Ditemukan 3766 data
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN
394 — 251
Utrberada di sekitar pegunungan di atas Tamadue Napu sehinggaaparat akan berusaha mengejar dan menangkap kami karena kamisadar jika saat ini kelompok kami sedang di caricari oleh aparatkeamanan karena kami diduga telah melakukan perbuatan terror diwilayah kab Poso dan sekitarnya, walapun kami akui menurutpendapat kami perbuatan yang telah kami lakukan diantaranyamembunuh warga sipil ataupun aparat keamanan (Polri dan TNI)selama ini kami yakini sebagai bentuk amaliah jihad.Yang saksi ketahui yang
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
406 — 339
Sby jo Putusan Pengadilan Tata Usaha SemarangNo. 37/G/2012/PTUN Smg, yang menegaskan :Walapun Penggugat adalah Penggarap Tanah akan tetapi Penggugatmengalami kerugian akibat diterbitkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga Penggugat berhak dan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya SuratHalaman 47 dari 232.
38 — 8
dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun
120 — 237
lain;Bahwa benar saksi sampai sekarang sebagai apoteker dibeberapaapotik ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau sebagai Panitia pengadaanobat;Bahwa benar saksi tahu Keputusan Menteri tahun 2005 tentangpedoman pengadaan obat yang dilaksanakan harus dari farmasi atauPBF;Bahwa apabila ada 2 (dua) patokan harga yaitu Apotik dan ISOmaka yang paling tepat dipakai adalah harga dari ISO ;Bahwa yang menentukan Harga Eceraan Tertinggi (HET) adalahpemerintah ;Bahwa tidak mungkin harga Vicalcine Rp. 650 walapun
502 — 68
Penggugat.Menghukum TergugatTergugat gatas tanggungan sendirisendiri ataubersamasama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perhari tunai sekaligus kepada Penggugatapabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusandaiam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusantersebut oleh para Tergugat.Halaman 13Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTN11.12.13.14.15.16.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, walapun
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
152 — 50
Purwakarta, walapun Tim Pengeola Kegiatan (TPK)sudah di bentuk sebelumnya dan itu) hanya formalitas untukmengelengkapi administrasi saja dalam berkas. Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Laporan PertangungJawanan (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I, Thapa II dan Tahap III dariAPBN Tahun Anggaran 2018 tersebut Sekertaris Desa yang bernamaSdr. NURHADI dan dibantu oleh Bendahara Desa yang bernama Sdri.NURLINA.
238 — 155
MBD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namun ternyatahasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMA TARUNAselaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa di lapangan tidaksesuail spesifikasi dalam kontrak sebagaimana Laporan Penyelidikan VisualRunway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir.
MBD selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namunternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINAPRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway BandaraMoa di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimanaLaporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. MalukuBarat Daya) oleh Dr. Ir.
195 — 435
MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namunternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMATARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dilapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana LaporanPenyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr.Ir.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
217 — 115
UMBUNDAKUNAU walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukanoleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikanjaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahuiSTEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut,namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaanSTEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepadaUMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah),selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK)
99 — 207
Bahwa menurut Terdakwa ada anti rayap untuk beton, yaituuntuk mencegah rayap mengeluarkan faeces yang menggerogoti beton daridasar, dan walapun jenis kontraknya Unit Price namun berapapun kondisibangunan, progress nya harus diperhitungkan bukan dinolkan;Ahli AMUS NUSSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidangAkuntansi dan Auditing;= Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyaisertifikat : pernah mengikuti
71 — 21
sudah bisa dicairkan nanti diberitahu lewattelephon ; Bahwa saksi menerima uang bantuan untuk GOW tersebut sesuai dengan kwitansiyang ada, ada diperlihatkan kwitansi tersebut kepada saksi sewaktu menerima uangtersebut, akan tetapi kadangkadang kwitansi itu tidak dimintak oleh saksi, namunkalau diminta akan diberikan kepada saks1; Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penerimaan uang bantuan tersebut dimanasetiap kali pencairan saksi laporkan kepada ketua dan dicatat dalam pembukuan,sebagai uang masuk walapun
39 — 6
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
35 — 5
dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun
95 — 22
Wiwithanya membantu) pengolahan sawah yang sifatnyaberbagi pengalaman atas pengelolaan sawah dari PT.Saputra Nutrisi, selain dari itu Ir Wiwit tidakdigaji serta tidak menerima imbalan apapun dalammembantu. pengolahan sawah tersebut walapun hanyasebulan sekali atau pada saat diminta bila yangbersangkutan tidak ada hal angan untuk mengevaluasiperkembangan pertumbuhan padi apabila ada hal halyang menonjol contoh wereng dan hama.5.
139 — 37
usulannya dari yang terhormat Dewan ;Bahwa yang mengusulkan dana yang berasal dari Bansos yang dananya dialokasikan khususnya di Cipta Karya merupakan ajuan dari Dewan kepadaBupati yang di tanda tangani oleh Tim Dewan walaupun usulan ini tidak dirapatkan dan tidak langsung tetap di proses, kalau tadinya kita membuatprioritas ijin ini di dinas sekarang ini di tunggu dulu karena ada usulanmasyarakat yang di bantu di Dewan di ajukan kepada Pemda, Pemdakembali kepada saya, saya tetap prosesnya sama walapun
51 — 12
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
145 — 32
begitu juga tidak ada Herino Berson Masalmengatakan kepada saksi bahwa Jamaludin memaksa meminta uangdalam pengurusan sertifikat itu kalau diberikan maka saya tidak proses;Bahwa saksi tidak ada melihat bapak Jamaludin menyodorkan suratsuratuntuk ditandatangani sdr.Herino Berson Masal dan sebaliknya saksipuntidak ada menerima suratsurat dari bapak Jamaludin untuk ditandatanganioleh Herino Berson Masal;Bahwa yang mempunyai ide untuk pengurusan ini melalui bapakJamaludin adalah sdr.Herino Berson Masal, walapun
55 — 12
seluruhnya pekerjaan kepada oranglain, sedangkan jual beli adalah ada pihak pembeli dan pihak penjual;Bahwa semua usaha yang bergerak di bidang pembibitan,seharusnya mempunyai izin kwalifikasi dari menteri kehutanan.Maksudnyakwalifikasi disini mempunyai kemampuan danpersyaratan untuk melakukan pembibitan itu;Bahwa dalam pekerjaan ini adalah pembibitan, maka seharusnyaperusahaan yang melaksanakan pembibitan itu. mempunyaikwalifikasi untuk melaksanakannya sehingga tidak mengalihkantanggungjawab pekerjaan walapun