XAVIERtertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamhal 4 dari 37 hal Put Nomor 396/PDT/2017/PT.DKIBuku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. ;5.

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamhal 13 dari37 hal Put Nomor 396/PDT/2017/PT.DKI26.27.28.Buku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. ; Addendum Kesepakatan Pembelian Saham antara Penggugatdengan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2013 ; Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014 ;Dan karenanya Tergugat pun harus

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dicatatkan dalamBuku Daftar dibawah Nomor Daft : 1874/2012, tanggal 10 Agustus2012 oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H.

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat dengan Tergugat Iltertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkan dalam Buku Daftardi bawah Nomor Daft: 1874/2012, tanggal 10 Agustus 2012 olehNotaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH;> Addendum Kesepakatan Pembelian Saham antara Penggugatdengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 26tanggal 22 Agustus 2013 di hadapan Notaris Sri Juwariyati, SH,M.Kn;> Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014;Bahwa Tergugat menolak secara

XavierShangrila Sejati Sejahtera antara Penggugat denganTergugat Il tertanggal 10 Agustus 2012, yang dicatatkandicatatkan dalam Buku Daftar dibawah Nomor Daft :1874/2012, tanggal 10 Agustus 2012 oleh Notaris SitiPertiwi Henny Singgih, S.H. ;e Addendum Kesepakatan Pembelian SahamantaraPenggugat dengan Tergugat tertanggal 5 Agustus 2013 ;e Surat Konfirmasi Persetujuan dari Tergugat tertanggal 24September 2014 ;d.

18671894BW;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris dari almarhum te dengan diketahui oleh Lurah p dan Camat PoKabupaten Pangkep, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta di bawah tangan, namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874

otentik, sehingga ahli waris dari almarhum F PP adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.1tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan surat keterangan belumpernah menikah dibuat dan ditandatangani oleh Lurah PY dan CamatPo Kabupaten Pangkep, berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI, surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namunhanya akta bawah tangan;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874

Achmad dalam Sertifikat HakMilik No. 1874 yang di atasnya berdiri bangunan permanenyang sampai dengan saat ini difungsikan untuk hotel(Zaitun Selaparang Hotel) dan sebagian pertokoan,terletak di Kelurahan Cakranegara Barat, KecamatanCakranegara, Kotamadya Mataram, dengan s batas batassebagaimana tersebut dalam surat gugatan;b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 68 tertanggal 06Juli 1981, luas 3.000 nf atas nama Hj. Seha Maryam,sekarang sudah berubah ke atas nama H.

Achmad dalamSertifikat Hak Milik No. 1874 yang di atasnyaberdiri bangunan permanen yang sampai dengan saatini difungsikan untuk hotel (Zaitun SelaparangHotel) dan sebagian pertokoan, terletak diKelurahan Cakranegara Barat, KecamatanCakranegara, Kota Mataram, dengan batas batassebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah hak~ milik Moh. Hizam,Jamal Hijam,Saleh Harhara;Hal. 10 dari 32 hal. Put.

Achmad dalam Sertifikat HakMilik No. 1874 yang di atasnya berdiri bangunanpermanen yang sampai dengan saat ini difungsikanuntuk hotel (Zaitun Selaparang Hotel) dansebagian pertokoan, terletak di KelurahanCakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, KotaMataram, dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah hak~ milik Moh. Hizam,Jamal Hijam,Saleh Harhara; Sebelah Timur Jalan Srigunting; Sebelah Selatan: Jalan Pejanggik; Sebelah Barat Tanah hak~ milik Moh. Hizam,Hal. 15 dari 32 hal. Put.

Bukti P25: Surat Pernyataan dari Ni Wayan Sudesmiselaku istri dari pemilik asal dari objekSertifikat Hak Milik No. 1874 atas namaH. Achmad, setempat dikenal dengan nama HotelZaitun Selaparang beserta lampiran silsilahkeluarga dari alm. Made Raken (pemilik asal atasobjek tersebut);5.30. Bukti P26: Surat Pernyataan dari H. Ahmad Hasan,S.H., selaku anak dari alm. H. Hasan Umba (pemilikasal dari objek Sertifikat Hak Milik No. 68 atasnama H.

Sertifikat Hak Milik No. 1874 Provinsi NusaTenggara Barat, Kotamadya Mataram, KecamatanCakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat,merupakan sertifikat hak milik atas sebidangtanah luas 1.310 nf terdaftar atas nama H.Achmad;b. Sertifikat Hak Milik No. 68 Provinsi NusaTenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur,Kecamatan Pringgabaya, Desa Labuhan Lombok,merupakan sertifikat hak milik atas sebidangtanah luas 3.000 nf terdaftar atas nama H.Hal. 34 dari 32 hal. Put. No. 38 PK/AG/2010Achmad;c.

menurut hukum haruslahdianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;Bukti Surat P5 : Surat Silsilan Keturunan Museng Bin Molla ;Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/2018/PN TkaBahwa bukti surat ini berupa keterangan yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Aeng Towa, dengan mengetahui dan dikuatkan oleh Kepala DusunAeng Towa dan Imam Aeng Towa, dimana bukti tersebut bukanmerupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan, namun alatbukti tersebut berdasarkan pasal 1874

Bahwa yang mengerjakan objek sengketa dulunya adalah Molla ; Bahwa Tergugat sekarang yang kuasai obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan pula bukti surat untuk meneguhkan dalildalilsangkalannya Tergugat : Bukti Surat T1 : Surat keterangan Pendjualan.Bahwa berdasarkan bukti T1 bukti Surat keterangan Pendjualan terhadaptanah obyek sengketa yang di ajukan oleh Tergugat tersebut adalah suatuAkta di Bawah Tangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874

Hal manasesuai dengan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34 K/Sip/1960Surat petuk pajak bumi (Ssekarang PBB) bukan merupakan suatu buktimutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanyaHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/2018/PN Tkatercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut namun alat buktitersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterima sebagaibukti permulaan dan harus didukung bukti lain;Bahwa terhadap bukti surat ini berkaitan dengan suatu tanah

Hal mana sesuai dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 JoPutusan Mahkammah agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1970tanggal 22 Maret 1972 dan Putusan MA tanggal 03 Feb 1960 Nomor 34K/Sip/1960 Surat petuk pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakansuatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yangnamanya tercantum dalam surat pembayaran PBB tersebut namun alatbukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kuhperdata tetap dapat diterimasebagai bukti

berdasarkan bukti T1 yaitu Surat keteranganPendjualan, dan Surat T2 Surat pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah, T3 Surat keterangan Ahli Waris, Majelis mempertimbangkan bahwabukti tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat dibawah tangansehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanMahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, suratketerangan tersebut bukan merupakan akta autentik namun hanya akta dibawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 286 Ayat (1) RBgyang berbunyi : ... yang dipandang sebagai akta dibawah tangan adalahaktaakta,suratsurat, bukubuku daftar ( register ) , suratsurat kerumahtanggaan dan suratsurat lain yang ditandatangani dibawah tangan dandibuat tanpa perantara pejabatpejabat umum...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPerdata yangberbunyi : ...Yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yangditandatangani dibawah tangan surat, daftar, surat urusan

rumah tanggadan tulian tulisan yang lain yang dibuat tanpa perentara seorang pejabatUmum ...Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 1867KUHPerdata , pasal 286 Ayat (1) RBg dan pasal pasal 1874 KUHPerdatatersebut diatas , maka alat bukti surat berupa bukti P 6 sampai dengan P13dan P15 bersesuaian dengan keterangan saksi PRIAMARA AMRA dan SaksiJUFRIZAL , oleh karena itu. majelis hakim / pengadilan berpendapat alat buktisurat

rumah tanggadan tulian tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabatUmum ...Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata ,pasal 286 Ayat (1) RBg dan pasal pasal 1874 KUHPerdata tersebut diatas ,maka alat buti surat berupa bukti P 6 sampai dengan P13 dan P15bersesuaian dengan keterangan saksi PRIAMARA AMRA dan SaksiJUFRIZAL , oleh karena itu. majelis hakim / pengadilan berpendapat alat buktisurat P 6 sampai dengan P13 dan P15 adalah alat bukti tulisan dibawahtangan

1874/Pdt.G/2017/PA.Bjn

PUTUSANNomor 1874/Pdt.G/2017/PA.Bjn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempattinggal di Dusun Semen, RT.008 RW. 002, Desa SemenpinggirKecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebutsebagai "Pemohon"MELAWANTermohon, umur 46

tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Pagak, RT.004 RW. 003,Desa Semenpinggir Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro,selanjutnya disebut sebagai "Termohon"Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro, dengan Nomor 1874

tertanda P.2 berupa Surat keterangan Tanah dariKantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar, tahun 1989. dan bukti surat tertanda P.3 berupaDaftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1989,bukti tertanda P.2, dan P3. merupakan foto copy yang telah dicocokan dengan aslinya,maka atas bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini bukanlah bukti suratkepemilikan hak atas tanah, dan bukti surat ini bukanlah akta sebagaimana diatur dalamPasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874

sehinggadbukti surat ini dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.5 berupa foto copy Sertifikat Hak MilikNo. 57 Desa Penyaring Atas Nama MASTARI tanpa asli dan bukti surat ini juga diajukanoleh Tergugat I dan II yang beri tanda T.I.II.3, berupa foto copy sesuai dengan aslinya, Atasbukti surat ini Majelis berpendapat bahwa bukti sertifikat adalah alat bukti kepemilikantanah yang sah menurut hukum, dan bukti surat ini merupakan akta otentik yang digariskanPasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874

mengenai status kepemilikan atas tanah, sehingga dalampembuktiannya membutuhkan alat bukti yang lain untuk menguatkannya;Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.11 berupa foto copy Surat pemberitahuanPajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak ARIFUDDINACUM yang telah dicocokan dengan aslinya, Majelis berpendapat bahwa bukti surat inibukanlah bukti surat kepemilikan hak atas tanah, dan bukti surat ini bukanlah aktasebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874

menyusun persangkaan sepanjang berkaitan dengan alatbukti yang lain ; Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I.II.2 berupa Akta Jual Beli PejabatPembuat Akta Tanah EFENDI WINARTO, SH Nomor : 248/2012 tertanggal 27 Maret2012 yang telah dicocokan dengan aslinya, dimana bukti ini Tergugat I telah menjual tanahsengketa kepada Tergugat II dengan harga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah),Majelis berpendapat bahwa bukti akte adalah alat bukti otentik yang digariskan Pasal 1868KUHPerdata maupun Pasal 1874

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajibpajak MASTARI BIN ELAK sesuai dengan aslinya dan T.I.II.5 berupa foto copy foto copySurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas namawajib pajak MASTARIK BIN ELAK sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat bahwasurat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) bukanlah merupakan surat bukti mengenaikepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang yang digariskanPasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1874

Majalis Hahith tarnyata seaual donigan alinya, dan dintbull taresbut memuat ketarangan yang manguatkan dan releyan dengan Him, Gali 17 Ain Pula Nor oP OPA: Tht eyarat ferrnil sebiagal aint bub:Manimang, tahwa berdasarkan tukil (F.) tersebut hare dinyatakanlerbukil bahwa Fenggugat dan Tergugat adalah sebagai suami inti yang sah,oleh Karena jt Penggugat dan Tergugat adalah pihak yong barkepentingandalam pariene hit (pueiens shan tr jaliche) sem doregert Neteniven Mevatiydt'S Uniiingaindang Nmor 7 Tahun 1874

Lab : 1874/NNF/2012 tanggal 03 April 2012terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atasnama IMAM MUNANDAR DAULAY Als. IMAM adalah benarmengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;e Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau;Kedua;Bahwa terdakwa IMAM MUNANDAR DAULAY Als.

Lab : 1874/NNF/2012 tanggal 03 April 2012terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara atasnama IMAM MUNANDAR DAULAY Als.

Lab. 1874/NNF/2012 tanggal 03 April 2012 telah dianalisis barang bukti yang telah disita dari terdakwa dan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah benarmengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam golongan nomorurut 8 undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dariKantor Perum Pegadaian Penyabungan Nomor : 32/JL 01240.C/III/2012tanggal 08 Maret 2012 barang bukti ganja seberat 14,8 gram ;Menimbang, bahwa selanjutnya

1874/Pdt.G/2013/PA.Tng

PUTUSANNomor 1874/Pdt.G/2013/PA.TngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di: KOTA TANGERANG, dalam hal ini telah memberi kuasakhusus kepada Sitti Rabiah, SH.

agama Islam, pekerjaan Wira swasta, tempattinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebutsebagai:"T ergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, memeriksaalat bukti surat serta mendengan keterangan para saksi dimuka persidangan;pts.cgh. 1874.13 1DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTangerang, Nomor: 1874

gan om YG puncaknya erm mao Teo nnaTergugat wuatebenuiride Nig sel P ening bata betas aaiit = < mempartulitan, wee fel hemes Sel: eit leipecan chokon ai, Meniiitias yasaTkan paitnbangan tersmbut de atan.Madea Hakdn telah menemnciean detde hutnon oho: gavorn M6 evisubaaribeut: 2. rot wr raced aiid iat itn ahead clini sis abi sil Sreeyang bahagia dan ketal, bardasarkan Ketuhanan Yang Maha Exa atauwane Eohasa Ginnya nants ianggn yang sukival, mowadiah,oa (Vide Pasai 1 UndangUndang Nomer 1 taht 1874

., advokatdan penasehat hukum yang beralamat kantor di Jalan Dr.Sutomo No. 24 Bangunsari, Sragen, dengan surat kuasakhusus tanggal 25 Nopember 2016 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 1874/P2016/PA.Sr selanjutnya disebutPara Pemohon,;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 06 Desember 2016 telah mengajukan permohonan penetapandispensasi

CondetRT.005/04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,Jakarta Timur :Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.188/Batu) Ampar, denganSurat Ukur tanggal 17 Desember 1982, No. 4283/1982 seluas756 M2, ~ ternyata berdasarkan Akta Jual Beli No.355/X11/1988 Kramat Jati tertanggal 21 Desember 1988,dari pemilik sebelumnya, yaitu Nyonya HASNAWATI(HASMAWATI) ; Bahwa, ternyata Sertipikat Hak Milik No.188/Batu Ampar,dengan Surat Ukur tanggal 17 Desember 1982, No. 4283/1982seluas 756 M2, berasal dari Girik C No. 1874

atas namaKusnadi alias Ku Kwet, sedangkan Girik C No. 1874 atasnama Kusnadi alias Ku Kwet, berasal dari Girik C No. 1365tertulis atas nama Huber Maruli Tua Situmorang, dan Girik1618.19.C No. 1365 atas nama Huber Maruli Tua Situmorang, berasaldari Girik OC No. 1012 tertulis atas nama MATANI MAZI(MATANI bin MAZI) lihat bukti P.6 halaman 10 ;Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.188/Batu) Ampar, denganSurat Ukur tanggal 17 Desember 1982, No. 4283/1982 seluas756 M2, tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan

pasal 73. ayat (1 UndangUndang Nemor 7 Tahun. 1989. fentang.sehinggasecara fornnil dapat ditenima;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan,Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) danayat. 4 UndangUndang Nomeor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang No. 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama jo pasal 37 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 7975 Tentang Pelaksanadn Undangundang Nomor 1 Tahun 1874

telahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan denganupaya damai dari keluarga kedua. pihak serfa selama proses.Penggugat tidak pernah menunjukkan I'tikad untuk rukun kemTergugat, maka.Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggarsidanganii dengan.Penggugatdengan Tergugat telah pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untukdisatukan sertatidak adaharapan akan hidup rukunlagi daiam menbina rumen.tangaa sebagaimana disebuikan dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor i Tahun 1874

Bahwa putusan Judek Factie Mahkamah Syariyah Bireuen dalamperkara harta bersama No.0206/Pdt.G/2015/MsBir, tanggal 15 Juni2016, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapanhukumnya tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan mana sangat terangdan nyata di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 (tiga puluhenam) bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata ...dst,dimana Judek Factie telah berpedoman kepada bukti P1 (foto copyNomor 0963/WS/WJU/XI/11, tanggal 21 Nopember 2011),

dimanaterhadap bukti tersebut oleh Tergugat/Pembanding telah membantahnya,dimana bukti a quo oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkanaslinya, sehingga secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti, namun Judek Factie telah terpengaruh dengan surat foto copydengan mempergunakan inti pasal 1874, pada hal maksud inti pasaltersebut bukanlah seperti analisa Judek Factie melainkan harus menilaiatas sebuah alat bukti dengan dapat menunjukkan aslinya jangandipedomani kepada foto copy

alat buktiberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020tentang Bea Meterai;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Formulir PemberitahuanKekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanElla Hilir Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, telah memenuhisyarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktianpermulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874

Kabupaten Melawi, telan memenuhi syaratformil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yangsempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, menurut pertimbangan Hakim telah terbukti bahwaanak para Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun;Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan danberkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg danPasal 1874

Kitab UndangUndang Hukum Perdata, menurut pertimbanganHakim terbukti bahwa anak para Pemohon adalah anak dari perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah SekolahMenengah Atas yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan aktadibawah tangan dan berkekuatan pembuktian permulaan sesuai ketentuanPasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, olehkarenanya terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikanhingga 9 tahun;Menimbang, bahwa bukti

, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebutberkaitan dengan jawaban Tergugat dan memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH. Perdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 (Fotokopi SPPT Tahun 1993,SPPT: 205011100096/00095) yang mana bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang pada tanggal 01 April 1993 dan telah diberi meteraidan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajakatas nama H.

, maka Majelis Hakim menilai bahwabukti T2, tidak mendukung bukti T1 karena adanya perbedaan luas bumi danbangunan, Nomor SPPT begitu pula tahun dikeluarkannya SPPT antara buktiT1 dan bukti T2 dalam rentang waktu kurang lebih 7 tahun, maka meskipunmasih dalam kategori satu titik ordinat, namun dengan adanya perbedaantersebut, maka bukti T2 secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291Rbg. jo Pasal 1874 KUH.

, maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut terdapat perbedaan titikordinat objek tanah dengan bukti P1, dan bukti P2, karena dalam bukti T3letak objek tanahnya berada Jalan Sudirman, sehingga bukti T3 mendukungpula bukti T1, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH. Perdata, oleh karena itu patut untukdikesampingkan; HiIm. 23 dari 37 Him.Put.

dan luas bangunan Nihil, maka MajelisHakim menilai bahwa objek tanah yang dikenai pajak tersebut tidak mendukungpula bukti T1 dengan adanya perbedaan letak objek dan luas objek begitu pulaNomor SPPT, maka secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH.

, maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut relevan dengan bukti T3 yang telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya bukti T5 tidakmendukung bukti T1, sehingga secara materil tidak memenuhi pula maksudPasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru bertuliskan DER PAN ZERGERMANY 1874 Deutschland uber alles pada bagian depan dan robekpada bagian belakang; 1 (satu) buah celana pendek levis warna putih kekuningkuningan yangrobek pada bagian lutut yang masih terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

sedang membelakangiTerdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korbankarena saksi korban mencaci maki Terdakwa dengan berkata Hoi Tolo; Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukanpenganiayaan terhadap saksi korban;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru bertuliskan DER PAN ZERGERMANY 1874

Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru bertuliskan DER PAN ZERGERMANY 1874 Deutschland uber alles pada bagian depan danrobek pada bagian belakang; 1 (satu) buah celana pendek levis warna putin kekuningkuninganyang robek pada bagian lutut yang masih terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

63 ayat(1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1875, jo.

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama KotaTasikmalaya;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah danbelum pernan teradi perceraian menurut fukum dan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undangundang Nomor 1Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masingmasing pihak mempunyaihak dan kKepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketaHalaman 21 dari 15 halaman, Putusan Nomer : 1171 /Pdt.G/20768/PA, Tak.aaperkawinan

Menyatakan perkara Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA.Nnk. dicabut;3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1488 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagaiKetua Majelis, Mardha Tillah, S.H.I. dan H.