Ditemukan 7165 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dkk VS MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
6537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasisalah satu adalah masalah kepemilikan terhadap tanah, sehingga selayaknya danwajib Judex Facti membaca dan mempelajari secara teliti dan benar sebelummemberikan putusannya;Bahwa anehnya secara tibatiba saja Judex Facti memberanikan diri denganputusannya, dengan serta merta menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi adalah pemilik satusatunya terhadap tanah terperkara, sedangkangugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah nyatanyata dan terang benderang
Register : 27-01-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 6 April 2016 — ELAN MAOLANA BIN AJIJI
6513
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 3-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 20 April 2021 — Oditur:
Ismiyanto
Terdakwa:
Arifin
11350
  • Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur tindakpidana, maka kami selaku Oditur Militer tidak akanmenanggapi ataupun membahas lebih jauh pledoi dariPenasehat Hukum Terdakwa karena sesungguhnyajawaban terhadap ' ketidaksepakatan PenasehatHukum Terdakwa terhadap terbuktinya unsurunsurtindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwasudah dengan terang benderang kami rangkum dalamtuntutan kami, apalagi dalam materi pembelaannyadari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri juga tidakmenunjukkan secara jelas dan terinci
Register : 03-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2014/PHI.PN.PL.R
Tanggal 20 Agustus 2014 — PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT. BNJM) Lawan 1. JAMALUDIN, DKK
18056
  • Bahwa berdasarkan faktafakta hukum seperti diuraikantersebut diatas maka secara terang benderang dapatdisimpulkan bahwa aksi mogok kerja Para Tergugat adalah tidaksah oleh karena mengandung cacat hukum, dikarenakantidak sesuai dengan ketentuan perundang undangansebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf (a) danhuruf (b) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Pasal 3 huruf (a), Pasal 4 Kepmekanertrans RI Nomor KEP232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Tidak Sah;18.Bahwa, oleh
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 8 Nopember 2017 — BONAR PANJAITAN Als BONAR
8019
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 30-01-2020 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 06-03-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 5 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11744
  • Dan begitujuga bilamana Tergugat mendalil Tergugatlah yang akan membuktikan dalil dalilyang diucapkannya.Halaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Pat.G/2020/PA.BjbHalaman 55 dari 211 Putusan Nomor 109/Padt.G/2020/PA.BjbYang jelas faktanya dalam perkara ini Tergugat dalam jawabannyasangat terang benderang tidak ada penyangkalan dari Tergugat atas dalilGugatan Para Penggugat:1.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — MURDOKO, SH
7767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1135 K/Pid.Sus/2013112Jelas dan terang benderang, BPKP dimaksud secara yuridis formal tidakberwenang untuk melakukan, menentukan dan menetapkan adanya kerugianNegara/Daerah, BPKP juga tidak lagi berwenang untuk memberikanketerangan ahli dalam proses pengadilan mengenai kerugian Negara/Daerah ;Bahwa dengan demikian Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintahan Kabupaten KendalTahun 20032005 No.S145/D.6/2007 tanggal OS Maret 2007 danNo.SR549/D.6/01/
Register : 27-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 Mei 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,,Cs
143161
  • dimana bentuk kepedulian dari Penggugat Intervensibermula sebagai salah satu Pemohon dalam perselisihan internal PPP yangtelah diputus melalui Putusan Mahkamah Partai.Bahwa perkara a guo memiliki keterkaitan erat dengan Putusan MahkamahPartai dimana Penggugat Intervensi sebagai Pihak Pemohon dalam PutusanMahkamah Partai sudah barang tentu mengerti dan memahani asal muasalperselisihan internal PPP, sehingga kebenaran dan faktafakta hukum terkaitperselisihan internal PPP dapat terungkap secara terang benderang
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
16171
  • Bahwa tidak ada cacattersembunyi dalam aktaakta jual beli antara Tergugat dengan Tergugat III sampaidengan Tergugat VII ini, karena fakta ini secara terang benderang terbaca asalkanTergugat Ill sampai dengan Tergugat VII membaca dengan cermat segala aktayang berkaitan dengan legalitas barang yang akan dibeli.
Register : 01-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 121/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : DEA MUSTIKASARI
Terbanding/Penggugat I : DR. DEDDY KOESMAYADI, SPAN., KIC
Terbanding/Penggugat II : ERNAWATI KOESMAYADI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat II : Uun Hadjar
Turut Terbanding/Tergugat III : Rian Pratama, S.H., M.Kn
5856
  • Bahwa telah jelas dan terang benderang sebagaimana disebutkandalam Akta Jual Beli Nomor 26/2014 tanggal 11 Februari 2014,Pembeli dari obyek sengketaa quo adalah Tergugat dan Penjualnyaadaiah Budi Susilowati , yang pembayarannya melalui Penggugat I;b.
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
290267
  • Sinar Terang Benderang, berkedudukan di KampungCimanggung, RT. 06, RW. 02, Desa Klapanunggal, KecamatanKlapanunggal, Kabupaten Bogor, JawaDalam hal ini diwakili oleh Hong Ki Myung, warganegara Korea Selatan, pekerjaan PresidenDirektur PT. Sinar Terang Benderang, beralamat diJalan Raya Narogong, Kp. Cimanggung, RT. 06,RW. 02, Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;89Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :1.
    Sinar Terang Benderang sebagaiTergugat II Intervensi 79 ;81. PT. Won Button sebagai Tergugat IlIntervensi 80 582. PT. Sumber Mitra Gasutri sebagai TergugatIl Intervensi 81 ;83. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sebagaiTergugat II Intervensi 82 ;84. PT. Indo Seojin Box sebagai Tergugat IlIntervensi 83 ;85. PT. Chang Bo Indonesia sebagai Tergugat IIIntervensi 84 ;86. PT. Tros Garment sebagai Tergugat IlIntervensi 85 87. PT. Masbi Sukses sebagai Tergugat IlIntervensi 86 ;88. PT.
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
6215
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
8324
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Putus : 02-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 42/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 2 Juli 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk, ; PT. PERMADANI INTERLAND. ; Ir. DEWA GDE DWIADNYA dan NY.SITI WARDANI ; H.ACHMAD YUSUF ASHARI, ; SANI, ; ROCHYAN SENAN, ; NURYATI, ; RIKA SILVIANA,SH.M.Kn, ; SRI RAHAYU HADI PRESETYO,SH, ; MARCE KRISNA MOERTI,SH, ; ZAKIA DOUGLAS BAADILLA,SH, ; H.ADITIAWARMAN, SE, HIDAYATULLAH, NURWAHIDIN, ST, DJAMALUDIN,SIP, NASRULLAH,ST, AHMAD ZARKASIH,S,Si dan FITIR AMALIA . ; H.NUR HASAN, UUM UMEROH, AKROMANI dan ROHMAT, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG , ; Ny. SHINTA MARLIA ANGGRAENI., ; ROKIB HARRIS,
5950
  • M2SPH 593/01KEC.PD.A/1996 tanggal 24 Januari 1996 asal tanah GirikC. 1505, luas tanah 1.045 M2SPH 593/02/KEC.PD.A/1996 tanggal 24 Januari 1996 asal tanah GirikC. 1505, luas tanah 355 M2Selanjutnya seluruh SPH diatas disebut sebagai SPH Dasar SHGB No. 1864731011121314Keseluruhan warkah asli SPH Dasar SHGB No. 1864 tersebut saat ini tidakberada dalam kekuasaan Tergugat II namun sudah berada pada Turut TergugatVII pada saat pelaksanaan proses pensertifikatan SHGB No. 1864;Bahwa sangat nyata dan terang benderang
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8871
  • Penggugat secara terangHalaman 157 dari 174 Putusan Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN13.benderang telah mengungkapkan dalam posita gugatan poin111 mengenai perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding;Bahwa, senyata dan sebenarnya Penggugat/Terbanding telahmelakukan pembelian tanah seluas +75 Ha di Kabupaten DeliSerdang, Sumatera Utara berdasarkan 63 buah Akta Jual Beli(AJB) tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Melki SuherySimamora SE., SH., MKn., Notaris & PPAT
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
5414
  • Sehingga terjadiinkonsistensi putusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil.Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksiundangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuranhukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan,Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
285443
  • mendalilkan didalam Positanya bahwa status Nenek ParaPenggugat adalah orang yang menyuruh sedangkan status Nenek ParaTergugat adalah orang yang disuruh;Bahwa dari kedua status tersebut lah akhirnya menimbulkan sengketabagi kedua belah pihak yang dalam perkara a quo telah dipertimbangkandidalam eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo semestinya pihak ParaPenggugat juga harus mencantumkan kedua status tersebut didalamPetitumnya sehingga hal tersebut menjadi terang benderang
Register : 10-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
1.NASRI BANKS Bin MUKHTAR YUSUF USMAN
2.RD. RATNANINGRUM, BMA Binti RD. SULAEMAN alias HIM RATNANINGRUM WIRANATADIKUSUMA SILIWANGI ALMISRI
3.KI AGENG RANGGASASANA
379267
  • Language as Legal Evidence yaitu kajian mengenai bahasa yangdigunakan sebagai bukti terjadinya dugaan perkara pidana.Bahwa dalam perkara ini ahli akan memberikan pendapat kegunaan linguistikforensik di dalam proses Legal Eviden yang berhubungan dengan pembuktian dalamperkara pidana.Bahwa Linguistik Forensik dapat membuktikan secara terang benderang maknaimplisit atau makna tersembunyi melalui penerapan teori implikatur yangdikembangkan oleh Paul Grice (1976).
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
9519
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. ACHMADY, M.Si.MM
8155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tingkat kasasi, adalah dengan tidakmemberikan pemahaman yang berlaku terang terhadap "KEEMPAT ALASANyang dipersoalkan oleh Pemohon, dan hanya dipertimbangkan secara simple.Semestinya, alasanalasan tersebut satupersatu wajib dipertimbangkan,dijelaskan, dengan sebaikbaiknya, sedalamdalamnya, seluasluasnya,hingga terjawab dengan terang adanya salah atau benar;Bahwa, oleh karenanya melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini,Pemohon berharap agar diberikan pertimbangan yang memberikanpemahaman yang terang benderang