Ditemukan 7156 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat HALIM SUSANTO Tergugat KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
385166
  • Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas,jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwasesungguhnya Gugatan aquo memang benar bertumpu/ berbasis/berpondasi pada persoalan Penyidikan Yang Dianggap BersifatMelawan Hukum yang selanjutnya dianggap mengakibatkanPenggugat dirugikan secara materiil dan imateriil karena harus menjalaniproses penyidikan);6.
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
303284
  • Sinar Terang Benderang, berkedudukan di KampungCimanggung, RT. 06, RW. 02, Desa Klapanunggal, KecamatanKlapanunggal, Kabupaten Bogor, JawaDalam hal ini diwakili oleh Hong Ki Myung, warganegara Korea Selatan, pekerjaan PresidenDirektur PT. Sinar Terang Benderang, beralamat diJalan Raya Narogong, Kp. Cimanggung, RT. 06,RW. 02, Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;89Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :1.
    Sinar Terang Benderang sebagaiTergugat II Intervensi 79 ;81. PT. Won Button sebagai Tergugat IlIntervensi 80 582. PT. Sumber Mitra Gasutri sebagai TergugatIl Intervensi 81 ;83. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sebagaiTergugat II Intervensi 82 ;84. PT. Indo Seojin Box sebagai Tergugat IlIntervensi 83 ;85. PT. Chang Bo Indonesia sebagai Tergugat IIIntervensi 84 ;86. PT. Tros Garment sebagai Tergugat IlIntervensi 85 87. PT. Masbi Sukses sebagai Tergugat IlIntervensi 86 ;88. PT.
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 1 Juli 2019 — Ir. Yanto Agustian Bin H. Halim
140165
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 20-06-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR
8571
  • Kdirawat inap menjadi puskemas rawat inap dalam perkara a quo tidak dilakukan olehterdakwa selaku PPK maupun PA dengan benar, karena terdakwa selaku PPKyang menunjuk langsung kedua penyedia jasa baik untuk Jasa KonsultansiPerencanaan dan Konsultansi Pengawasan yang secara terang benderang antaraorang yang mengajukan dalam dokumen penawaran dengan orang yangmelaksanakan kegiatan dilapanagn senyatanya tidak memiliki hubungan samasekali baik sebagai karyawan apalagi sebagai pengurus perusahaan;Demikian
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
327240
  • bentuk kesalahandalam bertindak sebagai penggugat berakibat gugatan mengandungcacat formil.Bahwa Prof Sudikno Mertokusumo pada halaman 49 bukunya berjudulHukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, penerbit Liberty,Yogyakarta, 1993, menjelaskan bahwa Suatu tuntutan hak harusmempunyal kepentingan hukum yang cukup, dan merupakan syaratutama untuk dapat diterimanya tuntutan hakhak itu oleh pengadilanguna diperiksa: point dinterest, point daction.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, telah terang benderang
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9375
  • Penggugat secara terangHalaman 157 dari 174 Putusan Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN13.benderang telah mengungkapkan dalam posita gugatan poin111 mengenai perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding;Bahwa, senyata dan sebenarnya Penggugat/Terbanding telahmelakukan pembelian tanah seluas +75 Ha di Kabupaten DeliSerdang, Sumatera Utara berdasarkan 63 buah Akta Jual Beli(AJB) tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Melki SuherySimamora SE., SH., MKn., Notaris & PPAT
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
6858
  • M2SPH 593/01KEC.PD.A/1996 tanggal 24 Januari 1996 asal tanah GirikC. 1505, luas tanah 1.045 M2SPH 593/02/KEC.PD.A/1996 tanggal 24 Januari 1996 asal tanah GirikC. 1505, luas tanah 355 M2Selanjutnya seluruh SPH diatas disebut sebagai SPH Dasar SHGB No. 1864731011121314Keseluruhan warkah asli SPH Dasar SHGB No. 1864 tersebut saat ini tidakberada dalam kekuasaan Tergugat II namun sudah berada pada Turut TergugatVII pada saat pelaksanaan proses pensertifikatan SHGB No. 1864;Bahwa sangat nyata dan terang benderang
Register : 30-11-2017 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 28-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 261/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 30 Januari 2019 — DR. Ir. H. SUDARTO, M Sc., Dkk Melawan YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL FALAH SATU., Dkk
16557
  • Sehinga dengandemikian sangatlah jelas dan terang benderang Gugatan yangdi ajukan oleh Para Penggugat haruslah di Tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telahbertentangan dengan hukum yang berlaku;ll TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR(OBSCUUR LIBEL) KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAKMEMILIKI DASAR HUKUM3Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dimengerti baik olehTergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, karena suratgugatan tidak jelas dalam menguraikan objek
Register : 29-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PA BANTAENG Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Batg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12347
  • seharus Para Penggugat mendalilkan harta tersebut kedalamgugatan, sehingga tidak terkesan memfitnah Tergugat II;11 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II tidak memperdulikan atau mengindahkanpermitaan Para Penggugat secara kekeluargaan dikatakan demikian karenaTergugat II sejak dulu selalu membuka jalan untuk pembagian secarakekeluargaan;12 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II terang benderang
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
5914
  • Sehingga terjadiinkonsistensi putusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil.Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksiundangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuranhukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan,Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 21-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12116
  • Bahwa buktibukti tertulis tersebut diatas, setidaknya sudah dapatmembuktikan secara terang benderang' peristiwa yangsesungguhnya terjadi;4. Bahwa ternyata selama ini, tidak lah tepat tuduhan ParaPenggugat yang mengatakan Tergugat telah menguasai secaramelawan hukum harta waris Ny. Wagiyem yang berupa tanah, sawahdan pekarangan, karena berkaitan tanah peninggalan Ny. Wagiyemyang belum di bayar Tergugat hanya merawat dan mengelola tanahtersebut itupun Tergugat dapat amanah dari Ny.
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14166
  • Sarilah;Menimbang bahwa filosofi dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yangmenarik Tergugat VII sebagai subyek hukum dalam gugatan a quo adalah : Apabila ditariknya pihak tersebut sebagai Tergugat maka perkara ini menjadituntas dan menyeluruh serta membuat terang benderang suatu perkara dan tidakmenimbulkan masalah baru dikemudian hari Apabila perkara telah berkekekuatan hukum tetap perkara tersebut dapatdieksekusi dan menghindari perlawanan eksekusi dari pihak ketiga;Menimbang, bahwa apabila
Register : 28-11-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,.
Tanggal 24 Agustus 2017 — HERI HERMAWAN MULLER LAWAN DIDI E. KOSWARA, DKK
12171628
  • Maka dalam hal ini sudah saatnyauntuk diadakan pemeriksaan dan penelitian akan keabsahan adanya 2 (dua)surat legal Verponding yang diterapkan terhadap lokasi yang sedang kamikuasai ini;Bahwa untuk supaya menjadi terang benderang dan jelas akan adanya suratlegal satatus Verponding NO. 3740, 3741, 3742 dan 6467 a/n "NV.
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
225157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPeninjauan Kembali, maka Terpidana/Pemohon PeninjauanKembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan perbuatan pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, karenanyaTerpidana/Pemohon Peninjauan Kembali juga harus dibebaskandari Dakwaan Kesatu Subsidair;Bahwa dilihat dari analisis terhadap unsurunsur dari pasalpasalDakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair sebagaimana yangtelah Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas,nyata dan terang benderang
Putus : 09-08-2012 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Agustus 2012 — H. MURMAN EFFENDI, SH.MH
12789 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan hal ini sudah kami jelaskan secara tegasdan terang benderang dalam memori banding kami yang disampaikan oleh kuasa hukumyang juga merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari memori kasasi tersebut.Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta tertuang lengkap dipembelaan/pledooi Terdakwa, pembelaan/pledooi Penasihat Hukum dan juga sudahdijelaskan secara lengkap dalam memori banding Penasihat Hukum, bahwa Pemohon134Kasasi /H.
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
732392
  • Bukti ini juga menunjukkan secara terang benderang bahwaini pengeluaran setelah tanggal 18 Maret 2005, ketika PT CTPI sedangdikuasai sepenuhnya oleh Termohon II. Apakah ini bukan tipu muslihat?Permasalahan Kelima.
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
11018
  • Pengaturan ini dilakukanHalaman 116 dari 151 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgdengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
126111
  • (sesuai dengan judulnya).hal tersebutlah yang dimaksud memuat aspek yuridis, sosiologis danfilosofis;Bahwa terkait isi surat yang dibuat oleh menteri Xyang telah dibacakan penasehat hukumPENGGUGAT yang didalamnya hanyamenjelaskan frase pelanggaran serius tanpamenjelaskan lebih rinci apa yang menjadipelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yangtelah dicabut izinnya oleh kementerian tersebut, apayang dituangkan didalam keputusan tersebutbersifat obscur (kabur), tidak terang benderang,seharusnya
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. ACHMADY, M.Si.MM
8355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tingkat kasasi, adalah dengan tidakmemberikan pemahaman yang berlaku terang terhadap "KEEMPAT ALASANyang dipersoalkan oleh Pemohon, dan hanya dipertimbangkan secara simple.Semestinya, alasanalasan tersebut satupersatu wajib dipertimbangkan,dijelaskan, dengan sebaikbaiknya, sedalamdalamnya, seluasluasnya,hingga terjawab dengan terang adanya salah atau benar;Bahwa, oleh karenanya melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini,Pemohon berharap agar diberikan pertimbangan yang memberikanpemahaman yang terang benderang
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
10719
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).