Ditemukan 7156 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong benprang bunderan binderang bentarang berperang benwenang berterang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
126 — 111
  • (sesuai dengan judulnya).hal tersebutlah yang dimaksud memuat aspek yuridis, sosiologis danfilosofis;Bahwa terkait isi surat yang dibuat oleh menteri Xyang telah dibacakan penasehat hukumPENGGUGAT yang didalamnya hanyamenjelaskan frase pelanggaran serius tanpamenjelaskan lebih rinci apa yang menjadipelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yangtelah dicabut izinnya oleh kementerian tersebut, apayang dituangkan didalam keputusan tersebutbersifat obscur (kabur), tidak terang benderang,seharusnya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 275/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 13 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
134 — 105
  • namun dalam uraian Positanya dan secara substansinya PARAPENGGUGAT mencampuradukkan dalil Wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT dalam positanya telahsecara terang benderang mengakui keberadaan AktaAkta Perjanjianyang dibuat oleh Notaris (Tergugat III) dan Notaris/PPAT Lies Permanatvang saat ini berdasarkan uraian Gugatan PARA PENGGUGAT telahwafat dan belum ada informasi siapa yang menjadi Notaris Penggantinya),sehingga dalam beberapa point posita Gugatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — DR. ACHMADY, M.Si.MM
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tingkat kasasi, adalah dengan tidakmemberikan pemahaman yang berlaku terang terhadap "KEEMPAT ALASANyang dipersoalkan oleh Pemohon, dan hanya dipertimbangkan secara simple.Semestinya, alasanalasan tersebut satupersatu wajib dipertimbangkan,dijelaskan, dengan sebaikbaiknya, sedalamdalamnya, seluasluasnya,hingga terjawab dengan terang adanya salah atau benar;Bahwa, oleh karenanya melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini,Pemohon berharap agar diberikan pertimbangan yang memberikanpemahaman yang terang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
107 — 19
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
68 — 15
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
93 — 24
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
111 — 74
  • Putusan Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUNBDGdibayarnya kewajiban kepada Negara sehubungan penerbitan sertipikatobyek sengketa; dBahwa oleh karena itu telah secara jelas dan terang benderang tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung dalamperistiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaan dengan hak hakkeperdataan yang diakui / diklaim adalah merupakan milik Penggugat,yang mana hal ini adalah merupakan Kewenangan
    LR 19/D/VIH/52/1974, terhadap sebagian bekastanah partikelir tersebut/tanah terperkara telah dilakukan redistribusi landreformkepada para pemegang hak, serta telah dipenuhi/dibayarnya kewajiban kepadaNegara sehubungan penerbitan sertipikat obyek sengketa, oleh karena itu telahsecara jelas dan terang benderang tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitik beratkanpada titik singgung dalam peristiwa hukum dari perbuatan hukum yang berkenaandengan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
335 — 225
  • Harvest Time berada di Mayapada Tower Penthouse21th floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta, Indonesia,dimana secara jelas dan terang benderang kedudukan hukumTergugat Il berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehinggasecara jelas Para Penggugat telah salah menyebutkan identitasdari Tergugat Il mengenai alamat yang berakibat pula kesalahantentang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaSelatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memilikikompentensi atau kewenangan dalam
    sampai dengan BuktiT Il 758 yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II tidak ada korelasidan tidak ada relevansinya dengan bidang tanah sebagaimana dimaksuddalam obyek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwadalil tersebut jelas sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan dalilHalaman 488 dari 494 Hal Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.DKIberikutnya pada halaman yang sama yang menyatakan bahwa buktibuktisurat yang diajukan Pembanding II semula Tergugat Il sangat jelas danterang benderang
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 23-04-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01 / Pdt.Sus/ KPPU / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 8 September 2015 —
133 — 61
  • Bahwa Nota Kesepakatan yang menjadi dasar dari PutusanPerkara Nomor 14/KPPUI/2015 bukan Perjanjian adalahterang benderang karena:a. Syarat pertama dari sahnyaperjanjian yakni sepakat parapihak yang dilakukan oleh ParaPeserta rapat, tidak diberikanoleh subjek hukum yangberwenang melakukanperbuatan hukum;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
503 — 1609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas telah bertentangan dengan UU 12/2011Juncto UndangUndang Nomor 36/2009 Juncto UndangUndang Nomor36/2014;Atas uraian singkat di atas sangat jelas dan terang benderang adanyapertentangan antara Peraturan BPJS Nomor 1/2020 dengan kaidahkaidahhukum yang berlaku di Indonesia yang jelasjelas sangat merugikan hakhukum Pemohon dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang telah ada sebelum PeraturanBPJS Nomor 1/2020 ini diundangkan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
519 — 280
  • Kewenangan tim Koordinasi buruh tidak dirumuskan secara jelas danterang benderang untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikanmasukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law sebagaimana hal itudiatur dalam Satgas yang berisi pengusaha.d. Pemberitahuan pembentukan Tim koordinasi buruh tidak dilakukandengan itikad baik dan dilaksanakan secara layak dan patut, ditunjukandengan pencatutan nama KASBI tanpa konfirmasi.125.
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 07-02-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA TAKALAR Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Tkl
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 211
  • Hal tersebut dapat dibuktikan secara terang benderang olehpenggugat dengan adanya kejadian manipulasi dana milik penggugatsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), selaindari pada itu juga bahwa tergugat pernah meminta bantuan kepadapenggugat untuk disiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) karena terdesak harus menutupi kekurangan danamesjid yang menjadi tanggung jawabnya dan kejadian ini, sama sekaliHalaman 60 dari 198 hin.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Skt
Tanggal 10 Agustus 2016 — 1. ROSA NADARINI ; 2.SIGIT BUDIARSO vs 1. SEKTI SUTIMAN; 2. LIDIA LESTIANA; 3. YEFRI HENDYANTO SAPUTRO ; 4. HENNY MILASARI
116 — 72
  • sengketa dalam perkara ini.Dalam Pokok Perkara1.Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap merupakansatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam pokok perkara.Bahwa Tergugat I1,+2, l4 menolak seluruh dalildalil Para Penggugat kecuali yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I1,2, +4, sedangkan yang tidakdiakui kebenarannya mohon dianggap ditolak/disanggah.Bahwa sebelum Tergugat 11, +2, l4 menanggapi gugatan Para Penggugat danagar perkara ini menjadi terang benderang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
189 — 102
  • merupakan tindakan yangtidak sesuai dengan tujuan filosofis dibatasinya tenggang waktu 90hari mengajukan gugatan di PERATUN;Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto dan berdasarkan uraian diatas, selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia bersikap bijaksanadengan tidak membiarkan Para Penggugat melakukanpenyelundupan hukum dengan berlindung di balik SEMA Nomor 2tahun 1991, padahal senyatanya tanah tersebut sejak tahun 1970Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.PBR Halaman 94 dari 217an secara kasat mata dan terang benderang
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
118 — 28
  • Harus Memuat Peristiwa Yang Menjadi Dasar Suatu PerikatanSesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demikepentingan siapa surat tersebut dibuat maka terang benderang surattersebut berisikan keterangan yang dapat menjadikan bukti yangdiperlukan. Peristiwa hukum yang dapat disebut dalam surat tersebutharuslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu hak atauperikatan.c.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA Diwakili Oleh : Nevi Ariestawaty, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
207 — 94
  • Kesalahan tidak adanya pertimbangan hukum atau tidak dipertimbangkannya dalam putusan terhadap kesalahan penerapan Pasal 65ayat (1) ke1 KUHPidana yang menjadi kesimpulan TUNTUTAN Penuntut Umum.Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan adanya KESALAHAN KESIMPULAN PenuntutUmum dalam TUNTUTANNYA yang menyatakan dengan tegas dan jelas,nyata terang benderang yang berbunyi sbb.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
412 — 255
  • Bahwa, Gugatan Intervensi terhadap Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS)secara jelas dan nyata serta terang benderang tidak mempedomanikepada ketentuan peraturan perundangundangan yang telah bakudan tetap mengenai pembuktian kepemilikan objek sengketa.9. Bahwa disamping itu pula, dalildalil Penggugat Intervensi tersebut telahmemasuki pokok perkara a quo.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
348 — 207
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka seluruhobjek sengketa a quo adalah terang benderang sebuah keputusantertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlakusejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (e/nmalig);.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 30/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat:
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
273 — 212
  • Sehingga Para Penggugat tidak memiliki egal standing dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa Penggugat II melalui Repliknya telah membantah dalilHalaman 146 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDGEksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan menyatakan padapokoknya bahwa sudah terang benderang dan terbukti dengan adanya perbuatanTergugat yang telah menerbitkan 53 Sertipikat tanah Hak milik (objek Sengketa) diatas tanah milik Para Penggugat, maka sudah tentu Para Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
832 — 391
  • Hal ini juga berlaku pada KBLInya;Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara;Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secarateruS menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi.