tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0711/Pdt.G/2009/PA.TAe Menjatuhkan

keterangan dua saksi yang telah disumpah; ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dantergugat cukup sulit mencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karenaitu. bagi penggugat dinilai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugatsesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f KompilasiHukum Islam; berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Pembanding dengan ini menyatakan tidaksependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan putusan tingkatpertama tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd)sebagai berikut :Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT.BJM1).2).3).Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutusperkara a quo keliru menafsirkan secara sempit penerapan Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal5 UUPA

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga NegaraIndonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yangberhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yangsah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.c.

Pada saat Pembanding membeli obyek sengketa dari saksi RanniIriani pada 26 April 2000, kondisi obyek sengketa dalam keadaankosong yang diatasnya ditumbuhi semak belukar, terdapat patokbatasbatas tanah yang terbuat dari kayu ulin dan tidak ada papannama kepemilikan ataupun pemberitahuan tentang sengketa.Dengan demikian, syarat ketiga terkait kondisi obyek sengketajuga telah terpenuhi.Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat tersebut di atasberdasarkan Pasal 5 UUPA, maka obyek sengketa yang diperolehPembanding

(vide Pasal 15 UUPA) Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewatwaktu, seseorang yang bertindak sebagai pemilik sesuai itudengan menguasainya secara teruS menerus dan tidak terputusputus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.(videPasal 1955 KUHPerdata) Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yangmembuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telahmenguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,tanpa mengurangi pembuktian sebaliknya.

meter persegi) terletak di Jalan AntasifitKampung Guntung Paikat RT.35 RW.VI Desa/Kelurahan BanjarbaruKota Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sekarang di JalanTrikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru SelatanKota Banjarbaru.Bahwa, mengenai jual beli tanah obyek sengketa oleh Pembanding(semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai buktisurat bertanda P2, P3 dan P6 merupakan transaksi yang sahmenurut undangundang sebagaimana diatur dan diterangkan dalamPasal 5 dan Pasal 15 UUPA

Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagaimana di bawah ini.Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang Undang PokokAgraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), maka hukum tanah yangberlaku di Indonesia adalah menurut ketentuan yang diaturdalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksanaannya. Mengenai hak milik, dalam Pasal 22UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA disebutkan bahwa(1). Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Beddu Tanna yang diterbitkan tahun 1990, MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwasertifikat menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surattanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahwakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganyang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan.

Sistem pendaftaran tanah yang dianutoleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) sistem/stelsel negatif.

Menimbang bahwa menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960tentang UUPA disebutkan bahwa(1).Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Sistempendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)sistem/stelsel negatif.

UUPA No.5/1960 jo. PMPA. No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 4-4-1991 No.1603/1991 Luas 9325 m2 ( sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak NY. R.A. KARTINI/NY. R.A. DEWI ASIAH DJUHANA. Pembukuan dan penerbitan sertifikat tgl 15 mei 1991 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Penunjuk Surat Keterangan Riwayat Tanah, tgl. 10-1-1991 No. 34/593/265/II/1991 dari Kepala desa Sindangjaya.

UUPA No.5/1960 jo. PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl. 4-4-1991 No.1604/1991 Luas 3775 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak NY. R.A. KARTINI / NY. R.A. DEWI ASIAH DJUHANA. Pembukuan dan penerbitan sertifikat tgl. 18 mei 1991 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Penunjuk Surat Keterangan Riwayat Tanah tgl. 10-1-1991 No. 34/593/265/II/1991 dari Kepala Desa Sindangjaya.

fidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada manian istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'fikad tidak baikmantan suami seria prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0285/Pdt .G/2009/PA.TABukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILI Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang = merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

No. 5 tahun 1960, hak hak atas tanah yang terdapat pada Negara RI berupa :Hak Milik diatur dalam Pasal 20 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 UUPA No. 5 tahun196067Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA No. 5 tahun1960Hak pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Sewa untuk Bangunan diatur dalam Pasal 44 UUPA No. 5tahun 1960Hak Membuka tanah dan Memungut Hasil Hutan diaturdalam Pasal 46 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan diaturdalam

Pasal 47 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Ruang Angkasa diatur dalam Pasal 48 UUPA No. 5tahun 1960Hak Hak tanah untuk keperluan Suci dan Sosial diatur dalamPasal 49 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Hak yang bersifat Sementara (Hak gadai, Hak Usahabagi Hasil, Hak menumpang, Hak Sewa tanah Pertanian)diatur dalam Pasal 53 UUPA No. 5 tahun 1960Berdasarkan PP No. 10 tahun 1961Juncto PP No. 24 Tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak hak atas tanah yangtertulis dalam Pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 tersebutdiatas

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku lagi.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilidan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuaibukti Pl berupa fotokopi KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sahmempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

menuntut biaya/nafkah hakasuh anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), yang mana tuntutan tersebut tidakdimintakan sejak awal dalam posita gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil tersebutperlu pembuktian Penggugat, sementara Majelis Hakim ingin menetapkan biaya/nafkahtersebut semata untuk kepentingan anak karena mempunyai kewenangan itu karenajabatanya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.2195 /Pdt .G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Bahwa Penggugat sudah menguasai objek sengketa yang merupakan tanahNegara tersebut secara hukum juga melekat hak untuk mengajukanpermohonan untuk dapat dimiliki hak sesuai dengan peraturan UUPA,namun karena dikeluarkannya Surat Keputusan pejabat Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari 26 halaman.

Sebagaimana ternyata bahwa berdasarkan UUPA Nomor 5 tahun 1960tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 4245 yang digunakan sebagaialas dasar (warkah) Objek Sengketa terhitung sejak tanggal 24 September1961 telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, pasal 21 ayat3:Orang asing yang sesudah berlakunya UndangUndang ini memperolehmilik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan,demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dansetelah berlakunya UndangUndang

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan mewariskan Sertifikat HakMilik berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 21.Bukti P4 , P 4a, P5.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki dan mewariskan Sertifikat HakMilik berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 21.Berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 26 ayat (2): Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuklangsung atau tidak langsung memindahkan Hak milik kepada orangasing, kepada seorang warganegara yang disampingkewarganegaraan Indonesianya, mempunyai kewarganegaraanasing atau kepada suatu badan hukum, kecuali

Yang merupakan warga negara Asing, dengan tidakadanya ahli waris sah dari Tuan Agil dan Alaydroes yang mendaftarkantanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA, tanahtersebut jatuh pada Negara ................. Jadi tegas dan jelas bahwa Penggugat / Pemohon Kasasi pada tanggal 18September 2013, belum mengetahui tentang keberadaan dari SHM no.17,karena masih menganggap Eigendom Verponding No.4245 a/n Said Agildan Said Ali.

Bahwa UUPA, PP24/1997 dan PMNA 3/1997 merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam hukum pertanahan, juga adalah sebagai dasar hukumuntuk menerbitkan sertifikat, apabila terjadi sengketa, konflik, perkara kasuspertanahan, maka perlu kembali menggunakandan berdasarkan hukumpertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997 untuk menyelesaikansengketa, konflik dan perkara kasus pertanahan, kini PMNA 3/1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanahtelah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku untuk menghilangkan,Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.merusakkan dan menghancurkan serta melumpuhkan uupa, pp 24/1997dan membuat tidak dapat dipakai, dengan maksud dan tujuan agarperobuatan melawan hukum/perbuatan kejahatan yang telah di lakukan olehoknum bpn tidak dapat di ketahui dan tidak dapat di tangkap olehsiapapun..

,misalnya contoh UUPA adalah Induk atau ibaratkan sebagaiMobil, dan PP 24/1997 Merupakan Mesin Mobil, serta PMNA 3/1997merupakan roda ban mobil, dengan kenyataan PMNA 3/1997 (roda banmobil ) telah dicabut, mengakibatkan UUPA( mobil), PP 24/1997 (mesin)lumpuh, rusak dan tidak dapat dipakai;@ Karena PMNA 3/1997 telah di cabut oleh mantan menteri agraria ferrymursyidan baldan , maka program terbit sertifikat 5 juta Tahun 2017, dan 7Juta Tahun 2018, di pertanyakan berdasarkan hukum apa untukmenerbitkan

, Menghianati dan/atau Pengabaian Kewajiban Hukum diri sendiridan Membuat Tidak dapat di Pakai UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997dengan MENGINGKARI SUMPAH/JANJI JABATAN Menjadi PenghianatHukum Pertanahan UUPA, PP 24/1997 dan PMNA 3/1997, Juga Terbukti dariMantan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan telah Menerbitkan PKBPN NO7/2016 Tentang Bentuk dan lsi Sertifikat dan Pasal 8 Menyatakan PMNA3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 Tentang PendaftaranTanah di CABUT dan di Nyatakan TIDAK BBERLAKU

, Untuk Melumpuhkan,Merusakkan dan Membuat UUPA dan PP 24/1997 Tidak dapat di Pakai,Kemudian pada Tanggal 12Sep2018 di acara Rembuk Nasional Pertanahandalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil Menegaskan PentingnyaKepastian Hukum, Maka SedangMembuat dan Usul UU Hukum PertanahanBaru dengan Sistem Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi

berita acara tersebut sebagai bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untukbercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai denganPasal 49 huruf (a) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ~ TentangPeradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang undang Nomor50 Tahun 2009 beserta penjelasannya (selanjutnya disebut UUPA

Tergugat, maka hal tersebut hanya ;akan memberimudharat, tidak saja kepada Penggugat yang menginginkanperceraian, namun akan berimbas pula kepada Tergugat, karenatujuan perkawinan sebagaiman Pasal J ayat 1 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta firman Allah dalamsurat ar Ruum ayat 29, yaitu. rumah tangga yang bahagia, sakinah,mawaddah warahmah tidak akan terpwujud jika tidak dengan kehendakdan tekad kedua belah pihak) ; Oleh karena itu sesuai Pasal 39ayat (1) dan (2) jo Pasal 65 UUPA

hal.105Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatukeadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adadanya keadaantersebut sesuai dengan bunyi lafaznya Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia pulamenyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000, sesuai bunyilafaz, maka terpenuhi pula syarat. jatuhnya talak satutergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut dan sesuai dengan Pasal 39 = ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun), 1974 jo Pasal 65 UUPA

menjatuhkan talak satukhuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000, ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,maka Majelis Hakim perlu) memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaJambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat' tinggalpara pihak dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa halhal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkaitdengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembalidi sini.Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatanPenggugat, terlebin dahulu akan menyampaikan fakta fakta hukumsebagai berikut:a)Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria UndangundangPokok Agraria ("UUPA") Bagian Kedua tentang KetentuanKetentuanKonversi maka tanahtanah

ex hak barat (hak eigendom) dikonversimenjadi hakhak atas tanah berdasarkan UUPA baik itu hak milikatau hak pakai atau hak guna bangunan atau hak guna usaha.

Hal 18 dari 43 Hal putusan Nomor 85/PDT/2017/PT KALBARBahwa mendasarkan pada riwayat kepemilikan yangdisampaikan PENGGUGAT maka jelas bahwa tanah yangmenjadi Obyek Sengketa dimaksud berasal dad tanahEigendom Verponding yang berdasarkan UUPA BagianKedua tentang KetentuanKetentuan Konversi jo Keppres32/1979 jo PMDN No. 3/1979 maka tanahtanah ex hakbarat (hak eigendom) dikonversi menjadi hakhak atastanah berdasarkan UUPA baik itu hak milik atau hak pakaiatau hak guna bangunan atau hak guna usaha palinglambat

Bahwa disamping itu pada dasamya dalam sistem hukumAgraria Nasianai berdasarkan UUPA tidak dikenalkepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak miliksuwapraja.

Hak Milik yang dikenal dan berlaku di seluruhwilayah Indonesia adalah Hak Milik berdasarkan UUPA;sehingga hak hak atas tanah ex eigendom verpondingharus tunduk pada ketentuan konversi dalam UUPAsekalipun atas tanah ex eigendom verponding tersebuttelah pernah diterbitkan hak milik oleh pemerintahswapraja, karena pada hakekatnya UUPA hanyamengenal hak milik berdasarkan ketentuan yang diaturdalam UUPA, Namun faktanya hingga dikeluarkanKeppres 32/1979 dan PMDN 3/1979, PENGGUGAT tidakpemah melakukan konversi

Bahwa akibat tindakantindakan dan perbuatan TERGUGAT dan TERGUGAT IImerupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuanketentuanperundangundangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yangserupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada(vide pasal 3 UUPA) harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT danTERGUGAT Il dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANGUNDANG POKOKAGRARIA hal mana

segala permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT melaluiTERGUGAT Il adalah cacat hukum dan TERGUGAT telah membangun tanpadasar juridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai datajuridisnya dengan data fisiknya atau dapat disebut cacat formil dan cacat materiil(vide pasal 16 jo. pasal 19 UUPA) sudah sepatutnya oleh TERGUGAT Iltidakmemproses tentang sesuatu hak yang diajukan oleh TERGUGAT I;Hal.3 dari 66 hal Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Lbp9.

) dan segala permohonan yang diajukan oleh Tergugat melaluiTergugat Il adalah cacat hukum dan Tergugat telah membangun tanpa dasarjuridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, dan tidak sesuai dengan datajuridisnya dan data fisiknya atau disebut cacat formil dan cacat materiil (videPasal 16 j.o Pasal 19 UUPA).Bahwa terkait dengan dalildalil yang telah disampaikan oleh Penggugat padabagian Dalam Provisi butir 1 sampai dengan butir 8, dengan ini Tergugat menyampaikan bantahan sebagai berikut :Bahwa

Sehingga jelas bahwa Tergugat dalammelakukan pembangunandiatas objek perkaratidak melanggar ketentuan hukumdan sudah barang tentu jelas dan nyata bahwa pemilik atas objek perkarabukanlah Penggugat.Berdasarkan uraian diatas maka terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakanpahwa Tergugat dan Tergugat Il melanggar ketentuan hak ulayat dan hakmasyarakat sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 3 UUPA dan mengenaisegala permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat Il adalahmerupakan cacat

Apakahpihak yang bersengketa adalah pihakpihak yang berkompeten dan apakah alashak para pihak jelas dan nyata serta diakui oleh Negara sebagaimana dimaksudketentuan UUPA.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 394/Pdt.G/2012/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, maka Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 2

Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan,maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan

Pasal 7 ayat (1) Kompilasit Hukum Islam, maka Pemohon danTermohon berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namunsetelah itu

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izinuntuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa

telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugat makaMajelis tidak perlu mempertingkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 telah dipertimbangkannya sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Termohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga

merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Catatan Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telahsesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPAdengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihnak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

bukti P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA