PT.TUN.

T8 :Foto copy BB.1KWK;Untuk membuktikan bahwa tidak keseluruhan isi dokumen dilakukanpenelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahannya; Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 19 dari 32 9. T9 :Foto copy Model TT.2KWk;Untuk membuktikan tanda terima dokumen perbaikan pasangan calonH. Moh. Suhaili FT, SH dan Lalu Pathul Bahri, S.IP; 10.

(dua ratusfrauen eslexss ribs uptime nena ceDemikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim KhususPts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 30 dari 32Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26November 2015 oleh Kami Dr.

Sinaga, SH.Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 31 dari 32Perincian biaya perkara :1. Pendaftaran gugatan2. Pendaftaran surat kuasa3. Biaya ATK4. Biaya panggilan sidang5. Biaya saksi6. Meterai7. RedaksiRp. 30.000,Rp. 20.000,Rp. 75.000,Rp. 60.000,Rp. 30.000,Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 215.000,(dua ratus lima belas ribu rupiah)Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 32 dari 32Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 33 dari 32

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.5. Nikolas Ke Lomi, SH.6. Novan Erwin Manafe, SH7. Yupelita Dima SH M.H.8. Mario A. Lawung, SH.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.5.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.Penggugat yakni pasangan DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.,M.H. dan dr.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.Perincian biaya perkara :1. Biaya permohonan gugatan .............. Rp. 30.000,2. Biayaalat tuliskantor .... Rp. 75.000,3. Biayapendaftaran suratkuasa......... Rp. 5.000.4. Matera ......... 0... RD. 6.000.5. Redaksi........0..00. cee eee RO. 5.000.Jumlah Rp. 121.000,Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rachmat No.1 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/163/411.012/2018, tanggal 4 Juli 2018 ; Dan memberi kuasa juga kepada :1. LUGITO, S.H., M.H.2.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 29/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018 besertasurat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangberupa:Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/18/411.404/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,tanggal 3 10 2017 atas nama Mugiarsih, S.Sos. ; 4.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp.250.000,00 ( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senintanggal 1 Oktober 2018, oleh kami : H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selakuKetua Majelis, HM.

Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :12.Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 25.000,00Meterai Putusan Rp. 6.000,00Redaksi Putusan Rp. 5.000,00Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 214.000,00Jumlah Rp. 250.000,00Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah .Hal.8 dari 8 hal. Perkara Nomor : 172/B/2018/PT.TUN SBY.

. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor37/SKPDT/MACAL/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, memberikuasa kepada :1. MUHAMAD MANSYUR,, S.H. ; == "==" =="2.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan duduk Sengketayang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 50/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 17 Oktober 2019 beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Mataram tanggal 14 Januari 2020 dan diberitahukan kepada pihak Lawantanggal 15 Januari 2020, pada intinya pihak Pembanding / Tergugat tidaksependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:MENGADILI :1.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara padadua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000,00 ( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasatanggal 11 Pebruari 2020, oleh kami : H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.Perincian Biaya Perkara :1.. Meteral ennnn = Rp. 6.000,002. Redaksi Rp. 10.000,003. Biaya proses banding Rp. 234.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 8 dari 8 hal. Perkara No. : 7/B/2020/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.Usaha Negara ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 148/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juni 2021 ;2.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat Desatersebut (Vide Bukti P12);21.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.mengatur hal yang sama, yaitu: Perangkat desa sebagaimanadimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:a. Sekretariat desa;b. Pelaksana kewilayahan; danc.

Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.3. Administrasi : Rp 130.000,00Jumlah : Rp.150.000,00( Seratus Lima Puluh rupiah );Hal. 37 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 148/B/2021/PT.TUN SBY.

Nama : DEDY DWIRATMANTO,SH,Nip : 19620403 198203 1 001, Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Pekalongan, Hal. 1 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat Kantor diJalan Wiroto Nomor 17 A Wiradesa, Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / PEMBANDING; MELAWAN:ZAENAL MUTAQIN, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Warulor RT.007/RW.04 = KelurahanWarulor, Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUTTelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 38/PEN/2014/PT TUN SBY tanggal 12 Pebruari 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara ini di tingkat banding ;Hal. 2 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY..

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut pendaftaran peralihan hakatas Sertipikat Hak Milik Nomot 147/Kauman atas nama Sugianto yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 2013 dan terakhir atas nama CharlesGrant Widjaya yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2013 ; Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor147/Kauman menjadi atas nama Zaenal Mutagin (PENGGUGAT) ; 5.

Menyatakan' batal Keputusan Tata Usaha Negara berupapendaftaranHal. 6 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.peralinan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Kauman, KecamatanWiradesa, Kabupaten Pekalongan, Surat Ukur Nomor : 278/KMN/2004,seluas 1.740 M2 menjadi atas nama Sugianto yang diterbitkan padatanggal 27 Maret 2013 dan terakhir menjadi atas nama Charles GrantWidjaya yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2013 ; 3.

Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 161.000.Jumlah Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 15 dari 15 hal. putusan Nomor : 38/B/2014/PT.TUN SBY.

dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi Intervensi/ TerlawanIntervensi adalah Putusan Perlawanan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT,tanggal 10 Juli 2002, dimana sebelumnya sudah ada Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal22 April 2001.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002 yang dalam amarputusannya menyatakan :a.

(keluar Kenutusan No. 543/544/96 8/X/PHK/4 2001).Bahwa dengan demikian karena Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT,tanggal 10 Juli 2002, TIDAK MEMBATALKAN Putusan Pengadilan TinggiHalaman 9dari 12HalamanPutusan Nomor 635 K/TUN/2015Tata Usaha Negara Jakarta No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April2001, maka sudah seharusnyalah seluruh ketentuan Putusan No.215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001 yang harus ditaati.

Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001, dengan demikian Majelis Hakim Dalam Perkara Ne.189/G/2001/PT.TUN JKT, telah Salah Dalam Menerapkan Hukum. Jika ingin memberlakukan atau menguatkan Keputusan P.4.P No.640/544/96 8/X/PHK/5 2000, tanggal 08 Mei 2000, maka PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001 haruslah dibatalkan terlebih dahulu.

Bahwa dengan tidak dibatalkannya Putusan No. 215/G/2000/PT.TUN JKT,tanggal 22 April 2001, maka Surat Keputusan P.4.P Na. 543/544/% 8/X/PHK/4 2001 adalah TETAP BERLAKU. Sedangkan dalam Putusan No. 189/G/2001/PT.TUN JKT dinyatakanKeputusan P.4.P N8. 543/544/96 8/X/PHK/4 2001 DIBATALKAN.

Bahwa dalam satu permasalah tidak mungkin diberlakukan 2 (dua) Putusanyaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : No. 215/G/2000/PT.TUN JKT, tanggal 22 April 2001. No. 189/G/2001/PT.TUN JKT, tanggal 10 Juli 2002. Bahwa dengan demikian timbul pertanyaan : Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara yang mana yang harusdiikuti ?".

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.Pekerjaan : Swasta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK.ADV.SBL/1/2021, tanggal 24 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada :1. SUBALI, S.H;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 168/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Juni 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY. tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan PaniteraPengganti:2.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugattersebut ;2.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.telah diterima tanggal 5 Desember 2019 dengan Resi Nomor:1938264/2019 No.

Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.HM. ARIF NURDUA, S.H.M.H. H. ARIYANTO, S.H.M.H.Hakim Anggota ll,HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.Panitera Pengganti,BIBIANA NIKEN SET YORATARI,S.H., M.H.Perincian biaya perkara : 1. Meterai Rp. 10.000,2. Redaksi Rp. 10.000,3. Administrasi Proses Banding Rp. 230.000,Jumlah : Rp 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.Hal. 26 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 168/B/2021/PT.TUN SBY.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Juni 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 20 Februari 2018; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

No.261/B/2016/PT.TUN.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Upah Lembur Sdr. Hamdan dkk (92 orang) Karyawan PT. ANDALANMITRA PRESTASI yang dipekerjakan di Kantor PT. PEGADAIAN(PERSERO) Kantor Wilayah Ill Palembang Area Kota Jambi Periode 2011s.d. 2012 tertanggal 24 Agustus 2015; 6.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT./PTUN.

No.261/B/2016/PT.TUN. JKT.Bahwa dalam kasus a quo oleh karena terjadi perobedaanpenghitungan tentang besarnya upah lembur , maka yang berwenangmenetapkannya adalah Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ( i.c.Tergugat/ Terbanding) (vide pasal 13 ayat 1 Kep.

Putusan Nomor : 88/B/2017/PT.TUN SBY.

Putusan Nomor : 88/B/2017/PT.TUN SBY.4.

Putusan Nomor : 88/B/2017/PT.TUN SBY.No.3420 Luas 8950 M?

257/B/2018/PT.TUN. SBY.

Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.

Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.MENGADILI= Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat danPembanding/T ergugat II Intervensi;= Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :70/G/2018/PTUN.

Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 24.000,2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 125.000,Jumlah = Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal. 15 dari15 hal. Putusan No.257/B/2018.PT.TUN.,SBY.

No. 85/B/2016/PT.TUN. JKT. H. Tatang Effendi, S.Sos, M.M., Jabatan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kabupaten Pandeglang; 2. Hermawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;3. R. Gunara Daradjat, S.Sos, M.Si., Jabatan KepalaBidang Pemerintahan Desa Pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Kabupaten Pandeglang; 4. Al Anshar Nur, S.H.

No. 85/B/2016/PT.TUN.

No. 85/B/2016/PT.TUN. JKT

Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.6.

Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.sejumlah Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empatribu rupiah) ; Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 06/G/2016/PTUN.YK tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18Agustus

Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding ; 2. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/ Tergugat ; 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartatertanggal 8 Agustus 2016 Nomor 06/G/2016/PTUN.YK ; 4.

Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahunsebagaimana dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturanhukum lainnya yang terkait dengan perkara ini.MENGADILI:1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggu gat ; 2.

Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.atau kuasahukumnya.Hakim Anggota NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.Hakim Anggota IlMASKURI, S.H., Msi.Perincian Biaya Perkara :1.2.Biaya Pemberitahuan RegistrasiMeterai PutusanRedaksi Putusan. Biaya Administrasi Proses BandingJumlahKetua MajelisSULISTYO, S.H., M.Hum.Panitera PenggantiSITIKARYANTARI,SH.Rp. 37.700,00Rp. 6.000,00Rp. 5.000,00Rp. 201.300 ,00Rp. 250.000,00( duaratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 234/B/2016/PT.TUN SBY.10

Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 192/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Agustus 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY. tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan PaniteraPengganti:2.

Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 8/G/2021/PTUN. MTR. pada tanggal 14 Juli 2021tersebut, Pembanding /Tergugat Il Intervensi 1 dan Kuasa HukumPembanding / Tergugat 1 menyatakan banding pada tanggal 30 Juli 2021sesuai Akta Permohonan Banding Secara E Court Nomor : 8/G/2021/PTUN.MTR.

Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY. Bahwa Surat Analisis Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor: 517 dan 582/Desa Pringgabaya MasingMasing Terletak DiDesa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok TimurProvinsi Nusa Tenggara Barat No.

Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah MajelisHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangdilangsungkan pada Hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H., dan KAMER TOGATOROP, S.H.

Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.Bibiana Niken Setyoratri, S.H., M.H.Perincian biaya perkara : 1. Meterai Rp. 10.000,2. Redaksi Rp. 10.000,3. Administrasi Proses Banding Rp. 230.000.,Jumlah : Rp 250.000,Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan Nomor : 192/B/2021/PT.TUN SBY.

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa PT.TUN Jakarta diatas menghukum Tergugat incasu P4P penerbitan putusan baru denganamar sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi P4P belum sempatmelaksanakan putusan PT.TUN Jakarta tersebut, karena sesuaiUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 P4P dinyatakan bubar seiringdengan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial;6. Bahwa oleh karena P4P sudah bubar sebelum PT.TUN Jakarta memutusperkara tersebut di atas, mengakibatkan Tergugat incasu PT.

Tidak bisa melaksanakan langsung putusan PT.TUN, sebabamar putusan PT.TUN Jakarta tidak menghukum Tergugat , akan tetapisebagai perkara Tata Usaha Negara putusan PT.TUN Jakarta tersebut,hanya menghukum P4P selaku Tergugat dengan amar menghukum P4Puntuk menerbitkan putusan baru guna menghukum PT.

. ;7.10.11.12.Bahwa oleh karena P4P belum sempat menerbitkan putusan barusebagaimana amar putusan PT.TUN Jakarta tersebut di atas, maka PT.Sepatu Bata Tbk., selaku Tergugat dalam perkara a quo tidak bersediamelaksanakan putusan PT.TUN Jakarta tersebut, karena menganggapputusan itu tidak menghukum langsung PT. Sepatu Bata Tbk.;Bahwa sekiranya P4P tidak bubar, bisa dipastikan lembaga tersebut pastimelaksanakan putusan PT.TUN Jakarta dengan menerbitkan putusanbaru sesuai dengan putusan PT.

Namun perselisihan ini masih berlangsung karenaTergugat belum melaksanakan kewajibannya disebabkan karena P4Pselalu Tergugat sebagaimana Putusan PT.TUN di atas belum sempatmenerbitkan putusan baru yang menghukum Tergugat (pengusaha)dalam perkara a quo dan karena itu putusan PT.TUN tersebut tidak bisadilaksanakan.

Bahwa pada angka 5 bagian Latar Belakang Gugatan, ParaPenggugat secara tegas menyatakan sebagai berikut: :ae nyatalah bahwa putusan PT.TUN Jakarta di atas dalam hal iniPutusan PT.TUN 242 dan Putusan PT.TUN 385 menghukum Tergugatincasu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)menerbitkan putusan baru dengan amar sebagaimana terebut di atas.Akan tetapi, P4P belum sempat melaksanakan putusan PT.TUN Jakartatersebut karena sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 dinyataanbubar seriring dengan

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.Kidul RT. 08 RW. 04, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati , 3. ZAINAL MUSAFAK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPengurus ( Pemilik Karaoke Permata Musik ), bertempattinggal di Desa Puri RT. 01 RW. 06, Kecamatan Pati, KabupatenPll. menm nnn tr nnn ner mn one nnnnnn nnnnnnnennnnannemenessBerdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016,memberi kuasa kepada : NIMERODI GULO,S.H., M.H.

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.TENTANG DUDUK SENGKETA :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan duduksengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 20/G/2016/PTUN SMG, tanggal 14 Juli 2016 ,beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak seluruh eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA:1.

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.Perijinan Terpadu Kabupaten Pati ; 5.

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.c.

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.18Perincian Biaya Perkara :1.2.Meterai PutusanRedaksi PutusanBiaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 57.200,00wanna nance nnn ane nnn nae nnn aa Rp. 6.000,00wan nn nn nnn nnn nn nan nnn nen nnn Rp. 5.000,00Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 181.800,00Jumlah Rp. 250.000,00( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.19Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 55/B/2016/PT.TUN SBY2021

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.6.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.berpendapat, bahwa Riwayat Bidang Tanah yang lebih mendekatikebenaran yuridisnya adalah riwayat bidang tanah milik Penggugat ; 2.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.Klasiran 1973 : a.n. Moein P Miasih No.406 persil 40 klas dll luas +1.327 Ha.10111979 Mutasi a.n. Naomi Elysabeth Kaseger No.4295 persil 40 klasdll luas + 0.060 Ha.Mutasi a.n. Anthonyus Kaseger SPOP No.8924 persil 40 klas dll luas +0.060 Ha. (videBukti T5).2. Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 23 September 1996 Nomor :470/238/402.94.05.06/97 yang menerangkan SPOP No.8924 persil 40klas dIl luas + 600 m?

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah dimana pada kolom keterangantertulis Naomi Elysabeth Kaseger beli dari No.406 (406 adalah tanah miliknyaMoein P Miasih sesuai Bukti T5). Dari Bukti T5 nampak bahwa Moein PMiasih memiliki tanah seluas + 1.327 Ha.

Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY.12Perincian Biaya Perkara :1.2.Meterai PutusanRedaksi PutusanBiaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 31.000,00wan nena nnn nnn nnnnnnne noe nn ne Rp. 6.000,00wane nnn ne nnn nnn nnnnn nnn nee Rp. 5.000,00Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 208.000,00Jumlah Rp. 250.000,00( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 142/B/2016/PT.TUN SBY1314

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.Jalan Merdeka No. 105 Kota Blitar , berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 11 Juli 2017 ; Selanjutnya disebut : PEMBANDING Il / TERGUGAT II ; lll KEPALA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KOTA BLITAR,berkedudukan di Jalan Mastrip No. 83 Kota Blitar ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. JUARI, S.H.M.SL, Kepala Bagian Hukum ; 2. RITA KURNIAWATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum danDokumentasi ; 3. Drs. H.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.1. MULYONO, S.H., M.H. ; 2. RUDI PURYONO, S.H. ; 3. KHOIRUL LUTFI ASHARI, S.H. ; 4. IRFANA JAWAHIRUL MAULIDA, S.H. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat berkantor pada Kantor Hukum : Moelya Patria &Partners, Advocates and Legal Consultants, JalanRaya Gaprang Gg.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.> Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b.Sekretaris Daerah a.n. Walikota Blitar No. 500/0222/410.108.1/2017tanggal 11 Januari 2017, perihal Pemberitahuan Terakhir KepadaPemilik Kios PKL Jalan Mastrip Kota Blitar ; > Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota BlitarNo. 800/23/410.118.2/2017, tanggal 13 Januari 2017, untukmelaksanakan kegiatan Pengamanan dan Penertiban PedagangKaki Lima Jalan Mastrip Kota Blitar ; 2.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.masing masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada haridan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuSITI KARYANTARI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak pihak yangbersengketa atau Kuasa Hukumnya.Hakim Anggota Ketua Majelis1. H.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. H. ISKANDAR, S.H.,M.H.2.

Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 160/B/2017/PT.TUN SBY.