Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah);3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah);4.

Menyatakan Penetapan Hakim Nomor: 12/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 08 Mei 2013 tentang Penundaan/ Penangguhan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012, tetap sah dan berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.122.000.- (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Mitra Kembang Selaras MelawanPejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kab. Inhu Propinsi Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang TarifAtas Jenis PNBP yang berlaku pada DepartemenKehutanan Dan Perkebunan sebagai dasar PengenaanPNBP, dari sembilan kriteria yang diatur, tidak terdapatkriteria Pengganti Nilai Tegakan ;c. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor58/Menhutll/2009 tanggal 4 September 2009 tentangPengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan MenteriKehutanan R.

Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitas untukmempertimbangkan atau dalam memformulasikanrumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ;c. Kewenangan penetapan formulasi rumusan pengenaanpenggantian nilai tegakan (PNT) ada pada KementerianKehutanan RI;d. Dalil Penggugat yang menyatakan tidak mungkinmendapatkan keuntungan apapun karena dikenakan PNTmasih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, mengingatdi IUPHHKHT lainnya yang juga dikenakan PNT yaituPT.

Bahwa sebagaimana alasanalasan gugatan Penggugat diatas,yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran PenggantianNilai Tegakan (SPPGR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012yangmewajibkan ............

1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam)yang mana pada angka 5 (lima) Tergugat sebagai Pejabat Penagihberdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.924/MenhutVI/BIKPHH/2012 diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajibanpembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) serta melakukanpenagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dan seterusnya, haltersebut menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan RepublikIndoneisa selakuPejabat wn...

Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Nomor :S.960/VIBIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentangPenegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;3.

DALAM PENUNDAAN -Menyatakan tetap berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2015/PTUN.Smd, tanggal 13 Mei 2015, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih pada Kantor Dinas Kehutanan Kebupaten Bulungan, Kalimantan Utara berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor: 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV.

DWI MITRA;DALAM POKOK PERKARA 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.Menyatakan tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV.

DWI MITRA;melawan-PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

harusdibayarkan kepada Negara sebagai pembayaran Pengganti Nilai Tegakan(PNT) sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil ;2.

Nomor :P.68/ Menhut11/2014 tanggal 15 September 2014 tentang PenetapanHarga Patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, gantirugi tegakan dan Pengganti Nilai tegakan ;7. Bahwa selain itu sudah ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI.terhadap Judicial Review (Uji Materiil) tentang Pengganti Nilai Tegakan(PNT) yaitu :7.1... Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 41P/HUM/2012tanggal 9 Februari 2012;7.2. Putusan Mahkamah Agung RI.

Terhadap dalil penggugat angka 6, bahwa untuk menerbitkan SPPPenggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 180415 Tanggal 22 April 2015,Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menerbitkan SPPPNT berdasarkan surat permohonan dari Penggugat sendiri (CV.

Huruf c, Membuat laporan penatausahaan hasil hutan kayu, tatausaha PSDHDR dan atau usaha Penggantian Nilai Tegakan sertalaporan pelunasan kewajiban pembayaran PSDHDR danPenggantian Nilai Tegakan disertai bukti pelunasannya.c.

P.52/Menhutll/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan PenyetoranProvisi sumber daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan danGanti Rugi Tegakan; (Vide; TInf4), Pasal 36 huruf a.

PEJABAT PENAGIH PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU vs PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesarRp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilanratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam komadelapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. TriomasForestry Development Indonesia;b.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesarRp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilanpuluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yangditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;c.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesarRp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilanpuluh ...puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yangditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;c.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 020213 tanggal O08 Februari 2013 sebesarRp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukankepada PT.

PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPP-GR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU vs PT. MITRA KEMANG SELARAS

PUTUSAN Nomor : 83/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPPGR DINASKEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRIHULU PROVINSI RIAU, berkedudukan di DesaPematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut :TERGUGAT

Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/G/2013/PTUNPBR, tanggal 08 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut;MENGADILI:DALAM EKSEPSI:e Menolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 83/B/2013/PT.TUNMDN1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugatberupa Surat Perintah Pembayaran PenggantianNilai Tegakan

enamribu enam ratus Sembilan koma delapan puluhrupiah);3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutSurat Perintah Pembayaran Penggantian NilaiTegakan (SPPGR) Nomor : 011212 tanggal 26Desember 2012 yang mewajibkan Penggugatmembayar Rp. 4.017.046.609,80(empat milyar tujuh belas juta empat puluh enamribu enam ratus Sembilan koma delapan puluhrupiah);4 Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 12/PENPNG/2013/PTUNPbr tanggal 08 Mei 2013 tentangPenundaan/Penangguhan Surat PerintahPembayaran Penggantian Nilai Tegakan

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.558.241.624,64 ;2.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.275.804.757,16 ;3.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.170.259.984,34 ;4.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.284.070.509,74 ;5.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.160.679.154,98 ;6.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 976.113.318,11 ;7.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 898.201.067,81 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :1.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.558.241.624,64 ;2.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.275.804.757,16 ;3.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.170.259.984,34 ;4.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.284.070.509,74 ;5.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.160.679.154,98 ;6.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 976.113.318,11 ;7.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 898.201.067,81 ;4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Bahwa untuk menerbitkan Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR), Tergugat berpedomanpada :a.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhutll/2009tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan LahanDalam Pembangunan Hutan Tanaman, pasal 1 Ayat (5), pasal11 Ayat (2) dan (3), pasal 12 Ayat (2), pasal 20 Ayat (2) dan(3), pasal 21 Ayat (2), pasal 29 Ayat (1) dan pasal 34 huruf a,pasal 41 Ayat 2 huruf b, menyatakanbahwa : e Pasal 1 Ayat (5) : Penggantian nilai tegakan adalahpenggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK dan ataudari

Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.1.284.070.509,74 ; wanna nnn nn nnn anne n nanan nnn n =eSurat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.1.160.679.154,98 ; macnn cnn ccna ncn ncn nn cnnnncnnnnSurat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.976.113.318,11 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor :

2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor 240911 Tanggal898.201.067,81 ;4.

pembayaran ganti rugi nilai tegakan sehinggaPenggugat mendapat hasil nihil ;.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 270911 tanggal 22 September 2011;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 280911 tanggal 22 September 2011;7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 290911 tanggal 22 September 2011;Tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);5.

Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR)No.250911 tanggal 22 September 2011.a Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPPGR)No.260911, tanggal 22 September 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPPGR),No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tergakan (SPPGR)No.270911, tanggal 22 September tahun 2011.6.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR)No.280911, tanggal 22 September tahun 2011.7.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPPGR)No.250911 tanggal 22 September tahun 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.250911, tanggal 22 September tahun 2011.Halaman 21 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR)No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250911 tanggal 22 september 2011;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250911 tanggal 22 september 2011;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260911 tanggal 22 september 2011;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260911 tanggal 22 september 2011;5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) NOMOR : 270911 tanggal 22 september 2011;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 280911 tanggal 22 september 2011;7.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;b.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;c.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :a.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;b. Surat ..b.

Triomas Forestry Development IndonesiaMelawanPejabat Penagih Nilai Tegakan (SPP-GR) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Provinsi Riau

Bahwa objek sengketa masingmasing, Surat PerintahPembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 010113tanggal 23 Januari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugatpada tanggal 30 Januari 2013, Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 020213 tanggal 08Februari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat padatanggal 12 Februari 2013 dan Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 030213 tanggal 25Februari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat padatanggal

;3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor 58/Menhutll/2009 tanggal 4 September 2009tentang Pengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui PeraturanMenteri Kehutanan R.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan(SPPGR) Nomor 010113 tanggal23 Januari 2013 yangmewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82. ( delapanratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ributiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ;d.

sesuaiketentuan yang berlaku ;2) Tergugat tidak dalam kapasitas untukmempertimbangkan atau dalam memformulasikanrumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT)karena kewenangan penetapan formulasi rumusanpengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ada padaKementerian Kehutanan RI ;3) Tidak ada kaitannya antara kedudukan formulasirumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT)dengan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat PenagihSPPGR :;Dengan demikian, maka dalildalil sebagaimana diuraikan diatas,

Apakah Tergugat berwenang atau mempunyai kewenanganuntuk dapat menerbitkan ketiga Surat Perintah PenagihanPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) yang menjadi ObyekObyek Sengketa aquo ?2. Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)sebagaimana dimaksud dalam ObyekObyek Sengketa aquodidasarkan pada Peraturan PerundangUndangan Yang Berlakuyang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam halini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ?3.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011, 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011, 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011, 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011, 5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011, 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011, 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011, 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011, 9.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011, 10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011, 11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 201112.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015Tidak mempunyai kekuatan hukum ;- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 070911 tanggal 22 September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 080911 tanggal 22 September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 090911 tanggal 22 September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,9.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAIL TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAIL TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 110911 tanggal 22 September 2011,10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 120911 tanggal 22 September 2011,11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 130911 tanggal 22 September 201112.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015;8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;9.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015;12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015;13.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015;14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;Tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);5.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Niiai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR) No.18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR) No.Halaman 24 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.ts Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR)No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Halaman 25 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No. 19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.

Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.11. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.12. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.13. Surat Printah Pembayaran Pergantian mlai tegakan (SPPGR)No.41.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.14.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Penggantian Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :a. butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB

/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi

/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHPnya tanggal 16 Maret 2012 dan tunggakan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012.;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Penggantian Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :a. butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor

28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan

Karya Budi;2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan tata usaha negara yangdikeluarkan oleh Tergugat, merupakan obyek sengketa :Surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/998/3.02/V/2012,tertanggal Sampit, 8 Mei 2012 Perihal : SPP PSDH dan Pengganti Tegakan(suplisi/tambahan). Ditujukan kepada Pimpinan IPK UD. Karya Budi,substansinya tentang tunggakan PSDH dan DR oleh UD.

Ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri (Persero) CabangSampit, menciptakan kesan Penggugat mempunyai tunggakan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Pengganti Nilai Tegakan (GR) tujuannya untuk menutupi buruknyapelayanan Tergugat kepada Penggugat;3 Bahwa Penggugat adalah direktur/pemilik/penanggung jDagang Karya Budi dibuktikan dengan perlekatan atau hubSanto Riadi dan Usaha Dagang Karya Budi dengan dokurberikut :awab/pendiri Usahaingan erat atas namahen legalitas sebagai 1 Surat Keputusan Kepala Dinas

(SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap danpasti;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya:1.10.11.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor 030911 tanggal 22 September 2011;Surat Perintan Pembayaran Penggantian NilaiNomor 040911 tanggal 22 September 2011;Surat Perintan Pembayaran Penggantian NilaiNomor 050911 tanggal 22 September 2011;Surat Perintan Pembayaran Penggantian NilaiNomor 060911 tanggal 22 September 2011;Surat Perintan Pembayaran Penggantian NilaiNomor 070911 tanggal 22 September 2011;Surat

Put.Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Nomor 1648 K/Padt/201912. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor 010215 tanggal 18 Februari 2015;5.

(SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)6.

Put.Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Tegakan (SPPGR)Nomor 1648 K/Padt/201911. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor 130911 tanggal 22 September 2011;12.

(SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanyakeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti;Dalam pokok perkara ;1.

(SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR).

(SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Halaman 3 dari 9 halaman.

(SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Halaman 5 dari 9 halaman.

(SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semua Tergugat untukMenimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22September 2011,5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 070911 tanggal 22September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 080911 tanggal 22September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 090911 tanggal 22September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 100911 tanggal 22September 2011,S.

Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.03.0.9. 11 Tanggal 22 September 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.04.09.11 tanggal 22 September 2011.3. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPPGR) No.05.09.11 tanggal 22 September 20114. Surat Printah Pembayaran Niilai Tegakan SPPGR, No.06.09.11, tanggal 22 September 2011.5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPPGR), No.07.0.9.11 tanggal 22 September tahun 2011.6.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22September 2011,5.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 070911 tanggal 22September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 080911 tanggal 22September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 090911 tanggal 22September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 100911 tanggal 22September 2011,9.

dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1)huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010;Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun2010:Pasal 16Berdasarkan izin pinjam pakai kKawasan hutan, pemegang izin dapatmelakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan denganmembayar penggantian nilai tegakan, provisi Sumber daya hutan,dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d PPNomor 24 Tahun 2010:Pasal

Kewajiban PenggantianNilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan berganda karenaobyek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dari DanaReboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan PenggantianNilai Tegakan (PNT);Bahwa ketentuan Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 16dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telahmenimbulkan ketidakpastian hukum atas usaha anggota Para Pemohonkarena pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengakibatkanbeban yang ditanggung

yang harusdibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan;Bahwa dengan adanya penerapan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang saat ini tarifnya sebesar 100% dari harga patokan, maka akansangat memberatkan pelaku dunia usaha khususnya bagi pemegangIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena kewajibankewajibanmenanam pohon untuk terwujudnya kembali tegakan atau pohon hutansudah cukup banyak sebagaimana tercantum dalam Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan;Bahwa apabila Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam

Tidak adakewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dalam ketentuan Pasal 35UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untukpenyiapan lahan areal penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjampakai kawasan hutan, terhadap hasil hutan kayu yang ditebangdikenakan jenis PNBP Penggantian Nilai Tegakan, tidak dikenakan jenisPNBP Ganti Rugi Tegakan;d.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00 (enamratus dua puluh delapan jutra enam ribu tujug raus tujuh puluh duarupiah);.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.250215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp506.190.486,00 (limaratus enam juta serratus Sembilan puluh ribu empatratus delapan puluhenam rupiah);.

Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.280215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp621.806.517,00 (enamratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh belasrupiah);.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00 (enamratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratus tujuh puluh duarupiah);.

Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00(enam ratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratus tujuh puluhdua rupiah);.

(SPP GR) Nomor : 220215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp579.278.495, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluhdelapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 230215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp686.172.655, ( enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluhdua ribu

enam ratus lima puluh lima rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 240215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp628.006.772, (enam ratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratustujuh puluh dua rupiah); 22 neon nnn none none ne nn nn ennaSURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan

sebesarRp506.190.486, (lima ratus enam juta seratus sembilan puluh ribu empatratus delapan puluh enam rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp480.340.832, (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluhridu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); Halaman 3dari 69halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN JPR.6.10.SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI

TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 270215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp524.329.173, (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluhsembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 280215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp621.806.517, (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribulima ratus tujuh

belas rupiah);SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 290215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp407.136.210, (empat ratus tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu duaratus sepuluh rupiah); 2222222 enon ne nen nen nn ne neeSURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 300215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp392.729.980

Alco Timber Irian dan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari Papua Barat Nomor : S.367/VI/BPHP.XVI-3/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke-1 Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV.

Alco Timber Irian

Alco Timber Irian

Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwari Papua Barat Nomor : S.367/VI/BPHP.XVI-3/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke-1 Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRPenggantian Nilai Tegakan. Selanjutnya selain sudah di cabut peraturanPengganti Nilai Tegakan (PNT) juga dalam surat TERGUGAT tidak dapatmenyebutkan kapan periode Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang menjadikewajiban PENGGUGAT. Hal ini sangat tidak masuk akal; ahwa Pengenaan, Pemungutan dan Pengaturan Penggantian NilaiTegakan sebelumnya telah di atur sebagaimana menurut Permenhut No.P.14/MenhutII/2011, dan Permenhut No.

P.52/MenhutlI/2014 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan.Selanjutnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.68/MenhutII/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan UntukPerhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan DanPenggantian Nilai Tegakan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannyanomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Uji Materiil telahHal. 16 dari

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan UntukPerhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan DanPenggantian Nilai Tegakan; Hal. 17 dari 89 Hal.

XVI3/2018 tertanggal 07 November 2018tentang peringatan Tagihan ke2 Kewajiban Piutang Lama PenggantiNilai Tegakan (PNT) atas nama CV.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRtentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) SebagaiTindak Lanjut Temuan BPK RI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun2016 (Piutang Lama) a.n CV.

Ganti Rugi Tegakan;k. Penggantian Nilai tegakan;Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak YangBerlaku Pada Kementerian Kehutanan: JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF per m3XI. Penggantian Nilai Tegakanper m3 X.

KewajibanGanti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkanpungutan berganda karena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakanpungutan.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan a quo, khususnya yang mengatur GantiRugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, bertentangan dengan Pasal 35ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat(1) tersebut, hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, danareboisasi, dan dana kinerja.

Penggantian Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b danayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1997; danb.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan yang mengatur Ganti Rugi Tegakan danPenggantian Nilai Tegakan sebagai jenis PNBP yang diatur dalam ketentuana quo, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan UU dan bukan diaturdalam PP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945.

), dimana dinyatakan Penggugat dikenakankewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejumlahHalaman 7 dari 42 halaman.

atasnama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya, yang menyatakanPengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap TimberHalaman 16 dari 42 halaman.

Surat Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan SPPGRyaitu Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan(SPPGR) Nomor 01.01.2012 periode November Desember2011 sebesar Rp463.913.159,00 tanggal 30 Januari 2012 atasnama PT Uniseraya;6.2.2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan(SPPGR) Nomor 02.01.2012 periode Juni Juli 2011 sebesarHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/20166.3.6.4.Rp1.583.606.292,00 tanggal 30 Januari 2012 atas nama PTUniseraya;6.2.3.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.52/Menhutll/2014 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi,Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;6.4.4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;6.4.5.

Lampirannya Angka XI TentangPenggantian Nilai Tegakan;Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.30/MenhutlI/2014 tentang Inventarisasi Hutan MenyeluruhBerkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Tanaman Industri;Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.52/Menhutll/2014 tentang Tatacara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi,Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;Peraturan Menteri Kehutanan Republik

P. 14/Menhut11/2011 tentang Pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan sudah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINomor : 41 P/HUM/2011, diputuskan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012 ;Bahwa berdasarkan point angka 7 dan 8 di atas Tergugat tidak berhakmelakukan pungutan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) terhadap Tergugat ;B.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR)Nomor : 01/10/2011, tertanggal Sampit, O05 Oktober 2011,PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor danTanggal : 17/I/LHP/IPK/UD.KB/IX/2011 Tanggal 15 September 2011.Jumlah Kewajiban : Rp. 400.571.391,60 ;2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (GR)Nomor : 01/01/2012, tertanggal Sampit, 20 Januari 2012,Halaman 7 dari 33 halaman.

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR)Nomor : 08/07/2012, tertanggal Sampit, 23 Juli 2012, PERHITUNGANKEWAJIBAN PEMBAYARAN : LHP Nomor dan Tanggal30/II/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012.

Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, kemudian dijawab oleh Tergugat melalui Nomor : S949/II KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan danProvisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD.

Karya Budi,tertanggal 11 Desember 2013 ;Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Nomor : S949/Il KEU/2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan ProvisiSumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD.